Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas yang strategis sehingga pengelolaannya dikuasai negara untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Dalam rangka menjaga optimalisasi pemanfaatan frekuensi, terkadang pemanfaatan frekuensi radio perlu dilakukan perubahan peruntukannya yang dikenal dengan realokasi frekuensi radio. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berupa studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur, buku-buku, peraturan-peraturan serta data-data terkait, dan juga melakukan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan Bagaimanakah Tinjauan Ketentuan Hukum Telekomunikasi dan best practice di dunia Internasional mengatur terkait BHP frekuensi radio dan realokasi frekuensi radio dan bagaimana menurut Hukum Telekomunikasi dan best practice di dunia mengenai pemanfaatan BHP spektrum frekuensi radio sebagai insentif bagi proses realokasi frekuensi radio? dan bagaimanakah efektifitas regulasi yang berlaku saat ini terhadap efektifitas proses realokasi frekuensi radio dan konsep solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi proses realokasi frekuensi radio. Berdasarkan kepada kajian, regulasi eksisting terkait proses realokasi frekuensi radio belum optimal dalam mendukung proses realokasi frekuensi radio,sehingga diusulkan suatu mekanisme serta pemberian insentif dari BHP frekuensi radio agar hasil realokasi frekuensi dapat segera dirasakan oleh masyarakat berupa penetrasi layanan.

---

Radio frequency spectrum is a strategic and finite resource that controlled by the state for the benefit and prosperity of the people by the Law No. 36 Year 1999 on Telecommunication. In order to maintain the optimum use of radio frequency spectrum, sometimes it is necessary to perform the spectrum reallocation to change the spectrum usage. By using a normative juridical literature study that examined the documents in the form of literatures, books, rules and related data, and also conduct interviews with sources. This study seeks to answer the question on how legal provisions in the Telecommunications and international best practice organize related matters about spectrum fee and radio frequency spectrum reallocation? How the Law of Telecommunications and the World best practice in using the spectrum fee as an incentive for radio frequency spectrum reallocation? And, how is the effectiveness of current regulation for radio frequency spectrum reallocation processes and concepts that could offer solutions to improve the efficiency and optimization of the radio frequency spectrum reallocation process. Based on the assessment, the existing regulations related to radio frequency reallocation process is not optimal to support radio frequency spectrum reallocation process, thus proposed a mechanism as well as the provision of incentives from spectrum fee so that the result of radio frequency spectrum reallocation could be immediately reached to the community in the form of penetration.

Abstrak :
......Spektrum frekuensi radio merupakan salah satu sumber daya yang terbatas karena itu diperlukan pengelolaan dari regulator agar pemakaiannya bisa seefektif dan seefisien mungkin sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi manajemen yang handal untuk pengelolaan spektrum frekuensi tersebut. Saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) sebagai regulator yang bertugas untuk mengelola spektrum frekuensi telah menggunakan sistem informasi manajemen untuk pengelolaan spektrum frekuensi radio sekaligus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna frekuensi radio tersebut. Sistem itu dinamakan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF). SIMF merupakan sistem yang sangat penting di Ditjen SDPPI karena mengelola aset berupa PNBP dari BHP Frekuensi yang bernilai trilyun-an rupiah. Namun seiring perkembangan yang pesat di sektor teknologi informasi dan komunikasi serta berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan laporan konsultan internasional Price Waterhouse Coopers (PwC) bahwa SIMF yang dibangun pada tahun 2004 sudah memerlukan peningkatan karena saat ini kondisinya sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan yang ada karena : masih memakai teknologi lama, belum bisa mendukung ke arah pelayanan good governance, adanya restrukturisasi di lingkungan Kemenkominfo serta belum dapat menyajikan secara cepat informasi yang bisa membantu pimpinan dalam merencanakan, mengawasi dan mengambil keputusan. Peningkatan dari SIMF tersebut akan diberi nama Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS). Untuk menganalisa perubahan dalam peningkatan SIMF diperlukan data yang berhubungan dengan aspek : keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. Data tersebut diperlukan untuk menggambarkan kondisi saat ini, selanjutnya diperlukan juga data tentang kondisi yang diharapkan ke depannya. Analisa data pada penelitian ini menggunakan Balanced Scorecard dan Gap Analysis. Dengan menggunakan analisa kualitatif dalam tesis ini, akan diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan kualitas SIMF menuju SIMS dengan kemampuan menerapkan e-licensing dan teknologi web base dan cloud computing dapat meningkatkan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio.

---

ABSTRACT
Frequency Radio Spectrum is a limited resource because it required manage from regulator so that use can be as effective and efficient as possible so as to provide maximum benefit to the prosperity of the people. Because that, this requires a powerful management information system for the management of the spectrum frequency. Currently Ditjen SDPPI as a regulator whose job is to manage the frequency spectrum has been using management information systems for the management of radio frequency spectrum as well as to provide services to the public using the radio frequency. The system is called Systems Information Management Frequency (SIMF). SIMF system is very important in Ditjen SDPPI for managing assets in the form of tax revenues Frequency BHP's worth trillions of rupiah. But with the rapid development in information and communications technology sector as well as based on examination of Badan Pemeriksaan Republik Indonesia (BPK RI) and reports of the internasional consultant Price Waterhouse Coopers (PwC) that SIMF which built in 2004 already requires improvement because the current conditions are no longer able to meet the needs that exist because: still using old technology, has not been able to support the ministry towards to good governance services, the restructuring in the Ministry of Communication and has not been able to quickly present information that could assist management in planning, control and decision making. The improvement of SIMF will be named as System Information Management Spectrum (SIMS). To analyze the change in the increase SIMF required data related to aspects: financial, customer, internal business process and learning and growth. The data needed to describe the current conditions, are needed also data on the condition that expected in the future. Analysis of the data in this study using the Balanced Scorecard and Gap Analysis. By using the qualitative analysis of this thesis, it would be concluded that the increase in the quality obtained SIMF into SIMS with the ability to implement e-licensing and technology web-based and cloud computing can improve the radio frequency spectrum license service.

Abstrak :
ABSTRAK Salah satu layanan publik di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) adalah perijinan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan menggunakan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio (SIMS). Instruksi Sekjen Kementerian Kominfo mewajibkan seluruh unit kerja penyelenggara layanan TI agar mematuhi pedoman tata kelola TI yang sudah tersusun pada bulan Maret tahun 2018. Pedoman tersebut menyatakan antara lain bahwa pembangunan dan pengembangan TI dilakukan untuk memberikan manfaat langsung kepada para pemangku kepentingan guna mendukung visi dan misi organisasi. Untuk mematuhi hal tersebut, Ditjen SDPPI harus mengetahui pencapaian manfaat proyek dan investasi TI. Hasil wawancara dan observasi menemukenali bahwa pencapaian manfaat penerapan SIMS belum menjadi fokus perhatian organisasi sehingga belum seluruh manfaat dari penerapan SIMS diketahui dengan baik. Hasil tersebut tidak sejalan dengan pedoman tata kelola TI terkait pembangunan dan pengembangan layanan TI yang telah disusun berdasarkan tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi manfaat bisnis, mengkuantifikasi manfaat ekonomi yang didapatkan serta mengidentifikasi faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi penerapan SIMS di lingkup tanggung jawab Ditjen SDDPI. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis TI untuk mengidentifikasi manfaat TI, system dynamic untuk mengelompokkan manfaat TI, kerangka manfaat kesejahteraan digital untuk melihat kerterkaitan manfaat TI bagi negara, dan kerangka manajemen resiko COSO-ERM untuk menghasilkan indikator faktor penghambat pencapaian manfaat penerapan SIMS. Hasil penelitian mendapatkan manfaat 3 (tiga) manfaat bisnis utama penerapan SIMS antara lain meningkatkan kapasitas bisnis (IRE-01), meningkatkan segmentasi pasar (IRE-04), dan meningkatkan kepercayaan pelanggan (IRE-03). Dalam kaitannya dengan manfaat bagi negara dalam konteks kesejahteraan digital juga terdapat 3 (tiga) manfaat yang diperoleh yaitu: peningkatan kualitas barang dan layanan, peningkatan efisiensi, serta pasar yang lebih besar dan efisien. Kuantifikasi manfaat mendapatkan nilai ekonomi sebesar Rp. 6.693.230.211.884 dan hasil identifikasi resiko mendapatkan 6 (enam) faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi SIMS diantaranya: kurangnya literasi TI, kurangnya integritas pegawai, perubahan regulasi, belum lengkapnya regulasi pendukung, koordinasi perubahan proses bisnis, dan kurangnya kompetensi pegawai.

---

ABSTRACT One of the public services in Directorate General of Resources Management and Equipment of Post and Informatics (DG SDPPI) is licensing of radio frequency spectrum carried out using a radio frequency spectrum management information system (SIMS). Instruction of the Secretary General of the Ministry of Communication and Information Technology requires all IT service providers to comply with the IT governance guidelines that have been compiled in March 2018. The guideline states, among other things, that IT development is carried out to provide direct benefits to stakeholders to support the organization's. To comply with this, the Directorate General of SDPPI must know the achievement of the benefits of the project and IT investment. The results of interviews and observations identified that the achievement of the benefits of implementing SIMS has not been the focus of attention of the organization so that not all the benefits of implementing SIMS are well known. These results are not in line with the IT governance guidelines related to the development of IT services that have been compiled based on organizational goals. This research was conducted to identify business benefits, quantify the economic benefits and identify the inhibiting factors for achieving economic benefits of implementing SIMS in the scope of responsibility of DG SDDPI. This study uses the generic IS/IT business value to identify the benefits of IT, system dynamic to classify the benefits of IT, and digital prosperity framework to see the relevance of IT benefits for the country, and the COSO-ERM risk management framework to produce indicators of the achievement of SIMS benefit. The results of the study get 3 (three) main business benefits of implementing SIMS include increasing business capacity (IRE-01), increasing market segmentation (IRE-04), and increasing customer trust (IRE-03). In relation to the benefits for the state in the context of digital prosperity there are also 3 (three) benefits obtained, namely: improving the quality of goods and services, increasing efficiency, as well as a larger and more efficient market. Quantification of benefits gets an economic value of Rp. 6,693,230,211,884 and the results of risk identification have 6 (six) factors inhibiting the achievement of economic benefits of SIMS including: lack of IT literacy, lack of employee integrity, regulatory changes, incomplete supporting regulations, coordination of changes in business processes, and lack of competency.

Abstrak :
Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis serta mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional. Radio komunitas yang dalam penyiarannya menggunakan alokasi frekuensi pada tiga kanal yaitu 107.7 MHz, 107.8 MHz, dan 107.9 MHz disadari adanya keterbatasan alokasi frekuensi ini perlu didukung kebijakan yang dapat mengembangkan dan mensukseskan penyiaran radio komunitas dalam menjangkau anggota komunitasnya. Kebijakan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan perkembangan dan kelangsungan penyiaran radio komunitas seiring dengan perkembangan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan induktif dalam mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat penelitian. Seiring dengan kemanjuan konvergensi (penyatuan) pada ranah penyiaran, telekomunikasi dan informatika, maka kebijakan dalam radio komunitas dalam pemilihan yang digunakan untuk operasional penyiaran dapat melalui alternatif konvensional, siaran dengan menmanfaatkan streaming radio atau hanya streaming radio saja. Melalui studi ini diharapkan kebijakan yang ada dapat mendukung berkembangnya radio komunitas seiring perkembangan teknologi informasi sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis kasus interferensi pada pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk layanan seluler 3G berbasis sistem UMTS akibat pemancaran gelombang radio pada pita frekuensi 1983,125 - 1990 MHz oleh PT. ST yang menggunakan sistem PCS-1900. Hasil penelitian ini mengusulkan konsep penyelesaian terhadap kasus interferensi dimaksud dengan cara mencabut penetapan pita frekuensi radio 1900 MHz dari PT. ST serta menetapkan pita frekuensi radio 2360 - 2375 MHz atau 2375 - 2390 MHz kepada PT. SFT pada 7 Zona Layanan yang ditinggalkan operator BWA 2,3 GHz dan mengarahkan untuk terciptanya konsolidasi pada 8 Zona Layanan lainnya antara PT. SFT dengan operator BWA 2,3 GHz. ......This thesis analyzes the case of interference on 2.1 GHz band for UMTS-based 3G cellular services due to radio waves emission on 1983.125 - 1990 MHz band by PT. ST which is using PCS-1900 cellular system. Results of this study proposed a solution by revoking the 1900 MHz license from PT. ST and made new assignment on 2360 - 2375 MHz band or 2375 - 2390 MHz band to PT. SFT at 7 Service Zones which left by 2.3 GHz BWA operators and promote the consolidation at the remaining 8 Service Zones between PT. SFT with 2.3 GHz BWA operators.