Hasil Pencarian

Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query

Wewenang badan pemeriksa keuangan sebagai lembaga peradilan administrasi dalam rangka pengamanan keuangan negara

Universitas Indonesia, 1983

S25327

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sutjipto, author

Hukum keuangan negara dalam UUD 1945

1986

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bambang Ryantho, author

Perkembangan pengaturan tanah sebagai jaminan utang di Indonesia

Mengingat pentingnya kedudukan perkreditan dalam proses pembangunan, sudah semestinya pemberi dan penerima kredit serta pihak ketiga yang terkait dalam hal itu mendapat perlindungan melalui lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum tidak mengatur hal yang...

Depok: Universitas Indonesia, 1997

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Desca Putra Yana, author

Pertanggungjawaban Direksi PT. Pertamina dalam dugaan persekongkolan tender yang dilakukan oleh BUMN : Analisis hukum keuangan publik terhadap divestasi dua unit kapal tanker VLCC PT. Pertamina = Responsibility of board of Directors of PT. Pertamina in alleged bid rigging conducted by State Owned Enterprise : Legal analysis of public finances against divestment of two VLCCvlcc tanker units of PT. Pertamina

Dalam pertanggungjawaban direksi PT Pertamina dalam dugaan persekongkolan tender divestasi dua unit kapal tanker VLCC milik PT Pertamina ini ditinjau dari hukum keuangan publik. Pokok Permasalahan terdapat pada bagaimana kerugian negara yang nyata dan pasti terhadap divestasi dua unit kapal VLCC milik PT Pertamina ditinjau dari hukum keuangan publik. Selain...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53548

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Roi Lesmana, author

Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Studi Kasus Perkara No.78/Pdt.Sus/Pkpu/201/Pn.Niaga.Jkt.Pst) = Principles of Exceptio Non Adimpleti Contractus and Simple Justification in Case of Suspension of Debt Payment (Case Study: Case No.78/Pdt.Sus/Pkpu/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan jalan keluar dari permasalahan utang piutang yaitu dengan kepailitan dan/atau dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diharapkan dapat memberikan solusi penyelesaian bagi kedua belah pihak baik itu kreditor maupun debitor. Penelitian ini bertujuan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ari Herdiawan, author

Kedudukan majelis tuntutan perbendaharaan pada Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia = The treasury prosecution council of the audit board of the Republic Indonesia's stands in the administrative judicature system of Indonesia / Ari Herdiawan

ABSTRAK
BPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjadi tanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun...

Jakarta: Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2014

T39097

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arnoldi Ruzuar, author

Analisis proses cash monitoring yang dilaksanakan pada PT SM = Analysis of cash monitoring process performed to PT SM

Laporan magang ini membahas mengenai proses cash monitoring yang dilaksanakan RSM AAJ Associates terhadap PT SM dan analisis atas proses tersebut. Cash monitoring ini dilaksanakan dalam rangka restrukturisasi utang PT SM yang disetujui oleh Bank PQR dan STU dengan tujuan untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan dan kepatuhannya terhadap perjanjian-perjanjian yang...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library