Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berkembangnya wacana privatisasi akhir-akhir ini merupakan suatu akibat dari kondisi buruknya pelayanan, inefisiensi, ketidakmampuan pengeloaan aset negara dan tidak mampu bersaing serta semakin berkurangnya kontribusi kepada stakeholder. Situasi ini menjadi perhatian utama terhadap pokok permasalahan peneliti. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik privatisasi BUMN dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dan daerah-daerah serta permasalahan-permasalahan apa yang mendorong serta menghambat privatisasi BUMN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Privatisasi memberi dampak pada kinerja perusahaan. Perusahaan yang sehat memungkinkan perseroan merekrut SDM yang berkualitas. SDM yang baik akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat/customer. Selain itu program-program tanggungjawab sosial perusahaan/CSR dapat dilakukan dengan baik yang juga berakibat pada masyarakat luas, sehingga dapat memberikan dampak yang luas bagi peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan . Kinerja BUMN yang tidak sehat, defisit anggaran pemerintah dan tuntutan globalisasi menjadi pendorong utama reformasi. Sedangkan pada tahap implementasinya kendala yang terjadi seperti kapasitas pasar modal, keterbatasan pengalaman serta belum adanya kesamaan persepsi dalam hal regulasi menjadi hambatan yang berarti pencapaian tujuan reformasi ini. Peran pemerintah selaku regulator dan fasilitator serta parlemen sebagai controller yang didukung pemberdayaan masyarakat menjadi dominan bagi keberhasilan program privatisasi BUMN. Dalam penelitian ini akan dilakukan investigasi pola-pola pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui berbagai skema kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk kemudian disusun model yang mampu memadukan pola yang ada dan sesuai dengan kondisi karakteristik Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian adalah deskriptif analisis. teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi (kasus) banding. Analisis data yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa prinsip mendasar dalam komersialisasi infrastruktur transportasi harus didasarkan pada empat landasan. Keempat landasan tersebut adalah: (i) mengarahkan tanggung jawab; (ii) menciptakan kepemilikan yang jelas; (iii) menjamin keamanan dan; kestabilan pembiayaan infrastruktur; (iv) serta mengenalkan praktek bisnis yang kokoh. Penggunaan pendekatan pasar dalam penyediaan infrastruktur. Salah satu aspek penting dalam penyertaan swasta dalam peningkatan pelayanan, penyediaan, peningkatan kualitas/kapasitas, maupun pemeliharaan infrastruktur transportasi adalah kondisi dimana terdapat pendekatan pasar. Pendekatan pasar tersebut selian berpatokan pada efektivitas, efisiensi juga peningkatan pelyanan. Dengan kata lain, bahwa terdapat mekanisme ekonomi pasar yang dapat dipelajari oleh swasta baik pelaksana maupun financier, sehingga perencanaan dan apraisal dapat dilakukan. Privatisasi yang telah dilaksanakan selama ini pada kenyataannya mengalami banyak hambatan, antara lain : (i) terbatasnya jumlah investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di BUMN Indonesia. (ii) tidak jelas dan tidak konsistennya peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal, kurang transparannya pemerintah dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan privatisasi, (iii) serta kurangnya sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan BUMN yang akan diprivatisasi.

---

The emergence of privatization issues recently was a result of poor public services, inefficiency, low capacity of managing state assets and low competitiveness, and less contribution to the stakeholders. This condition had drawn the attention of the researcher towards the core issues. The core issues in this study were to what extent the privatization practice of State-Owned Enterprises in infrastructure development and Local-Owned Enterprises in the framework of Public-Private Partnership and what obstacles that impeded and hindered the involvement and participation of private sectors in funding the infrastructure development in Indonesia. Privatization provided an impact towards the company finance. Healthy finance allowed the public limited company to recruit qualified human resources. Qualified human resources would provide better services to the public. In addition, company social responsibility programs could also be well implemented which impacted to a wide public so that it could give wide impacts towards the prosperity improvement and environmental preservation. Poor performance of State-Owned Enterprises, government budget deficit, and demands of globalization had become the main driver to reform. Whereas in the implementation stage, the occurrence of such problems as capital market capacity, limited experience and diverse perceptions in terms of regulations had hindered the attainment of the reform goals. Government roles as regulator and facilitator and parliament roles as controller supported by public empowerment had become a dominant force for the success to privatization program of State-Owned Enterprises. In this study it would investigate the patterns of infrastructure development in Indonesia through various cooperation schemes between government and private sectors which would, later, design a model that integrated available format in accordance with Indonesian characteristics. The methodology of the research was qualitative method with descriptive analysis. The technique of data collection was through literature review and case study. Data analysis conducted was qualitative analysis. Based on the results of the analysis it was found that basic principles in commercialization of transportation infrastructure had to be based on four pillars. They are: (i) responsibility oriented; (ii) creation of clear ownership; (iii) security assurance and; stabilized infrastructure costs; (iv) and introducing strong business practices. The market approach was used in the provision of infrastructure. One of the important aspects of the private sector involvement in improving services, quality/capacity, as well as maintenance of transportation infrastructure was a condition where market approach present. Such approach not only focused on effectiveness and efficiency, but it also focused on service improvement. In other words, there was a market economy mechanism that could be learnt by the private sectors both by the implementers and financier, so that planning and appraisal could be conducted. Privatization that had been conducted all this time had, in fact, encountered many obstacles, amongst others: (i) limited number of investors that had an interest to invest their capital to the State-Owned Companies in Indonesia. (ii) unclear and inconsistent regulations related with investment, un-transparent government when making policies related with privatization, (iii) and lack of dissemination to the concerned parties whose company would be privatized."

"Kebijakan privatisasi BUMN semakin menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi pemerintah, sebagai langkah untuk mengurangi intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi yang seharusnya dilaksanakan oleh swasta. Privatisasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan yang selanjutnya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, privatisasi yang dilakukan pemerintah saat ini hanya untuk tujuan jangka pendek yaitu untuk menutup defisit APBN, karena sektor-sektor penerimaan dan pembiayaan lainnya tidak mencukupi dalam keseimbangan anggaran yang telah ditetapkan. Tetapi satu-satunya cara untuk menyelamatkan BUMN adalah dengan privatisasi, walaupun privatisasi itu sendiri mendatangkan pro dan kontra. BUMN yang dipegang oleh pemerintah seringkali tidak efisien dan seringkali diwarnai dengan praktek korupsi dan kolusi, BUMN seperti ini menjadi beban pemerintah yang harus selalu memberikan subsidi untuk BUMN yang tidak sehat. Swasta dianggap lebih efisien dan profesional dalam menangani bisnis, karena itu privatisasi BUMN menjadi salah satu kebijakan pemerintah sekarang. Melalui privatisasi di sektor telekomunikasi, diharapkan terjadi persaingan yang kompetitif antar pemain, guna memberikan layanan yang terbaik dan harga yang kompetitif. Karena dalam hal yang mengetahui selera pasarlah yang akan bertahan dalam persaingan ini. Namun, peran pemerintah sangat diperlukan sebagai regulator, sehingga setiap pemain, dapat bermain dengan sehat dan tidak mengambil keuntungan dengan tarif yang murah tanpa disertai pelayanan yang baik. Akhirnya untuk masa mendatang, privatisasi akan terus dilakukan pemerintah sebagai jawaban persaingan global telekomunikasi.

---

The policy of privatization of State-Own Enterprise (Badan Usaha Milik Negara/BUMN) has become an important aspect of the government's economic policy, the one that genuinely supposed to be the realm of private sector. Privatization is expected to be able to enhance the competitiveness as well as efficiency of the companies in Indonesia, which eventually will lead to the Country's economic growth. However, it is noteworthy that the privatization policy being implemented currently by the government is merely a short-term oriented privatization program, primarily meant to cover up the deficit account, due to the insufficiency of the government income and other financing budget to make expected balance. Despite, the controversy surrounding the policy, privatization is the only way to save those State-Owned Enterprises.

A company managed purely by the government usually is not efficient and corruption and collution-infested, which will be a burden for the government that is obliged to always subsidize that unhealthy state's enterprises. Contrary, the privat sector is considered as more efficient and professional in handling a business, the reason of which privatization in the telecommunication sector, it is expected that competitive competition will accur among the players, which hopefully will bring the customers with the best price and service, since under this system, only those who really understand the market that will make the first position. Nevertheless, government's role also is hoped to be implemented here, that is, as a regulator, to ensure that respective player keep playing in line with regulation (healthy) and doesn't take too much profit by dropping the tariff while neglecting the service quality. Finally, for the coming future, the policy of privatization will be kept conducted by the government as its response to the global telecommunication competition."

"Skripsi ini membahas pengambilalihan PT Indosat Tbk oleh Qatar Telecom. Dimana Qatar Telecom mengambil alih seluruh saham Indonesia Communications Limited dan Indonesia Communications Pte. Ltd dari Asia Mobile Holdings Pte. Ltd yang merupakan pemegang saham pengendali di Indosat. Pengambilalihan tersebut mengakibatkan perubahan pengendalian Indosat. Tujuan penulisan untuk mengetahui apakah akusisi ini telah sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999 dan prosedur hukum pasar modal. Penulisan berdasarkan penelitian normatif. Hasil penelitian menyatakan tidak ada pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dan sesuai prosedur pengambilalihan perusahaan terbuka menurut hukum pasar modal, meskipun terdapat keterlambatan pelaksanaan Penawaran Tender dikarenakan negosiasi kesepakatan jumlah maksimal kepemilikan saham.

---

This normative research thesis is to analyze the acquisition of PT Indosat Tbk by Qatar Telecom through acquisition of Indonesia Communications Limited and Indonesia Communications Pte. Ltd from Asia Mobile Holdings Pte. Ltd, the controlling shareholders of PT Indosat Tbk. The purposes of this thesis are to observe whether the acquisition is in accordance with the UU No. 5 Tahun 1999 and procedure on capital market regulations. The research shows that the acquisition is not violating both of regulations. Albeit the postponed on the implementation of Tender Offer because of the negotiation on maximum amount of share ownership by foreign investor."