Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kesenjangan antardaerah kabupaten/kota di Provinsi Banten dan mengetahui hubungan faktor-faktor mempengaruhi tingkat kesenjangan di Provinsi Bengkulu serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kesenjangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan runtun waktu (Time Series) periode 1983-2003. Untuk perhitungan tingkat kesenjangan digunakan Indeks Williamson. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan dan tingkat kesenjangan di Provinsi Bengkulu digunakan model persamaan regresi berganda dengan bantuan software Eviews 3.00. Model regresi yang digunakan adalah model double log linear dengan variabel bebas yaitu Investasi (digunakan pendekatan dengan nilai PMTDB), jumlah tenaga kerja, jumlah sumbangan dari pemerintah pusat yang diterima oleh daerah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dari hasil perhitungan Tingkat Kesenjangan antar daerah didapatkan hasil bahwa tingkat kesenjangan selama periode 1983-2003 berfluktuatif dan semakin menurun. Nilai terendah terjadi pada tahun 1999 sebesar 0,16 dan tertinggi pada tahun 1984 sebesar 0,49. Hasil estimasi didapatkan bahwa variabel PMTDB dan Tenaga Kerja memiliki hubungan yang negatif yang berarti apabila jumlah PMTDB dan Tenaga Kerja meningkat maka akan menurunkan tingkat kesenjangan. sedangkan variabel sumbangan memiliki hubungan yang positif artinya apabila jumlah sumbangan meningkat maka akan meningkatkan tingkat kesenjangan. Dari besarnya koefisien, maka variabel sumbangan lebih elastis dibandingkan dengan tenaga kerja dan PMTDB. Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan peningkatan investasi dan kebijakan tenaga kerja.

Abstrak :
Tesis ini dimotivasi oleh disparitas pendapatan regional di Indonesia yang terjadi secara persisten walau berbagai kebijakan regional untuk mereduksi kesenjangan regional telah dilakukan sejak awal pembangunan. Penelitian ini menelaah eksistensi disparitas pendapatan regional di Indonesia. Apakah terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa telah terjadi tendensi konvergensi? Jika ya, seberapa cepat konvergensi itu terjadi? Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan konvergensi tersebut? Seberapa besar konvergensi yang kita observasi dihasilkan oleh akumulasi faktor dan seberapa besar yang dihasilkan oleh transfer teknologi? Apakah teknologi memainkan peranan yang besar dalam konvergensi di Indonesia? Dengan mempergunakan kerangka teori pertumbuhan neoklasik dan teori pertumbuhan endogen, studi ini mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian diatas. Dengan alat analisis regresi metode cross-section dan data panel, studi ini menemukan bahwa tingkat konvergensi regional di Indonesia adalah rendah. Perbedaan dalam tingkat pertumbuhan secara sistematis dapat dijelaskan oleh sejumlah variabel penjelas. Perlakuan regresi yang mengizinkan fungsi produksi berbeda-beda untuk setiap perekonomian, menghasilkan estimasi kecepatan konvergensi yang jauh lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan tingkat teknologi antar propinsi adalah besar. Jika perbedaan dalam tingkat teknologi antar propinsi ini menghilang, maka konvergensi akan terjadi secara cepat. Dengan analisa konvergensi teknologi, studi ini menemukan bahwa mekanisme utama yang berada dibalikkonvergensi regional adalah pengejaran TFP. Peranan pengejaran TFP ini jauh lebih dominan dibandingkan dengan akumulasi faktor. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan tingkat teknologi antar propinsi membawa pada perbedaan TFP yang besar. Jika perbedaan dalam tingkat teknologi ini menghilang, pengejaran TFP akan terjadi dalam tingkat yang jauh lebih cepat. Dengan pendekatan transfer teknologi, studi ini membedakan antara konvergensi yang dihasilkan dan akumulasi faktor dan konvergensi yang dihasilkan dari transfer teknologi. Hasil analisa menunjukkan bahwa transfer teknologi memainkan peranan tidak kecil dalam konvergensi di Indonesia. Dengan perlakuka ekonometri yang mengizinkan setiap perekonomian memiliki fungsi produksi yang berbeda, sebagian besar konvergensi dihasilkan dari transfer teknologi. Hal ini menegaskan temuan sebelumnya bahwa perbedaan tingkat teknologi antar propinsi adalah sangat lebar. Bila perbedaan ini menghilang, maka kita berharap bahwa transfer teknologi akan berjalan jauh lebih cepat. Transfer teknologi yang lebih cepat ini akan membawa pada konvergensi pendapatan yang juga jauh lebih cepat. Studi ini memiliki keterbatasan dalam teori dan metodologi penelitian. Dari sudut pandang ekonometri, studi ini terganggu oleh masalah-masalah berikut: (i) kesalahan spefisikan; (ii) kesalaha pengukuran; (iii) perata-rataan variabel; (iv) korelasi antar residual. Sedangkan dari sudut pandang teoritis, studi ini memiliki keterbatasan yaitu: (i) ketidakmampuan menangkap adanya pola konvergensi yang berbeda; (ii) ketidakmampuan menjelaskan transfer teknologi.

Abstrak :
Penetapan besarnya penerimaan pemerintah daerah yang dipakai sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor selama ini didasarkan pada incremental budgeting, sehingga menyebabkan perkiraaan penerimaan pemerintah daerah tidak sesuai dengan realisasinya. Paling tidak ada dua konsekuensi dari pendapatan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan realisasinya yaitu (1) ada anggaran pendapatan yang tidak teralokasikan karena perkiraan pendapatan daerah di awal tahun yang terlalu kecil dan (2) kegiatan atau program yang direncanakan di awal tahun anggaran tidak terdanai karena perkiraan pendapatan yang terlalu tinggi. sehingga dalam menentukan besarnya penerimaan pemerintah daerah sebaiknya memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk: (1) menentukan variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Bogor dan (2) melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan data sekunder deret waktu selama tahun 1985-2004 dan dianalisis menggunakan pendapatan ekonometrika. Model terdiri dari empat persamaan identitas dan tujuh persamaan struktural selanjutnya pendugaan parameternya dilakukan dengan metode 2SLS (Two Stage Least Squares). Hasil pendugaan menunjukkan ada keterkaitan antara blok makro ekonomi daerah dan blok keuangan daerah Iewat produk domestik regional bruto dan penerimaan pemerintah daerah. Variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi output daerah (PDRB) adalah PDRB per kapita Kabupaten Bogor, PDRB per kapita DKI Jakarta, konsumsi rumah tangga tahun sebelumnya, output daerah tahun sebelumnya, tingkat suku bunga, total penerimaan pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya, dan nilai tukar. Sementara variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi besarnya penerimaan pemerintah daerah pada biok keuangan daerah yaitu: PDRB per kapita, jumlah penduduk, besarnya bagi hasil tahun sebelumnya, penerimaan asli daerah, dan produk domestik bruto (GDP). Hasil proyeksi pesimis menghasilkan pertumbuhan PDRB clan penerimaan pemerintah daerah selama periode 2005-2010 masing-masing berkisar 1,65% - 2,74% dan 4,43% - 4,55%. Sementara hasil proyeksi moderat menghasilkan pertumbuhan PDRB clan penerimaan pemerintah daerah masing-masing berkisar 2,79% - 3,47% dan 4,86% - 5,37%. Sedangkan hasil proyeksi optimis menghasilkan pertumbuhan PDRB dan penerimaan pemerintah daerah berturut-turut berkisar 3,46% - 5,84% dan 5,33% - 5,37%. Mengingat konsumsi rumah tangga dan net ekspor Kabupaten Bogor sangat dipengaruhi oieh pendapatan per kapita DKI Jakarta, maka sebaiknya Pemda Kabupaten Bogor membuat suatu kebijakan berupa penyediaan infrastruktur yang memadai agar penduduk DKI Jakarta lebih banyak melakukan kegiatan konsumsi di Kabupaten Bogor. Selain itu, Pemda Kabupaten Bogor juga harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor agar tertarik berinvestasi terutama untuk menyediakan hunian. Kebijakan tersebut tentunya harus tetap berpedoman pada Tata Ruang Kabupaten Bogor. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bogor secara tidak langsung dipengaruhi penerimaan pajak. Salah satu langkah yang bisa dilakukan Pemda Kabupaten Bogor daiam meningkatkan penerimaan pajak yaitu mengurangi biaya daiam pengumpulan penerimaan pajak dengan memberikan reward dan punishment kepada aparatur pengumput pajak. Model makro ekonomi ini sebaiknya digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor daiam memproyeksi besarnya penerimaan pemerintah daerah, mengingat melalui penerapan model ini memperhitungkan kondisi makro ekonomi daerah dan nasional sehingga perencanan dari nisi penerimaan menjadi iebih balk jika dibandingkan dengan menggunakan incremental budgeting.

Abstrak :
Tujuan dari studi ini adalah untuk mengukur ketimpangan penghasilan dan faktor-faktor yang mengakibatkan ketimpangan penghasilan antara tahun 2007 dan 2014. Menggunakan data yang berasal dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 dan 2014, ditemukan bahwa perbedaan penghasilan antara tahun 2007 dan 2014 adalah sebesar 13.2 percentage points. Kontribusi endowment factors lebih signifikan daripada unexplained factors. Lebih lanjut, dekomposisi pada level penghasilan yang berbeda menunjukkan bahwa efek endowment factors pada ketimpangan penghasilan semakin mengecil pada tingkat penghasilan yang lebih tinggi. ......The purposes of this study are to measure the earnings difference and the factors that influence earnings difference between 2007 and 2014. Using data sourced from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) in 2007 and 2014, it was found that that the income gap between 2007 and 2014 was 13.2 percentage points. Endowment factor contribution is more significant than unexplained factors. Furthermore, decomposition at different income levels shows that the endowment factor's effect on earning difference is getting smaller at higher income levels.

Abstrak :
Through fiscal decentralization, local governments are expected to assume more responsibility for regional problems such as unemployment. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization on the unemployment rate in Sumatra for the period 2006 to 2013. This quantitative research used panel data and multiple regression analyses. The results show that Regional Revenue and Revenue Sharing Fund have negative effects on the unemployment rate. Capital expenditures negatively affect the unemployment rate for the next two years, while goods and services expenditures have a positive effect on the unemployment rate. In addition, the General Allocation Fund, Special Allocation Fund and personnel expenditure do not affect the unemployment rate.

Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan daerah, antara lain pengangguran. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran di Wilayah Sumatera selama periode 2006 s.d. 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data panel dan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran pada dua tahun berikutnya, sedangkan belanja barang dan jasa justru berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Selain itu, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Abstrak :
ABSTRAK
Ketimpangan struktur produksi dan infrastruktur masih terjadi di Kabupaten Pandeglang. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan dan desa tertinggal. Kecamatan Cibaliung, Kecamatan Cigeulis dan Kecamatan Sobang masih terdapat desa tertinggal, namun memiliki potensi sumber daya pertanian yang tinggi. Upaya pengentasan kesenjangan melalui penataan ruang dapat dilakukan dengan menetapkan desa-desa pusat pertumbuhan berdasarkan produk unggulanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik persebaran desa potensi pusat pertumbuhan berdasarkan produk unggulannya dan hubungannya dengan rencana penataan ruang pusat pertumbuhan di wilayah penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisa spasial deskriptif berdasarkan hasil overlay, pembobotan, analisis skalogram-indeks sentralitas dan analisis Location Quotient LQ. Hasil penelitian menunjukkan pusat pertumbuhan tersebar berdekatan dengan ibukota kecamatan dan memiliki akses terhadap jalan kolektor. Desa pusat pertumbuhan dengan produk unggulan kedelai memiliki peluang pengembangan yang lebih besar karena dilengkapi oleh adanya terminal dan pasar utama. Berkaitan dengan rencana tata ruang kecamatannya, hasil desa pusat pertumbuhan memiliki relevansi dengan rencana detail tata ruang kecamatannya.

---

ABSTRACT
Inequality of production and infrastructure structures still occurs in Pandeglang District. Cibaliung District, Cigeulis District and Sobang District still have lagging subdistricts, but have high agricultural resource potential. Efforts to alleviate the gaps through spatial planning can be done by establishing rural growth centre based on their leading products. This study aims to analyze the characteristics of subdistrict potential distribution of growth centers based on their leading products and their relation with the spatial plan of growth in the research area. Analytical techniques used in this research is descriptive spatial analysis based on overlay, weighted analyis, scalogram centrality index and Location Quotient analysis. The results showed that growth centre is dispersed near to districts capital and has the access to the primary road. The subdistrict of growth centre and soy leading product has the larger potential of development because it is completed by bus terminal and main market. In relation to its district spatial plan, the result of the rural growth centre have relevance to the detail spatial planning of the research area.

Abstrak :
This study is about the development gap in eastern Indonesia. This research is motivated by the existence of big problems that still faced by Indonesia up to now is the happening of development gap. The purpose of this research is the policy strategy in overcoming the gap between eastern Indonesia and West Indonesia region. This research uses the qualitative approach with discourse analysis method. Data collection method is done by triangulation technique of data source. Meanwhile, the data processing conducted by the researcher is data reduction. The result of this study is to provide an alternative policy that can be used and somewhat different from the mainstream which usually overcomes the gap by directly implementing the infrastructure development policy which until now based on the evaluation did not directly solve the problem, as evidenced by the many results of the construction of the stagnant infrastructure. Through this study, it is found that there are major issues that are more fundamental and often overlooked by policy makers. The main issues are grouped into three major groups of major issues, namely: Comprehensive Planning and Budgeting, Data and Information Effectiveness, and Professionalism of Civil State Apparatus.

Abstrak :
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping memberikan pelayanan umum, salah satu misi utama dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan DKI Jakarta adalah mencari keuntungan atau sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam menjalankan misi tersebut ternyata kinerjanya belum memuaskan. Sumbangan BUMD kepada APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 1993/1994 hanya sebesar 0, 81%. Kemudian menurut hasil pemeriksaan Akuntan Publik dan BPKP, kondisi kesehatan BUMP di lingkungan DKI Jakarta pada umumnya belum memuaskan. Penelitian ini terpusat pada faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab kinerja BUMD yang demikian dengan menggunakan Pendekatan Biaya Transaksi Ekonomi (BTE) sebagai alat analisis, yaitu suatu pendekatan interdisipliner yang mencakup hukum, ekonomi, dan teori organisasi. Periode yang diteliti adalah tahun 1990-1994. BUMD di lingkungan DKI Jakarta yang seluruhnya berjumlah 34 buah, dikelompokkan ke dalam, tiga bentuk yaitu Perusahaan Daerah (PD), Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha Daerah (BUD). Penelitian ini hanya memusatkan perhatian pada dua bentuk BUMD, yaitu PD dan PT, sedangkan bentuk BUD tidak diteliti karena belum dapat dikategorikan sebagai organisasi bisnis penuh dan masih beroperasi seperti organisasi Dinas atau Biro Pemerintah. Beberapa aspek BTE yang diteliti adalah (1) kerangka hukum, (2) organisasi perusahaan, (3) hubungan keagenan, (4) birokratisme, (5) biaya yang berpotensi sebagai biaya transaksi ekonomi, dan (6) kinerja BUMD. Dari hasil penelitian disinrpulkan bahwa BTE dari PD lebih tinggi dibandingkan dengan BTE dari PT, dan kinerja PD lebih rendah dibandingkan dengan kinerja PT yang dibuktikan dengan angka rata-rata Rol per tahun: PD sebesar 1,68% dan PT sebesar 12,66%; angka rata-rata perkembangan aktiva per tahun: PD sebesar 23,49% dan PT sebesar 38,74%; angka rata-rata perkembangan labs busk per tahun: PD sebesar 22,15% dan PT 84,32%; dan opini Akuntan Publik dan BPKP dengan nilai PD sebesar 1,92 dan PT sebesar 2, 75. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa BTE dari PD lebih tinggi dibandingkan dengan BTE dari PT. Oleh karena itu sesuai dengan anggapan dasar teori BTE, maka BUMD berbentuk PD selayaknya digantikan oleh struktur pengaturan lain yang lebih rendah BTEnya, seperti pasar, myriad hybrid organization, struktur multidivisi, struktur holding company, strategic business units dan strategic networks. Di samping melalui perubahan struktur pengaturan PD, beberapa kebijaksanaan lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMD di lingkungan DKI Jakarta adalah regulasi dan deregulasi kerangka hukum, mendesentralisasikan kewenangan pengambilan keputusan, mengurangi pengaruh birokratisnne dan mengatasi masalah keagenan yang secara simultan akan mengurangi komponen biaya yang berpotensi menjadi BTE.

Abstrak :
This book examines and illustrates patterns of regional mortality in Germany, with focus on small-area differentials, and their changes over time. It identifies explanatory factors at individual and regional level. Mortality differences between eastern and western Germany exist, but small-area mortality differentials are often greater. Though the main spatial mortality patterns remain, this study provides evidence that some distinct changes in the small-area mortality patterns in Germany, especially among women, occurred within a short period of time. Mortality inequalities at younger ages and in behavior-related causes as well as differences in socioeconomic conditions contribute strongly to regional mortality differences in Germany.