Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Istilah pembangunan telah menjadi kata kunci dalam kehidupan masyarakat. Secara umum,istilah tersebut diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Kemajuan dimaksud terutama adalah kemajuan di bidang material. Oleh karena itu, pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sekelompok masyarakat di bidang ekonomi. Keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui beberapa segi, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kualitas hidup, kelestarian lingkungan, dan lain-lain. Adapun cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan, menunjukkan bahwa masalah pembangunan suatu bangsa bukan merupakan masalah pertumbuhan ekonomi semata-mata.

Abstrak :
Sektor usaha minyak dan gas bumi selama puluhan tahun sudah terbukti memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Minyak dan gas bumi merupakan publik utilities yang sangat dibutuhkan masyarakat, sementara komoditas substitusi belum banyak diupayakan untuk dimanfaatkan, sehingga diperlukan peran (intervensi) pemerintah. Peran Pemerintah ini diperlukan dalam rangka men-generate revenue, menjamin kelangsungan ketersediaan sumber daya alam yang tidak terbarui bagi generasi mendatang dan menghindari terjadinya kelangkaan pasokan minyak dan gas bumi di dalam negeri atau beberapa daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 23 November 2001 sebagai pengganti Undangundang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 yang dimaksudkan sebagai "Legal Instrument" guna mewujudkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparant, berdaya saing, efisien dan berwawasan pelestarian lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional di kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Secara garis besar faktor yang melatarbelakangi pembaharuan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi , antara lain adalah: industrialisasi, globalisasi, krisis ekonomi, privatisasi badan usaha milik negara dan reformasi hukum, yang didorong oleh politik hukum nasional dan dengan adanya UU Migas menegaskan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Dilain pihak perkembangan yang terjadi dalam tataran filosofis yang berangkat dari pesan yang disampaikan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ikut mendorong perlunya pemahaman kembali arti penguasaan serta pengaturan Minyak dan Gas Bumi oleh Negara untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat atau hayat hidup orang banyak sesuai dengan semangat dan filosofi bangsa Indonesia. Dalam tataran teoritis dan operasional penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 merupakan langkah reformasi dan pembaharuan hukum di bidang industri minyak dan gas bumi, hal mana mengingat esensi pengaturan yang terkandung dalam Undang-undang tersebut merupakan pembaharuan yang sangat mendasar dalam meletakkan dasar-dasar kebijakan penataan sektor usaha minyak dan gas bumi yang modem, efisien dan mampu bersaing. Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Hulu Migas maka secara filosofis dapat disimpulkan bahwa penguasaan memang masih di tangan Negara hal ini terkait dengan filosofi Pasal 33 UUD 45 tapi dalam pengusahaannya dilakukan oleh kontraktor baik itu BU dan atau BUT dengan cara bagi basil dengan Negara.

Abstrak :
Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan Hak Menguasai Negara terhadap sumber daya alam minyak dan gas bumi Indonesia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan penerapannya pada tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia di masa yang akan datang. Tesis merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang- Undang Minyak dan Gas Bumi. Implementasi peran negara atas pengelolaan sumberdaya alam minyak dan gas bumi diwujudkan dalam bentuk (1) merumuskan kebijaksanaan (2) melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad), (3) melakukan pengaturan (regelendaad), (4) melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan (5) melakukan pengawasan (toezihtoudendendaaad). Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dan perbandingan tata kelola kegiatan usaha minyak dan gas bumi di negara Norwegia dan Brasil, di masa yang akan datang tata kelola kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan dengan memisahkan fungsi kebijakan, fungsi regulator dan fungsi komersial sehingga sumber daya alam minyak dan gas bumi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dengan tetap dalam koridor konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. ......Research conducted in this thesis aims to reveal the things relating to the State Authority Rights (Hak Menguasai Negara) to natural resources of oil and gas Indonesia according to the Constitutional Court decision and its application to the governance of Indonesian oil and gas in the future. Thesis is a normative legal research with a review of legislation and the Constitutional Court ruling against the Law on Oil and Gas. Implementation of the state's role to manage natural resources of oil and natural gas realized in the form of (1) formulating policy, (2) perform acts of management (bestuursdaad), (3) make arrangements (regelendaad), (4) managing (beheersdaad), and (5) supervision (toezihtoudendendaaad). Referring to the decision of the Constitutional Court and comparison governance business activities of oil and gas in the country of Norway and Brazil, in the future, governance of oil and gas business activities in Indonesia is done by separating the functions of policy, regulatory functions and commercial functions so that oil and gas natural resources provide maximum benefit to the welfare of the people by remaining in the corridor of the Indonesian Constitution of 1945.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang hak atas informasi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa hak atas informasi migas merupakan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik dan tidak termasuk ke dalam hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Informasi migas merupakan informasi publik yang bersifat terbuka, kecuali informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pengaturan hak atas informasi migas di Indonesia dan kriteria informasi publik yang dikategorikan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas. Penelitian ini merupakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak atas informasi migas di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 dan peraturan perundangundangan. Masyarakat berhak mengakses informasi migas yang terbuka dan Badan Publik yang menguasai informasi migas berkewajiban untuk menyediakannya. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan juga mengakui adanya pembatasan terhadap hak atas informasi migas. Pembatasan hak atas informasi migas bersifat ketat dan terbatas, serta bersifat rahasia sesuai undangundang, berdasarkan kepatutan, dan berdasarkan kepentingan umum. Kriteria informasi publik yang dikategorikan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas adalah informasi migas yang apabila dibuka dapat mengancam kedaulatan negara, yaitu informasi yang menyangkut data yang diperoleh dari survei umum dan/atau eksplorasi dan eksploitasi migas, yang dirahasiakan dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri dari data dasar, data olahan, dan data interpretasi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM diharapkan perlu segera menetapkan kriteria informasi publik yang dikategorikan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal keterbukaan informasi publik di bidang migas untuk mewujudkan good governance.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the right to information of oil and gas in Indonesia. It consider that right to information of oil and gas is a part of human right in civil and political right. Besides that, it isn't a non-derogable right. The information of oil and gas is a public information shall be in nature open, except information which could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields, as considered in Article 17 letter d Act of The Republic of Indonesia Number 14 of 2008 on Public Information Opennes. This study discuss the regulation of right on information of oil and gas in Indonesia and criteria of public information which catagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields. This study is a normative juridical research. The result of this study indicate that right on information of oil and gas in Indonesia is guaranteed in UUD 1945 and legislation. Public has right to access information of oil and gas which open and public body which has it has a duty to give it. UUD 1945 and legislation recognized that there is limitation on right on information of oil and gas. Limitation on it are strict, limited, and confidential pursuant to legislations, appropriateness, and public interest. The criteria of public information which catagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields is information of oil and gas if opened can threaten sovereignty of country. They are information about data which got from general survey and/or exploration, and exploitation of oil and gas, which confidential in limited term. They are basic data, processed data, and interpretive data. Government, in this case, Ministry of Energy and Mineral Resources Republic Indonesia, need soon to stipulate criteria of public information which catagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields. Besides that, public expected to play an active role in guarding the public disclosure in the oil and gas fields to realize good governance.

Abstrak :
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat diwujudkan melalui negara melakukan pengelolaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konsesi kepada perusahaan negara untuk menyelenggarakan pengelolaaan usaha hulu migas. SKK Migas kemudian dibentuk untuk menggantikan BP Migas. Dalam penulisan ini Penulis akan mengacu pada Teori Hak Menguasai Negara dan pemikiran Konstitusi Ekonomi, untuk menganalisis dua pokok permasalahan menyangkut peran dan fungsi SKK Migas yang menggantikan tugas dan fungsi BP Migas dan bagaimana seharusnya bentuk pengaturan pengelolaan usaha hulu migas yang memperhatikan peran perusahaan negara. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelusuran peraturan perundang-undangan serta putusan hakim, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulan bahwa peran dan fungsi SKK Migas pada dasarnya adalah sama dengan BP Migas yang telah dibubarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/20012. Hal tersebut terjadi karena SKK Migas diberi fungsi yang sama dengan tugas yang dimiliki oleh BP Migas, tugas BP Migas terdapat dalam Pasal 44 UU 22/2001 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dibentuknya SKK Migas untuk mengambil alih pengelolaan usaha hulu migas mengindikasikan tidak ada perubahan yang mendasar yang berkaitan dengan penguasaan negara terhadap sumber daya alam migas. Pengelolaan sumber daya migas yang mengedepankan kepentingan nasional dan sejalan dengan pemikiran konstitusi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945) adalah harus ada keberpihakan pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN) dengan menugaskan Perusahaan Negara untuk mengelola sumber daya migas. Dengan diberikannya kuasa pertambangan kepada Perusahaan Negara untuk mengelola sumber daya migas, Perusahaan Negara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan judul seperti di atas, penulis sebenarnya ingin mengetahui secara lebih mendalam perangkat hukum yang digunakan oleh pihak Pemerintah dalam mengusahakan sumber alam yang terpenting bagi kehidupan dan pembangunan bangsa ini. Untuk mencapai tujuan di atas, penulisan karya ini menggunakan dua metode penelitian yang paling umum digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, "Kontrak Production Sharing" yang digunakan dalam usaha penambangan minyak di negeri ini sebenarnya dapat digolongkan sebagai suatu perjanjian khusus yang berada di luar KUHPerdata. Hal ini karena perjanjian ini mempunyai aspek-aspeknya sendiri yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu jenis perjanjian khusus yang berada di dalam KUHPerdata. Dalam perjanjian yang menjadi objek bahasan skripsl ini pun masalah kebebasan berkontrak sedikit banyak telah kehilangan artinya, hal ini karena dalam banyak hal kontraktor harus menerima apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tanpa dapat dirundingkan lagi, misalnya tentang pembagian min.yak yang dihasilkan. Hal lainnya yang nienarik dari penelitian mi adalah tentang pembiayaan serta resiko yang diatur dalam Perjanjian. Tentang yang pertama, dapat dikatakan di sini bahwa semua biaya yang harus dikeluarkan dalani rangka kontrak ini harus ditanggungkan seluruhnya oleh kontraktor. Biaya ini akan dikembalikan seluruhnya apabila minyak ditemukan oleh kontraktor dan dapat diusahakan secara komersial. Dalam hal minyak sama sekali tidak ditemukan atau ditemukan tetapi tidak dapat diusahakan secara komersial, rnaka semua resiko dan biaya yang telah dikeluarkan ditanggung oleh kontraktor sendiri. Dari tiga sistem yang pernah ada dalam sejarab Iridustri perminyakan di Indonesia, nampaknya sistem "Kontrak Production Sharing" merupakan yang terbaik. Hal ml karena tidak saja karena manajemen kontrak berada di tangan Pertamina, tetapi juga karena pemgernbalian daerah kontrak yang cepat dari sistem- sistem yang terdahulu.

Abstrak :
Dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, letak kepala sumur merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan letak kepala sumur merupakan dasar dari ditetapkannya suatu daerah sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi dan mempengaruhi pembagian dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Adapun dana bagi hasil minyak dan gas bumi diberikan kepada Kabupaten/Kota penghasil, Provinsi dimana terdapat Kabupaten/Kota penghasil, serta seluruh Kabupaten/Kota yang satu Provinsi dengan daerah penghasil sebagai bentuk pemerataan. Permasalahan timbul ketika terdapat wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang lintas provinsi, seperti di Blok Cepu yang meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penelitian IAGI membuktikan bahwa dari sumur minyak bumi yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terdapat 36% kandungan reservoir yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Namun, karena Kabupaten Blora tidak satu provinsi dengan Kabupaten Bojonegoro, maka Kabupaten Blora tidak menerima bagian dana bagi hasil. Skripsi ini membahas bagaimana hubungan penetapan kepala sumur dalam usaha pertambangan minyak bumi dengan dana bagi hasil daerah dalam wilayah kerja lintas provinsi, serta apakah pengaturan mengenai dana bagi hasil ini telah memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia. ...... In the oil and gas activity, the location of the well-head is a crucial thing. It is because the location of the well-head will be the basis to determine an area as a producing-area of oil and gas, and it will also affect the distribution of revenue sharing between the central government and the local government. However, this revenue sharing is distributed to the producing district/city, the province where the producing district/city is located, and all districts/cities in the same province with the producing district/city as a form of equalization. The problems arise when there is an oil and gas working area which is inter provincial, like in the Cepu Block which covers Central and East Java. According to IAGI's research, it proves that the producing oil in Bojonegoro's wells, in East Java, contains 36% reservoir which comes from Blora, Central Java. However, since Blora is not in the same province with Bojonegoro, therefore Blora does not receive this revenue sharing. This thesis discusses how the correlation between the determination of the well-head in the oil and gas mining activity and local revenue sharing in an inter-provincial working area, and whether the revenue sharing regulation has brought justice for all Indonesian people.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kesulitan yang hadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada sektor Industri Minyak dan Gas dalam menjalankan investasinya di Indonesia. Salah satu hambatan terbesar adalah dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai cost recovery di Indonesia. Sejalan dengan disusunnya Revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengeluarkan wacana untuk mengganti Kontrak Bagi hasil yang menggunakan sistem cost recovery dengan Konsesi (Royalti). Penelitian ini membuktikan bahwa antara Kontrak Bagi Hasil dengan Royalti sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun pandangan bahwa dengan diterapkannya sistem royalti dan pajak untuk menggantikan Kontrak Bagi Hasil hanya untuk menghindari sistem cost recovery dianggap kurang tepat. Kontrak bagi Hasil masih dianggap kontrak kerja sama yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia, namun diperlukan pembenahan untuk menyelesaikan masalah cost recovery agar tidak menimbulkan disinsentif investasi. ......This thesis discussed the difficulties faced by the Contractor in Oil and Gas Industry sectors in carrying out its investment in Indonesia. One of the biggest obstacles is the implementation of Cost Recovery regulation in Indonesia itself. Pursuant to the revised formulation of the Law of Oil and Gas, Oil and Gas Governance Reform Team issued a statement to replace Production Sharing Contract with Cost Recovery within, with the Royalty and Tax. Author concluded that the Production Sharing Contract and Concession Agreement (Royalties) both have advantages and disadvantages. However, replacing the Production Sharing Contract in order to avoid the cost recovery is not precise. Production Sharing Contract is still considered as the most appropriate contract to be applied in Indonesia, but improvements is still greatly needed in governance regulations to resolve the issue of cost recovery in order not to cause disincentives to invest.