Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian pekerjaan umum merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki orientasi pelayanan publik, dengan ujung tombak di bidang pembangunan infrastuktur seperti jalan, sumber daya air, drainase, sanitasi, dan tata ruang. eksistensi kementerian PU sangatlah vital terhadap kepentingan masyarakat. kurangnya kinerja pembangunan infrastrktur baik dari segi efektivitas dan efisiensi akan merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi (kesejahteraan). oleh karena itu kualitas kinerja pelayanan publik di bidang harus dilakukaan berdasarkan suatu acuan standar.inspektorat jenderal sebagai unit eselon I yang merepresentasikan aparat pengawas intern pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam mengawal kualitas pelayanan publik yang dilakukan kementerian PU agar sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan, atau yang sering dikenal dengan istilah good governance."

"This study aims to determine the implementation, barriers, support, and empowerment activities that become themost effective activity in increasing the empowerment program in rural communities at Sub-District of Tapian Nauli,District of Tapanuli Tengah. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Thesubject selection technique uses purposive sampling and snowball sampling, while the data collection techniques usedare observation, interviews, and literature study (documentation). The results shows that the implementation ofprograms in the empowerment of rural communities at Sub-District of Tapian Nauli, District of Tapanuli Tengah hasnot been able to come to the designated goal. The lack of progress of program activities in increased empowerment of ruralcommunities in this area causes the possibility, strengthening, and protection of powerless groups grow very slowly.Some of the internal factors of the local government are that the supporting programs for activities to increase theempowerment of rural communities are very little, among others, the low availability of inputs especially fund resources,human resources, and lack of bias of government policy itself against the activities of development and poverty alleviationprograms. While the barriers of the society as the main target are the low quality of human empowerment of the poor andthe presence of several cultural communities still lack support for improving the welfare of rural communities."

"Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) merupakan sistem pembayaran kapitasi dari BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan pencapaian tiga indikator yang diterapkan sebagai bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan FKTP. Adapun ketiga indikator tersebut adalah Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik dan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP. Pencapaian indikator dapat berupa zona aman, dan zona tidak aman. Besaran pembayaran dilakukan sesuai dengan pencapaian ketiga indikator yang mengacu kepada Surat Edaran Bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan No.HK 01.08/III/980/2017 No.2 tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor–faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Puskesmas di wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Bogor berdasarkan teori Edward III. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan telaah dokumen. Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada informan penelitian ini yang terdiri dari Kepala/Wakil Puskesmas, penanggung jawab KBK di Puskesmas, Kepala Bidang PMP BPJS Kesehatan KCU Bogor, Staf Bidang PMP BPJS Kesehatan KCU Bogor. Data sekunder dikumpulkan dengan menelaah dokumen BPJS Kesehatan KCU Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan KBK ini telah disosialisasikan oleh BPJS Kesehatan dengan jelas kepada Puskesmas. Pada pencapaian ketiga indikator dipengaruhi oleh ketersediaan SDM, fasilitas sarana dan prasarana serta sistem pencatatan yang baik.

---

Pay for performance is a capitation payment system from BPJS Kesehatatan to primary health facilities based on the achievement of the three indicators applied as part of the development of the primary health facilities service quality control system. The three indicators are the Number of Contacts, the Non Specialistic Reference Ratio and the Participant Prolanis Ratio Routinely Visiting primary health facilities. Achievement of indicators can be in the form of a safe zone, and an insecure zone. The amount of payment is carried out in accordance with the achievement of the three indicators referring to the Joint Circular of the Ministry of Health and BPJS Kesehatatan No. HK 01.08 / III / 980/2017 No.2 year 2017. This study aims to analyze the factors that influence the achievement of pay for performance to primary health facilities service in working area BPJS Kesehatan Bogor based on the theory of Edward III. This research is a study with qualitative methods and document review. Primary data was collected by conducting observations and in-depth interviews with informants of this study consisting of the Head / Deputy of primary health facilities service, the person in charge of the coordinator program in the primary health facilities service, Head of PMP BPJS Kesehatatan Bogor, Staff of PMP BPJS Kesehatatan Bogor. Secondary data was collected by examining the KCU Health BPJS Bogor document. The results of this study indicate that the implementation of this Pay for performance policy has been socialized by the BPJS Kesehatatan clearly to the primary health facilities service. The achievement of the three indicators is influenced by the availabil"

"Bangsa Indonesia yang masih dilanda krisis multi dimensi perlu memperbaharui tatanan kehidupannya dengan melaksanakan nilai-nilai good governance agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Seluruh komponen bangsa (pemerintah, swasta, masyarakat) diharapkan menghentikan pertikaian dan eforia demi perbaikan dan penyempurnaan tata kehidupan yang lebih mapan, dengan kata lain reformasi harus menyentuh segala aspek kehidupan. Depdiknas sebagai pengelola anggaran besar di Republik Indonesia ini perlu memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan mecegah terjadinya kebocoran anggaran, serta memperbaiki kinerjanya dengan bekerja keras dan penuh disiplin."

"Sebagaimana tercantum di dalam penjelasan undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour (konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 30). Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa anak sebagai mahkluk tuhan yang maha esa memiliki hak asasi sejak lahir, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), deklarasi PBB tahun 1948 tentang Hak-Hak asasi manusia, deklarasi ILO Philadelphia tahun 1944, konstitusi ILO, deklarasi PBB tahun 1959 tentang hak-hak anak, konvensi PBB tahun 1966 tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dan konvensi PBB tahun 1989 tentang hak-hak anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi hak tersebut. "

"Peranan pendidikan (formal, nonformal, dan informal) dalam proses pembangunan sumber daya manusia dan peradapan negara bangsa telah diakui secara umum, baik oleh politikus (negarawan) maupun pakar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pengakuan itu dapat dilihat dari beberapa bukti, seperti : Pertama, pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Tujuan itu hampir tidak mungkin dapat tercapai secara optimal menakala tidak disertai dengan proses pendidikan yang bermutu. Kenyataan ini merupakan bukti pengakuan founding fathers akan pentingnya pendidikan. Kedua, presiden sukarno pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi revolusi dalam satu generasi : a summing up of many revolution ini one generation, termasuk perubahan radikal dari feodal ke demokrasi dan dari tradisional ke modern yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (sudijarto, 2003). Revolusi dan perubahan itu harus dimaknai sebagai bagian dari pembangunan peradaban negara bangsa dan karena itu diperlukan pendidikan modern, terutama dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. "

"Good governance is efforts to manage economic and social resources transparently, accountably, and anticipatively involving the state, industry, and society sectors. Implementation of the principles of transparency and accountability will support each element of good government to manage nation well. By doing so, each decision state administrative court can be accountable for the public and the law. Te government (central and provincial level) should encourage industries and communities in every policy and effort to advance the societies. The implementation of good governance is a must, not just a trend in international relationship. Therefore, all officials and staffs of governmental institution and other state organizations should improve their understanding in executing good governance."

"Penelitian ini mencoba membahas tentang Pengaruh Musyawarah Rencana (Musrenbang) Pembangunan di Kota Bandar Lampung serta melihat juga proses pembuatan kebijakannya. Musrenbang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara bottom up dan top down sehingga masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menyalurkan aspirasi untuk merancang kegiatan/program yang dianggap sebagai prioritas daerah satu tahun kedepan unutk membentuk Rencana Kerja Pemerintah daearah (RKPD). Peneliti berpendapat Musrenbang tidak selalu efektif dalam memengaruhi perumusan kebijakan sebab beberapa kondisi dalam tahap Musrenbang seringkali bersifat seremonial semata. Musrenbang sering kali diperlakukan sebagai acara rutin yang dilakukan pemerintah, tanpa memastikan atau memperhatikan apakah masyarakat telah berpartisipasi dan dapat menyampaikan aspirasinya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan partisipasi politik dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian dalam mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti Studi pustaka, jurnal dan literatur resmi, rilis resmi dan tidak resmi dari lembaga pemerintahan (Dinas PU dan Bappeda), dan berita . Hasil dari temuan ini adalah usulan Musrenbang banyak yang tidak terealisasi di Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, yang berarti bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak bekerja dengan baik.

---

This study tried to explain impact of Development Planning (Musrenbang) in Bandar Lampung City in terms of policy making process. Musrenbang is a forum that conducted by government with bottom up and top down procedures, which are the community and the government working together in guiding aspirations from all stakeholders including the civil society. The important issues as the results of Musrenbang will be drafting which are considered as the regional development priorities for the next year calling Regional Governmental Work Plan (RKPD). The researcher argue that Musrenbang has not always been effective to influence the policy formulation due to several conditions, based on the Musrenbang implementations have just being ceremonial. Musrenbang tends to become as routine events by the government without paying much attention to whether stakeholders (communities) who participated in, meanwhile its aspirations not seriously being considered by the Government to the next process to come. Researcher use some theories in political science such as public policy and political participation as the perspective, and by collecting data through in-depth interviews and analysis secondary data such as literature studies, official journals and data, official and unofficial releases from government institutions (Dinas PU and Bappeda). The result of this study is, some issues in Musrenbang have not been elevated as unrealized on Public Works Service Work Plan, which means Musrenbang is not really effective at implementation."

"Bencana alam gempa bumi tektonik dengan kekuatan 8,9 skala richter yang diikuti oleh gelombang tsunami yang menerjang sebaian besar wilayah pantai barat dan utara propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, Sumatera Utara yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 telah mengakibatkan kehancuran fisik dan nonfisik yang sangat luar biasa."

"Pemerintah Indonesia pascareformasi tampaknya mulai menyadari kebenaran yang dikatakan oleh fukuyama (1992) tentang the end history yang berimplikasi bahwa di masa depan ideologi yang dominan adalah liberalisme, pasar bebas dan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, sejak reformasi bergulir muncul komitmen kuat untuk melindungi dan melaksanakan HAM, tak terkecuali perlindungan terhadap HAM anak. Perwujudan komitmen itu setidaknya dapat dilihat dari pembentukan berbagai kelembagaan maupun perangkat hukum yang berkaitan dengan HAM di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara anak memiliki kedudukan yang istimewa dan khas. Anak adalah aset paling berharga yang dimiliki bangsa karena merupakan potensi, tunas masa depan, dan generasi penerus cita-cita. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawabnya selaku penerus cita-cita peruangan bangsa, maka perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, intelektual maupun sosial secara utuh, serasi dan seimbang "