Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Himpunan undang-undang bidang keuangan negara
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2004
R 336.598 HIM
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Akbar Ksatriyo Hajriawan
Penilaian Unrealized Loss Investasi Portofolio BPJS Ketenagakerjaan di Pasar Modal Berdasarkan Hukum Keuangan Publik = Assessment of Unrealized Loss of BPJS Ketenagakerjaan Portfolio Investment in Capital Market Based on Public Finance Law
" Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari unrealized loss investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan statusnya apakah termasuk kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum hybrid (sui generis) karena menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pemerintahan di bidang pelayanan kepada masyarakat dan fungsi self regulatory yang bertindak sebagai pelaksana teknis organisasi. Hal ini tercermin dari pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang terbagi menjadi dua, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 UU ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mellysa Cahya Kartika
Tinjauan Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Hukum Keuangan Publik (Studi Kasus: Putusan No. 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst.) = Review of the Forms of Accountability of Directors for Losses in State-Owned Enterprises Based on Public Financial Law (Case Study: Decision No. 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst.)
" Tulisan ini menganalisis status hukum pemisahan kekayaan negara dalam BUMN dan bentuk pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam menjalankan BUMN, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengarahkan BUMN ke arah progresif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengelolaan BUMN memerlukan direksi yang bertanggung jawab atas seluruh aspek perusahaan. Namun, dalam praktiknya, direksi sering dihadapkan pada kasus tindak pidana korupsi. Status hukum kekayaan negara yang dipisahkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mellysa Cahya Kartika
Tinjauan Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Hukum Keuangan Publik (Studi Kasus: Putusan No. 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst.) = Review of the Forms of Accountability of Directors for Losses in State-Owned Enterprises Based on Public Financial Law (Case Study: Decision No. 68/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst.)
" Tulisan ini menganalisis status hukum pemisahan kekayaan negara dalam BUMN dan bentuk pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam menjalankan BUMN, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengarahkan BUMN ke arah progresif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengelolaan BUMN memerlukan direksi yang bertanggung jawab atas seluruh aspek perusahaan. Namun, dalam praktiknya, direksi sering dihadapkan pada kasus tindak pidana korupsi. Status hukum kekayaan negara yang dipisahkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widhya Mahendra Putra
Mekanisme Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dengan atau tanpa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Keuangan Publik = Mechanism of State Capital Participation towards State-Owned Enterprises with or without Approval from The House of Representatives in the Perspective of Public Finance Law.
" ABSTRAK
Berlakunya PP No. 72 Tahun 2016 yang memuat aturan penyertaan modal negara kepada BUMN persero tanpa melalui mekanisme APBN menimbulkan permasalahan dalam konsep pengelolaan keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara yang sangat luas dalam UU No. 17 Tahun 2003, menempatkan persetujuan DPR sebagai unsur yang sangat penting. Sebagaimana dipahami oleh kalangan anggota legislatif, mekanisme PMN kepada BUMN persero merupakan bagian keuangan negara yang memerlukan persetujuan DPR. Sedangkan, dalam lingkungan hukum keuangan publik, keuangan BUMN dianggap ... "
2019
T54829
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library