Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban umum: Studi tentang Alih Fungsi Trotoar untuk Usaha/Berjualan di Jalan Margonda Raya. Implementasi yang dilakukan berupa sosialisasi terkait isi perda, monitoring dan penertiban. Pendekatan penelitian ini adalah kulaitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perda tersebut. Implementasi perda ketertiban umum ini masih belum maksimal, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi implementasi perda tersebut yaitu yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, pengawasan oleh Satpol PP, sumber daya, sikap dari Satpol PP, struktur birokrasi, integrtias Satpol PP dan kesadaran hukum dari PKL dan pembeli. Faktor yang paling memengaruhi yaitu sumber daya manusia.

---

This research discusses about the affective factors of the implementating Depok city policy (No.16 Yr. 2012) about guidance and supervision of public order. This research focus on the function change of sidewalk Jalan Margonda Raya from pedestrian use to street merchant. The policy implementation includes the socialization of the policy's contents, guidance and supervision.This qualitative research uses in depth interview and literature study metodh to summon up the data. This research aims to determine the factors that affect the implementation of this city policy. In conclusion, this research shows that the implementation is not effective yet and indicate several factors that affect the implementation of the city policy, which are : socialization from the government, supervision , attitude, bureaucracy structures and integration of satpol pp, also the legal awareness of the street merchant and theirs costumers. Factor that the most affect is human resources."

"Penelitian ini dibuat untuk mencapai tiga tujuan. Pertama, untuk memahami pengaturan penolakan permohonan eksekuatur Arbitrase Internasional di Indonesia, kedua, untuk mengetahui penafsiran asas ketertiban umum di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase dan ketiga, untuk mengetahui apakah Penolakan Permohonan Eksekuatur Putusan Arbitrase SIAC No. ARB062/08/JL oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dengan menggunakan asas Ketertiban Umum sudah tepat atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dimana hal ini dilakukan dengan cara mengkaji putusan-putusan pengadilan dan Arbitrase, peraturan perundang-undangan serta buku-buku dan dokumen lain untuk dianalisis. Tipologi penelitian adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundangundangan di bidang arbitrase serta aturan prosedural (rules) yang berlaku dalam pengakuan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa Penggunaan asas ketertiban umum oleh PN Pusat di dalam Penetapan No.05/Pdt/ARBINT/2009 dan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 01 K/Pdt.Sus/2010 tidak tepat dalam kasus ini karena hanya menggunakan interpretasinya sendiri yang tidak didasarkan kepada arti dari ketertiban umum itu sendiri. Penulis juga berkesimpulan bahwa pada saat Putusan Arbitrase SIAC ini tidak mendapat eksekuatur, maka asas ketertiban umum itu sendiri yang akan terlanggar dengan pemahaman bahwa tidak adanya kepastian hukum untuk menjalankan Perjanjian yang sesuai dengan kontrak (tidak ditaatinya Pacta Sunt Servanda sesuai pasal 1338 KUH Perdata) dan juga terlanggarnya kebijakan publik yaitu Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

---

The research is made to achieve three objectives. First, to understand the rule in refusing international arbitration award in Indonesia. Second, to understand the interpretation of public order in Indonesia?s arbitration laws, and third to know whether the use of public order in the refusal of Arbitration Award No. ARB062/08/JL by Jakarta Pusat District Court and Republic of Indonesia Supreme Court is already proper.

The research is using literature research methodology, which is done by studying court verdicts, arbitration awards, rules and legislations, books and other documents in making the analysis. The research typology is normative, which is done by doing analysis to legislations in arbitration field and other arbitration rules and procedures applied applied in Indonesia.

The research found that the use of public order in refusing arbitration award by Jakarta Pusat District Court in Penetapan No.05/Pdt/ARBINT/2009 and Republic of Indonesia Supreme Court in Putusan No. 01 K/Pdt.Sus/2010 is not proper. They used their own interpretation of public order without considering the essential meaning of the public order itself.

The writer concluded that, at the time SIAC Arbitration Awards didn?t get the exequatur, the public order itself was violated, with the justification that there?s no law certainty to execute agreeement (violation against Pacta Sunt Servanda as in Article 1338 KUH Perdata) and there is also a violation to Indonesia?s public order, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999."

"Skripsi ini membahas mengenai suatu pemanfaatan jalan secara khusus yang ditinjau dari pengaturan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia dan dampak yang ditimbulkan terhadap ketertiban umum yang berlaku dalam lalu lintas. Penelitian ini mengangkat mengenai adanya pertentangan terhadap pemanfaatan jalan yaitu antara jalan sebagai barang publik untuk kebutuhan lalu lintas dan pemanfaatan oleh kelompok masyarakat untuk menggunakan jalan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas keramaian . Masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi pengaturan terhadap kegiatan yang memanfaatkan lalu lintas secara umum dan bagaimana adanya kegiatan yang memanfaatkan jalan tidak mengganggu lalu lintas.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain skripsi analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan secara langsung yang ditimbulkan oleh pemanfaatan jalan secara khusus terhadap ketertiban umum beserta upaya yang dapat dilakukan para pihak yang terkait dalam pemanfaatan jalan secara khusus agar adanya pemanfaatan jalan secara khusus tidak mengganggu atau setidaknya mengurangi adanya gangguan yang ditimbulkan oleh pemanfaatan jalan secara khusus. Untuk dasar hukum dari adanya pemanfaatan jalan secara khusus,peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.

---

This research is about specific road usage which analyzed using positive law in Indonesia and it’s effect on public order in terms of road traffic.This research writes about conflict on road usage between road usage as public goods which used to facilitate traffic and usage of road by groups of people who used roads to facilitate any acticity that has crowds. Problems being solved in this research includes how positive law in Indonesia regulate about roads as a space for public activity and how public activity on roads doesn’t disturb traffic . This type of research is qualitative using analytical approach. Results of this research indicates there are direct effects between specific road usage to public order, another an attempt trying to reduce any disturbance affected by specific road usage. Specific road usage using Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk Kegiatan Lalu Lintas as a legal basis.

"