Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJepang memiliki area publik dan festival dengan suasana luar ruangan yang tidak dimiliki Indonesia. Membuka bisnis food court adalah salah satu cara untuk memberikan suasana tersebut. Sebelum memulai bisnis, model bisnis perlu ditetapkan dan kelayakannya perlu dianalisis untuk menghindari terbuangnya sumber daya yang terbatas. Tesis ini menggunakan studi literatur sebagai kerangka dasar, observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner untuk pengumpulan data, dan pendekatan deskriptif dan analitis untuk menganalisis data. Dari analisis, uji produk, uji pasar, dan uji organisasional menunjukkan model bisnis tersebut layak, tapi model tersebut tidak layak secara finansial. Model bisnis perlu diubah untuk menghasilkan bisnis yang layak.Jepang memiliki area publik dan festival dengan suasana luar ruangan yang tidak dimiliki Indonesia. Membuka bisnis food court adalah salah satu cara untuk memberikan suasana tersebut. Sebelum memulai bisnis, model bisnis perlu ditetapkan dan kelayakannya perlu dianalisis untuk menghindari terbuangnya sumber daya yang terbatas. Tesis ini menggunakan studi literatur sebagai kerangka dasar, observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner untuk pengumpulan data, dan pendekatan deskriptif dan analitis untuk menganalisis data. Dari analisis, uji produk, uji pasar, dan uji organisasional menunjukkan model bisnis tersebut layak, tapi model tersebut tidak layak secara finansial. Model bisnis perlu diubah untuk menghasilkan bisnis yang layak.

---

ABSTRACTJapan has outdoor public area and festivals with outdoor ambience which Indonesia does not have. Opening food court business is one of many approaches to present such ambience. Before opening new business, business model must be determined and the feasibility must be analyzed to avoid wasting limited resources. The study used literature review as framework, field observation, interviews, questionnaires to gather the data, and descriptive and analytical approach to analyze the data. The analysis showed that product testing, market testing and organizational testing of the business is feasible, but it is not financially feasible. To make the business feasible, the business model must be changed."

"Tesis ini membahas tentang rencana strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan grand strategy polri menuju 2025, khususnya tahap I atau dikenal dengan trust building dalam periode pelaksanaan tahun 2005-2010. Proses evaluasi dilakukan dengan analisis prioritas pelaksanaan strategi dalam hubungannya dengan indikator kriteria evaluasi strategi untuk mengetahui skenario pencapaian hasil pelaksanaan grand strategy 2005-2010. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis AHP (The Analitic Hierarchy Process) dan Software Super Decision sebagai alat bantu sintesisnya.Berdasarkan hasil analisis AHP prioritas indikator kriteria dalam evaluasi rencana strategi dalam evaluasi grand strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia tahap I ?trust building? periode 2005-2010 adalah kriteria advantage, kemudian consistency, diikuti dengan feasibility dan yang terakhir kriteria indikator consonance. Prioritas pelaksanaan potensi pembangunan dan faktor strategis dalam pelaksanaan grand strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia tahap I ?trust building? periode 2005-2010 adalah strategi polri berbasis pelayanan, diikuti dengan penegakan keadilan masyarakat, pemolisian masyarakat, pengembangan budaya, pengembangan struktur organisasi, dan prioritas yang terakhir adalah strategi postur kelembagaan. Penentuan prioritas strategi potensi pembangunan dan faktor strategis grand strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia tahap I ?trust building? periode 2005-2010 ini bukan berarti menyatakan bahwa strategi yang pertama diperlukan dan strategi yang lain tidak diperlukan, tetapi penentuan prioritas ini hanya sebagai bantuan untuk menentukan strategi yang perlu didahulukan apabila untuk melakukan seluruh strategi secara simultan mengalami kendala. Bagaimanapun, pelaksanaan seluruh strategi secara simultan akan menghasilkan pencapaian tujuan yang lebih optimal yang keberlanjutan grand strategy Polri hingga tahun 2025.

---

This thesis, explain about the strategic plan of the Kepolisian Negara Republik Indonesia. The purpose of this study is to evaluate the implementation of grand strategy toward the 2025, especially stage I or known by the trust building in 2005-2010 implementation period. It is choosing the priorities for the implementation strategy in conjunction with the indicator evaluation criteria to determine strategy of achieving the implementation scenarios result of grand strategy 2005-2010. This research applies quantitative method approach to the analysis method AHP of (The Analytical Hierarchy Process) and the using of Super Decision Software as a tool for synthesis.Based on result of AHP analysis shows that priority indicators in evaluation criteria of strategy evaluation in grand strategy of Kepolisian Negara Republik Indonesia phase I trust building are; advantage, then consistency, followed by feasibility and last consonance criteria. Potential implementation of development priorities and strategic factors in grand strategy of Kepolisian Negara Republik Indonesia phase I "trust building" period of 2005-2010 is a strategybased national police service, followed by a community justice, community policing, cultural development, development of organizational structures, and strategy of institutional posture. Priority setting of potential development strategic factor grand strategy for the Kepolisian Negara Republik Indonesia phase I "trust building" period 2005- 2010 does not mean that the first strategy is the most important and the other are not needed. Prioritization is only as an addition to determine the strategy need to be chosen first when whole strategy implementation experience constraints. However, the implementation of all strategies simultaneously will result in achieving optimal for grand strategy of Kepolisian Negara Republik Indonesia implementation until 2025."

"Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP) di puskesmas dilakukan oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian (TTK) pengelola ruang farmasi. Untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dengan kebutuhan maka, dilakukan evaluasi terhadap perencanaan. Perencanaan obat yang baik dapat mencegah kekosongan atau kelebihan stok obat dan menjaga ketersediaan obat di puskesmas. Analisis kombinasi ABC – VEN adalah salah satu metode evaluasi perencanaan yang biasanya digunakan. Dalam menangani hipertensi, Puskesmas Kecamatan Duren Sawit menggunakan 18 jenis obat antihipertensi dari 5 golongan obat yang berbeda. Berdasarkan analisis ABC-VEN, terdapat sembilan jenis obat yang tergolong kedalam kategori VC, seperti Hidroklorotiazid tab 25 mg; Bisoprolol 2,5 mg; dan Ramipril tab 10 mg. Obat dengan kategori EC terdiri dari Bisoprolol 1,25 mg dan 5 mg; Lisinopril tab 10 mg dan Lisinopril dihidrat 5 mg. Obat dengan kategori NC terdiri dari dua jenis obat yaitu, Valsartan tab 160 mg dan 80 mg. Obat yang tergolong kedalam kategori VB, EA, dan EB adalah Furosemid tab 40 mg, Amlodipin tab 5 mg, dan Amlodipin tab 10 mg. Tidak ada satupun obat yang tergolong kedalam kategori VA, NA, dan NB. Apabila dana yang dimiliki jumlahnya terbatas, obat yang menjadi prioritas utama untuk dihilangkan adalah obat dengan kategori NA, NB, dan NC. Kategori selanjutnya yang harus dikurangkan adalah EA, EB, dan EC. Apabila dana masih belum juga mencukupi, kategori VA, VB, dan VC menjadi pilihan terakhir untuk dikurangi....... The planning of pharmaceutical and disposable medical supplies (BMHP) needs at the community health center is carried out by pharmacists or pharmacy technical personnel (TTK) who manage the pharmacy area. To assess the alignment between planning and needs, an evaluation of the planning is conducted. Effective drug planning can prevent shortages or excess stock of drugs and maintain their availability at the health center. The combination analysis of ABC - VEN is one of the evaluation methods commonly used in planning. In dealing with hypertension, the Duren Sawit Sub-District Community Health Center uses 18 types of antihypertensive drugs from 5 different drug classes. Based on the ABC-VEN analysis, there are nine types of drugs categorized as VC, such as Hydrochlorothiazide tab 25 mg; Bisoprolol 2.5 mg; and Ramipril tab 10 mg. Drugs categorized as EC include Bisoprolol 1.25 mg and 5 mg; Lisinopril tab 10 mg and Lisinopril dihydrate 5 mg. Drugs categorized as NC consist of two types: Valsartan tab 160 mg and 80 mg. Drugs categorized as VB, EA, and EB are Furosemide tab 40 mg, Amlodipine tab 5 mg, and Amlodipine tab 10 mg. There are no drugs categorized as VA, NA, and NB. If the available funds are limited, the top priority drugs to be eliminated are those in categories NA, NB, and NC. The next categories to be reduced are EA, EB, and EC. If the funds are still insufficient, categories VA, VB, and VC become the last options for reduction."