Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap tugas pokok pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik oleh organisasi pemerintah, swasta, maupun lembaga sosial harus didukung oleh sumber daya masyarakat (SDM) yang profesional, berkemampuan, dan mempunyai motivasi untuk memimpin sebagai Pelaksana Pekerjaan dalam kegiatan organisasi. Ada asumsi yang menunjukkan bahwa pelaksana tugas Sub Bagian Ketenagakerjaan kurang dalam memberikan pelayanan administrasi ketenagakerjaan kepada pegawainya, namun yang menjadi persoalan mendasar adalah bagaimana meningkatkan Peran Pelaksana Jabatan Sub Bagian Ketenagakerjaan sebagai penunjang penegakan ketertiban administrasi ketenagakerjaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Cipinang (Lapas Klas 1 Cipinang)? Pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian berdasarkan manfaatnya murni, berdasarkan tujuan bersifat deskriptif dan berdasarkan dimensi waktu bersifat cross sectional yang digunakan penulis selama penyusunan makalah ini sebagai metode penelitian. Data dan Informasi dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dan observasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi Sub Bagian Ketenagakerjaan yaitu kurangnya kemampuan dan motivasi kerja pelaksana, adanya ketimpangan antara tugas pokok dan fungsi yang bergantung pada banyaknya pekerjaan pelaksana (pegawai) yang tersedia, kurangnya dana, fasilitas dan pra fasilitas pendukung untuk kegiatan operasional. Fenomena hambatan-hambatan tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan administrasi ketenagakerjaan yang diberikan oleh pelaksana pekerjaan Sub Bagian Ketenagakerjaan kepada pegawai. Disarankan agar Peran Pelaksana Pekerjaan Sub Bagian Ketenagakerjaan lebih ditingkatkan dalam memberikan pelayanan administrasi. Selain itu, Ketua Eksekutif harus selalu melakukan evaluasi atas hasil kinerja pekerjaannya.......Each essential job duty is to achieve a certain goals either by government's organization, private company, or social institution must be endorsed by professional public resources (SDM), capability, and has motivation to take a lead as Job Executive during organization activity. An assumption had been shown that job executive of Sub Employment Section is less much in providing employment administration service to their employee, nevertheless, the essential problem here is how to improve Job Executive Roles of Sub Employment Section as a support to enforce employment administration order at First Class of Cipinang Penitentiary (Lapas Klas 1 Cipinang )? A quantitative approach with type of research based on its benefit is pure, based on purpose is descriptive and based on time dimension is cross sectional had been used by the writer during composing this paper as research method. Data and Information were collected by means of study literature, interview and field observation. Based on research results, it is found that there are barriers should Sub Employment Section dealt with the lack of capability and motivated job executive, the existence of imbalances among essential task and the function which relied on numerous job executive (employee) as available, the lack of funds, facility and supporter pre facility to operational activity. These barriers phenomenon had caused less much in employment administration service which provided by job executive of Sub Employment Section to employee. It is advised that the Job Executive Role of Sub Employment Section should be more enhanced during providing administration service. In addition to that, the Chief Executive should always conducting an evaluation over their job performance results."

"ABSTRAKNama : Gede Eka Rusdi AntaraProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul : Analisa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Tindakan Operasi Delay To Operation di Instalasi Rawat Darurat RSUP Sanglah Desember2017-Februari 2018Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PHPelayanan pembedahan merupakan pelayanan kesehatan di rumah rumah sakit yang dapatmenggambarkan mutu rumah sakit. Peningkatan jumlah kunjungan, ketersediaan sarana danprasarana, ketersediaan sumber daya manusia serta lamanya waktu yang diperlukan untukmemperoleh persetujuan untuk tindakan operasi dari pasien dan keluarga dapat menyebabkanwaktu tunggu tindakan operasi menjadi panjang.Penelitian ini menggunakan rancangan mix method yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitiankuantitatif merupakan penelitian observasional analitik cross sectional. Penelitian ini melibatkan54 responden pada penelitian kuantitatif dan 7 informan pada penelitian kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan kejadian bed block sebanyak 38,9 dan tidak terjadi bedblock61,1 . Persetujuan operasi diperoleh dalam waktu ge; 1 jam dari 17 responden 31,5 danpersetujuan operasi yang diperoleh dalam waktu < 1 jam sebanyak 37 responden 68,5 . Alatdan sarana didapatkan tidak lengkap 5,6 dan lengkap 94,4 . Waktu tunggu tindakan operasiyang ge; 5 jam dikategorikan delay sebanyak 33,3 , waktu tunggu tindakan operasi yang < 5 jamdikategorikan tidak delay sebanyak 66,7 . Analisis bivariat dengan Chi Square menunjukkanpvalue 0,000 untuk hubungan antara bed block dengan keterlambatan operasi, p-value 0,000 untukhubungan antara persetujuan operasi dengan keterlambatan operasi, p-value 0,012 hubungan alatdan sarana dengan keterlambatan operasi. Faktor yang paling berpengaruh adalah persetujuanoperasi dengan p-value 0,005 dengan regresi logistik.Dari penelitian ini dapat disimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara bed block,persetujuan operasi serta alat dan sarana terhadap keterlambatan operasi. Hasil penelitian ini dapatdijadikan pedoman dalam penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan pembedahan diInstalasi Rawat Darurat.Key words: bed block, sumber daya manusia, persetujuan operasi, alat dan saranaoperasi, keterlambatan tindakan operasi

---

ABSTRACTName Gede Eka Rusdi AntaraProgramme Kajian Administrasi Rumah SakitTitle Analysis of Factors Causing Delay to Operation in Emergency DepartmentSanglah Hospital December 2017 February 2018Supervisor Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PHSurgery is part of medical services that summarized the hospital performance. Increased hospitalvisits, unavailability of tools, unavailability of human resources, and times consumed to get patientagreement for surgery may causing delay to operation.This is mix method study, quantitative and qualitative. The quantitative study is observationalanalytic, cross sectional. This study includes 54 respondents in quantitative study and 7 informantsin qualitative study.The result showed bed block events is 38,9 . Agreement following informed consent is obtainedin ge 1 hour for 17 respondents 31,5 and 1 hour for 37 respondents 68,5 . Tools andequipment are complete and available in 94,4 cases and incomplete in 5,6 cases. Timeconsumed waiting for operation is categorized delay if ge 5 hours in 33,3 cases, categorized notdelay if 5 hours in 66,7 . Bivariate analysis using Chi Square showed p value 0,000 forcorrelation between bed block and delay to operation, p value 0,000 for correlation between timeconsumed to obtain agreement for surgery, p value 0,012 for correlation between tools andequipment with delay to operation. The most influencing factor is operation agreement with pvalue0,005 using logistic regression.From this study, we conclude there is significant correlation between bed block, time consumedfor obtain operation agreement, tools and equipment availability with delay to operation. Thisresult is a base in making strategy to improve quality of surgery services in emergency department.Key words bed block, human resources, operation agreement, tools and equipment, delay tooperation"

"Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan program subsidi BOS pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan implementasinya kebijakan di Kota Tangerang Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks holistik kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian ini bersifat diskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dimana proses dan makna dari sudut pandang subyek lebih menonjol. Agar lebih fokus dan terarah, maka lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada sekolah-sekolah jenjang SMP di wilayah Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 buah sekolah yang menjadi sampel penelitian, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perincian 1(satu) buah SMP Negeri di wilayah kecamatan Serpong dan 1 (satu) buah dan 1 ( satu ) buah SMP Negeri di wilayah kecamatan Pondok Aren , Kota Tangerang Selatan . Penelitian tersebut diarahkan pada upaya untuk mengetahui implementasi kebijakan subsidi BOS pada jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan Subsidi Bantuan Operasional Sekolah yang juga disebut Bantuan Operasional Sekolah ( BOP ) merupakan kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota ( Perwal ) Nomor 466/Kep/127 Huk/ 2009. Tujuan diberikannya subsidi BOS ini adalah : meringankan beban orang tua siswa, menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, serta menuju Kota tangerang Selatan sebagai Kota Pendidikan. Subsidi BOS diprogramkan untuk seluruh SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Pada periode Juli-Desember 2009 ini merupakan periode I (semester I ). Sekolah yang menerima subsidi BOS masih terbatas pada SD dan SMP Negeri saja. Jumlah keseluruhan SD yang menerima Subsidi BOS adalah 285 sekolah dengan jumlah siswa 85.730 anak, dan 17 SMP Negeri dengan jumlah siswa 15.509 siswa . Subsidi diberikan kepada masing-masing sekolah tersebut berdasarkan jumlah siswa. Untuk SD Rp 10.000,00 per siswa per bulan, sedangkan SMP Rp 17.650,00 per siswa per bulan. Penerimaan rutin setiap SMP di Kota Tangerang Selatan setelah diberlakukannya Subsidi BOS dapat dihitung sebagai berikut : BOS Rp 47.900 + Subsidi BOS Rp 17.650 + SPP ( rata-rata ) Rp 40.000 + rata-rata angsuran uang sumbangan siswa baru Rp = Rp 144.550 ( seratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau Rp 1.734.600 per siswa per tahun. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu :Pertama, meskipun telah mendapatkan Subsidi BOS, komponen pembiayaan yang menjadi tanggungan orang tua siswa masih cukup besar, yaitu meliputi SPP dan iuran pengembangan dengan persentase 27,673 % + 26,980 % = 54,653 %. Dengan demikian potensi anak putus sekolah karena faktor biaya masih cukup besar. Jika Pemerintah Kota Tangerang Selatan ingin menjadikan diri sebagai Kota Pendidikan, maka Subsidi BOS pada tahun pelajaran 2010/2011 harus ditingkatkan secara signifikan. Kedua, implementasi Subsidi BOS untuk sekolah negeri dari SD dan SMP ini, dalam laporan dinas pendidikan mempunyai dampak positif bagi masyarakat dengan meningkatnya kegiatan, fasilitas belajar dan terpenuhinya kebutuhan operasional yang lain. Disamping itu implementasi Subsidi BOS juga mendapat tanggapan positif dari stakeholder pendidikan seperti masyarakat, LSM, pengamat pendidikan dan para orang tua siswa. Ketiga, dampak yang dapat dilaporkan dari adanya Subsidi BOS ini belum secara komprehensif, karena realisasi pemberian subsidi BOS baru berlangsung satu semester ( periode Juli-Desember 2009 ). Belum dapat disimpulkan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Namun hal hal positif yang dapat dicatat antara lain : terpenuhinya minimal biaya operasional pendidikan, tertanggulaninya anggaran untuk alat tulis kantor ( 30%), belanja modal ( 50%) dan ekstrakurikuler (20%). Untuk memaksimalkan pemanfaatan Subsidi BOS bagi kepentingan pembelajaran disarankan : Pertama, pengucuran Subsidi BOS hendaknya dilakukan setiap bulan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh sekolah secara nyata. Jika realisasi dilakukan dalam periode seperti sekarang ini, dimana satu semester dikucurkan sekaligus pada bulan-bulan terakhir pada periode tersebut, akan berpotensi menyulitkan sekolah dalam mencover dana yang telah dianggarkan dan rentan terhadap belanja-belanja yang fiktif. Kedua, implementasi subsidi BOS hendaknya lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran secara langsung, sehingga subsidi akan dapat dinikmati oleh siswa dalam rangka mengembangkan kualitas dirinya. ......This research aims to find out School Operational fund subsidy policy and its implementation in Southern Tangerang. This is a qualitative research that tries to expose relevant thorough symptoms through data collection and the researcher becomes the key instrument . This research is descriptive and it applies analysis in inductive approach. The scope of this research is only limited to junior high schools in Southern Tangerang. There are two schools that become sample, one is state junior high school in Serpong District, one state junior high school in Pondok Aren district, Southern Tangerang. This research is to find out the implementation of school operational fund in state junior high schools in Southern Tangerang. School Operational fund is Southern Tangerang City Government stipulated in Mayor Regulation Number 466/Kep/127 Huk/2009. the fund is to lift parent`s burden in providing their student`s school fee, and to complete 9 year education compulsory program, and towards Southern Tangerang as a City of Education. School Operational Fund Subsidy is focused on all state and private elementary and junior high schools. This July-December 2009 period was its first semeter and schools receiving the subsidy were still limited only to state elementary and junior high schools. 285 state elementary school have received the subsidy, with 85.730 students, and 17 junior high schools have received the subsidy with 15.509 students. Subsidy given was based on the number of students. Each elementary student received Rp 10.000 per month, while each junior high school student received Rp 17.650 per month. Routine income in every junior high school after the subsidy policy implementation can be calculated as follows:: School Operational Fund Rp 47.900 + Subsidy Rp 17.650 + School tuition around Rp 40.000 + new student`s average donation = Rp 144.550 or Rp 1.734.600 per student per year. This research produces several findings : First, despite receiving school operational subsidy , parents still have to pay a lot, and this payment includes school fee and development donation with percentage 27,673 % + 26,980 % = 54,653 %. There will be growing number of drop-out students. The amount of subsidy must be increased significantly, if South Tangerang local government want the city to be City of Education. Second, Sccording to the national education office, the subsidy policy implementation has positive impact on learning activities, privision of learning facilities. The subsidy also won positive responses from education stakeholder, students, non-government organization, and so on. Third, there is no report yet on the subsidy policy impact on learning activity, as the implementation was only for one semester. However, there are some positive impacts, like the fulfilled education operational fund, budget for stationery ( 30%), capital spending ( 50%) and extracurricular (20%). To maximize the fund usage, these are some suggestions below : First, the subsidy should be disbursed monthly, so schools can allocate the fund. Second, the subsidy policy should be used for activities related to their learning process, so students can feel benefit of the subsidy."

"Casemix, casemix index dan hospital baserate merupakan indikator penting untuk melihat kinerja rumah sakit dengan pembayaran DRG. Indikator tersebut merupakan penyusun besaran tarif INA-CBGs, instrumen penilaian kinerja rumah sakit mitra BPJS Kesehatan dan instrumen penyusun pembayaran klaim mixed method INA-CBGs dan global budget yang mulai diujicobakan. Cakupan pelayanan rawat inap dan rawat jalan rumah sakit Muhammadiyah Jawa Timur didominasi pasien JKN, rumah sakit harus mempunyai keunggulan kompetitif dan dapat berkembang di era JKN. Penelitian bertujuan menganalisis capaian casemix, casemix index dan hospital baserate Rumah Sakit Muhammadiyah Jawa Timur tahun 2017-2020. Studi observasional dengan pengamatan selama empat tahun dilakukan pada 27 rumah sakit. Penelitian menggunakan data sekunder yang didapatkan dari elektronik klaim (E-klaim) Kementerian Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan klasifikasi rumah sakit, jenis rumah sakit, kelas perawatan, dan lama hari rawat inap mempengaruhi capaian casemix, casemix index dan hospital baserate. Casemix, casemix index dan hospital baserate rumah sakit kelas B lebih besar dibandingkan rumah sakit kelas C dan kelas D, capaian indikator rumah sakit umum kelas C lebih besar dibandingkan rumah sakit khusus kelas C. Capaian indikator antar rumah sakit pada kelas yang sama dapat berbeda signifikan tergantung variasi dan derajat keparahan kasus. Rumah sakit yang menangani kasus derajat berat mempunyai nilai casemix, casemix index dan hospital baserate lebih besar. Hasil uji statistik menunjukkan lama rawat inap berpengaruh signifikan terhadap kenaikan hospital baserate rawat inap, semakin lama hari perawatan maka peluang peningkatan hospital baserate semakin besar (p<0,05). Rumah sakit yang menangani kasus hemodialisis dan operasi katarak mempunyai casemix, casemix index dan hospital baserate rawat jalan lebih besar. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berdampak pada capaian casemix, casemix index dan hospital baserate rumah sakit. Sebanyak 19 rumah sakit (70,4%) mengalami penurunan capaian casemix rawat inap dan 20 rumah sakit (74,1%) mengalami penurunan casemix rawat jalan. Sebanyak 21 rumah sakit (77,4%) mengalami peningkatan hospital baserate rawat inap dan 23 rumah sakit (85,2%) mengalami peningkatan hospital baserate rawat jalan pada tahun 2020. Kesimpulan: capaian indikator casemix, casemix index dan hospital baserate dipengaruhi oleh klasifikasi, jenis rumah sakit, jumlah kasus, variasi dan derajat keparahan kasus serta lama rawat inap. Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan nilai casemix dan peningkatan hospital baserate rawat inap dan rawat jalan. Rumah sakit harus meningkatkan cakupan pelayanan, mengendalikan biaya pelayanan dan menjamin kualitas pengkodean diagnosis dan prosedur secara optimal. Rumah sakit harus memonitor capaian casemix, casemix index dan hospital baserate rawat inap dan rawat jalan secara berkala dan membandingkan dengan rumah sakit lain yang mempunyai kelas dan kapasitas yang sama.......Casemix, casemix index and hospital baserate are important indicators to see the hospital performance with DRG payments. These indicators are the compilers of the INA-CBGs tariff rate, the performance assessment instrument for Healthcare and Social Security Agency partner hospitals and the instrument for compiling claims for the mixed method INA-CBGs and global budget which are being piloted. The coverage of inpatient and outpatient services at Muhammadiyah Hospitals in East Java is dominated by the National Health Insurance patients, therefore the hospitals must have a competitive advantages and be able to develop well in the JKN era. This study aims to analyze the achievement of casemix, casemix index and hospital baserate at Muhammadiyah Hospitals in East Java in year 2017-2020. An observational study within four years of observation was conducted in 27 hospitals. The study used secondary data obtained from the Ministry of Health's electronic claims (E-claims). The results showed that hospital classification, type of hospital, treatment class, and length of stay affected the achievement of casemix, casemix index and hospital base-rate. The casemix, casemix index and hospital base-rate of class B hospitals are higher than those of class C and class D hospitals, the indicator achievement of class C general hospitals is greater than those of special class C hospitals. The achievement of indicators between similar class hospitals can differ significantly. depending on the variety and severity level. Hospitals that handle severe cases have higher casemix, casemix index and hospital baserate values. The results of statistical tests showed that the length of stay had a significant effect on the increase of inpatient hospital baserate, the longer the days of stay, the greater the chance of increasing the hospital baserate (p <0.05). Hospitals that handle cases of hemodialysis and cataract surgery have a higher casemix, casemix index and outpatient hospital base-rate. The COVID-19 pandemic in 2020 had an impact on the achievement of casemix, casemix index and hospital base-rates. A total of 19 hospitals (70.4%) experienced a decrease in inpatient casemix achievement and 20 hospitals (74.1%) experienced a decrease in outpatient casemix. A total of 21 hospitals (77.4%) experienced an increase in inpatient hospital baserate and 23 hospitals (85.2%) experienced an outpatient hospital baserate increase in 2020. Conclusion: the achievement of the casemix, casemix index and hospital baserate indicators are influenced by classification, type of hospital, number of cases, variation and severity level and length of stay. The COVID-19 pandemic has resulted a decrease in casemix values and an increase in inpatient and outpatient hospital baserates. Hospitals must increase healthcare coverage, control costs and ensure optimal quality of diagnostic coding and procedures. Hospitals must monitor the achievement of casemix, casemix index and hospital baserates of inpatient and outpatient regularly and compare to other hospitals of the same class and capacity."