Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan primer sebagai gatekeeper dengan managed care dimana suksesnya dinilai dari angka kunjungan dan angka rujukan. Berdasarkan data tahun 2016 Puskesmas Kota Tangerang memiliki rata ndash; rata capaian yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu untuk rate kunjungan sebesar 41 permil; dibawah zona aman < 150 permil; , sedangkan rasio rujukan sebesar 29 yang idealnya adalah 10 . Selain itu, sebagian besar Puskesmas memiliki rasio rujukan non spesialistik diatas 5 dan berada di zona tidak aman. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem pelayanan puskesmas sebagai gatekeeper di Kota Tangerang tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan WM, telaah dokumen dan observasi. Penelitian dilakukan di Puskesmas Pedurenan dan Puskesmas Pabuaran Tumpeng dari bulan Mei sampai dengan Juni 2018. Dari penelitian ini ditemukan bahwa output angka kontak masih rendah dan rasio rujukan non spesialistik di zona prestasi walaupun masih terdapat kasus non spesialistik di rumah sakit. Pada variabel proses yang menyebabkan angka kontak rendah yaitu first contact, continuity, comprehensiveness, proses pendaftaran pasien dan sumber daya manusia pada variabel input. Pada variabel proses yang menyebabkan rasio rujukan non spesialistik masih terjadi karena proses pemberian rujukan dan pada variabel input meliputi peralatan medis, obat-obatan.

---

Primary care as gatekeeper with managed care where the success is assessed from contact rate and referral ratio. Based on data from 2016, PHC in Tangerang has average achievement that is not in accordance with the target set by BPJS Health, contact rate is 41 permil below the safe zone "

"Latar belakang: Laju penurunan Angka Kematian Bayi melambat sejak tahun 1991-2017. Enam puluh tiga persen kematian bayi terjadi pada periode neonatal dimana risiko kematian yang terjadi pada bayi yang tidak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial adalah 18,56 kali lebih tinggi daripada bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Puskesmas PONED X merupakan Puskesmas PONED satu-satunya di Kecamatan X, Kota Depok, dimana terdapat kesenjangan terbesar pada indikatorindikator terkait dengan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial serta memiliki kebutuhan akan layanan yang besar berdasarkan jumlah persalinan, bayi lahir hidup dan pemanfaatan puskesmas untuk melakukan persalinan. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan analisis kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X. Metode: Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan desain studi kasus yang dilakukan di Puskesmas PONED X pada bulan April-Mei 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan telaah dokumen. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator PONED, Bidan Koordinator KIA dan para Bidan Pelaksana PONED serta para Ibu dari neonatus yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial di Puskesmas Kecamatan X. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan jumlah, jenis dan kompetensi tenaga kesehatan yang masih kurang, persiapan alat dan bahan habis pakai yang belum lengkap, serta belum sesuainya pelaksanaan dalam perawatan neonatal esensial pada saat dan setelah lahir dengan standar pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Meskipun hasil indikator output menunjukkan ketercapaian yang sangat baik di 4 bulan pertama tahun 2020, akan tetapi dalam pelaksanaan proses pelayanannya, belum semua standar proses dilakukan sesuai Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial Kementerian Kesehatan RI. Kesimpulan dan Rekomendasi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penerapan Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Puskesmas PONED Kecamatan X masih kurang karena berdasarkan analisis komponen input, proses dan output, masih terdapat kekurangan baik terkait komponen input maupun proses penerapan layanan yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Penguatan pemenuhan komponen input dan penguatan manajemen serta kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami dan melakukan proses Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial sesuai standar merupakan hal yang direkomendasikan. ......Background: Decrease in Infant Mortality has slowed since 1991-2017. Sixty-three percent of infant deaths occur in the neonatal period where the risk of death that occurs in infants who do not get Essential Neonatal Health Services is 18.56 times higher than babies who receive these health services. X BEONC Primary Health Centre is the only BEONC Primary Health Centre in X Subdistrict, Depok City, where there is the largest gap of indicators related to Essential Neonatal Health Services in 2017 and has a large need for services based on the number of live births and utilization of childbirth services. This study aims to analyze the application of Essential Neonatal Health Services at BEONC Primary Health Center in X District. Method: This research is a qualitative study with a case study design, conducted at the X BEONC Primary Health Centre in April-May 2020. Data collection was carried out by in-depth interviews, participatory observations and documents review. The informants of this research consisted of the Head of the Primary Health Centre, the BEONC Coordinating Midwife, the Maternal and Child (MnC) Coordinating Midwife, the BEONC Implementing Midwifes and the mothers of neonates who received Essential Neonatal Health Services at X BEONC Primary Health Centre. Results: The results showed the number, type and competency of health workers were still lacking, preparation of equipment and consumables were incomplete, and incomplete implementation in essential neonatal care with the implementation standards set by the Indonesian Ministry of Health. Although the output indicator results show that indicators related Essential Neonatal Services have been very good in the first 4 months of 2020, but in the implementation of its services, not all process have been carried out in accordance with the Ministry of Health's Guidelines. Conclusions and Recommendations: The results showed that the quality of implementation of essential neonatal health services at the PONED Puskesmas District X was still lacking, because based on an analysis of the input, process and output components, there are still shortcomings, related to the input component and the service implementation that do not meet the standards set by the Indonesian Ministry of Health. Strengthening the fulfillment of input components and strengthening management and the capacity of health workers in understanding and conducting the Essential Neonatal Health Service process according to standards is highly recommended."

"Salah satu permasalahan sistem rujukan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit dalam permasalahan kesehatan hal ini juga terjadi juga di kota Batam. Untuk mengatasi hal tersebut sistem pelayanan kesehatan di era BPJS Kesehatan mengutamakan optimalisasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti Puskesmas, klinik pratama, maupun dokter praktek perorangan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun masih sering kita temui masalah rujukan pelayanan rumah sakit yang terjadia ketidak tepatan dalam rujukan yang dialami oleh IGD Rumah Sakit dan Klinik-klinik di Batam. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahuai penyebab ketidak tepatan atau penyimpangan dalam rujukan FKTP yang terjadi di kota Batam.Hasil penelitian mendapatkan bahwa BPJS selalu menghimbau pimpinan dan dokter klinik untuk menahan laju rujukan yang relatif tinggi (berdasarkan asumsi yang banyak beredar di kalangan klinik dan tenaga medis baik di rumah sakit dan klinik). Dan rujukan non spesialistik yang rationya tidak lebih boleh lebih dari 15% agar tidak berdampak pada turunnya jumlah kapitasi (pasien kepesertaan BPJS kesehatan dalam tiap bulannya) yang dimiliki klinik. Disarankan Saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian merupakan peningkatkan kualitas atau mutu tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan, mengadakan sosialisasi terhadap aturan-aturan kebijakan secara berkesinambungan mengingat agar terhindari dari konflik dalam pelayanan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Dan perlu adanya edukasi akan sebuah sistem dan aturan pelayanan untuk mengatasi masalah rujukan dan mengembalikan peran dokter umum sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan tingkat primer.

---

One of the problems of the health referral system that regulates the delegation of tasks and responsibilities on a reciprocal basis, as well as the structural and functional aspects of illness in health problems is also happening in the city of Batam. To overcome this the health care system in the era of BPJS Health prioritizes the optimization in first-rate health facilities (FKTP), such as health centers, clinics, and individual practice physicians in collaboration with BPJS Health in providing health services for the community. But still we often encounter the problem of hospital service referral that happened inaccurate in the references experienced by IGD Hospital and Clinics in Batam. The purpose of this research is to know the cause of inaccuracy or deviation in FKTP reference that occurred in Batam city.The results found that BPJS always appealed to clinical leaders and clinicians to withhold relatively high referral rates (based on widely circulated assumptions among clinics and medical personnel in hospitals and clinics). And non-specialist referrals whose ration is no more than 15% in order not to affect the decrease in the number of capitals (monthly health membership BPJS patients) owned by the clinic. Suggested suggestions that can be submitted in relation to the results of the study is to improve the quality or quality of health personnel in health services, socialization of policy rules continuously in order to avoid the conflict in service, increasing the competence of health workers. And there is need for education of a system and rules of service to overcome the problem of referrals and return the role of general practitioners as the spearhead of primary health care."