Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini disusun menggunakan perspektif feminisme poskolonial untuk menganalisa dokumen Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325. Penulis melihat bahwa Resolusi 1325 merupakan solusi yang tidak tepat dalam menangani dampak dari konflik bersenjata terhadap perempuan. Resolusi 1325 diadopsi pada tahun 2000 dan dilihat sebagai suatu perangkat yang lebih mengakomodasi Barat dan perempuan kulit putih untuk berpartisipasi dalam pembangunan perdamaian dibandingkan untuk mengikutsertakan semua perempuan dari berbagai macam latar belakang dan identitas dalam pembangunan perdamaian pasca konflik. Terdapat 1,322 kata dalam dokumen ini, namun tidak ada satu katapun yang menggambarkan nuansa ras etnisitas, agama, maupun latar belakang sejarah. Konflik bersenjata memberikan dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan dampak ini yang kemudian akan menghasilkan diskriminasi terhadap perempuan. Resolusi 1325 hanya melihat diskiriminasi seksual sebagai bentuk diskriminasi yang paling buruk yang didapatkan perempuan saat konflik. Banyaknya bentuk diskriminasi yang didapatkan perempuan pasca konflik bersenjata menjadikan Resolusi 1325 menjadi alat yang kontraproduktif dalam mendorong perempuan untuk mendapatkan haknya pasca konflik. Hilangnya unsur interseksionalitas dalam Resolusi 1325 ini juga menjadikan Resolusi ini sebagai sesuatu yang hanya bersifat solutif sehingga akan memungkinkan kembali terjadinya konflik dan diskriminasi terhadap perempuan, terutama perempuan negara Dunia Ketiga dimana konflik rentan terjadi. ......This Graduate Thesis is developed using a postcolonial feminist perspective to conduct an interpretative document analysis on the United Nations Security Council Resolution UNSCR 1325. The author argues that Resolution 1325 is not an appropriate solution to address the impacts of armed conflicts on women and girls. This Graduate Thesis finds that Resolution 1325 accommodates the Western and white women perspective to participate in peace building table. Therefore, it fails to include all women in peace building. There are 1,322 words contained in this document, not even one of them reflected the nuances of race, ethnicity, religion, and or historical background. Armed conflicts give different impacts to women and men. These differences result in the discrimination against women. Resolution 1325 acknowledged that sexual discrimination is the worst form of discrimination against women. However, many other forms of discrimination against women are missing from the narrative of Resolution 1325, making it counter productive in achieving women's rights in the aftermath of armed conflicts. The lack of intersectionality renders Resolution 1325 as a solution but not a prevention to armed conflict and discrimination against women, especially women in Third World countries where conflicts are prone to happen.

Abstrak :
Pasca Perang Dunia II, banyak negara yang sebelumnya mengalami penjajahan mendapatkan kemerdekaan. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana kemudian proses yang terjadi pada negara-negara yang baru merdeka tersebut, yang kemudian dikenal dengan proses nation-formation. Berangkat dari kritik postmodern terhadap ilmu Hubungan Internasional terkait konsep nation state sebagai sesuatu yang given, tulisan ini menggunakan pendekatan postcolonialism dalam melihat proses nation-formation di negara yang baru merdeka. Negara yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Indonesia dengan unit analisis Sukarno. Dalam analisis akan digunakan konsep postcolonial anxiety dari Sankaran Khrisna untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Sukarno dalam proses di atas.

---

After the World War II, there are many countries that previously experienced colonialism that gained their independence. This writing attempts to see how the process occurred in those newly independent countries, that known as process of nation formation. Starts from postmodern criticsm to International Relations study especially the concept of nation-state, this writing uses postcolonialism approach in analyzing the nation-formation process. The country that will be analyzed in this writing is Indonesia, with Sukarno as the unit of analysis. Sankaran Khrisna?s postcolonial anxiety will be used to understand what factors that influenced Sukarno in the process explained earlier.

Abstrak :
ABSTRACT
Hans Vervoort, penulis Belanda yang lahir di Hindia-Belanda, menulis dua cerita perjalanan mengenai Indonesia pasca repatriasinya ke Belanda, yaitu Van Onder De Koperen Ploert (1975) yang berlatar di Jawa dan Retourtje Tropen (2005) yang bercerita mengenai Jawa dan Sumatra. Dalam dua buku tersebut, pencerita Aku yang berlatar belakang kolonial dihadapkan pada perubahan objek-objek dalam ruang fisik dan sosial Indonesia pada dua periode di masa pascakolonial. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan representasi Indonesia yang diwakili oleh dua pulau dalam dua cerita perjalanan tersebut. Gambaran setiap objek dalam dua buku diselisik dan disandingkan untuk melihat perubahan dan pergeseran representasi Indonesia. Selanjutnya, mengacu pada teori Orientalisme (Said, 1977), representasi ini dianalisis lebih lanjut untuk melihat narasi mengenai Indonesia sebagai Timur yang sarat dengan wacana kolonial dan poskolonial. Hasil penelitian menunjukkan perg eseran representasi Indonesia dari negatif ke positif namun masih menunjukkan cara pandang kolonial. 

---

ABSTRACT
Hans Vervoort, a Dutch-Indies-born author, wrote two travel writings to Indonesia posterior to his repatriation to the Netherlands, which are Van Onder De Koperen Ploert (1975) that is set in Java and Retourtje Tropen (2005) that tells about the same setting with Sumatra as addition. In these two books, the I-narrator with his colonial background observes the postcolonial Indonesia, represented by the two islands, in two periods along with changes in its social and physical space. This research aims to describe the representation of Indonesia in the two travel writings. The description of significant objects is analyzed to see the changes and shifts in the representation of Indonesia. The representation then, using Orientalism theory (Said, 1977), is examined to reveal the narration of Indonesia as The Orient that indicates colonial as well as postcolonial discourses. The result shows a shift where Indonesia is represented more positively yet still in the view of colonial eyes.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis fenomena McDonaldisasi sebagai praktik pascakolonialisme dengan menggunakan perspektif pascakolonialisme untuk memahami ketidasesuaian antara dimensi normatif dan empiris sistem tersebut. Penulis mengangkat hipotesis bahwa McDonaldisasi adalah produk identitas dan budaya Barat yang menjadi bagian dari proyek rasionalisasi masyarakat. George Ritzer, seorang sosilog Amerika Serikat, berpendapat bahwa McDonaldisasi merupakan fenomena yang menunjukkan nilai-nilai efisien, terprediksi, terkalkulasi, dan kontrol yang menjadi identitk dengan sistem rantai makanan cepat saji. Implikasi dari penerapan sistem McDonaldisasi terlihat tidak rasional, terutama dalam konteks negara-negara ASEAN-5 yang mengadaptasi sistem tersebut. Penulis menggunakan perspektif pascakolonialisme untuk menganalisis kesenjangan antara pandangan normatif McDonaldisasi dan pengalaman empiris negara-negara ASEAN-5. Dalam perspektif pascakolonialisme, McDonaldisasi dipandang sebagai salah satu bentuk praktik pascakolonial dalam tatanan sistem global. Sistem ini mencerminkan dominasi ideologi Barat dan menciptakan imajinasi rasional bagi negara-negara ASEAN-5, namun upaya adaptasi sistem McDonaldisasi tersebut berimplikasi pada hasil yang irasional dan justru menimbulkan variasi masalah baru di sektor perekonomian. Perspektif pascakolonialisme mampu mengungkapkan praktik-praktik pascakolonial dalam adaptasi sistem McDonaldisasi oleh negara-negara ASEAN-5. ......This research analyzes the phenomenon of McDonaldization as a postcolonial practice using a postcolonial perspective to understand the mismatch berween the normative and empirical dimensions of the system. The author hyphothesizes that McDonaldization is a product of Western identity and culture that has become part of the project of rationalizing society. George Ritzer, and American sociologist, argues that McDonaldization is a phenomenon that embodies efficient, predictable, calculable, and controllable values that are identified with the fast food chain system. The implications of implementing the McDonaldization system appear irrational, especially in the contect of the ASEAN-5 countries that have adopted this system. The author employs a postcolonial perspective to analyze the gap between the normative view of McDonaldizationand the empirical experiences of the ASEAN-5 countries. From a postcolonial perspective, McDonaldization is seen as one of the forms of posctcolonial practices within the global system. This system reflects the dominance of Western ideology and creates a rational imagination for the ASEAN-5 countries, but the effort to adapt the McDonaldization system leads to irrational outcomes and generates new problems in the economic sector. The postcolonial perspective is capable of revealing postcolonial practices in the adaptation

Abstrak :
Empire, Colony, Postcolony provides a clear exposition of the historical, political and ideological dimensions of colonialism, imperialism, and postcolonialism, with clear explanations of these categories, which relate their histories to contemporary political issues. The Book analyzes major concepts and explains the meaning of key terms. The first book to introduce the main historical and cultural parameters of the different categories of empire, colony, postcolony, nation and globalization and the ways in which they are analysed today Explains in clear and accessible language the historical and theoretical origins of post-colonial theory as well as providing a postcolonial perspective on the formations of the contemporary world Young is an acknowledged expert on postcolonialism "-- The first book to introduce the main historical and cultural parameters of the different categories of empire, colony, and postcolony, and the ways in which they are analysed today

Abstrak :
Feminisme poskolonial merupakan respons terhadap arus utama feminisme Barat. Feminisme poskolonial menolak landasan universalisasi yang berkembang dalam feminisme Barat. Universalisasi menciptakan ketimpangan representasi perempuan. Perjuangan feminisme poskolonial adalah mengikutsertakan representasi perempuan negara bekas jajahan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Representasi yang diperjuangkan adalah melalui pengakuan terhadap pengalaman sejarah kolonialisme dan persinggungan berbagai kategori sosial, baik kelas, etnis, budaya, ras, agama, kebudayaan, atau relasi kuasa, yang memengaruhi kehidupan perempuan. Dalam ilmu Hubungan Internasional, pembahasan feminisme poskolonial masih termarginalkan. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini bertujuan menggambarkan dialog antara feminisme poskolonial dan hubungan internasional. Tinjauan pustaka ini berargumen bahwa feminisme poskolonial mampu memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional. Feminisme poskolonial dapat merekonstruksi ilmu Hubungan Internasional melalui perdebatan mengenai power, struktur, agen, dan agensi, serta spektrum global-lokal. Rekonstruksi feminisme poskolonial ini merupakan usaha dalam menciptakan ilmu Hubungan Internasional yang kontekstual. ...... Postcolonial feminism emerged in response to mainstream Western feminism. Postcolonial feminism rejects the growing notion of universalization central to Western feminism. It argues that universalisation creates an imbalance representation of women. Postcolonial feminism struggles to include the representation of women from former colonies into knowledge development. The representation championed through the recognition of colonial experience and intersection between various social categories, such as class, ethnicity, culture, race, religion, or power relations, which affect women rsquo s live. In the field of international relations, the discussion about postcolonial feminism is being marginalized. Therefore, this literature review aims to illustrate the dialogue between postcolonial feminism and international relations. This literature review argues that postcolonial feminism is capable of contributing considerably to the development of international relations study. Postcolonial feminism reconstructs international relations study through the debates on power, structure, agents, and agencies, as well as the global local spectrum. This reconstruction, as a contribution of postcolonial feminism perspective, should be understood as an attempt to create contextuality in international relations study.