Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana alternatif kebijakan tarif pajak progresif atas tanah terlantar di DKI Jakarta dan mengidentifikasi apa saja keunggulan dan kelemahan pengenaan Pajak Progressif Atas Tanah Terlantar Di DKI Jakarta. Masalah ini di fokuskan pada tanah terlantar yang berada di daerah DKI Jakarta, dan dalam mendekati masalah ini dipergunakan acuan dari beberapa teori yang mana ada teori pajak progresif dan konsep dari tanah terlantar. Data-data di kumpulkan melalui Studi lapangan dalam kajian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan juga  melakukan studi pustaka dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan kajian,dan juga mengumpulkan informasi data kepustakaan dari buku-buku yang berkaitan, peraturan perundangan-undangan, makalah atau karya ilmiah, jurnal, surat kabar, dan tulisan-tulisan yang relevan dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa alternatif kebijakan tarif pajak progresif atas tanah terlantar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut belum memadai untuk dapat diterapkan pada tanah-tanah non-pertanian atau tanah-tanah hak milik, hak pakai, maupun hak guna usaha. Hal ini karena keduanya belum mengatur pembatasan luasan tanah non-pertanian, maupun luasan tanah hak milik, hak guna bangunan, serta hak pakai baik bagi perorangan maupun badan hukum. Meski begitu, alternatif kebijakan ini diyakini dapat secara efektif menekan pola konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah serta perilaku spekulatif terhadap tanah dan badan hukum yang menimbun tanah. Pengenaan tarif pajak progresif dengan melihat lamanya kepemilikan yang di adopsi dari negara Korea Selatan juga dirasa mampu menjadi cara yang cukup bagus dalam menangani masalah tanah terlantar ini. Hasil penelitian terkait pengenaan tarif pajak progresif atas tanah terlantar (idle land) dengan menggunakan skema excess atau pemungutan tambahan diatas Pajak Bumi Bangunan yang sudah dikenakan sebelumnya.

---

This paper aims to analyze how alternative policies on progressive tax rates on idle  land in DKI Jakarta and identify what are the advantages and disadvantages of the imposition of Progressive Taxes on Idle  Land in DKI Jakarta. This problem is focused on wastelands in the DKI Jakarta area, and in approaching this problem the reference to several theories is used in which there are progressive tax theories and concepts of wastelands. The data collected through field studies in this study were conducted through in-depth interviews and also conducted a literature study by reading the literature relating to the subject matter of the study, and also collecting library data information from related books, legislation and regulations, papers or scientific papers, journals, newspapers, and writings that are relevant and analyzed qualitatively.

This study concludes that alternative policies for progressive tax rates on idle land in the Jakarta Special Capital Region. Where the laws and government regulations are not sufficient to be applied to non-agricultural lands or land rights. This is because both of them have not yet set limits on the extent of non-agricultural land, as well as the area of ownership rights, building rights, and usage rights for both individuals and legal entities. Even so, this alternative policy is believed to be able to effectively suppress the pattern of concentration of ownership and control of land as well as speculative behavior towards land and legal entities that hoard land. The imposition of progressive tax rates by seeing ownership in adoption from the South Korean state is also deemed to provide a fairly good way of dealing with this Idle Land problem. The results of the study related to the imposition of a progressive tax on abandoned land by using excess or additional collection of Building Land Tax that had been imposed previously."

"Pajak restoran di Kota Bandar Lampung memiliki regulasi yang unik pada tarif pajaknya, yaitu berupa tarif progresif yang dibedakan berdasarkan klasifikasi omzet. Namun, regulasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tersebut tidak diterapkan oleh otoritas pajak setempat. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui mengapa kebijakan tarif progresif pada pajak restoran di Kota Bandar Lampung tidak diterapkan serta mengetahui kelebihan dan kekurangan kebijakan tarif progresif pada pajak restoran di Kota Bandar Lampung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan ini tidak berjalan dikarenakan beberapa faktor, yaitu relevansi kebijakan; adanya celah Wajib Pajak Restoran dalam memanipulasi pajak; adanya potential tax loss jika kebijakan ini diterapkan; dan administrasi pajak yang belum siap. Kelebihan dari kebijakan ini adalah kebijakan ini memenuhi prinsip keadilan bagi pengusaha yang berskala kecil dan memenuhi prinsip netralitas. Namun, terdapat kekurangan dalam kebijakan ini, di antaranya kesempatan bagi Wajib Pajak Restoran untuk memanipulasi pajak restoran; tidak terpenuhinya prinsip kesederhanaan; tidak terpenuhinya prinsip efisiensi; dan tidak adanya academic exercise pada saat pembuatan kebijakan ini.

---

The restaurant tax in Bandar Lampung Municipality has distinct regulation in terms of its tax tariff that is a progressive tariff which is based on the turnover classification. However, the regulation stipulated in Regional Regulation of Bandar Lampung Municipality No. 01 of 2011 is not implemented by the local tax authorities. Thus, this study aims to find out the basis on why progressive tariff policy on restaurant tax in Bandar Lampung Municipality is not implemented and also to find out the advantage and disadvantage of progressive tariff policy on restaurant tax in Bandar Lampung Municipality. The approach used in this study is qualitative approach.

The result reveals that the policy is not implemented due to several factors in terms of policy relevance restaurant taxpayers possibly manipulate the tax potential tax loss during the implementation and under qualified tax administration. The advantage of implementing this policy is that the policy meets the fairness principle of taxation for small scale enterprises and meets the neutrality principle. On the other hand, the disadvantages of implementing this policy are this policy provides an opportunity for restaurant taxpayers to manipulate restaurant taxes failure to meet the simplicity principle of taxation failure to meet the efficiency principle of taxation and lack of academic exercise during the policy making."

"Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik kepemilikan, reformasi perpajakan, dan hubungan politik terhadap tindakan pajak agresif. Sampel penelitian ini adalah 53 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2007-2010 dengan total observasi sebanyak 212 firm-years. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif reformasi perpajakan terhadap tindakan pajak agresif karena pada reformasi perpajakan tahun 2009 tersebut terdapat penurunan tarif pajak. Karakteristik kepemilikan tidak terbukti mempengaruhi tindakan pajak agresif. Hubungan politik tidak terbukti berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.

---

This study examines and analyzes the effect of ownership characteristics, tax reform, and political connection to tax aggressiveness. The sample of this study were 53 companies listed in Indonesian Stock Exchange for the years 2007-2010.

The results show that there are positive effect of tax reform on tax aggressiveness in accordance with the tariff reduction on the new income tax. Ownership characteristics were not shown to affect tax aggressiveness. Political connections were not proven to affect the tax aggressiveness."