Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebgaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta otentik sebagai alat terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, sehingga menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadi sengketa. Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan.Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan terhadap anggota Majelis Pengawas yang berasal dari unsur Notaris. Pengawasan terhadap anggota Majelis Pengawas yang berasal dari unsur Notaris dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap Majelis Pengawas Daerah yang berasal dari unsur Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat serta anggota Majelis Pengawas Pusat yang berasal dari unsur Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Menteri. Pengawasan yang dilakukan meliputi pelaksanaan Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Kode Etik Jabatan dan aturan hukum lainnya serta meliputi perilaku Notaris.Dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja seorang Notaris sebagai pejabat umum, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas."

"Tenaga Ahli Madya Gizi lulusan Akademi Gizi dididik dengan biaya bersumber dari pemerintah dan partisipasi masyarakat. Kebijakan pemerintah "zero growth personal", Departemen Kesehatan hanya menyerap lulusan Akademi Gizi 26,8 %, sisanya 73,2 % bekerja di sektor lain baik di pemerintah maupiun swasta. Desain penelitian adalah penelitian deskriptif, dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui data restrospektif dengan menueiusuri laporan yang ada. Analisis dilakukan terhadap biaya penyelenggaraan pendidikan tahun ajaran 199811999, mencakup biaya bersumber dari DIP, DIK, dan BP3 yang dikelola oleh Akademi Gizi Jakarta. Komponen biaya yang menjadi variabe] adalah biaya investasi gedung, peralatan, kendaraan, pegawai, barang dan jasa, perjalanan, pemeliharaan dan bantuan beserta didik. Hasil penelitian menunjukkan biaya penyelenggaraan pendidikan tahun ajaran 19981] 999 sebesar Rp 1.275.526.000,-. Sumber biaya pemerintah sebesar 77,6 % dan non pemerintah 22,6 %. Biaya pegawai merupakan komponen terbesar dalam penyelenggaraan pendidikan Ahli Madya Gizi. Biaya satuan untuk menghasilkan seorang Ahli Madya Gizi pada kelas regular sebesar Rp 12.941.460,- dan kelas khusus sebesar Rp 11.932.960,-. Subsidi yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu orang ahli gizi pada tahun 1998/1999 sebesar Rp 10.055.515,-. Perhitungan tarif tanpa subsidi Rp 1.857.155,- permahasiswalpersemester pada kapasitas 120 orang perangkatan. Perhitungan dengan tarif subsidi Rp 751.560,- permahasiswalpersemester pada kapasitas 120 orang perangkatan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga Ahli Madya Gizi, disarankan pengambil kebijakan di Departemen Kesehatan, hendaknya meningkatkan pendidikan tenaga iulusan Sekolah Pembantu Ahli Gizi, daripada mendidik keias reguler.

---

Cost analysis and tariff policy for Diploma III program for education of Nutrition Academy at "Akademi Gizi" Jakarta Ministry of Health period 1998/1999Now, the manpower of nutrition graduated from the academy of nutrition is funded by government and non government cost. The purpose of the study was to know the total of study budget, unit cost, and tariff policy. In accordance with government policy that there is " zero growth personnel ", the Ministry of Health only absorb 26.8 % of graduated as government employ and 73.2 % is absorbed by non government as private employ. The design of research was descriptive study based on case study. The data was collected by using the annual academy report. The analysis of data was held in order to know the related thing of the academy nutrition budget on 1998/1999 especially which based on DIP, D1K, and BP3. The variables research consists of investment on building, equipment, vehicle, employed expenses, supplies and services, maintenance and loan cost student. The result of the research indicates that the educational cost for the year 1998/1999 was Rp 1.275.526.000,- .Most of the budged is spent for the operational activity at the academy of nutrition. The actual of unit cost for completing study one of nutritionist in the academy of nutrition was Rp, 12. 941.400 for regular class and Rp, 11.932.960 for special class. In the year of 1998 the government was subsidies Rp. 10.055.515 for one person of nutritionist. Calculation of tariff without subsidies was Rp. 1.857.155 per student /semester if total of student is 120 people per batch. The total cost with subsidies was Rp. 751.650 per student/semesters. According to this result it is suggested to decision maker of ministry of health to develop the graduated of school of assistance nutritionist (SPAG) rather than regular student."

"Dari tahun ke tahun, peran pajak sebagai sumber pendapatan negara semakin penting. Hal ini selain karena pendapatan dari minyak dan gas yang semakin menurun, juga untuk mengurangi ketergantungan dari pinjaman luar negeri yang semakin membebani. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, profesionalisme aparat pajak dalam melakukan pelayanan pajak menempati posisi yang sangat penting. Dengan semakin meningkatnya profesionalisme aparat pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Untuk menganalisis profesionalisme aparat pajak terutama dalam pelayanan restitusi PPN serta untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dilakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB). Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner pada seluruh pemeriksa pajak di KPP PMB sebanyak 25 orang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis profesionalisme aparat pajak dalam melakukan pelayanan restitusi PPN, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme aparat pajak dalam melakukan pelayanan restitusi PPN, dan menganalisis pengaruh profesionalisme aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.Profesionalisme aparat pajak dalam penelitian ini diukur dari indikator yang terukur, yaitu pemahaman aparat pajak terhadap prosedur pelayanan restitusi PPN, Kesesuaian pelaksanaan pelayanan restitusi dengan peraturan yang ada, dan ketepatan waktu pelayanan restitusi PPN. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi profesionalisme aparat pajak adalah tingkat pendidikan dan pengalaman kerja aparat pajak. Sementara kepatuhan wajib pajak diukur dari ketepatan wajib pajak dalam melapor dan membayar kewajiban pajaknya.Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pemeriksa pajak di KPP PMB sudah melakukan pelayanan restitusi PPN secara profesional, baik dari segi pemahaman terhadap prosedur pelayanan, kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan peraturan yang ada, dan dari segi ketepatan waktu pelayanan. Sementara itu, tingkat pendidikan berpengaruh kuat dan positif terhadap profesionalisme aparat pajak dalam pelayanan restitusi PPN. Demikian juga dengan pengalaman kerja yang berpengaruh kuat dan positif terhadap profesionalisme aparat pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa profesionalisme aparat pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.Dari hasil penelitian, penulis menyarankan profesionalisme aparat pajak yang ada dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Faktor pendidikan pemeriksa pajak, baik formal maupun non formal merupakan hal yang sangat panting sehingga perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Selain itu, peningkatan profesionalisme dapat dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana untuk pelayanan perpajakan."

"Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk melihat keberlakuan teori Robert K. Merton mengenai anomi, untuk menganalisa permasalahan di dalam institusi pendidikan dasar. Robert K. Merton menyoroti keadaan 'disequilibrium' antara 'means' dan 'goals' dalam masyarakat, yang berakibat munculnya tipe perilaku adaptasi individual. Diantara tipe-tipe yang dikemukakan, yaitu conformity, innovative, rebellion, retreatisme dan ritualisme, salah satunya menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini. Tipe perilaku adaptasi individual yang dimaksud adalah ritualisme. Ritualisme adalah suatu tipe perilaku yang ditandai oleh kepatuhan pada sarana institusional, dengan menghindari tuntutan budaya untuk melakukan suatu mobilitas yang pesat. Dalam hal ini seseorang akan menekan aspirasinya untuk maju dan senantiasa setia pada sarana institusional. Guru SD Negeri menghadapi keadaan yang kurang menguntungkan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Keadaan itu antara lain adalah keterbatasan-keterbatasan yang ada, baik yang berkaitan dengan status sosial mereka, maupun dalam hal sarana dan prasarana pendidikan. Selain dari pada itu, para guru SD Negeri ini juga menghadapi tuntutan untuk memenuhi nilai-nilai profesionalisme. Dari dasar pemikiran ini maka kemudian dirumuskanlah suatu permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana kecenderungan munculnya ritualisme pada guru SD Negeri di Kotamadya Pekanbaru, Riau ? 2. Sejauh mana variabel status sosial, tekanan sistem dan keterbatasan sarana berpengaruh terhadap aspirasi guru SD Negeri untuk meningkatkan profesionalisme mereka ? Pengkajian terhadap permasalahan tersebut dilakukan di Pekanbaru, Riau, dengan mengamati 243 responden, yang dipilih melalui tahap 'proporsional stratified random sampling'. Hasil pengumpulan data dengan kuesioner dianalisa dengan menggunakan teknis analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspirasi untuk mencapai profesionalisme berkisar pada peringkat sedang dan rendah, dan ditekankan pada peningkatan kemampuan mengajar serta keberhasilan siswa. Harapan terbesar yang diungkapkan oleh para guru SD Negeri tersebut adalah peningkatan kesejahteraan, dan keberhasilan siswa. Harapan sedemikian ini merupakan perwujudan dari ketaatan pada aturan-aturan dalam bertugas, dan kurang mencerminkan tingginya aspirasi kearah profesionalisme. Dengan demikian terjadi kecenderungan munculnya ritualisme pada guru SD Negeri di Kotamadya Pekanbaru, Riau. Sebagaimana dikatakan oleh R.K. Merton bahwa ritualisme adalah perilaku yang bersifat adaptif. Maka berkaitan dengan permasalahan guru SD Negeri di Pekanbaru, rendahnya aspirasi merupakan perilaku adaptasi individual para guru dalam menghadapi keadaan-keadaan yang kurang mendukung di dalam menjalankan tugas-tugas profesi mereka."

"ABSTRAKTesis ini membahas evaluasi program pengembangan profesional di kantorcabang lembaga kursus Bahasa Inggris X dengan menggunakan siklus ContinuingProfessional Development (CPD) pada empat tahapan, yaitu tahap perencanaan,tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap refleksi. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan menggunakan alat ukur wawancara semi struktur,observasi, dokumen, dan kuesioner. Hasil penelitian menyarankan bahwa adabeberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan dampak dariimplementasi program pengembangan profesional di institusi X, antara lain:adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai pentingnya partisipasi guru dalamprogram pengembangan profesional baik untuk pribadi maupun untuk karir,adanya kesempatan bagi guru untuk terlibat dalam tahap perencanaan programprogrampengembangan profesional institusi, adanya dorongan dari institusi(melalui kepala kursus) bagi guru untuk berinisiatif mengelola programpengembangan profesionalnya sendiri melalui melalui Personal DevelopmentRecord dan Development Action Plan, dan membuat suatu sistem jaringan CPDdimana masing-masing guru dapat mengakses akun CPD mereka dan mengelolaprogram pengembangan profesional mereka sendiri.

---

ABSTRACTThe focus of this study is an evaluation of professional development programs inbranch offices of English language course X by using Continuing ProfessionalDevelopment (CPD) cycle of four stages of planning, action, evaluation, andreflection. This research is qualitative based with data collection by semistructuredinterview, observation, document analysis, and questionnairespreading. The researcher suggests that the institution should do the followingactions to improve the impact of professional development programs. First,institution X should conduct further socialization on the importance of teachers’participation in the CPD programs for the sake of both personal and careerdevelopment in the institution. Second, institution X should provide anopportunity for teachers to take part in institution’s CPD programs’ planningstage. Third, institution X should encourage teachers (through course principal) tohave initiative in organizing their own personal CPD program by making PersonalDevelopment Record (PDR) and Development Action Plan (DAP). Lastly,institution X should develop a CPD program or application where each teachercan access their CPD account and run their own personal CPD program."

"Propam sendiri memiliki 3 pokok penting dalam penegakan Kode Etik, yaitu Disiplin, Profesi dan Pidana. Disiplin Polri, merupakan sikap pada unsur pribadi dan tidak mempunyai efek keluar. Profesi sendiri berpedoman pada SOP (standar operasional prosedur) yang terdiri dari Job Description dan Job Analys, Standarisasi keberhasilan pelaksanaan tugas, Sistem penilaian kinerja, Sistem Reward + Punishment, Etika Kinerja (Do+don’t)Penelitian formulasi standar penegakan kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri ini mempergunakan jenis penelitian kualitatif, agar peneliti dapat mendeskripsikan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian ini dengan tahapan mencari sumber data, mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah didapatmasih terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Akreditor untuk menegakkan Kode Etik yang sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada saat persidangan Komisi Kode Etik, baik pada penanganan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik, Evaluasi Jabatan terhadap personil yang sedang melaksanakan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik hingga pelaksanaan putusan sidang Komisi Kode Etikpenulis menyarankan untuk melakukan pembaruan atau modifikasi terhadap penegakan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sehinggadapat menjadi Formulasi Standar yang lebih baik lagi dan agar tidak adanya pertentangan dalam mengambil Langkah hukum untuk menegakkan Kode Etik Profesi dan menyarankan agar melakukan pengawasan terhadap anggota Polri yang menjalani sanksi Kode Etik baik secara langsung maupun secara administrasi.......Propam itself has 3 important points in enforcing the Code of Ethics, namely Discipline, Profession and Crime. Police discipline is a personal attitude and has no outward effect. The profession itself is guided by SOP (standard operating procedures) which consist of Job Description and Job Analysis, Standardization of successful implementation of tasks, Performance appraisal system, Reward + Punishment System, Performance Ethics (Do + don't) Research on the formulation of standards for enforcing the National Police's professional code of ethics and the National Police Code of Ethics Commission uses qualitative research, so that researchers can describe and communicate the results of this research through the stages of searching for data sources, collecting data and analyzing the data that has been obtained. There are still obstacles experienced by Accreditors in enforcing the Code of Ethics which is really needed as a forms of accountability during Code of Ethics Commission hearings, both in handling evidence related to violations of the Code of Ethics, Position Evaluation of personnel who are carrying out investigations for violations of the Code of Ethics and implementation of the Code of Ethics Commission hearing decisions. The author suggests updating or modifying the enforcement of the Professional Code of Ethics and the National Police Code of Ethics Commission so that it can formulate better standards and so that there are no conflicts in taking legal steps to enforce the Professional Code of Ethics and recommend that they carry out supervision of members of the Indonesian National Police who undergo sanctions from the Code of Ethics both directly and administratively."

"Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya kompetisi competitive gaming yang diadakan oleh RRQ MABAR sebagai wadah pengembang esports khusus murid SMA/SMK dan sederajat di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah etnografi dengan melakukan observasi partisipatif. Penelitian ini ingin melihat bagaimana dinamika student-athletes yang sedang dalam proses menjadi professional player Mobile Legends: Bang Bang dalam situasi prekariat. Dalam situasi prekaritas, seseorang dihadapkan dengan peluang resiko yang besar untuk menghabiskan waktu tanpa penghasilan, memiliki beban kerja di luar kewajiban, jam kerja yang bervariasi, namun mempunyai lebih sedikit keamanan kerja dan jenjang karir yang tidak pasti kedepannya. Ditambah lagi, esports yang masih belia menambah kerentanan dari segi kepastian eksistensi industri ini. Pada akhirnya, tulisan ini kemudian mengungkap proses bagaimana para student-athletes menggunakan kompetisi sebagai creative process yang merupakan upaya manifestasi dirinya sebagai professional player dalam situasi prekaritas.......The background of this writing is from the existence of a competitive gaming competition held by RRQ MABAR as a platform for esports developments, specifically for high school/vocational school students or equivalent in Indonesia. The method used in this research is ethnography by conducting participatory observation. This research wants to see how the dynamics of student-athletes who are in the process of becoming professional Mobile Legends: Bang Bang players in a liminal state. In a precarious situation, a person would be facing great risk such as: spending time without income, has an extra-duty workload, varies working hours, but has less job security and displays an uncertain career path ahead. In addition, esports can still add vulnerability in terms of the certainty of the existence of this industry. In the end, this paper then reveals the process of how student-athletes use competition as a creative process which is an effort to present themselves as professional players in practical situations."

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan komitmen profesi dan komitmen organisasi pada guru. Model penelitian yang digunakan adalah model kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan metode statistik. Responden dalam penelitian ini adalah 67 orang guru tersertifikasi yang telah bekerja selama minimal 1 tahun di sekolah tempat dia mengajar saat ini. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara komitmen profesi dengan komitmen organisasi. Hasil analisis tambahan menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki perbedaan mean yang signifikan terhadap komitmen profesi dan organisasi responden.

---

This study discussed the correlation of the professional and organizational commitment among teachers. The research method used was the quantitative model. The data was collected by questionnaire, while the analysis is done with statistical method. Respondent in this research are 67 certified teachers who have worked for at least one year in their current school. From the result of the analysis can be condluded that there is a positive and significant correlation between professional and organizational commitment. Additional result states that educational level has a significant mean difference toward professional and organizational commitment."