Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan bangsa diawali dari sistem pemerintahan masih lemah sehingga membuka peluang yang menjauhkan tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih. Setiap instansi pemerintah selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan secara maksimal untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, begitu pula dengan BNN. Dalam usaha mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih Inspektorat Utama BNN mempunyai peran penting dalam bidang pengawasan internal yang strategis. Inspektorat Utama BNN adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Berdasarkan kondisi tersebut dibutuhkan suatu perubahan salah satunya dengan merumuskan bagaimana strategi penguatan kapasitas aparat pengawasan Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi penguatan kapasitas khususnya bagi aparat pengawasan di BNN. Penelitian ini didukung teori ? teori penunjang dari para pakar mengenai good governance, penguatan kapasitas, aparat pengawasan dan SWOT. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei dan analisis SWOT. Responden penelitian adalah auditor di Inspektorat Utama BNN yang berjumlah 30 orang. Pengambilan sampel menggunakan sensus. Dari hasil penelitian didapatkan beberapa alternatif strategi yang dapat diterapkan sebagai strategi penguatan kapasitas aparat pengawasan antara lain lelang rekrutmen aparat pengawasan, peninjauan ulang pada materi pelatihan dan pengembangan, meningkatkan pendidikan formal lanjutan yang sesuai dengan latar belakang pengawasan dan penerapan manajemen kinerja. Alternatif strategi penguatan kapasitas tersebut dapat diterapkan satu per satu diawali dari proses rekrutmen untuk membentuk aparat pengawasan yang berkualitas, berproduktif dan menghasilkan kinerja yang optimal sehingga dapat mencapai tujuan utamanya yaitu membangun tata pemerintahan yang baik dan bersih.

---

ABSTRACT
The nation?s problem begun with the weak of governance ssystem that leads to some options that barried the good and clean governance. Every government institution that include BNN has tried maximized the performance in order to achieve the organization?s goal. To support the good and clean governance, Inspektorat Utama BNN has the role to supervise the activities. Inspektorat Utama BNN is the supervisor that work and responsible to the chief of BNN. Based on that condition, therefore it needs some changes which one of them is to formulate the strategy of capacity strengthening of the control apparatus in BNN. This research is supported by theories of good governance, capacity strengthening, control apparatus and SWOT Research methodology is using the descriptive quantitative approach with survey method and SWOT Analysis. The research respondent are the auditor in Inspektorat Utama BNN that consist of 30 people in total and taken by using sensus. The result of this research has indicated some strategies that can be applied as capacity strengthening strategy of control apparatus such as recruitment bid process, reviewing training and development materials, develop higher formal education based on education background and performance management. These strategies has to be applied one by one start from recruitment process to gather the quality, productivity and performance optimization of control apparatus in order to achieve its main goal which is the good and clean governance.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul: Perspektif Intelijen Dalam Rangka Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah sedang menghangatnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dipicu dari dibentuknya suatu lembaga anti korupsi dengan sepak terjang yang luar biasa. Darisinilah muncul pertanyaan terkait dengan apa yang menjadi tujuan pembentukan KPK yang sebenarnya, mengapa lembaga yang secara khusus dirancang untuk melakukan pemberantasan korupsi tidak sanggup meningkatkan peringkat IPK Indonesia secara signifikan Dalam penelitian ini digunakan Teori Intelijen khususnya Teori Organisasi Intelijen khususnya alur rasionalitas produksi intelijen yang kemudian dibalik proses alur pembentukkannya sehingga memungkinkan dijadikan Perangkat Analisa Organisasi Intelijen. Penelitian ini dilakukan di Jakarta yakni di Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode Penelitian yang dipakai adalah metode analisa dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara narasumber. Penentuan narasumber ditentukan dari seberapa jauh narasumber terlibat dalam proses awal pembentukan KPK. Hasil penelitian menunjukkan beberapa ketidak selarasan antara perangkat organisasi KPK dengan kebutuhan KPK untuk mendorong pemberantasan korupsi. Terlalu beratnya perangkat organisasi KPK kepada upaya penindakan tindak pidana korupsi, menyebabkan timpangnya upaya pemberantasan korupsi yang bertumpu pada keseimbangan upaya penindakan dan pencegahan. Terlihat tujuan sebenarnya pembentukan KPK adalah untuk penindakan korupsi Oleh karena itu dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk menyesuaikan kembali perangkat-perangkat organisasi didalam KPK apabila tujuan dari pembentukan KPK merupakan untuk mendorong pemberantasan korupsi. Dan apabila tidak ada penyesuaian, KPK harus mengakui bahwa tujuan dari pembentukan KPK adalah hanya untuk menindak korupsi

---

ABSTRACT
This study entitled: Intelligence Perspectives in the Establishment of Corruption Eradication Commission. The background of this research is being warming efforts to eradicate corruption in Indonesia that triggered the establishment of an anti-corruption agency with tremendous result. But unfortunately the international transparency of data shows that the level of corruption in Indonesia is still quite high , which in the 10 years since the establishment of the Commission, the value of Indonesian corruption CPI increased only gradually . In addition, when compared with neighboring countries that also seeks to eradicate corruption in Indonesia's rating is still far below them . from here on appeared questions related to what the actual purpose of establishing the Commission , why institutions that are specifically designed to combat corruption cannot significantly increase Indonesian GPA rank. This research use intelligence theory, especially Intelligence Organization Theory who then Modified to serve the needs of Organization Analysis Tool. This research was conducted in Jakarta, which is in the KPK . The research method used in this research is a qualitative approach . Source of data obtained through library research and field studies in the form of informant interviews . Speakers is determined by how much resource is involved in the process of establishment of the Corruption Eradication Commission. The results showed some lack of harmony between the organization devices of the Commission with the Commission needs to combat corruption. organization devices of the Commission tense to attempt enforcement of corruption rather than prevent it. causing the gap in efforts to combat corruption , which is based on the balance of enforcement and prevention efforts . Looks like the real goal of the establishment of the Commission is to crack down corruption Therefore, further studies are needed to readjust organization devices in the Corruption Eradication Commission , if the purpose of the establishment of the Commission is to promote the eradication of corruption . And if there is no adjustment applied, the Commission must recognize that the purpose of the establishment of the Commission is only to crack down on corruption

Abstrak :
Reformasi birokrasi adalah suatu keniscayaan dalam proses reformasi yang telah bergulir saat Penelitian ditngukan untuk menjawab permasalahan. Apakah gaya kepemimpinan yang mendorong teljadinya perilaku koruptif setelah program refonnasi birokrasi dilalmanakan. Mengingat program telah dirancang sedemikian rupa dengan tunjangan bagi pegawai yang dibuat sedemikian rupa tingginya. Dalam kesempatan ini penulis mengambil kasus pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjlmg Priok. Penelitian ini menggunakau dua teori sebagai pisau analisis. Pertama, teori korupsi untuk menganalisis perilaku koruptif di kalangan pegawai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dan kedua, teori kepemimpinan dan teori motivasi untuk menganalisis jenis kepemimpinan yang dipraktikkan di Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Peneliti menyimpulkan dua hal pada penelitian ini. Pertama, upaya telah dilakukan untuk mencegah perilaku koruptif pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dau kedua, masih adanya perilaku koruptif di lingkungan Kanter Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, dari faktor kepemimpinan disebabkan karena adanya praktik kepemimpinan yang kurang sesuai diterapkan pada lingkungan Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, yakni kepemimpinan yang permisif terhadap perilaku koruptif kecil yang dijakukan, sehingga menyebabkan perilaku koruptif yang lébih besar. ......Bureaucracy reformation is a possibility in the process of reformation today. This research is purposed to answer the problem whether the leadership that leads a corruptive behavior after the implementation of the bureaucracy reformation. Since the program, has been designed comprehensively by giving a high compensation for the employee. For this reason, the researcher makes a case study in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax in Tanjung Priok. This research uses two theories as the tools of analyses. First, the corruption theory to analyses the corruptive behavior among the employee in the Type A li/Iain Service Office of the Cost and Tax of Tanjung Priok. Second, the leadership and motivation theory for analyzing the leadership style practiced in the organization. The researcher concludes two things from this research. First, there is an eHort to avoid the corruptive behavior in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax of Tanjung Priok environment Second, there is still a corruptive behavior in the office caused by the inappropriateness of leadership practice in the institution, which is the permissiveness of the leader toward a small scale corruption that leads to a bigger scale of coruptive behavior.

Abstrak :
Penelitian ini mempelajari apakah terdapat diskresi dalam berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada periode 2004-2010 dan diindikasikan memiliki keterkaitan dengan diskresi. Penelitian ini juga ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah serta upaya atau solusi yang dapat dilakukan agar Kepala Daerah tidak terjerat tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan studi kasus terhadap 5 lima kasus tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah yang ditangani oleh KPK dan merupakan kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap inkracht. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat diskresi dalam berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh para Kepala Daerah yang menjadi studi kasus. Para Kepala Daerah tersebut terbukti melakukan tindakan yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, yang dilakukan secara bersama-sama ataupun dibantu oleh pihak lain, serta dilakukan untuk memberikan keuntungan pribadi dan bukan untuk kepentingan umum. Apa yang dilakukan oleh Kepala Daerah merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang karena melampaui kewenangan yang diberikan. Tindakan korupsi yang dilakukan berupa tindakan yang merugikan keuangan negara ataupun tindakan suap menyuap. Terdapat sejumlah hal yang menyebabkan seorang Kepala Daerah melakukan korupsi, yaitu: 1 ketidaktahuan dari Kepala Daerah mengenai berbagai peraturan; 2 permasalahan pengawasan atau pengendalian baik internal maupun eksternal; 3 mahalnya biaya politik untuk menduduki jabatan Kepala Daerah; 4 permasalahan rendahnya integritas; serta 5 gaya hidup dari Kepala Daerah. Penelitian ini menyarankan sejumlah upaya atau solusi untuk mencegah agar Kepala Daerah di Indonesia tidak terjerat tindak pidana korupsi, yaitu: 1 Peningkatan kapasitas dari Kepala Daerah; 2 Perbaikan terhadap sistem pengawasan; 3 Upaya untuk mengurangi biaya politik; 4 Membangun budaya integritas Kepala Daerah; 5 Membangun akuntabilitas kebijakan; serta 6 Membangun budaya anti korupsi di masyarakat. ...... This study examines whether there is discretion in various corruption cases committed by the Head of Regions that handled by the Corruption Eradication Commission CEC in the period 2004 2010 and is indicated to be related to discretion. This study also wanted to know what the cause of corruption by the Head of Regions and efforts or solutions that can be done so that the Head of Regions is not entangled in corruption. This study uses a case study of five 5 cases of corruption by the Head of Regions handled by the CEC and that have permanent legal force inkracht. The results showed that there was no discretion in various cases of corruption committed by the Head of Regions who became the case study. The Head of Regionals are proven to have acted in violation of various laws and regulations, jointly or assisted by other parties, and carried out to provide personal benefit and not for the public interest. What is done by the Head of Region is an act of abuse of authority because it exceeds the authority granted. Acts of corruption committed in the form of actions that harm the state finances or bribery action. There are a number of things that cause corruption by the Head of Regions, namely 1 ignorance of the regulations 2 problems of supervision or control both internal and external 3 the high political cost for the post of the Head of Regions 4 The problem of lack of integrity and 5 the lifestyle of the Head of Regions. This study suggests a number of efforts or solutions to prevent the Head of Regions in Indonesia is not entangled in corruption, namely 1 Increasing the capacity of the Head of Regions 2 Improvements to the monitoring system 3 Measures to reduce the political costs 4 Building a culture of integrity of the Head of Regions 5 Building policy accountability and 6 Building a culture of anti corruption in society.