Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query

Ardie Hudianto, author

Analisis kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia dan dampaknya kepada perkembangan ilmu kenotariatan : studi kasus di Kotamadya Tangerang Selatan dan Jakarta Selatan = Analysis on mutual consent agreement pre divorce from Indonesian matrimonial regulation perspective and its effect to the development of notary science : study cases at South Tangerang City and South Jakarta municipal

Tesis ini membahas mengenai kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian. Perjanjian ini belum diatur didalam hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 perlu di amandemen karena sudah tidak mengakomodir kepentingan masyarakat; Perlunya dibuat sebuah Memory of Understanding...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35935

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pelealu, Cinthya Melissa Vina, author

Tinjauan hukum terhadap perjanjian kawin yang tidak didaftarkan dan kedudukan harta benda dalam perkawinan = Law review against unregistered prenuptial agreements

Tesis ini membahas mengenai permasalahan perjanjian kawin yang tidak didaftarkan. Yang menjadi permasalahan adalah apakah perjanjian kawin yang tidak didaftarkan berlaku efektif kepada pihak ketiga dan bagaimanakah kedudukan harta benda dalam perkawinan tersebut apabila perjanjian kawin yang dibuat tidak didaftarkan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penulisan ini. Perjanjian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42639

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yotia Jericho Urbanus, author

Keabsahan hukum penggunaan dokumen elektronik dan video conference pada pembuatan akta perjanjian pra nikah oleh notaris dalam masa pandemi covid-19 = Legality of using electronic documents and video conference in makin prenuptial agreement deeds by notary during the covid-19 pandemic

Penulisan ini membahas mengenai kabsahan hukum penggunaan dokumen elektronik dan video conference pada pembuatan akta perjanjian pra nikah oleh Notaris dalam masa Pandemi Covid-19. Akta perjanjian pra nikah merupakan suatu akta yang berisikan suatu perjanjian yang diadakan oleh bakal/calon suami istri dalam mengatur harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Putri Ridzka Maheswari Djasmine, author

Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Pembatalan Perkawinan serta Akibat yang Ditimbulkan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan = Legal Position of Prenuptial Agreement Toward Annulment of Marriage Along with Its Cause According to Act Number 16 of 2019 Concerning Amendment to Act Number 1 of 1974 Concerning Marriage

Dengan adanya pembatalan perkawinan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan hukum perjanjian perkawinan terhadap pembatalan perkawinan di Indonesia serta akibat yang ditimbulkan terhadap para pihak dan pihak ketiga. Akibat pembatalan perkawinan yang mengakibatkan dibatalkannya perjanjian perkawinan di antara para pihak dalam perjanjian perkawinan pisah harta sama sekali adalah harta tetap menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Jeanita Adeline, author

Status hukum perjanjian perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan : analisis kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps = The legal status of preuptial agreement in accordance with Indonesian Civil Code and marriage statue : case analysis Number 69/Pdt.G/2010/PN.Dps

Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon mempelai yang akan menikah. Banyaknya angka perceraian yang berujung masalah, khususnya sesuatu yang menjadi akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perkawinan, contohnya adalah timbulnya harta gono-gini dirasakan perlu dibuatnya perjanjian perkawinan. Dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32600

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ira Rasjid, author

Tinjauan perjanjian perkawinan terhadap perkawinan campuran warga negara Indonesia-warga negara Australia yang dilangsungkan di New South Wales-Australia = Review on prenuptial agreement of mixed marriage between Indonesia and Australia, where the wedding was held in New South Wales-Australia

Tesis ini membahas mengenai tinjauan akta perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia oleh notaris di Indonesia untuk perkawinan campuran beda kewarganegaraan antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Australia yang mana perkawinannya itu dilangsungkan di negara bagian New South Wales - Australia berdasarkan hukum perkawinan Australia. Maka timbul permasalahan mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T33045

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dicky Ferissy, author

Keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan (analisa kasus penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 2173/PDT.P/2012/PNJKT.TIMt) = The legal validity of a prenuptial agreement signed subsequent to the date of marriage an analysis of East Jakarta District Court judgement No. 2173/PDT.P/2012 PNJKT.TIM) / Dicky Ferissy

Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan oleh pasangan calon suami isteri. Akan tetapi karena kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai pembuatan perjanjian perkawinan, maka banyak pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan setelah...

2016

T46468

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yelfi Syukria, author

Analisis perjanjian kawin yang dibuat dalam perkawinan ulang oleh debitor : dalam upaya melindungi aset jika terjadi kepailitan = Analysis of prenup agreement in re marriage arranged by debtor in order to protect assets in case of insolvency / Yelfi Syukria

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri dalam perkawinan ulang mereka. Perjanjian kawin selama ini dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, padahal perjanjian kawin tersebut sebenarnya memiliki banyak manfaat terutama bagi kalangan pebisnis yang punya kecendrungan memiliki banyak utang...

2016

T46992

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mochilla Shakina, author

Sengketa harta benda perkawinan yang memakai nama bersama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1358K/PDT/2012 = Dispute on joint matrimony that use share name in connection with a pre nuptial agreement analysis supreme court decision number1358K/PDT/012

ABSTRAK
Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan calon isteri sebelum melangsungkan perkawinan.Substansi dari perjanjian perkawinan salah satunya dapat berupapengaturan harta perkawinan.Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana ketentuan mengenai perjanjian perkawinan menurut peraturan perundang-undangan serta bagaimana penyelesaian sengketa...

2018

T49699

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Arlene Agustina, author

Akibat Hukum Pembatalan Persetujuan Suami Isteri/Spousal Consent Pada Pengikatan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor: 210/Pdt/2016/PT DKI) = The Cancellation of The Spousal Consent on The Binding of Personal Guarantees in Credit Agreements (Case Number: 210/PDT/2016/PT.DKI)

Penelitian ini membahas mengenai Pembatalan Persetujuan Suami Isteri/Spousal Consent terhadap pengikatan Jaminan Perseorangan atau yang dikenal sebagai Personal Guarantee dalam perjanjian kredit. Pada kasus ini suami isteri menikah setelah tahun 1974 tanpa adanya perjanjian kawin sehingga tunduk pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian