Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berhubungan dengan waktu evaluasi yang terdiri dari waktu sebelum bergerak untuk evakuasi dan waktu bergerak untuk evakuasi bagi para penghuni bangunan publik. Lokasi penelitian adalah gedung Instalasi Gawat Darurat - RSCM, Matahari Supermarket Pasar Baru, dan Kampus Fakultas Teknik - UI.

Kegiatan ini meliputi eksperimen dan permodelan dengan software. Aktivitas eksperimen dengan memperoleh waktu evakuasi saat Iatihan fire drill dan melakukan beberapa skenario untuk diamati langsung oleh mahasiswa FT UI. Permodelan dilakukan dengan software yang dapat diunduh bebas yaitu FIRECAM versi Apartemen, FAST v. 3.17, CFAST v 6.

Hasil dari penelitian ini adalah membandingkan permodelan dengan data eksperimen. Waktu total evakuasi yang diperoleh ketika Iatihan di IGD - RSCM masih Iebih lambat 4 menit 20 detik daripada hasil simulasi model. Waktu total evakuasi yang diiakukan ketika Iatihan di MSM Ps. Baru Iebih cepat 2 menit 30 detik daripada hasil simulasi model.

---

Abstract
This thesis is discussed about evacuation time for tenants in public building. The evacuation time is consist of pre-movement time and movement time.

The appointed buildings for object observation are lnstalasi Gawat Darurat (Emergency Building) - Cipto Mangunkusumo Hospital (RSCM) and Matahari supermarket, Pasar Baru Branch. Modelling on tire growth to both objects. The modelling software are FIRECAM version Apartment, FAST v 3.17 an CFAST v 6.

Experiment activity conducted in campuss, Faculty of Engineering, Universitas Indonesia. The experiment result is the time of implementing several scenarios that acted by students. The result of the study is comparing time for the modelling and tire drill activities. For IGD - RSCM, the time of tire drill activities is longer than the time of modelling; 4 minutes 20 seconds. For MSM Ps. Baru, the time of tire drill activities is faster than the time of modelling; 2 minutes 30 seconds.

Abstrak :
Ideologi merupakan bagian dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang berbudaya. Ideologi adalah salah satu nilai yang membentuk arsitektur. Arsitektur secara fisik merupakan proses produksi. Tetapi secara non fisik, arsitektur mengandung nilai-nilai yang merupakan produk dari budaya. Arsitektur seringkali dijadikan propaganda politik oleh pemerintah, karena nilai-nilai yang terkandung dalam arsitektur dapat menjadi alat untuk mengekspresikan kekuasaan, kekuatan dan ideologi suatu negara. Gedung parlemen merupakan gedung yang secara fisik berfungsi sebagai wadah kegiatan pemerintahan suatu negara. Di tempat inilah keputusan-keputusan kenegaraan yang mempengaruhi kehidupan rakyat dibuat. Gedung parlemen merupakan wadah bagi kekuasaan legislatif yang merupakan wakil dari rakyat yang dipiiih oleh rakyat. Sebagai wakil rakyat, para anggota legislatif menyuarakan pemikiran rakyat yang terbentuk dari nilai-nilai budaya bangsa (ideologi bangsa) yang turut dipengaruhi oleh sejarah bangsa hingga terbentuknya sebuah negara. Sehingga sangat wajar jika desain gedung parlemen suatu Negara rnencerminkan sistem pemikiran suatu bangsa (ideologi bangsa). Dengan kata lain gedung partemen dapat dikatakan sebagai lambang identitas nasional dan lambang kedaulatan suatu Negara. Perbedaan sistem pemikiran atau perbedaan ideologi antar Negara menghasilkan bangunan parlemen dengan konsep arsitektur yang juga berbeda. Tulisan ini mencoba untuk mengetahui bagaimana haluan ideologis dan politik suatu Negara dapat mempengaruhi desain arsitektur bangunan parlemen Negara tersebut.

Abstrak :
Hidup bertetangga pada sebuah lingkungan kota merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam dunia arsitektur. Bila berbicara dalam konteks desain urban, maka arsitektur harus berlaku positif terhadap ruang lingkupnya yang besar. Saat ini, kecenderungan yang terjadi pada kota-kota besar di Indonesia adalah adanya munculnya konsep pembangunan parsial dengan dominasi pembangunan yang egois yang hampir tidak pernah memiliki keterkaitan dengan bangunan-bangunan di sekitarnya, serta banyaknya fungsi-fungsi ruang di bagian dasar bangunan yang cenderung tidak bersifat publik. Hal ini memiliki dampaknegatif pada terputusnya ruang jalan sebagai sarana sirkulasi publik yang kontinu dan nyaman, serta terhambatnya interaksi sosial manusia pada ruang jalan penghubung di lantai dasar yang menghubungkan bangunan publik. Namun dibalik fenomena itu, banyak orang yang telah menyadari pentingnya fungsi sebuah ruang jalan sebagai peghubung bangunan. Banyak pula yang sudah mulai memikirkan bentuk penyelesaian hubungan bangunan yang mempertimbangkan tidak hanya mengutamakan kepentingan pengguna kendaraan bermotor saja, namun juga memperhatikan kepentingan interaksi sosial manusia. Bentuk penyelesaian hubungan yang terletak di lantai dasar ini akan membuat aktivitas manusia yang terjadi dalam ruang jalan tersebut menjadi lebih bermakna. Dengan mengangkat tema ruang jalan sebagai penghubung di lantai dasar bangunan publik, penulis mencoba menggali maknanya lebih dalam melalui studi literatur dan studi pengalaman dengan melakukan pengamatan dan analisis pada ruang jaian penghubung bangunan pusat perbelanjaan di Jakarta dan pusat perbelanjaan di Singapura. ......Living in the neighborhood is one of the most important things in architectural world. Architecture must act positively toward the urban context. Nowadays, Jakarta city is dominated by the arrogance of parcel by parcel building development concept; each building has no relation with others. This caused uncomfortable and unpleasant human public circulation in Jakarta. In addition, the existences of ground floor area become so bad that brings us another problem. Systematically, those factors mentioned above, will kill the probability of human interaction along the corridor. However, many people have realized how important the corridor function is. There are also many people who begin to think about the building linkage solution, which consider about the pedestrians and its social interaction. With the theme of linkage as the public building connection, I try to dig its deeper meaning, by using literature and analysis about the commercial public building linkage in Jakarta and Singapore.

Abstrak :
UU No. 1 Tahun 2011 tentang  Perumahan Dan Permukiman menyatakan bahwa Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Terdapat 10.475 unit Rumah Negara dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan dari total dimaksud, 4.118 unit Rumah Negara dihuni penghuni yang tidak berhak maupun keadaan kosong. Ketersediaan Rumah Negara tersebut tidak sebanding dengan jumlah pegawai di Kementerian Keuangan sebanyak 80.524 orang. Permasalahan penelitian dilakukan untuk mengkaji prosedural dan penerapan penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Keuangan. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif serta pendekatan deskriptif. Ketentuan sektoral Rumah Negara di Kementerian Keuangan belum menindaklanjuti secara jelas dan rinci prinsip pengelolaan Barang Milik Negara. Secara normatif tahapan upaya hukum dan penerapan sanksi hukuman penertiban Barang Milik Negara bermula dari yang bersifat administratif, keperdataan sampai dengan pemidanaan. Selanjutnya faktor ketersediaan anggaran tidak maksimal dan tidak sesuainya kapasitas pejabat yang diberikan kewenangan penertiban menjadikan penegakan hukum Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi tidak efektif dan berjalan lamban.

---

Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2011 on Houses and Housing Area rules that A statehouse is a house owned by state and functioned as a living house or residence, and as a facility to raise a family and to support government officials duties. There are 10.475 statehouses which owned by the Ministry of Finance, including 4.118 statehouses which lived by person who has no right or unoccupied. The availability of statehouses owned by the Ministry of Finance is not equivalent to the number of 80.524 employees. This research was conducted to observe procedural and legal enforcement which conducted by the Ministry of Finance. Normative juridical method and descriptive approach have been applied to conduct this research. The sectoral provisions of statehouses in the Ministry of Finance have not yet followed up clearly and in detail the principles of managing states asset. Normatively, the stages to conduct legal efforts and to apply penalties on the use of statehouses is begin from administrative effort into using private or criminal law. Furthermore, the factor  of budget availability is not maximal and the incompatibility of officials capacity who are given enforcement authority make law enforcement of statehouses within the Ministry of Finance became ineffective and sluggish.

Abstrak :
Perkiraan biaya anggaran proyek yang dilakukan selama fase awal siklus hidup proyek seringkali tidak akurat, yang menimbulkan tantangan bagi estimator proyek karena melihat adanya risiko yang tidak terduga yang berdampak pada hasil pekerjaan proyek. Selama empat dekade terakhir, keakuratan estimasi biaya konseptual untuk proyek konstruksi telah menjadi perhatian yang signifikan, yang mengakibatkan pembengkakan anggaran karena ketidakakuratan estimasi biaya menjadi fenomena global dalam proyek-proyek konstruksi yang ada. Ketidakakuran ini dipengaruhi oleh faktor selama tahap desain, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidakakuratan perkiraan awal. Selain itu proyek konstruksi secara juga diharapkan dapat dibangun dengan cepat, ini dapat dilihat dari Percepatan pembangunan bangunan negara di Indonesia. Pemerintah Indonesia selaku stakeholder harus mempunyai jadwal perencanaan dan rencana anggaran biaya proyek yang terperinci agar proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan sesuai dengan biaya yang telah dianggarkan. Salah satu sistem yang dapat mempercepat pembangunan adalah sistem kontrak design and build atau kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun saat ini dirasa mampu untuk menjawab tantangan pentingnya kecepatan penyelesaian sebuah proyek. Design and build adalah salah satu alternatif procurement, dimana tahap perencanaan dan konstruksi berada di bawah satu kontrak. Owner menerapkan sistem ini, agar realisasi pekerjaan lebih cepat sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan, dan biaya yang lebih efektif. Metode kontrak terintegrasi rancang bangun ini adalah metode yang tepat digunakan untuk pembangunan bangunan gedung negara terutama bangunan gedung negara yang bersifat khusus, kompleks yang memerlukan penyelesaian atau teknologi yang khusus. Salah satu bangunan gedung negara bersifat khusus adalah stadion. Stadion menjadi salah satu fokus pemerintah indonesia karena stadion menjadi sport tourism, dan penyelenggaraan even nasional atau internatioanl lainnya. Dalam penelitian ini akan dikembangkan standar perencanaan biaya dalam Pekerjaan Design Development, Sitework, dan Struktur pada Pekerjaan Field of Play Stadion Pada Kontrak Terintegrasi Rancang Bangun Gedung Negara Berbasis Permen PU No 22 Tahun 2018 Untuk Meningkatkan Akurasi Biaya. Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun item pekerjaan biaya standar, biaya non standar, dan biaya lain-lain, mengetahui persentase lingkup, menyusun standar spesifikasi, mengetahui standar biaya per meter persegi dan per kursi, serta mengembangkan model hubungan antara standar perencanaan biaya dengan akurasi biaya pada lingkup pekerjaan Design Development, Sitework, dan Struktur pada Field of Play Stadion. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa arsip, studi literatur, kuesioner, Analisa SmartPLS, Simulasi Monte Carlo dan validasi pakar, analisa arsip dilakukan untuk mendapatkan item pekerjaan biaya standar, non standar, dan biaya lain-lain serta untuk mendapatkan susunan spesifikasi pada lingkup pekerjaan Design Development, Sitework, dan Struktur pada Field of Play Stadion. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk mendapatkan persentase lingkup, standar biaya per meter persegi, dan standar biaya per kursi pada lingkup pekerjaan Design Development, Sitework, dan Struktur pada Field of Play Stadion. Sedangkan untuk Kuesioner dan Analisa SmartPLS digunakan untuk mendapatkan hubungan antara standar perencanaan biaya dengan akurasi biaya. Setelah semua hasil didapatkan maka dilanjutkan dengan validasi pakar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa biaya standar, biaya non standar, dan biaya lain-lain berpengaruh secara signifikan terhadap akurasi biaya, sedangkan model matematika yang didapatkan dari SmartPLS yaitu Y = 0,398 X1-0,376 X2 + 0,833 X3 menunjukkan bahwa X2 yaitu biaya non standar berpengaruh negatif terhadap akurasi biaya. ......A project budget costs estimate made during early phases of the project life cycle are often inaccurate, which causes a challenge to the project estimators because of unexpected risks that impact project work outcomes. Over the past four decades, the accuracy of conceptual cost estimates for construction projects has become a significant concern, resulting in budget overrun due to inaccurate cost estimates becoming a global phenomenon in existing construction projects. The inaccuracy was influenced by factors during the design stage, most of them were due to inaccuracies in the early estimates. In addition, construction projects are also expected to be built quickly, this can be seen from acceleration of the state building development in Indonesia. The Indonesian Government as   a stakeholder must have a detailed planning schedule and project budget plan so that the project can be implemented according to the specified schedule and in accordance with the budgeted costs. One system that can accelerate development is a design and build contract system or an integrated design and build contract. The current design and build integrated contract method is considered capable to respond to the challenge of the importance of speeding up the completion of a project. Design and build is an alternative to procurement, where the planning and construction stages are under one contract. The owner applies this system, so that the work realization is faster in accordance with the required technical specifications, and is more cost effective. This design and build integrated contract method is the right method to use for the construction of state buildings, especially state buildings that are special, complex, which require special finishing or technology. One of the special state buildings is the stadium. Stadium is one focuses of the Indonesian government because stadium is a sport tourism, and the organization of other national or international events. In this research, a cost planning standard will be developed in Design Development, Sitework, and Structural Works on Stadium Field of Play Works on Integrated Contracts for the Design of State Buildings Based on Public Works Ministerial Decree No. 22 of 2018 to Increase Cost Accuracy. The objective of this research was to compile work items for standard costs, non-standard costs, and additional costs, to know the scope percentage, compiling standard specifications, knowing cost standards per square meter and per seat, and to develop a relationship model between cost planning standards and cost accuracy on the scope of work Design Development, Sitework, and Structure on the Field of Play Stadium. The methods used in this research were archive analysis, literature study, questionnaires, SmartPLS analysis, Monte Carlo simulation and expert validation, archive analysis which was carried out to obtain standard, non-standard, and additional costs work items and to obtain an arrangement of specifications on the scope of work Design Development, Sitework, and Structure on the Field of Play Stadium. Monte Carlo simulation was used to get the percentage of coverage, standard cost per square meter, and standard cost per seat on the scope of Design Development, Sitework, and Structure work on the Stadium Field of Play. Meanwhile, the SmartPLS Questionnaire and Analysis was used to obtain the relationship between cost planning standards and cost accuracy. After all the results were obtained, then proceed with expert validation. The research result indicates that standard costs, non-standard costs, and additional costs have a significant effect on cost accuracy, while the mathematical model obtained from SmartPLS is Y = 0.398 X1-0.376 X2 + 0.833 X3 shows that X2 is a non-standard cost which brings negative impacts on cost accuracy.

Abstrak :
Kecelakaan pada anak di bangunan publik merupakan hal yang sering terjadi beberapa waktu belakangan ini di Indonesia. Setidaknya sudah terjadi 5 kecelakaan yang melibatkan anak pada bulan Mei 2007 hingga Mei 2008 yang sempat diberitakan oleh berbagai media. Hal ini dikarenakan masih belum siapnya anak dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri. Mereka cenderung mencoba segala sesuatu di sekelilingnya tanpa mengetahui bahaya yang mungkin terjadi ketika mereka melakukannya. Elemen transisi pada bangunan merupakan salah satu elemen yang banyak menyebabkan kecelakaan pada anak. Hal ini terjadi karena banyaknya elemen transisi yang masih belum sesuai dengan fisik dan kemungkinan perilaku anak. Oleh karena itu perhatian terhadap keberadaan anak harus selalu disertakan ketika perancang mendesain berbagai bangunan public yang ada di masyarakat. Untuk memahami hal tersebut maka penulis melakukan beberapa studi literatur, penelusuran beberapa kasus kecelakaan yang pernah terjadi di Indonesia, serta pengamatan langsung di lapangan. Pengamatan dilakukan pada 3 bangunan mall sebagai bangunan publik yang sering dikunjungi oleh keluarga beserta anak-anak untuk melihat seberapa jauh bangunan publik di Jakarta memperhatikan aspek keamanan pada elemen-elemen transisi bangunannya. Dari studi kasus tersebut ditemukan bahwa sebagian bangunan sudah sangat memperhatikan keberadaan anak pada desain elemen transisi dalam bangunannya. Namun pada bangunan lainnya masih dijumpai kurangnya perhatian terhadap keberadaan anak yang dapat kita lihat dari desain elemen transisi yang masih sangat memungkinkan untuk menyebabkan kecelakaan pada anak di sana.

---

Child accident in public building often happened in Indonesia in a last couple of years. At least 5 accidents happened in May 2007 till May 2008 which has been reported by various media. These things happened because children not yet ready to protect their self. They tend to explore everything around them without knowing the danger possibility when they do those things. Transition element of a building is one of the elements that often cause accident to a child, because there are still many transition elements which still not appropriate according to physical and possibility of child behavior. Therefore child existence has to be reckoned when we designing various public building that exist in society. To understand this matter, I did some research from literatures, observed some accident cases which have been happened in Indonesia, and did some direct observation to the mall building. The direct observation done at 3 mall buildings as a public building which often visited by family and their children to see how good the public building in Jakarta pay their attention to the security aspect of transition element in their building. From the case study and observation, have been found that some buildings have pay their attention to child existence at their design of transition element in the building. But, at other building, attention to child existence at the design of transition element are still lacked and able to cause accident to children at that place.

Abstrak :
ABSTRAK Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisi tertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan kebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok di Kabupaten Lebak dengan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan Triangulation mix methode, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantatif. Hasil penelitian mendapatkan sebagian kecil Kawasan Tanpa Rokok patuh terhadap kebijakan (28%), perilaku positif (58%) dan pengetahuan tinggi (58%), tidak ada hubungan perilaku dengan pengetahuan (p value = 0,075). Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum efektif karena masih adanya gap antara implementasi dan pedoman dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Pemerintah daerah belum responsive terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan belum diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembentukan tim pengawas dan sosialisasi Perda. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penerbitan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan penyamaan persepsi tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada penentu kebijakan.

---

ABSTRACT Lebak District Regulation No.17 Year 2006 on the Implementation Order, Cleanliness and Beauty is a derivative form of Laws 23 of 1992 About Health. Lebak still remain the second highest percentage of population aged 10 years and over with smoking (29.4%), so as to reduce the number of smokers in Lebak to implement the No Smoking policy. This study uses the Triangulation mix of methods, data collection is done with qualitative and quantitative approaches. The results of the study to get a small portion No Smoking policy-compliant (28%), positive behavior (58%) and high knowledge (58%), there was no connection with the behavior of knowledge (p value = 0.075). No Smoking policy implementation has not been effective because of the persistence of the gap between the implementation and the guidelines in the use of Sharing Fund Tobacco Excise issued by the Ministry of Health RI. The local government has not been responsive to the policy of No Smoking by not issuing the Provincial Regulation on No Smoking, team building and socialization supervisory regulations. Recommendations that can be raised is the publication of the Provincial Regulation on No Smoking, and harmonization of the use of DBH in the Tobacco Excise policy makers.