Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik hubungan antara perencanaan terhadap praktek political budget cycle pada anggaran pemerintah daerah peserta Pilkada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Dengan menggunakan fixed effect metode least square dummy variables, penelitian ini menganalisis hubungan pengeluaran pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi, anggaran fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi infrastruktur dengan perilaku political budget cycle setelah mempertimbangkan peran perencanaan. Hasil studi menemukan bahwa terdapat konsistensi perencanaan dengan penganggaran dapat mengendalikan diskresi kepala daerah terhadap peningkatan maupun penurunan pengeluaran anggaran baik pada dua tahun sebelum pemilu, satu tahun sebelum pemilu maupun pada tahun penyelenggaraan pemilu. Besaran penurunan dan peningkatan tersebut berbeda antar jenis pengeluaran. Pada tahun penyelenggaraan pilkada dan satu tahun sebelum pelaksanaan pilkada, terdapat peningkatan secara signifikan pada alokasi belanja modal, sedangkan pada dua tahun sebelum pelaksanaan pilkada terdapat peningkatan secara signifikan pada alokasi belanja pegawai. Hubungan perencanaan dengan political budget cycle signifikan pada dua tahun sebelum pilkada untuk alokasi belanja berikut yaitu fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi infrastuktur sedangkan hubungan perencanaan dengan political budget cycle signifikan pada satu tahun sebelum pilkada untuk alokasi belanja modal dan belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi ......This study aims to find empirical evidence of the relationship between planning and the practice of political budget cycles in local government which held simultaneous regional head election in 2017 and 2018. By using the fixed-effect method of least square dummy variables, this study analyzes the relationship between local government spending including personnel expenditure, capital expenditure, spending on social assistance, grants and subsidies, budgeting for education functions, health functions and infrastructure functions with the behaviour of the political budget cycle after considering the role of planning. The results found that consistency between planning and budgeting can control regional heads' discretion on the increase and decrease in budget expenditures both in the two years before the election, one year before the election and election year. The magnitude of the reduction and increase differs between types of expenditure. In an election year and one year before, there was a significant increase in the allocation of capital expenditures, while in the two years before election there was a significant increase in the allocation of personnel expenditure. The relationship between planning and the political budget cycle is significant in two years before the election for the following expenditure allocations, namely the education function, health function, and infrastructure function, while the relationship between planning and the political budget cycle is significant in one year before the election for the allocation of capital expenditure and social assistance expenditure, grants and subsidy

Abstrak :
Tujuan utama penelitian ini adalah membuktikan praktek siklus anggaran politik pada pemilihan langsung kepala daerah tingkat Kabupaten dan Kota di Indonesia melalui perbedaan jumlah guru honorer pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Dengan menggunakan data jumlah guru honorer di seluruh kabupaten/kota di Indonesia kecuali Jakarta (pemilihan tidak langsung) selang tahun 2014-2018, didapati bahwa terdapat perbedaan dalam jumlah guru honorer khususnya di tingkat SD dan SMP antara Kabupaten/Kota yang berada pada tahun politik dengan yang tidak berada pada tahun politik, dimana perbedaan ini membuktikan adanya praktek siklus anggaran politik seperti pada teori Rogoff (1990) dan hasil yang ditemukan oleh Sjahrir et al (2013) serta Coelho et al (2006).

Abstrak :
Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan fiskal dalam rangka membantu melaksanakan otonomi daerah. Pada pelaksanaannya, kebijakan ini memengaruhi tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber anggaran yang tersedia dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah. Namun, ada pola political budget cycle cenderung mendistrupsi kebijakan desentralisasi fiskal yang tercermin dari alokasi yang berlebihan pada jenis anggaran tertentu menjelang masa pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap efisiensi anggaran dengan turut mempertimbangkan faktor political budget cycle (PBC) sebagai salah satu indikator yang dapat melemahkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan data dari 490 kabupaten dan kota dalam kurun waktu 2010 hingga 2018 dan melakukan estimasi efisiensi menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), serta metode Fixed Effect Model (FEM) sebagai metode utama. Hasil penelitian menunjukkan adanya kehadiran pola PBC pada pemerintah daerah akan melemahkan dampak positif dari desentralisasi fiskal sisi penerimaan dan memperparah dampak negatif dari desentralisasi fiskal sisi pengeluaran terhadap efisiensi anggaran. ......The decentralization fiscal policy is one fiscal policy that shifts responsibility to local government to encourage regional autonomy. In implementation, this policy might affect local budget efficiency in allocating fiscal budgets to boost local development. However, the presence of political budget cycle (PBC) tends to disrupt fiscal decentralization policy with excessive budget allocation on certain budget during local election. This study examines the effect of decentralization policy on budget efficiency by considering the presence of the political budget cycle (PBC) as one of the indicators that can interfere with the policy. Furthermore, to assess the research question, this study utilizes data from 490 cities during 2010-2018. It estimates efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA) Model and Fixed Effect Model (FEM) for the main estimation. The result shows that PBC presence will weaken the positive effect of the revenue side and exacerbate the negative effect of the spending-side of fiscal decentralization on budget efficiency.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kinerja pemerintah daerah dan political budget belanja bantuan sosial (bansos) berpengaruh terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Juga untuk membuktikan apakah kompetisi politik dan kapasitas keuangan daerah menjadi faktor yang memoderasi pengaruh kinerja dan political budget bansos terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja terutama kinerja pendidikan dan political budget belanja bantuan sosial pemerintah daerah berpengaruh langsung (direct effect)  terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil ini sesuai dengan temuan Brender (2003), Happy (1992) juga James dan John  (2006) serta Boyne (2009). Kompetisi politik berperan signifikan bagi perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja pendidikan dan kesehatan serta political budget bansos. Kapasitas keuangan daerah yang menunjukkan ragam program yang dapat dilakukan oleh kepala daerah juga berperan meningkatkan perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja. Tetapi ketika kapasitas keuangan daerah diuji bersama political budget bansos tidak berpengaruh signifikan meningkatkan perolehan suara incumbent.

---

The purpose of this research is to provide empirical evidence whether the local governments' performance and the political budget for social assistance spending affect the incumbents' regional heads votes in the local election. Also to prove whether political competition and municipal financial capacity are factors moderate the influence of performance and political budget. Research results show that hat educational performance and social assistance spending directly influence the incumbents' votes. These results are consistent with  Brender (2003), Happy (1992), James & John (2006) and Boyne (2009). Political competition plays a significant role in incumbent votes when tested along with educational and health performance and social assistance spending. municipal financial capacity and performance also plays a role in increasing incumbents' votes, but not with the political budget.