Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelayanan kesehatan adalah hak azasi manusia dan setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya tanpa memandang kemampuannya membayar. Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, terjamin keamanannya, terjamin mutunya, serta mudah diakses merupakan prasyarat dalam pelayanan kesehatan yang prima. Mayoritas penduduk Indonesia berpenghasilan menengah kebawah merupakan komunitas yang sangat merasakan beratnya biaya kesehatan yang ditanggung termasuk untuk membeli obat. Dalam upaya meningkatkan keterjangkauan harga obat bagi masyarakat, Pemerintah telah menyediakan obat generik dengan jaminan mutu dari pemerintah dan produsen, dengan harga yang sangat jauh lebih murah dibandingkan dengan obat nama dagang. Dari hasil penelitian, dijumpai fenomena menarik yaitu : 1). Meskipun harga obat generik relatif sangat rendah, tetapi pasar obat generik hanya memberikan kontribusi sebesar 10% terhadap pasar obat dalam negeri; 2). Adanya rasio harga obat (dengan zat berkhasiat lama) bervariasi cukup besar; 3). Obat dapat dinyatakan sebagai barang yang elastisitas permintaannya adalah inelastis (inelastic atau relatively inelastic) karena perubahan harganya tidak seberapa banyak menyebabkan perubahan pada jumlah yang diminta, atau dengan perkataan lain, perubahan jumlah yang diminta sedikit saja terpengaruh oleh perubahan harganya; 4). Kebijakan pemerintah mengendalikan harga obat generik, tidak serta merta akan dapat menurunkan rasio harga obat generik tersebut terhadap obat nama dagang padanannya, karena adanya unsur-unsur diferensiasi produk dan produsen dapat mengeksploitir beberapa sikap tidak rasional konsumen. Hasil analisa dengan menggunakan program SPSS versi 10 menunujukkan bahwa : 1). Peningkatan belanja iklan obat sebesar Rp.l,- mendorong peningkatan pasar obat nasional sebesar Rp.16,789,-. Secara signifikan ada pengaruh yang positif antara kenaikan belanja iklan obat dengan pasar obat nasional.; 2). Secara umum harga obat nama dagang akan turun dengan bertambahnya anggaran program promosi Depkes, dan atau akan naik sejalan dengan kenaikan belanja iklan obat. Peningkatan anggaran program promosi Depkes diharapkan dapat memberikan informasi obat yang tepat, rasional, dan tidak menyesatkan, secara lebih merata, terus menerus dan berkesinambungan, baik kepada tenaga kesehatan maupun kepada masyarakat, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan penggunaan obat generik.

Abstrak :
In order to face an economic crisis and a free trade era nowadays, every company has to manage its activities effectively and efficiently, not forget to mention in the case of hospitals that always offer services. Medicine logistics and pharmaceuticals are basically one of the critical factors in the day-to-day activities. Besides, these factors directly affect services that are given by the hospital to the patient, as well as need a lot of extra money to be allocated. The research particularly concentrates on the RSKD as RSKD is now facing quite a big problem in its over stocked medicine and pharmaceuticals. This focuses on the cycle of the logistics generally in order to observe the said over stocked. This descriptive analytic research uses case study method and qualitative analysis approach. In-depth interview has been conducted in order to gather data accurately, supported by the observation on the site and research on related resourceful documents. Triangulation data method is implemented in for validation data in this case. The final research found the critical result: there is no formulism in RSKD, ineffective plan method, unorganized logistic procedures, inefficient warehouse system, lack of inspections authority, and no integrate management information system. The suggestions to solve the above-mentioned problems that RSKD is facing are: RSKD has to set up the formulism as standard of the usage of medicine and pharmaceuticals. Aside from that, a better plan method should be supported by the epidemiology indicators, well organized logistic plan to order to minimize the lead time, ignore distribution system in the warehouse, and last but not least, improve management information system in a proper way.

---

Dalam menghadapi krisis moneter dan era perdagangan bebas ini, setiap perusahaan harus dapat mengelola kegiatan secara efektif dan efisien, termasuk didalan hal ini adalah Rumah Sakit sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Logisitik obat dan bahan farmasi merupakan salah satu sektor kegiatan yang penting dalam kegiatan operasional. Kegiatan logistik obat dan bahan farmasi ini selain berpengaruh langsung terhadap pelayanan yang diberikan kepada pasien, juga menyita anggaran yang cukup besar. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Kanker Dharmais (RSKD) yang mempunyai masalah di bidang logistik farmasi yaitu terjadinya penumpukkan obat dan bahan farmasi yang cukup besar. Fokus penelitian ini dilakukan terhadap siklus logistik secara menyeluruh untuk mengetahui sebab terjadinya penumpukkan obat dan bahan farrnasi tersebut. Penetitian ini bersifat deskriptif analitik dengan metode telaah kasus dan pendekatan pemecahan masalah secara kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cars wawancara mendalam, observasi dilapangan dan penelitian dokumen-dokumen yang berbubungan dengan Siklus logistik Obat dan bahan farrnasi. Validasi data dilakukan dengan cara triangulasi data. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian yang menyebabkan terjadinya penumpukkan stock obat dan bahan farmasi adalah tidak terdapatnya formutarium di RSKD, metode perencanaan yang kurang tepat, prosedur pengadaan barang yang terlatu panjang, sistem penyimpanan yang tidak efsien, pengawasan yang lemah serta tidak adanya sistem informasi manajemen yang terpadu. Sedangkan saran untuk memperbaiki hal tersebut adalah pihak RSKD perlu segera mungkin menetapkan formularium untuk dijadikan standar pemakaian obat dan bahan farmasi, metode perencanaan perlu dilengkapi dengan memasukkan indikator.﷓indikator epidemiologi, pengajuan rencana pengadaan yang lebih awal untuk memperkecil waktu tunggu pengadaan barang, penghapusan gudang distribusi untuk memperkecil cadangan persediaan, peningkatan pengawasan dan pengadaan sistem informasi manajemen yang terpadu.

Abstrak :
Posyandu merupakan sarana yang efektif untuk pemberdayaan masyarakat di suatu kelurahan atau desa. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan revitalisasi Posyandu untuk diimplementasikan di setiap wilayahnya. Dalam pelaksanaannya banyak hambatan yang mempengaruhi, seperti keterbatasan jumlah kader, anggaran, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Kabupaten Bekasi 2008. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik yang bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Kabupaten Bekasi tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena melalui pendekatan ini diharapkan dapat menggali informasi secara lengkap dan mendalam tentang implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Kabupaten Bekasi tahun 2008. Sasaran dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas Suka Indah, Posyandu desa Suka Murni dan Suka Karya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2008. Hasil yang didapatkan dari p enelitian implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Kabupaten Bekasi adalah bahwa kebijakan revitalisasi Posyandu di kabupaten Bekasi sudah diterjemahkan menjadi bentuk pedoman. Distribusi buku pedoman tersebut belum cukup optimal. SDM yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu tersebut adalah bidang Promosi Kesehatan baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas, bidan desa, dan kader kesehatan. Sumber daya keuangan untuk implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu berasal dari APBN, APBS, dana sehat dari masyarakat dan CSR dari berbagai perusahaan. Penyelenggaraan Posyandu di Kabupaten Bekasi sudah berjalan rutin, kegiatan-kegiatan yang ada di setiap Posyandu adalah KIA, KB, gizi, imunisasi, dan kesehatan lingkungan. Proses pembinaan kader sudah berjalan rutin. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin, insidental, dan melalui lomba Posyandu. Tingkat aktivitas tokoh masyarakat dan kader berbeda-beda di setiap daerah, hal tersebut dikarenakan faktor politik yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Posyandu. Setiap Posyandu memiliki perbedaan dalam pengelolaan dana sehat, hal tersebut tergantung dari karakteristik masyarakatnya di setiap daerah. Perlu adanya peningkatan pengetahuan kepada masyarakat agar meningkatnya kesadaran tentang dana sehat dan urgensi dari pelaksanaan Posyandu.

Abstrak :
Dengan jumlah pemakaian obat yang cukup tinggi maka pengelolaan obat di Seksi Logistik Perbekes harus dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dapat menghindari stock out obat. Pada Triwulan I tahun 2009 terdapat 5,70% permintaan yang tidak terlayani. Faktor utama yang dapat mempengaruhinya adalah terjadi stock out untuk itu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stock out obat di Gudang Logistik Perbekes RSIJ Cempaka Putih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kasus dimana menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari input, proses dan output. Kerangka konsep yang dikembangkan untuk penelitian ini dibuat dengan asumsi bahwa pelaksanaan fungsi logistik dipengaruhi oleh SDM, prosedur dan rekanan pada input serta pada proses yaitu perencanaan persediaan, pengadaan, pengawasan persediaan, dan pengendalian persediaan, yang selanjutnya akan berdampak pada terjadinya stock out obat di Gudang Logistik Perbekes. Teknik penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder yang berhubungan dengan siklus logistik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa stock out dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : ketidaktelitian petugas gudang dalam pemesanan obat, implementasi penggunaan formularium oleh user belum berjalan secara optimal, kekosongan pada principle (produsen), kekosongan pada distributor, terdapat permasalahan pada distributor mengenai keterlambatan penukaran faktur, keterlambatan pengiriman barang dari distributor, keterlambatan pembayaran ke rekanan, keterlambatan pemesanan akibat kelalaian petugas, kurangnya pemantauan kinerja obat. Diharapkan agar lebih mengoptimalkan koordinasi pada SDM mengenai ketersediaan obat, sebaiknya dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai standarisasi formularium, diharapkan pengkajian mengenai informasi ketersediaan barang pada rekanan dapat dilakukan secara intensif, sebaiknya perlu dilakukan peninjauan mengenai perencanaan persediaan dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan dan meperkirakan adanya kenaikan untuk pemakaian berikutnya, sebaiknya diperhatikan proses pembayaran agar tidak menghambat pemesanan obat selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan dalam memantau obat yang sudah mendekati batasan minimum, sebaiknya perlu dilakukan tinjauan mengenai penerapan pengendalian persediaan, tidak hanya menggunakan metode minimum maksimum saja, tetapi juga turut memperhitungkan jumlah pemesanan ekonomisnya (EOQ) berdasarkan analisa pemakaian.

---

With the high amount of the usage drugs in the management of the Logistics Section Health Equipment, it should be done in effectively and efficiently, so that they can avoid stock out drugs. In the year 2009 of Quarter I there is 5.70% requested that can not fullfiled. The main factors that can cause that thing is the stocks are going out, for the purpose of conducting this research is to know the description and the factors that affect the stock out of a drug in Warehouse Logistics Health Equipment RSIJ Cempaka Putih. The method of the research is using the type of qualitative research as a case study approach where the system consists of input, process and output. The framework concept was developed for this research are made with the assumption that the implementation of the logistics function is influenced by human resources, procedures and partners in the input and in the process are supply planning, procurement, inventory control, and inventory control, which will further impact on the stock out of a drug in the Warehouse Logistics of Health Equipment. The techniques of this research is carried out with interviews and secondary data collection related to the logistics cycle. Based on the results of research can be concluded that stock out can be caused by several things, including: inaccuracy in the warehouse ordering drugs, the implementation by the use of formularium user has not run optimally, on the vacuum principle (the manufacturer), distributor of the vacuum, there are problems with the distributor on invoice exchange delays, delays in shipping goods from distributors, delays in payments to partners, the delay in orders due to the negligence, lack of monitoring the performance of drugs. Expected to be more coordination in the human resources to optimize the availability of drugs, should be of more standardization formularium, information about the expected availability of goods on the partnership can be done intensively, should it need to be planning on taking into account the supply and demand estimates the increasing of the next the usage, should be the process that does not prevent further order drugs, need to be increased to monitor drugs that are approaching the limits of the minimum, you should need to do a review on the implementation of supply, not only use the minimum maximum method, but also take into account the number of economically order (EOQ) based on the analysis of usage.

Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan mengenai dinamika kebijakan deregulasi obat yang dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 085/MENKES/Per/I/1989 dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sejak tahun awal dari Orde Baru, harga obat di Indonesia terbilang mahal. Untuk memperbaiki situasi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, maka Menteri Kesehatan dr. Adhyatma MPH menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 085/MENKES/Per/I/1989 tentang Obat Generik yang berguna untuk mendorong distribusi obat generik. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses obat dengan mudah dan juga merasionalkan penggunaan obat. Deregulasi obat tidak hanya berusaha untuk mempermudah akses terhadap obat murah, tetapi juga sebagai langkah awal dalam perbaikan sistem kesehatan Indonesia. Penelitian ini juga membahas mengenai reaksi dari pabrik farmasi dan pengusaha apotek yang terpengaruhi dari kebijakan deregulasi obat ini. Pada akhirnya, kebijakan ini belum berhasil secara maksimal karena harga obat yang belum turun. Namun, kebijakan ini berhasil memberikan obat alternatif yang murah, meskipun baru bisa didapatkan di rumah sakit pemerintah. ......The purpose of this study was to explain the dynamics of drug deregulation policy which began with the issuance of the Minister of Health’s regulation 085/MENKES/Per/I/1989 using historical research methods. The historical research methods consist of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Since the start of the New Order, the price of medicine in Indonesia has been quite expensive. The Minister of Health, dr. Adhyatama MPH tried to fix the problem and improve public health by applying the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia, numbered 085/MENKES/Per/I/1989, concerning generic drugs which is useful for encouraging the distribution of generic drugs. With the issuance of this policy, it is hoped that the public can access drugs easily and also rationalize the use of drugs. The drug deregulation was not focused only on how to make drugs cheaper, but also a start in effort to fix the health system in Indonesia. This study also discusses the reaction of pharmaceutical manufacturers, pharmacists, and pharmacies to the deregulation and its effect. In the end, this policy still cannot reduce the price of drugs in the market. Though, this policy has succeeded in providing cheaper drugs as an alternative, even if it is only in the government funded hospital.

Abstrak :
Obat merupakan unsur penting dalam berbagai upaya pelayanan kesehatan. Perencanaan obat yang tidak tepat juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya pengadaan dan penyimpanan. Perencanaan obat harus dianalisis agar dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran, salah satu metode analisis yang sering digunakan adalah metode ABC/pareto. Analisis ABC dapat dilakukan berdasarkan jumlah kumulatif pemakaian dan nilai investasi dari sediaan yang ada. karakteristik obat di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit tahun 2021 setelah di evaluasi menggunakan metode ABC pada kelompok A terdiri dari 40 item obat, kelompok B terdiri dari 36 item obat, dan kelompok C terdiri dari 99 item obat. ......Drugs are an important element in various health care efforts. Inappropriate drug planning can also lead to increased procurement and storage costs. Drug planning must be analyzed in order to optimize the use of the budget, one method of analysis that is often used is the ABC/pareto method. ABC analysis can be carried out based on the cumulative amount of use and investment value of existing stocks. drug characteristics at the Duren Sawit District Health Center in 2021 after being evaluated using the ABC method in group A consisting of 40 drug items, group B consisting of 36 drug items, and group C consisting of 99 drug items.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rutan Salemba dengan fokus pada konsistensi dan koherensi rangkaian kebijakan narkoba di tingkat kebijakan dan tingkat organisasi serta bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan. Untuk melihat implementasi rangkaian kebijakan ini dipergunakan Hirarki Kebijakan Broomley dengan faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards 111. Kebijakan dikaji sejak pada policy level, organizational level, dan operational level. Pada tingkat operational level inilah, implementasi kebijakan diukur berdasarkan faktor komunikasi, sumberdaya, struktur organisasi dan sikap pelaksana kebijakan. Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah positivis dengan pendekatan kuantitatif deskriptif.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini, yang merupakan data kualitatif, terbagi menjadi dua jenis yaitu data mengenai rangkaian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rutan Salemba dan data mengenai pola interaksi petugas pengamanan, tahanan/narapidana dan pengunjung. Untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan rangkaian kebijakan digunakanlah metode studi kepustakaan dan wawancara dengan Kepala Pusat Penegakan Hukum BNN, Direktur Bina Khusus Narkotika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Rutan Salemba. Sedangkan data mengenai pola interaksi dalam pengimplementasian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diperoleh dengan melakukan observasi tidak terlibat dan wawancara dengan pihak petugas Rutan Salemba, tahanan/narapidana dan pengunjung.

Rangkaian kebijakan narkoba pada tingkat policy level yang ditetapkan sejak tahun 1976 dengan yang diberlakukan saat ini memiliki konsistensi dan koherensi karena pembahan yang terjadi tetap berfokus pada tujuan yang sama yaitu Indonesia bebas narkoba. Konsistensi dan koherensi yang terdapat pada policy leverlini juga ternyata berlanjut pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pada organizational level, meskipun antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya yang terdapat pada tingkat organisasi ditetapkan dalam waktu yang cukup lama.

Pada tahap pelaksanaan kebijakan diketahui sebagai pengkomunikasian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rutan Salemba dilakukan dengan cukup baik, kebijakan juga dianggap jelas dan sesuai dengan kebutuhan Rutan Salemba. Karenanya baik petugas pengamanan Rutan Salemba, tahanan/narapidana dan pengunjung cukup paham mengenai kebijakan ini. Akan tetapi, meskipun Rutan Salemba memiliki struktur organisasi birokrasi modern dan komunikasi dilaksanakan secara efektif ternyata kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kurang efektif dilaksanakan di Rutan Salemba. Dikatakan demikian karena petugas pengamanan Rutan Salemba dalam melakukan pengimplementasian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bersikap permisif dan cenderung komformis dalam menangani rnasalah narkoba ini.

Sikap petugas pengamanan ini muncul disebabkan kondisi over capacity yang luar biasa, yang tidak diikuti dengan memadainya sarana dan prasarana yang disediakan, jumlah dan kualitas (skills) petugas pengamanan yang sangat tidak memadai, tidak sesuainya penghasilan yang diperoleh petugas dengan resiko pekerjaan, serta tidak adanya mekanisme pemberian insentif bagi petugas Rutan Salemba yang berhasil melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keadaan ini terbaca oleh tahanan/narapidana dan juga pengunjung dan dianggap peluang untuk memasukkan, mengedarkan dan rnenggunakan narkoba di Rutan Salemba. Akibatnya dengan diiming-imingi sejumlah uang petugas dapat dimanfaatkan untuk memasukkan narkoba ke dalam Rutan Salemba.