Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mencari proporsi gangguan depresi pada penyalahguna zat yang sedang menjalani rehabilitasi di RS Marzuki Mahdi. Penelitian ini adalah suatu penelitian cross sectional yang dilakukan pada 52 orang responden peserta rehabilitasi sejak bulan September 2003 hingga Mei 2004. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan SCID ( Structured Clinical Interview for DSM IV). Dari seluruh responden yang ikut serta didapatkan proporsi responden yang menderita depresi adalah 48,1% (25 responden). Dari ke 25 responden yang menderita depresi, proporsi jenis gangguan depresi yang diderita responden adalah sebagai berikut gangguan depresi mayor saat ini sebesar 26,9% (14 responden), gangguan depresi mayor saat ini disertai distimia sebesar 11,5% (6 responden), gangguan distimia sebesar 1,9% (1 responden), gangguan depresi minor sebesar 7,7% (4 responden). Selanjutnya dilakukan analisis statistik antara beberapa variabel seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, status pekerjaan, lama rehabilitasi, motivasi rehabilitasi, lama menyalahgunakan zat, frekuensi kekambuhan, frekuensi rehabilitasi, status HIV dan status hepatitis C dengan gangguan depresi yang diderita responden. Hasil analisis statistik menyatakan hanya variabel motivasi rehabilitasi yang secara statistik terdapat perbedaan proporsi depresi yang berrnakna. Sebagai tambahan didapatkan data bahwa angka infeksi HN pada responden penelitian adalah sebesar 40,4%, dan angka infeksi hepatitis C pada responden sebesar 63,5%. Fakta ini tentunya memerlukan perhatian yang Iebih besar dalam hal usaha - usaha pencegahan agar angka penularan dapat ditekan. Pada akhirnya disarankan agar penelitian sejenis dilakukan di berbagai pusat rehabilitasi lain, responden penderita depresi diberikan penatalaksanaan untuk kondisi depresinya, kemudian dilakukan penelitian lanjutan yang bersifat prospektif untuk mengkaji angka kekambuhan dan lama abstinensi pada responden yang telah diberikan penatalaksanaan untuk kondisi depresinya.

---

Purpose of the study: This study is designed to find the proportion of depression among drug abusers who attend rehabilitation program at the Marzuki Mahdi hospital. Methods: This is a cross sectional study involving 52 respondents that begins at September 2003 & ends at May 2004. The inventory that is used in this study was SCID (Structured Clinical Interview for DSM IV) and a questionnaire. Results: Of all the respondents that participates in this study, the proportion of depression was 48,1% (25 respondents). The proportion of the type of the depressive disorder was: major depressive disorder 26,9% (14 respondents), major depressive disorder with dysthymic disorder 11,5% (6 respondents), dysthymic disorder 1,9% (I respondent), and minor depressive disorder 7,7% (4 respondents). Then a statistical analysis was conducted between several independent variables such as age, gender, education level, marital status, employment status, length of rehabilitation, motivation for rehabilitation, length of substance abuse, relapse frequency, rehabilitation frequency, HIV status, hepatitis C status and depression. The result of the statistical analysis shows that motivation for rehabilitation is the only variable that has a significant difference of depression proportion statistically. Remarks: this study noted that the proportion of HIV positive respondent was 40,4%, and the proportion of hepatitis C positive respondent was 63,5%. This huge figure certainly calls for attention to the preventive measures that can limit the spreading of the infection. At the end, there is hope that a similar study can be conducted in several other rehabilitation facility, the respondents that has depression is treated for their condition, and then a further prospective study is carried out to assess the relapse rate and length of abstinence of the respondents that has been given treatment for their depressive disorder.

Abstrak :
ABSTRAK
Keberadaan lembaga penahanan sering juga disebut sebagai salah satu upaya paksa dalam proses penegakan hukum pidana sering dianggap sebagai sebuah ”a necessary evil” atau hal yang menyakitkan namun tetap diperlukan dan tidak dapat dihindari. Upaya untuk membatasi agar penahanan benar-benar digunakan sebagai sebuah upaya terakhir (last resort) pada dasarnya tidak cukup dengan sebatas mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat dapat dilakukannya penahanan, melainkan harus diimbangi dengan sebuah mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjamin bahwa berbagai syarat-syarat tersebut dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan kewenangannya. Peran pengadilan menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa kepentingan dan kebutuhan untuk melakukan penahanan dipertimbangkan secara obyektif dan bukan semata-mata bersandar pada aspek subyektifitas dari instansi yang melakukan penahanan tersebut. Permasalahan menjadi menarik mengingat dengan dianutnya prinsip diferensiasi fungsional dalam KUHAP, maka masing-masing lembaga penegak hukum berwenang untuk melakukan penahanan sesuai dengan tingkatan pemeriksaannya masing-masing. Namun demikian, terlepas dari pemisahan secara tegas berbagai fungsi tersebut, KUHAP juga mengatur sebuah mekanisme lain yang dapat difungsikan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan penahanan pra persidangan, yaitu melalui mekanisme perpanjangan penahanan. Tesis ini akan berupaya untuk mengupas mengenai keberadaan lembaga perpanjangan penahanan sebagai pengawasan terhadap penahanan pra persidangan, termasuk kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam aturan mengenai perpanjangan penahanan dalam KUHAP seta bentuk pengawasan terhadap penahanan pra persidangan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang saat ini sedang dibahas di parlemen.

---

ABSTRACT
The existence of the detention as an effort in the process of criminal law enforcement is often regarded as a "a necessary evil", which is painful yet necessary and unavoidable. Efforts to limit the use of pre trial detention as the last resort is not enough basically by strictly regulate the conditions of detention, but must be balanced with an effective monitoring mechanism to ensure that the terms and conditions is observed by law enforcement officers in applying its authority. Role of the courts is essential to ensure that the interests and needs to make an arrest and detention to be considered objectively and not solely rely on the subjectivity aspect of the agency making the arrest. Issues have become particularly attractive given the espoused principles of functional differentiation in KUHAP (The Book of Criminal Procedure Code of Indonesia), the respective law enforcement agencies are authorized to issue detention order in accordance to each level. Nevertheless, in spite of the strict separation of these functions, the Criminal Procedure Code also regulates a mechanism that may be used as a form of control over the use of pre-trial detention, the detention extension mechanism. This thesis will attempt to strip the existence of an extension detention mechanism as supervision of pretrial detention, including the weaknesses of extension detention mechanism according to KUHAP (The Book of Criminal Procedure Code of Indonesia) and also about the form of supervision of pretrial detention according to Criminal Procedure Code Draft which is currently being discussed in the House.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis Penanganan Tindak PidanaPerdagangan Orang Oleh Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri. Penelitian inidilakukan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif yang bersumber dari dataprimer dan sekunder melalui teknik wawancara, observasi dan telaahan dokumen.Hasil penelitian menunjukkan saat ini tindak pidana perdagangan orang TPPO telahberkembang menjadi suatu kejahatan kemanusiaan lintas batas negara yangterorganisasi transnational organized crime , sehingga memerlukan kerjasama darinegara-negara di dunia. Keadaan geografis, ekonomi dan sosilogis menjadikanIndonesia berpotensi sebagai negara pencarian korban maupun tujuan TPPO.Keadaan sebagian penduduk Indonesia yang berpendidikan rendah dan miskinmerupakan penyebab utama penduduk nekat menjadi pekerja migram di luar daerahtinggal ataupun diluar negeri, meskipun dengan cara yang illegal. Kerentanan inidimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang dan calo. Karenanya moduskejahatan perdagangan orang dengan merekrut dan mengirim pekerja migran illegalpaling sering terjadi di Indonesia. Dittipidum Polri selama ini telah melakukanberbagai upaya untuk memberantas TPPO baik melalui upaya preemtif, preventifmaupun represif. Dalam praktiknya, kendala yang dihadapi penyidik Polri antara lainadalah: 1 lokasi kejahatan yang berbeda-beda meliputi dalam dan luar negeri; 2 keterbatasan kewenangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan di luar negerisehingga mendapat tantangan dari pihak yang berwenang dan pihak pendukungkejahatan di negara terkait; 3 Keterangan calo yang berbelit-belit tentang pelakuutama, atau bahkan calo tidak kenal sama sekali; 4 korban yang tidak mau bersaksikarena takut atau berada dibawah tekanan baik sosial, ekonomi maupun psikologis.Kendala tersebut menghambat penyidik untuk mendapatkan bukti sehingga kesulitanuntuk menjerat pelaku dan pihak terkait dengan UU TPPO. Karenanya sebagianpenyidik menggunakan KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan TKI diLuar Negeri, dan tidak dapat mengungkap dan memberantas TPPO secarakomprehensif dan tuntas. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dittipidum BareskrimPolri di masa mendatang antara lain adalah dengan cara: 1 meningkatkan saranapendukung, pengetahuan, dan kapasitas penyidik dengan cara berpastisipasi padaberbagai workshop dan pelatihan; 2 terus mendorong penegak hukum melakukankoordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi di dalam negeri, dan juga terusmeningkatkan kerjasama antar negara dan dengan organisasi internasional sepertiAATIP.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the results of research on the analysis of Crime Handling ofTrafficking in Persons by Dittipidum Bareskrim Polri Investigators This research isdone by descriptive qualitative analysis method that comes from primary andsecondary data through interview technique, observation and document review. Theresults show that the current crime of trafficking in persons TPPO has evolved intoan organized transnational organized crime, thus requiring cooperation fromcountries in the world. Geographic, economic and socio political conditions makeIndonesia a potential as a search for victims and the destination of TPPO. Thecondition of some poor and poorly educated Indonesians is the main cause of thereckless population to become migrant workers outside of residence or abroad, albeitin an illegal manner. This vulnerability is used by traffickers and brokers. Hence thecrime mode of trafficking in persons by recruiting and sending illegal migrantworkers is most common in Indonesia. Dittipidum Polri has been doing variousefforts to eradicate TPPO either through preemptive, preventive or repressive efforts.In practice, the obstacles faced by Police investigators include 1 different crimelocations within and outside the country 2 the limitations of the investigator 39 sauthority to conduct an overseas examination so as to be challenged by theauthorities and the crime supporting parties in the country concerned 3 Theintricately scaled up scalper 39 s notes about the main perpetrator, or even the brokersdo not know the main prepertrators at all 4 victims who do not want to testify forfear or are under social, economic and psychological pressure. These obstaclesprevent the investigators from obtaining evidence so that it is difficult to trap theperpetrators and parties related under TPPO Law. Therefore, some investigators usethe Criminal Code, Child Protection Law and Protection Act for Overseas Workers,and can not disclose and combat TPPO comprehensively and thoroughly. Efforts thatcan be undertaken by the Dittipidum Baerskrim Polri in the future are among others 1 increasing the supporting facilities, knowledge, and investigator capacity byparticipating in various workshops and trainings 2 continue to encourage lawenforcement to coordinate and cooperate with various agencies in the country, andalso to improve cooperation between countries and with international organizationssuch as AATIP

Abstrak :
Jika berbicara tentang gelandangan maka yang akan terlintas dalam pikiran adalah orang orang dengan kesejahteraan di bawah standar sosial dan kelompok masyarakat yang hidupdi jalan. Selain itu gelandangan juga digambarkan sebagai orang orang pemalas serta perusak tatanan kota sehingga keberadaannya selalu dikaitkan dengan hal hal negatif. Pandangan negatife ini dapat terlihat dari penggusuran atau pengusiran terhadap gelandangan berupa kebijakan dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau pengusiran yang dilakukan secara pribadi oleh individu terhadap gelandangan. Namun demikian gelandangan kerap kembali ke lokasi mereka meskipun sudah mendapatkan pengusiran baik dari pemerintah atau individu. Dengan melihat gelandangan dari sudut pandang yang mereka miliki maka kembalinya mereka ke lokasi kita akan melihat perbedaan dari dalam melihat gelandangan dari sudut pandang kita selama ini. Kembalinya gelandangan ke lokasi yang mereka tempati dapat berupa upaya mereka mempertahankan lokasi pencarian rongsokan yang dilakukan oleh mereka serta kemudahan kemudahan yang mereka dapatkan selama di lokasi tersebut yang tidak dapat kita pahami jika tidak menggunakan sudut pandang yang mereka miliki. Dengan keberadaan gelandangan di suatu lokasi akan melahirkan ruang ruang sosial bagi gelandangan di lokasi tersebut. Dalam penelitian ini, saya berusaha melihat bagaimana gelandangan selalu bertahan pada suatu tempat walaupun sudah digusur berkali kali, apa yang menjadi alasan mereka dan bagaimana mereka bertahan dalam kehidupan yang berada di bawah standar sosial tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap lima orang informan yang berada di Tanah Abang. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan gelandangan di suatu lokasi kemudian melahir ruang sosial mereka dimana dalam ruang ini gelandangan kemudian menemukan kenyaman dan keamanan sehingga mereka berupaya mempertahankan lokasi ruang mereka kendati mendapatkan perlakuan penggusuran. ......When talking about homeless people, what comes to mind is people with substandard social welfare and community groups living on the streets. In addition, homeless people are also described as lazy people and destroyers of urban order, so their presence is always associated with negative things. This negative view can be seen in the eviction or expulsion of homeless people in the form of policies and regulations imposed by the government or evictions carried out personally by an individual against homeless people. However, homeless people often return to their locations despite being evicted from either the government or individuals. By looking at the homeless from their point of view, when they return to their location, we will see a difference in seeing the homeless from our perspective. The return of homeless people to the location where they live can be in the form of their efforts to defend the location of the search for junk that they carried out and the facilities they get while at that location which we cannot understand if we do not use their point of view. The existence of homeless people in a location will create social spaces for homeless people in that location. This study tries to see how homeless people always stay in a place even though they have been evicted many times, their reasons, and how they survive below social standards. This research was conducted using qualitative research by conducting interviews with five informants in Tanah Abang. This study found that the presence of homeless people in a location produces their own social space. In this space, the homeless found comfort and security, so they tried to maintain their spatial location despite eviction treatment.