Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini didasarkan pada proses dan mekanisme pemberhentianantarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur dalam UU No. 27 Tahun2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik beserta UU perubahannya yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Penelitianini membahas dua permasalahan utama. Pertama, kewenangan yang dimiliki olehpartai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantianantarwaktu anggotanya yang duduk di DPR. Kedua, mekanisme idealpemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur oleh uu danperaturan terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwakewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu danpenggantian antarwaktu ini masih terus diperdebatkan oleh pihak-pihak tertentu.Kewenangan tersebut telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untukdilakukan pengujian. Hasil dari pengujian tersebut adalah hak recall yang dimilikipoleh partai politik ini tidak bertentangan dengan pelaksanaan demokrasiperwakilan, dan anggota legislatif yang telah keluar dari keanggotaanya dari partaipolitik tidak serta merta dinyatakan berhenti dari keanggotaan legislatif, tidakseperti pada keputusan MK sebelumnya. Disamping itu, dari data yang penulisdapatkan, ternyata masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan prosespemberhentian antarwaktu dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undangdan amanat kedaulatan rakyat yang ada dalam konstitusi negara Indonesia.

---

ABSTRACTThis research is based on the processes and the mechanism of theintertemporal dismissal and the replacement or usually named as recall which areregulated in Act No.27/ 2009 regarding MPR, DPR, DPD and DPRD and ActNo. 2/2008 regarding Political Parties Act and its amendments, Act No. 2/2011. Inthis paper, there are two main issues. First, the political parties’s authority toproposed the dismissal and replacement of their members in the parliament(DPR). The second is to describe about the ideal mechanism of the recall processbased in Indonesia for further. The method used in this study is a yuridis normatifby using the secondary data. The results showed that the political parties inIndonesia have the authority to propose the recall process for their members thatregistered in DPR. There are several people that disagree about this recallauthority which is own by the political parties. This recall by political parties’sproposed has been tested by the constitutional court (Mahkamah Konstitusi) andthe results showed that this authority to recall their members in the parliament isnot contradict with the implementation of the representative democracy. Not onlythose, in 2013 Constitutional Court made a decision that escape from politicalparty does not mean followed by resign from legislative member. In addition, inthe case studies that is included in this matters, it turns out that there is still anincompatibality between the implementation of the recall process according to themechanism that regulated by the law."

"Kemerdekaan merupakan salah satu derivasi atau yang diturunkan dan hak asasi manusia, dan salah satu kemerdekaan itu adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, sebagaimana ditegaskan, dalam Pasal 28 UUD 1945. Ditinjau dari gerak pelaksanaannya, UUD 1945 dapat dibedakan dalam empat periode, yaitu : 1) Masa Demokrasi Liberal; 2) Masa Demokrasi Terpimpin; 3) Masa Demokrasi Pancasila; dan 4) Masa Refonnasi, serta terselang kurun waktu berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Efektivitas implementasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul tersebut mengalami masa pasang surut. Keadaan pasang surut diukur secara kuantitatif berdasarkan keberadaan organisasi kekuatan sosial politik yang merupakan wadah partisipasi aktif individu dalam negara.Teori yang digunakan untuk menganalisis pengaturan dan penggunaan kemerdekaan berserikat dan berkumpul adalah teori konstitusi, konsep negara hukum, teori demokrasi, dan prinsip keadilan; sedangkan untuk mengkaji sinkronisasi horisontal dan vertikal antara pengaturan yang berhubungan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul digunakan Sluffenlheorie dari Hans Kelsen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research) dan karenanya pendekatan yang pertama digunakan adalah pendekatan yuridis. Untuk menunjang akurasi data maka digunakan pula pendekatan perbandingan (komparatif). Objek atau sasaran penelitian ialah sekitar pengaturan yang berkaitan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul adalah berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah pada masing-masing periode berlakunya UUD 1945, yang pada akhimya dapat ditemukan adanya siklus yang menarik, yaitu pada awal suatu rezim, implementasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul diberikan secara luas dan setelah rezim menemukan format politik baru, diadakan pembatasan.Hasil penelitian juga menunjukkan adanya persamaan pada semua rezim dalam melakukan pembatasan, yaitu pembatasan pada ideologi dan pembatasan pada persyaratan mendirikan partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, saran yang dapat diberikan bahwa dalam mendirikan partai politik maka pengaturan pendiriannya seyogyanya memberikan kelonggaran sedangkan pembatasan dapat dilakukan pada saat partai politik tersebut akan menjadi peserta pemilu. ......Derived from human rights, freedom comprises among others the freedom of association and assembly as prescribed in Article 28, Indonesian Constitution 1945. According to its implementation, the Constitution has passed four periods. They are the periods of: 1) Liberal Democracy; 2) Guided Democracy, 3) Pancasila Democracy and 4) the Reformation Period. It was, however, interjected by the enactment of Federal Indonesian Republic in 1949. In fact, the effective implementation of the freedom of association and assembly was inconsistently conducted. This condition is measured on the power of the existing sociopolitical organization where individuals actively participate in the state governance.To analyze the rule and the usage of the freedom of association and assembly, theory of constitution, law-state concept, theory of democracy and the principles of justice are applied. Meanwhile, Hans Kelsen Sluffenlheorie is employed to analyze the horizontal and vertical synchronization of the rules related to the freedom of association and the freedom of assembly. This is actually legal research. Consequently, first, the jurisdiction approach is applied. To support data accuracy, comparative approach is implemented. The object and target are related to the rules related to the freedom of association and assembly.The result shows that the effective implementation of the freedom of association and assembly was related to the government policy for the respective periods of 1945 Constitution practice. It is found out that there is an interesting cycle. At the early regime, the implementation of the freedom of association and assembly was widely given in the early regime and was subsequently limited as soon as the regime obtained a new political form.The result also shows the similarity of limitation to all regimes, such as the limitation of ideology and requirement on the political party establishment. Therefore, it is advised that the limitation should be enacted when a political party intends to be a contestant of general election instead of during its establishment."

"On the establishment of political parties in Indonesia from legal perspective."