Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang siapa saja yang dimaksud dengan pihak ketiga yang dapat mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi dalam praktek praperadilan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Data-data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dengan metode deduktif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penafsiran yang berkembang menurut doktrin dan yurisprudensi mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan perkara tindak pidana korupsi telah berkembang yaitu tidak terbatas pada saksi korban yang menderita kerugian secara langsung akibat dari suatu perbuatan pidana, tetapi telah mencakup juga pelapor dan kelompok individu atau masyarakat yang menderita kerugian secara tidak langsung sebagai akibat adanya tindak pidana korupsi yang menyebabkan hak-hak sosial dan ekonomi mereka dilanggar. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemberantasan korupsi, maka sebaiknya hak masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.......The thesis discusses who is referred to as the third party that can appeal to the pretrial hearing towards the cessation of the investigation or the prosecution of the corruption criminal acts in pretrial hearing practice. The research method used in this writing is normative law research, which is research conducted towards the laws and regulations, law literature, and doctrines related to the cessation of the investigation and the cessation of the prosecution of the corruption criminal act cases. The data obtained later will be managed qualitatively with a deductive method.The research results conclude that the interpretation developing according to the doctrines and jurisprudence about the understanding of the third party concerned in the pretrial hearing towards the cessation of the investigation or the cessation of the prosecution of the corruption criminal act cases which have developed is not limited to the victim witness suffering from losses directly due to a criminal act but also includes the reporters and a group of individuals and society suffering from losses indirectly as a result of the corruption criminal acts causing their social and economic rights to be violated. To guarantee that there is a certainty of law and to fulfill the justice in the society in supervising the corruption combat process, the society's rights as the third party concerned who can appeal to the pretrial hearing towards the cessation of the investigation or the cessation of the prosecution of the corruption criminal acts are governed in the law about corruption criminal acts."

"[Praperadilan merupakan sarana yang disediakan hukum acara pidana sebagai sarana pengawasan terhadap penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya khususnya pada tahap pra ajudikasi (pra persidangan). Adapun objek dari praperadilan tersebut menurut pasal 1 angka 10 Jo pasal 77 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Objek tersebut kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusanya Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan menambahkan penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka. Namun sebelum putusan MK tersebut diterbitkan, hakim pengadilan negeri Jakarta selatan sudah terlebih dahulu memperluas objek praperadilan berupa sah atau tidaknya penetapan tersangka. Oleh sebab itu perlu untuk dikaji bagaimana hakim menafsirkan objek praperadilan yang telah diatur didalam KUHAP pada saat sebelum dan sesudah putusan MK Nomor 21/PUUXII/ 2014.;Pretrial is a forum that provided by criminal procedural law to oversee theperformance of investigators and prosecutor in carrying their function, primarilyin the pre-adjudication stage. Its object is governed by the Article 1 (10) JoArticle 77 Criminal Procedural Law Code (KUHAP) includes the validity ofarrest, validity of detention, and prosecution dismissal. However, theConstitutional Court has expanded the objects by issuing the Decision Number21/PUU-XII/2014 which includes search, seizure, and suspect determination aspretrial objects. Before the Constitutional Court Decision was issued, a Court ofJakarta Selatan judge has previously ruled the validity of suspect determination asone of pretrial object. Therefore, the research will focus on interpretation ofpretrial object governed by KUHAP Constitutional Court pre and postConstitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014., Pretrial is a forum that provided by criminal procedural law to oversee theperformance of investigators and prosecutor in carrying their function, primarilyin the pre-adjudication stage. Its object is governed by the Article 1 (10) JoArticle 77 Criminal Procedural Law Code (KUHAP) includes the validity ofarrest, validity of detention, and prosecution dismissal. However, theConstitutional Court has expanded the objects by issuing the Decision Number21/PUU-XII/2014 which includes search, seizure, and suspect determination aspretrial objects. Before the Constitutional Court Decision was issued, a Court ofJakarta Selatan judge has previously ruled the validity of suspect determination asone of pretrial object. Therefore, the research will focus on interpretation ofpretrial object governed by KUHAP Constitutional Court pre and postConstitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014.]"

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. KUHAP beserta peraturan turunan dan perluasannya terkait dengan praperadilan, baik di dalam peraturan pemerintah, PERMA, serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan KUHAP tidak mengatur mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Tiadanya suatu kriteria yang dapat menjadi pedoman untuk menentukan kompetensi relatif dari pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat dalam menentukannya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis- normatif yang bertujuan untuk menganalisis mengenai kesesuaian antara paradigma hukum, asas-asas, dan dasar falsafah hukum positif dengan realitanya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa penentuan kompetensi relatif permohonan praperadilan berdasarkan pada ruang lingkup kewenangan dan tujuan dari lembaga praperadilan sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, sehingga penentuan kompetensi relatif ini berdasarkan pada tempat penyidik dan penuntut umum melakukan kewenangannya yang termasuk dalam ruang lingkup objek pemeriksaan praperadilan. Penulis menyarankan dalam penelitian ini kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA mengenai acara pemeriksaan praperadilan, khususnya terkait dengan pengaturan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan adanya kepastian hukum dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan.......This thesis aims to analyze the determination of the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications. KUHAP and its derivative and extended regulations related to pretrial, both in government regulations, PERMA, as well as in the Constitutional Court Decision related to KUHAP does not regulate the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications. The absence any criterion that can serve as a guide for to determine the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications has led to differences of opinion in determining them. This thesis uses a juridical-normative research method that aims to analyze the suitability of the legal paradigm, principles, and philosophical foundations of positive law with reality. Based on the research that has been done, the author conclude that the determination of the relative competence of pretrial applications must be based on the scope of authority and objectives of the pretrial institution as a form of horizontal supervision of the actions of investigators and public prosecutors in the preliminary examination stage, so that the determination of relative competence is based on the location of the investigator and the public prosecutor exercises his authority which is included in the scope of the object of pretrial examination. The author suggests in this study to the Supreme Court to issue a legal product in the form of a Supreme Court Regulation or PERMA regarding pretrial examination procedures, particularly related to the regulation of the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications. It aims to create legal certainty in determining the relative competence of district courts in adjudicating pretrial applications."