Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengurangan angka kemiskinan ekstrem menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia untuk mengupayakan tata kelola melalui strategi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah Indonesia. Target pengentasan kemiskinan ekstrem 0% di 2024 Presiden Joko Widodo diinisiasikan dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di setiap daerah di Indonesia, terkhusus di Jawa Tengah. Melihat perkembangan kondisi saat ini, ditemukan bahwa koordinasi jejaring antar para aktor di berbagai tingkatan pemerintahan memberikan pengaruh yang besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Berkaca pada hal tersebut, membuat penulis untuk lebih mendalami terkait koordinasi jejaring para aktor dalam tata kelola penanggulangan kemiskinan ekstrem yang diatur melalui Inpres No 4 Tahun 2022 dengan menggunakan multi-level governance perspective. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai dinamika jejaring pemerintah pusat dan provinsi dalam tata kelola penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan perspektif multi-level governance oleh Kull et al (2017). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif pos-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dinamika jejaring dan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di Jawa Tengah berdasarkan multi-level governance belum sepenuhnya optimal, karena Penyediaan akses informasi dan pengetahuan (provision of and access to information and knowledge) dan mediasi berbasis evaluasi (mediation) masih belum memadai walaupun tahap awal perencanaan secara musyawarah untuk tata kelola dan pembuatan kebijakan (deliberation on appropriate choices in governance and policy-making) dan koordinasi aksi kolektif (coordination of collective action) sudah berjalan secara maksimal dan sesuai kebutuhan.

---

Reducing extreme poverty has become a primary focus of the Indonesian government, aiming to achieve effective governance through accelerated strategies for eradicating extreme poverty across various regions in Indonesia. The target of achieving 0% extreme poverty by 2024, set by President Joko Widodo, was initiated through the issuance of Presidential Instruction Number 4 of 2022 on the Acceleration of the Elimination of Extreme Poverty in all regions of Indonesia, particularly in Central Java. Observing the current conditions, it has been found that the coordination of networks among actors at different levels of government significantly influences efforts to tackle extreme poverty. This observation prompted the author to delve deeper into the coordination networks of actors involved in the governance of extreme poverty eradication, as regulated by Presidential Instruction Number 4 of 2022, using a multi-level governance perspective. This study aims to analyze the dynamics of central and provincial government networks in the governance of extreme poverty eradication in Central Java Province from the multi-level governance perspective proposed by Kull et al. (2017). The method employed in this research is a qualitative post-positivist approach, utilizing data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The findings of this study reveal that the dynamics and coordination between the central and provincial governments in Central Java, based on multi-level governance, are not yet fully optimal. This is due to the provision of and access to information and knowledge and evaluation-based mediation still being inadequate, although the initial stages of deliberation on appropriate choices in governance and policy-making and coordination of collective action have been carried out maximally and according to needs."

"ABSTRAKPelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program nasional dalam usaha pemerintah menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, PKH merupakan program bantuan sosial yang di lahirkan dengan eksklusif. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perlakukan khusus karena tingkat heterogenitas penduduknya yang tinggi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH dalam menanggulangi kemiskinan di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik A Model of the Policy Implementation Process yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi literature, serta analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pelaksanaan PKH di DKI Jakarta sudah baik, namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan ditinjau kembali agar mendapatkan hasil yang maksimal, seperti melakukan update data calon KPM PKH secara berkala, memberikan sosialisasi mengenai batas usia minimum lansia, dan menyediakan pendamping sosial yang memadai.

---

ABSTRACT

The implementation of the Family Hope Program (PKH) social assistance program is a national program in the government's effort to reduce poverty in Indonesia. Based on Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, PKH is a social assistance program that was born exclusively. DKI Jakarta Province as the State Capital of the Republic of Indonesia has special treatment because of the high level of heterogeneity of its population. Therefore, this study aims to illustrate how the implementation of PKH in reducing poverty in DKI Jakarta by using the A Model of the Policy Implementation Process public policy theory proposed by Van Meter and Van Horn. The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data with literature studies, and the analysis conducted is qualitative. The results of this study in broad outline of the implementation of PKH in DKI Jakarta have been good, but there are some things that need to be improved and reviewed in order to get maximum results, such as updating the KPM PKH candidate data regularly, providing information about the minimum age limit for the elderly, and provide adequate social assistance."

"ABSTRAK

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang dapat menyebabkan negara tersebut berkembang cepat. Perkembangan ini dapat terganggu oleh kutukan sumber daya alam. Penelitian ini mengeksplorasi keberadaan kutukan sumber daya alam di tingkat kabupaten dengan membagi model menjadi dua periode. Makalah ini menggunakan PDB per kapita, rasio belanja pendidikan, rasio belanja infrastruktur, dan tingkat melek huruf sebagai variabel independen. Untuk mengukur fenomena kutukan sumber daya alam, model penelitian menggunakan kabupaten penghasil sebagai variabel dummy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kutukan sumber daya alam muncul di Indonesia dan lebih dalam pada periode kedua. Makalah ini juga membandingkan tingkat kemiskinan di setiap pulau dengan memodifikasi variabel kabupaten penghasil menjadi variabel pulau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi memiliki tingkat kemiskinan yang sama. Dibandingkan dengan pulau-pulau ini, pulau Kalimantan dan Bali memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, dan pulau-pulau Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Akhirnya, tulisan ini mengusulkan bahwa program pemerintah Indonesia untuk pengentasan kemiskinan harus memperhatikan faktor kutukan sumber daya alam.

---

ABSTRACT

Indonesia has abundant natural resources, which could lead the country to fast development. This development could be disturbed by the natural resource curse. This research explores the presence of the natural resource curse on the district level by dividing the model into two periods. This paper uses GDP per capita, education expenditure ratio, infrastructure expenditure ratio, and literacy rate as independent variables. To measure the natural resource curse phenomenon, the model uses producing districts as dummy variables. The results show that the natural resource curse appears in Indonesia and is growing deeper in the second period. This paper compares the poverty rate on each island by modifying the producing districts’ dummy variable with the island’s dummy variable. The result indicates that Java, Sumatra, and Sulawesi islands have the same poverty rate. Compared to these islands, Kalimantan and Bali islands have lower poverty rates, and Maluku, Papua, and Nusa Tenggara islands have higher poverty rates. Finally, this paper proposes that the Indonesia government programs in poverty alleviation become aware of the natural resource curse. "

"Kesenjangan ekonomi diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka, maka pengetahuan akan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mobilitas sosial vertikal adalah hal yang sangat penting. Dalam studi ini, saya mengevaluasi dampak program bantuan tunai bersyarat di Indonesia, pada dimensi kemiskinan antargenerasi yaitu partisipasi anak di sekolah dan pekerjaan, serta alokasi waktu di antara keduanya. Data yang digunakan berasal dari randomized controlled trial pada baseline dan enam tahun setelah pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Melalui analisis variabel instrumental, saya menemukan bahwa partisipasi dan kehadiran di sekolah meningkat pesat, sementara insiden pekerja anak berkurang seiring dengan alokasi waktu masing-masing yang searah. Selanjutnya, ada heterogenitas pada dampak program di mana anak-anak dari rumah tangga sektor agrikultur terbukti memperoleh manfaat yang signifikan dari program dibandingkan dengan kawan-kawan mereka dari rumah tangga non-agrikultur.

---

As inequality is inherited from parents to their children, knowing what can be done to improve vertical social mobility is salient. In this study, I evaluate the impacts of a conditional cash transfer program in Indonesia, on the dimensions of intergenerational poverty namely the participation of children in school and work, as well as the time allocation between the two. Randomized controlled trials data at baseline and six years after the Program Keluarga Harapan implementation is utilized. Through instrumental variable analysis, I found that the enrolment and attendance in school are vastly improved, while child labor incidence is reduced along with their respective allocations of time. Furthermore, the results show heterogeneity for children in agricultural households who were proven to reap significant benefits from the program compared to their counterparts from non-agricultural households."