Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah perumahan merupakan salah satu fenomena kemiskinan yang paling menonjol di wilayah perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini, Departemen Sosial menetapkan kebijakan sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Program RSDK ditujukan bagi keluarga berumah tidak layak huni di daerah kumuh. Permasalahan yang diungkap dalam tesis ini adalah (1) bagaimanakah kondisi perumahan dan lingkungan pemukiman KBS termasuk di dalamnya sarana dan prasarana sosial yang ada, (2) bagaimanakah pemahaman KBS tentang pola hidup sehat, (3) bagaimanakah kemampuan KBS dalam memanfaatkan sarana sosial tersebut. Untuk mengetahui hal ini, maka dilakukan penelitian evaluatif terhadap pelaksanaan program RSDK. Program RSDK dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis program dalam pengembangan masyarakat. Selanjutnya program RSDK diterapkan melalui proses yang berkesinambungan dari satu tahap ke tahap berikutnya, dengan mempergunakan teknik-teknik pekerjaan sosial, karena diterapkan pada 5 RW yang merupakan satu kesatuan geografis.Mengacu pada pemikiran Lippit (1958) tentang proses pengembangan masyarakat, maka pelaksanaan program RSDK dapat digambarkan sebagai berikut (a) tahap kontak antara warga masyarakat dengan lembaga/agen perubahan. Dalam program RSDK kontak yang terjadi adalah petugas pengembangan masyarakat mendatangi komunitas pada daerah yang menjadi sasarannya (b) tahap membentuk relasi perubahan, yaitu kegiatan Bimbingan Pengembangan Swadaya Sosial Masyarakat, yang berupa penyuluhan pengembangan motivasi perubahan (c) kegiatan kearah perubahan, yaitu proses pelaksanaan perbaikan perumahan dan lingkungan pemikiman (d) generalisasi dan stabilitasi perubahan. Generalisasi baru terlihat pada area dimana 24 KBS tinggal. Stabilisasi perubahan, yaitu perubahan tingkah laku/sikap hidup sehat, baru pada tahap awal (e) terminasi yang terjadi adalah terminasi program, sedangkan bimbingan perubahan nilai dan sikap diteruskan. Pelaksanaan program RSDK telah berhasil membantu perbaikan rumah sebanyak 23 orang dari 24 yang menjadi sasaran program. Peran petugas pengembangan masyarakat (PSK) adalah sebagai enabler yaitu petugas yang menerapkan alur pemikiran pelayanan sosial. Dalam mengadakan pendekatan dan bimbingan sosial PSK dibantu oleh kader sebagai PSM (Pekerja Sosial Masyarakat).Hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program RSDK, yaitu : (1) persiapan sosial (social preparation) kurang menyentuh kelompok sasaran. (2) kurang efektifnya kelompok kerja dalam proses perbaikan rumah. Untuk mengatasinya disarankan (a) penyampaian materi pada kegiatan penyuluhan, baik mengenai kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk teknologi sosial maupun materi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan daerah kumuh, perlu disampaikan kedalam bahasa yang lebih sederhana, tidak menggunakan istilah-istilah yang masih asing dan sulit dipahami oleh Keluarga Bina Sosial (b) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengembangan masyarakat(PSK) dalam pelaksanaan kegiatan, perlu memperoleh informasi yang mutakhir tentang kebijakan sosial dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas di lapangan."

"Dewasa ini disatu sisi permasalahan kenakalan anak kian serius dan kompleks, disisi lain institusi keluarga yang seharusnya menjadi lingkungan utama yang bertanggungjawab dalam membina, mendidik dan rnengembangkan perilaku anak mengalami pelemahan daya family cohesiveness yang menyebabkan tidak setiap keluarga dapat mengatasi kenakalan anaknya. Disinilah peran pelayanan rehabilitasi sosial anak nakal melalui sistem panti semakin penting dalam bertindak selaku pengasuh pengganti sementara dalam membina anak. Dalam kaitan itu manajemen pelayanan merupakan hal yang mendasari berhasil tidaknya proses pembinaan yang dilakukan maka penelitian dengan permasalahan pokok bagairnana realitas penempan kebijakan manajemen pelayanan sistem panti melaksanakan proses manajerialnya dalam mencapai tujuan pelayanan menjadi sangat penting.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran obyektif tentang realitas penerapan kebijakan manajemen pelayanan sistem panti serta masalah-masalah yang dihadapinya dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penerapan kebijakan manajemen sistem panti ini ditelaah dengan pendekatan perspektif sistim. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan dorongan bagi perkembangan pengetahun llmu Kesejahteraan Sosial dan praktek profesi pekerjaan sosial di Indonesia khususnya dalam studi manajemen organisasi pelayanan sosialnya. Kegunaan praktisnya sebagai masukan peningkatan kualitas manajemen pelayanan sosial khususnya yang diselenggarakan melalui sistem panti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif; penentuan informasinya secara purposive. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan,wawancara mendalam dan observasi. Sasaran penelitian adalah PSMP Handayani Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSMP Handayani sebagai lembaga pelayanan sosial pemerintah yang bertindak bertugas memperbaiki dan memperkuat keberfungsian perorangan dan keluarga yang berkaitan dengan peran perannya dalam membina anak nakal belum dapat menghasilkan target fungsional bagi penerima pelayanannya,dikarenakan antara lain penerapan kebijakan menajemen pelayanan panti belum mampu berbuat banyak secara kreatif mengintegrasikan dan memanfaatkan sumber-sumber internal dan eksternal yang ada dalam lingkungannya menjadi suatu kesatuan yang utuh bagi keberhasilan pelayanannya. Hal ini terlihat dari 1) pelaksanaan manajemen panti pada aspek struktur organisasinya dimana manajemen panti belum dapat mewujudkan mekanisme kerja yang membentuk suatu pola kerja yang saling mengisi dan menunjang sebagi suatu aktivitas pelayanan yang mempunyai kesamaan arab, 2) pelaksanaan manajemen panti pada aspek lingkungan dimana manajemen panti belum dapat secara kreatif mengkaitkan/melibatkan aktivitas manajemennya dengan unsur-unsur lingkungan dalam upaya mendapatkan segala jenis sumber yang diperlukannya., 3) pelaksanaan manajemen panti pada aspek sumberdaya rnanusianya dimana manajemen panti belum mampu mendapatkan, mengatur dan mengoptimalkan peran sumberdaya manusianya bagi kegiatan pencapaian tujuan pelayanan secara Iebih berhasil. Kondisi manajemen ini dipengaruhi oleh masih sangat terbatasnya kuantitas, kualitas dan komposisi pegawai yang berkemampuan manajerial secara memadai dan adanya keterbatasan alokasi anggaran dari pemerintah. Unluk pembenahan kondisi tersebut, agar panti dapat berperan lebih nyata dalam menghasilkan sasaran fungsional bagi penerima pelayanannya, disarankan hal-hal sebagai berikut : 1) dalam pelaksanaan manajemen pada aspek struktur organisasi perlu dilakukan analisis jabatan sebagai dasar penentuan pembagian tugas dan prosedur kerja; perlu diciptakan mekanisme kerja dan koordinasi yang baik diantara sesama komponen pemberi pelayanan; perlu dibenahi dan diterapkannya instrumen administrasi pelayanan serta dilaksanakannya sistem pencatatan dan pelaporan secara periodik dan teratur. 2) Dalam pelaksanaan manajemen pada aspek lingkungan perlu dilakukan sosialisasi program dengan penggunaan konsep ? Social Marketing? dan perlu dibentuk jaringan kerja pelayanan dengan lembaga terkait.3) Dalam pelaksanaan manajemen pada aspek sumberdaya manusia perlu dilakukan pembenahan pengelolan SDM melalui pelaksanaan analisa kebutuhan dan perencanaan SDM; dilaksanakannya secara terprogram dan intensif pelaksanaan orientasi dan supervisi. Seiring dengan upaya tersebut diusahakan pula peningkatan kualitas SDM panti, khususnya para manajer, pekerja sosial dah pengasuh serta diupayakan pula tersedianya tenaga profesi lain sesuai dengan kebutuhan panti seperti tenaga profesi kependidikan., psikolog, psikiater, instruktur keterampilan dan lain lainnya dengan pemberian insentif/gaji yang layak sehingga pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang terintegratif dan profesional. "

"Trend penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang terus berkembang di masyarakat membawa resiko dan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika, berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan pembuatan undang-undang anti narkotika dan undang-undang anti psikotropika serta pembentukan beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika di seluruh Indonesia, hal tersebut sesuai dengan pasal 37 ayat 1 UU No.5 tahun1997 tentang psikotropika, bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan atau perawatan, pasal 45 UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, bahwa pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan, dan panduan umum pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan narkotika, bahwa narapidana kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika khususnya pemakai/pengguna wajib diberikan rehabilitasi, artinya perbaikan kembali kondisi fisik, psikis, dan social kemasyarakatan.Penelitian untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap para penyalah guna narkotika dan psikotropika ini menggunakan teori penbinaan ketergantungan terhadap obat-obatan dari Shadi W. Roman dengan konsep metode Therapeutic Community (TC) yang dikembangkan oleh George De Leon. Metode yang digunakan untuk melakukan perubahan adalah memakai konsep sebuah keluarga melalui pertemuan-pertemuan kelompok. Metode peneltian secara deskriptif kualitatif dan studi kasus, tujuannya untuk meneliti dan menggambarkan obyek penelitian secara mendalam terhadap kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dan pengamatan terhadap subyek yang teriibat didalamnya, serta studi dokumen yang relevan dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui Metode Therapeutic Community (TC) pada dasarnya dapat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cirebon, namun karena adanya periedaan tahapan pembinaan, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana dan tidak adanya anggaran keuangan, mengakibatkan tidak semua pertemuan kelompok dan tahapan pelayanan metode TC dapat dilaksanakan sehingga pelaksanaan pembinaan narapidana melalui metode TC berjalan kurang efektif.

---

The increasing trend of narcotics and pshycotropics abuse in the society has brought some risks as well as bad effect to the society's life, Thus in order to save Indonesian from addiction to the narcotics and psychotropics, a lots of measures have been conducted by the government, such as the creation of the anti narcotics and anti pshycotropics law as well as some Narcotics Correctional Institutions (Which-so-called Lapas) all over Indonesia, which based on the article 37 (1) Law number 5 year 1997 concerning psychotropics; mentioning that the psychotropics users suffering the addiction syndrome ought to participate in the therapy or treatment program, and the article 45 Law number 22 year 1997 concerning narcotics, mentioning that the narcotics addicted should participate in a therapy and/or building process, and the general guide of the rehabilitation in the Narcotics Correctional Institution, that the prisoners of the narcotis and psycotropics abusing case, in particular the users should be given a rehabilitation, which means the process of recovering their physical, psychological as well as social condition.

The research is scrutinizing about the building and rehabilitation, towards the narcotics and psycotropics abusers by adopting the the theory of drugs addicted building/rehabilitation from shadi W. Roman, the one using the concept Therapeutic Community (TC) Method, depeloved by George de Leon. The method meant to make the change expected will be using the concept of family through some group meetings. The research-Method used here is descriptive-qualitative and case study, with purpose to scrutinize and describe the research object profoundly within the case being scrutinized. The technic used in data collecting is profound interview, and observation towards the subject involved within, as well as document study which is relevant to the research.

The research result shows that the building and rehabilitation of narcotics and psycotropics abuse prisoners through the Therapeutic Community (TC)

Method basicly can be implemented in Cirebon Narcotics Correction Institution, but due to the difference of the building/treatment steps, the limited human resources, the minimum facilities and the absence of regular budget, not all regular group meeting and the TC method steps services can be conducted well, which familiy brought cunsequence in the form of the ineffectivity of the TC method Community (TC) Method based treatment."

"Dikabulkannya gugatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas pelaksanaan anggaran pendidikan 20 % dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) medio Agustus yang lalu sebagai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan komitmen pemerintah untuk melaksanakanputusan Mahkamah Konstitusi tersebut mulai tahun anggaran 2009 seperti yang disebutkan dalam pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 2008 telah memberikan harapan-harapan baru dalam upaya peningkatan pendidikan...."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan rehabilitasi sosial bagi penderita cacat tubuh dalam membantu kemandirian dan bimbingan social melalui ketrampilan kerja agar penderita cacat tubuh berkehidupan baik dimasyarakat maupun keluarga menjadi seajahtera...."

"Masalah kecacatan cenderung meningkat terus sebagai dampak keberhasilan pembangunan di segala bidang. Peningkatan kecacatan bisa terjadi seiring transisi demografi ke arah struktur umur menua karena bertambahnya usia harapan hidup. Meningkatnya lanjut usia dapat berarti meningkatnya kelompok rentan terhadap kecacatan. Tingginya mobilitas manusia dan kemudahan transportasi meningkatkan angka kecelakaan dengan bermacam kecacatan. Pola penyakit yang mengarah kepada penyakit degeneratif, kanker, AIDS dan penyakit kronis lainnya, juga menjadi ancaman pada peningkatan kecacatan.Rehabilitasi Medik adalah salah satu upaya kesehatan guna memulihkan fungsi-fungsi tubuh kembali seperti semula sehingga seseorang dapat hidup produktif atau lebih produktif. Dengan semakin meningkatnya keinginan untuk memperoleh mutu hidup yang lebih baik, upaya rehabilitasi menjadi lebih panting. Unit Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Islam Jakarta saat ini mulai menjadi unit yang berperan penting dalam pelayanan dan memiliki pasar yang semakin bertambah. Dengan dijadikannya Unit Stroke Center sebagai layanan unggulan di Rumah Sakit Islam Jakarta, maka peran dari Unit Rehabilitasi Medik menjadi semakin penting dalam mendukung layanan unggulan tersebut.Namun Unit Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Islam Jakarta memiliki banyak pesaing yang perlu dicermati. Banyak rumah sakit yang kini sudah melengkapi diri dengan fasilitas Rehabilitasi Medik, bahkan kini mulai bermunculan Klinik Rehabilitasi Medik yang tidak tergabung dalam Rumah Sakit. Tidak adanya strategi pemasaran bagi Unit Rehabilitasi Medik dapat membuat Unit Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Islam Jakarta sulit untuk bersaing dengan fasilitas Rehabilitasi Medik lain. Untuk itu, dilakukan penelitian analitik deskriptif yang mengidentifikasi peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan bagi Unit Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Islam Jakarta dengan menggunakan analisis SWOT, dan merumuskan strategi pemasaran bagi Unit Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Islam Jakarta.Dari hasil analisis SWOT, maka strategi yang sebaiknya dijalankan oleh Unit Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Islam Jakarta dalam memasarkan produk layanannya untuk periode 2001 -- 2002 adalah Strategi Penetrasi Pasar. Strategi ini merupakan upaya untuk merebut market share secara agresif dengan mempromosikan produk secara intensif. Promosi produk ini harus dilakukan pada dua komponen, yaitu pasien sebagai end user dan pada dokter yang merujuk, baik dokter yang berpraktek di RSIJ maupun yang tidak berpraktek di RSIJ.

---

Marketing Strategy for Rehabilitation Medicine Unit at Jakarta Islamic HospitalDisability and impairment problems tend to increase as an impact of development in every sector. The increasing of disability and impairment can be happened as a result of several factors. One of those factors is demographic transition yielding older people in population because of increasing of life expectancy. Arising in the number of older people means the increasing of susceptibility to disability and impairment. Other factors are high mobility and quick access to transportation that can increase the accident rate with various disabilities. The morbidity pattern that is shifting to degenerative diseases, cancer, AIDS, and other chronic diseases, also is factor that can increase the disability and impairment.

Rehabilitation medicine is one of efforts that can be done to recover body functions that can make one can live productively or more productive. Rehabilitation medicine is becoming more important as increasing of willingness to have better quality of life. Rehabilitation medicine unit at Jakarta Islamic Hospital (RSIJ) currently becomes a unit that plays important role in services and has good potential market.

On the other hand, rehabilitation medicine unit RSIJ has several competitors to be aware. Rehabilitation medicine unit RSIJ will be difficult to compete because there is no marketing strategy. For that reason, a descriptive analytical study has been done using SWOT analysis to identify the opportunities, threats, strengths, and weaknesses of rehabilitation medicine unit of RSIJ.

From the result of SWOT analysis, rehabilitation medicine unit of RSIJ should take market penetration strategy as marketing strategy. The strategy is an effort to take or steal market snare aggressively by promoting the product intensively. The promotion should be done to 2 components: the patients as end user, and doctors, either works in RSIJ or not."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efikasi latihan otot-otot pernafasan yang spesifik terhadap pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK). Untuk mencapai tujuan ini digunakan jenis deskriptif-analitis. Metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang menyangkut masing-masing variabel dependen ,dan variabel independen .Sedangkan metode analitis ,yaitu randomized clinical trial untuk mengetahui efek latihan otot pernafasan. Dilakukan alokasi random sehingga didapatkan 8 pasien PPOK yang masuk dalam latihan pernafasan, dan 8 pasien yang masuk dalam latihan pemulihan. Sedangkan 7 orang pasien PPOK lagi tidak diberikan intervensi dan tidak melalui alokasi random ,dimasukkan sebagai kontrol dalam penelitian ini. Kelompok pernafasan mendapat latihan pernafasan diafragma + Pursed Lip Breathing (PLB). Latihan pernafasan dilakukan tiap hari di rumah , dan 3 kali se minggu datang ke Instalasi Rehabilitasi Medik untuk latihan dengan supervisi. Kelompok pemulihan berlatih dengan sepeda statis. Kelompok pemulihan berlatih 3 kali se minggu di Instalasi Rehabilitasi Medik, berlatih di bawah supervisi. Intervensi diberikan selama 8 minggu. Metoda analisis dilakukan sebagai berikut : Analisis univariat untuk mengetahui frekuensi karakteristik masing-masing kelompok. Sedangkan analisis bivariat (uji-t berpasangan, uji Wilcoxon) untuk mengetahui efek akibat intervensi. Hasil dari penelitian sebagai berikut: Pada kelompok pernafasan didapati kekuatan otot ekspirasi (MEP) tampak meningkat bermakna. (p< 0,05), derajat sesak berkurang ( p>O,05), dan kemampuan berjalan meningkat dengan bermakna (p(0,05). Namun, pada kelompok pernafasan dijumpai pula peningkatan tahanan jalan udara (Raw) (p>0,05). Pada kelompok pemulihan didapati penurunan udara residu (RV] paling besar meskipun tidak bermakna (p>0,05), kesegaran jasmani (V02 maksimum) meningkat (p>0,05). Pada kelompok kontrol didapati penurunan kekuatan otot ekspirasi (MEP) mendekati bermakna (p>0,05). Kekuatan otot inspirasi (MIP) memberikan hasil tidak seperti harapan, meskipun tidak bermakna tampak MIP justru menurun pada ke dua kelompok dengan intervensi, dan meningkat pada kontrol (p>0,05). Dari hasil penelitian tersebut di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut: latihan pemafasan dan pemulihan, ke duanya memperbaiki kualitas hidup yang dibuktikan dengan meningkatnya kemampuan berjalan. Keberhasilan ke duanya didapat dengan pendekatan yang berbeda, latihan pemafasan dengan meningkatnya kekuatan otot ekspirasi, menyebabkan sesak berkurang, dengan demikian kualitas hidup membaik. Latihan pemulihan dengan terjadinya peningkatan kesegaran jasmani, didapati kualitas hidup yang membaik. Dengan demikian disarankan pemberian latihan otot pernafasan, bila latihan yang diberikan dimaksudkan untuk mengontrol sesak, dan latihan pemulihan bila bertujuan meningkatkan kesegaran jasmani. Selain hal tersebut di atas harus diingat bahwa pada latihan pernafasan diafragma + PLB, dijumpai peningkatan tahanan jalan udara. Sedangkan latihan pemulihan meskipun udara residu menurun paling besar, hal tersebut menyebabkan kekuatan otot inspirasi menurun.

---

The purpose of this study was to examine the efficacy of targeted respiratory muscle training in patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). The study was conducted using descriptive-analytical method. The descriptive method would result in information related to any dependent and independent variable. The analytical method of randomized clinical trial based the study of the effect of respiratory muscle training.

A random allocation was done resulted in 8 (eight) patients with COPD belonged the breathing exercise group, 8 (eight) patients received general exercises reconditioning. The other 7 (seven) patients with COPD belonged to a control group with no intervention and without random allocation. The respiration group underwent diaphragmatic breathing exercises + Pursed Lip Breathing (PLB). Breathing exercises were done daily at home and 3 (three) times a week, under supervision at The Instalation of Rehabilitation Medicine, Dr.Cipto Mangunkusumo Hospital. The recoditioning group received exercises with ergocycle, 3 (three) times a week which lasted for 8 (eight) weeks under supervision at The Institution. The method of analysis was done as follows : Univariat analysis was conducted to study the frequency characteristics of groups. Bivariat analysis (paired-t test, Wilcoxon test) was conducted to study the effect of intervention.

Result of the study were as follows: The respiration group showed increased expiration muscle strength (MEP) significantly (p<0,05), degree of dyspnea decreased (p>0,05) and walking ability increased significantly (p'(0,05). However, the airway resistance (Raw) increased (p>0,05). In the reconditioning group decreased of residual volume (RV) was observed insignificantly (p>0,05) physical fitness (V02 Max) increased (p>0,05). In the control group decrease of respiratory muscles strength was observed almost significantly (p>O,05). The inspiratory muscle strength did not show result as expected, but decreased insignificantly in both groups with intervention and increased in the control group (p>0,05).

The conclusion of the study were as follows: Breathing excercises and reconditioning resulted in better quality of life as shown by increase in walking ability Both successes derived of different approaches: breathing exercises group by increase of expiratory muscle strength resulted in decrease of dyspnea and increase in quality of life. On the other side, reconditioning group resulted in better physical fitness and to better quality of life. Respiratory muscle training was recommended when the excersises were intended to control dyspnea and reconditioning was done if physical fitness was intended. We have to be aware of the increase of airway resistance in the diaphragmatic breathing excersises group + PLB. In the reconditioning group inspite of most decrease of residual air, there were decrease of inspiratory muscle strength."

"Narapidana bagaimanapun merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kontribusi besar bagi ketahanan sosial yang pada gilirannya akan memiliki kontribusi bagi ketahanan nasional. Perubahan pendangan tentang penjara dan pemidanaan dari konsep hukuman menjadi konsep pemasyarakatan menjadikan kelompok masyarakat ini merupakan aset masyarakat yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Mereka bagaimanapun merupakan bagian dari masyarakat kita.Dengan perubahan konsep tersebut diatas pola pembinaan narapidana di lembaga-lembaga pemasyarakatan menjadi tema yang sangat penting. Pola pembinaan dengan program-program yang menyangkut aspek mentalitas, kecerdasan, ketrampilan kerja dan religiusitas menjadi sebuah tuntutan yang penting. Departemen Kehakiman sejak lama memiliki program rehabilitasi bagi lembaga-lembaga pemasyarakatan dengan tujuan para peserta anak didiknya yang tidak lain adalah para terhukum pelaku tindak pidana bisa kembali ke masyarakat dan diterima masyarakat sekaligus bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya tanpa harus melakukan tindak kejahatan lagi. Program-program pembinaan narapidana juga diharapkan agar para peserta didik yang sudah bebas bisa kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.Indikator keberhasilan pembinaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta, yang menjadi lokasi penelitian ini, memang belum ada, kendati bisa dilihat dari jumlah pemberian asimilasi, remisi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat, serta angka residivis yang cukup signifikan. Departemen Kehakiman belum memiliki mekanisme penilaian keberhasilan dan monitoring untuk para alumni anak didiknya yang sudah kembali ke masyarakat.Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta memberikan implikasi yang signifikan terhadap perubahan perilaku narapidana baik yang masih di dalam lembaga pemasyarakatan maupun yang sudah bebas. Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana dampak pembinaan narapidana terhadap ketahanan sosial masyarakat dan yang pada gilirannnya memiliki dampak kepada kondisi ketahanan nasional.Dari penelitian lapangan ditemukan bahwa pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang sudah baik kendati ditemukan pula sejumlah hal yang menjadi kelemahan yang bisa mendorong ketidakberhasilan pembinaan. Demikian juga tidak ditemukan mekanisme evaluasi terhadap keberhasilan pembinaan, sebagaimana evaluasi yang dilakukan sekolah-sekolah terhadap anak didiknya."

"Pusat Pengembangan Penanggulangan Stroke Nasional (P3SN) RSUP. Bukittinggi terletak di Kota Bukittinggi Sumatera Barat. Sebagai kota tujuan wisata utama di Sumatera Barat Bukittinggi perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, salah satu dan sarana dan prasarana tersebut adalah Rumah Sakit.Dalam meningkatkan mutu pelayanannya P3SN_ RSUP. Bukittinggi perlu pengelolaan ketenagaan secara efektif dan efisien sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Untuk itu perencanaan ketenagaan menjadi sesuatu yang harus dilakukan dengan baik. Salah satu jenis ketenagaan di Rumah Sakit yang perlu mendapat perhatian adalah tenaga non medis. Penelitian waktu untuk tenaga non medis sangat jarang dilakukan, termasuk juga di P3 SN. RSUP Bukittinggi belum diketahui bagaimana pegawainya memanfaatkan waktu kerjanya. Oleh karena itu penelitian dibidang ketenagaan non medis ini sangat diperlukan yang hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan di masa yang akan datang.Penelitian menggunakan metode quantitative observational atau lebih dikenal dengan metode Work Sampling dengan rancangan Cross Sectional. Pengumpulan data dilakukan dua tahap dalam waktu yang bersamaan, tahap pengumpulan data primer berupa pengisian kuesioner kemudian melakukan pengamatan terhadap kegiatan tenaga non medis dalam pemanfaatan waktu kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Hasil penelitian didapat waktu rata-rata tenaga non medis melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah 51,61 %, dimana produktifitas waktu kerja tertinggi adalah pada Bagian Keuangan dan kemudian berturut turut Instalasi Gizi, Bagian Sekretariat dan Instalasi Steril dan Binatu. Sedangkan faktor-faktor yang paling berhubungan dengan waktu produktif tenaga non medis di P3SN. RSUP. Bukittinggi adalah faktor umur, pendidikan dan motivasi.Secara keseluruhan produktivitas waktu kerja tenaga non medis P3SN. RSUP. Bukittinggi masih belum optimal dan belum merata. Hal ini sebaiknya diantisipasi dengan membuka peluang kepada tenaga non medis yang saat ini sebagian besar masih berpendidikan SLTA untuk dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian dengan meninjau kembali sistim reward dan Punishment. Karena pendidikan dan motivasi yang tinggi dari seorang tenaga akan dapat meningkatkan waktu produktifnya.

---

Non Medic Energy Productivity Time Analysis Of National Stroke Overcome Development Center In General Hospital Center Bukittinggi In The Year 2004Development Centre of National Stroke Overcome (P3SN) RSUP Bukittinggi is located in Bukittinggi Town, West Sumatra. As the main recreation place in West Sumatra Bukittinggi has to be equipped with medium and pre medium which is suitable, one of the medium and pre medium is Hospital.

In developing its service quality P3SN RSUP Bukittinggi need energy management effectively and efficiently as according to wanted quality. That for energy management becomes something which has to be done well. One kind of energy in Hospital which needs attention is non medic energy. Time research for non medic energy is rarely conducted, include P3SN RSUP Bukitinggi not yet know how the employee exploiting their work time. Thereby the research in this non medic energy is much needed which the result very expected can be an input for policy development in the near future.

This research is using quantitative observational method or known as Work Sampling method with Cross Sectional device. Data gathering is done in two steps in the same time, primary data gathering formed questioner filling then doing an observation against non medic energy activity in exploiting their work time as according to their fundamental duty and function.

Research result got time of non medic energy mean doing activity as according to their fundamental duty and function is 51,61% where highest work time productivity are in Monetary Part and then successively Nutrition Installation, Secretary Part, and Sterile and Laundryman Installation. While factors which are most related to non medic productivity time in P3SN RSUP Bukittinggi are age, education, and motivation.

Non medic work time productivity P3SN RSUP Bukittinggi entirety is not yet optimal and not flat. This matter should be anticipated with opening an opportunity to non medic energy which is at this time mostly just have SLTA education to continue their education to the higher level, then revising reward and punishment system. Because with high education and motivation an employee will improve time productivity."

"ABSTRAKMasalah yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti, dan bagaimana kerjasama antar lembaga dalam upaya mengintegrasikan penyandang cacat netra tersebut di masyarakat, serta bagaimana pemahaman para pelaksana program terhadap kebijakan hukum, khususnya kebijakan kesejahteraan sosial yang melandasi pelaksanaan tugasnya. Sedangkan tujuan yang ingin dicapainya adalah memahami dan menjelaskan penerapan teknologi pelayanan sosial dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti dan dalam upaya mengintegrasikan penyandang cacat netra di masyarakat melalui kerjasama antar lembaga, serta dalam upaya meningkatkan pemahaman petugas panti terhadap kebijakan hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang undangan dan kebijakan kesejahteraan sosial.Oleh karena penelitian ini bersifat deskriprif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif empiris, maka pengumpulan datanya tidak saja dengan studi kepustakaan melainkan juga dengan studi lapangan melalui kegiatan pengamatan peserta (participant observation) dan wawancara tidak berstruktur, yang sampelnya ditentukan dengan purposive sampling.Dari hasil penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian tersebut, maka diketahui bahwa proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung telah menggunakan teknologi pelayanan sosial. Teknologi tersebut, lebih banyak diperoleh dari sumber inforrnasi dasar kebijakan hukum (legal policy) melalui proses penemuan penafsiran hukum (legal interpretation) yang tipe-tipenya antara lain nampak dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti, yaitu bahwa semua tahapan kegiatan pelayanannya mendasarkan diri pada kehijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan teknologi pelayanan sosial, karena dapat mem-berikan pedoman kepada para pelaksana program untuk melaksanakan tugasnya secara benar dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Kebijakan yang digunakan tersebut antara lain adalah UU No. 6 Tahun 1974, PP. No. 36 Tahun 1980, Keppres No. 39 Tahun 1983, Kepmensos No. 22/HUKII995, Kepmensos No. 55/HUKIKEPIVMl 1981, dan kebijakan kesejahteraan sosial lain sebagai pelaksananya. Program pelayanan untuk menangani masalah sosial penyandang cacat netra adalah program rehabilitasi sosial berseta pelayanan-pelayanan lainnya yang terkait. Sistem pelayanan yang digunakannya adalah rehabilitasi sosial melalui sistem panti. Metoda intervensi yang digunakan dalam setiap tahapan pelayanan adalah metoda intervensi pekerjaan sosial. Dari tipe teknologi pelayanan sosial yang memanfaatkan struktur organisasi, nampak dari sikap pimpinan dan para petugas pelaksananya yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya pimpinan panti menetapkan kebijakan intern panti dan melakukan supervisi dalam upaya meningkatkan pemahaman petugasnya terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan mampu menerapkan teknologi pelayanan sosial lainnya dengan baik. Dan para petugas yang khusus diberikan wewenang menangani masalah sosial penyandang cacat netra adalah pekerja sosial fungsional sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal S Kepmensos 221HUK11995 jo. PP. No. 16 Tahun 1994 jo. Pasal 17 UU. No. 8 Tahun 1974.Tahapan kegiatan setelah pelayanan rehabilitasi sosial adalah resosialisasi dan pembinaan lanjut. Cara yang ditempuh untuk mengintegrasikan penyandang cacat netra dalam tahapan kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui upaya pemasaran sosial. Pemasaran sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar lembaga, pendekatan terhadap perusahaan atau lembaga yang bersedia menerima tenaga kerja penyandang cacat netra, dan mengadakan penyuluhan sosial dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menerima tenaga kerja dari penyandang cacat netra atau tidak memperlakukannya secara berbeda. Dalam tahapan kegiatan ini, semua teknologi pelayanan sosial seperti dalam proses pelaksanaan program, dapat digunakan.Berkaitan dengan pemahaman petugas terhadap kebijakan kesejateraan sosial yang berkaitan dengan program rehabilitasi sosial yang menjadi tanggung jawabnya, sebenarnya telah dipahaminya dengan baik. Tetapi pemahaman tersebut dalam pelaksanaan kegiatan resosialisasi dan pembinaan lanjut belum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan sosial pendukung lainnya. Sehingga seringkali upaya yang dilaksanakan dalam mengintegrasikan eks penerima pelayanan di masyarakat masih menemukan banyak hambatan. Hambatan tersebut dapat datang dari pihak perusahaan yang tidak bersedia menerima penyandang cacat netra, atau karena kemampuan/keahlian penyandang cacat netra sendiri yang masih di bawah standar pasar kerja. Dalam masalah ini, tipe teknologi pelayanan sosial yang belum digunakan secara maksimal adalah perpaduan kebijakan sosial dan metoda intervensi. Artinya jenis keterampilan yang diberikan harus benar-benar dibutuhkan dalam pasaran kerja, para petugas juga perlu aktif melakukan kerjasama atau penyadaran masyarakat dengan mempergunakan kebijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial lainnya yang terkait.

---

ABSTRACT

The Juridical Contemplation Of The Social Welfare Policy To The Activities Of Social Rehabilitation Program Over The Blind People At The Blind Service Institution Wyata Guna Bandung

The problem being researched in this thesis was how the realization process of the social rehabilitation in integrating the blind people in society, and how the program activities to the legal policy, especially the social welfare policy which bases the process. The goal of this research is to comprehend and to explain the application of the social service technology in the process of social rehabilitation program activities to the blind person at the institution and in integrating them in the society through the corporation among institutions, and the effort of improving the comprehension of the institutions officers to the legal policy in the term as rules of the legal and social welfare policy.

For the reasons, the research is analytic descriptive by using the empirical-normative approach, so the data collection either by literature study or field study through the observation of the activities and the unstructured interview, where the samples we defined by purposive sampling.

From the research result which used the methodology, was observed that the process of social rehabilitation on The Blind Service Institutions Wyata Guna Bandung has used the social service technology. This technology, gained the information more from the basis information resource of the legal policy through the process of legal interpretation which the types appeared in the process of the social rehabilitation program to the blind in the services institution, that all the service for the activities based on the social policy and social welfare policy. This policy is the social service technology, because it is able to give the guidelines to the program doers to conduct their duty in the right way and rescindable in the term of law. The policy used are UU. No. 6/1974, PP. No. 36/1980, Keppres No. 39/1983, and Kepmensos No. 55/HUK/KEP/VIIU1981, and other social welfare policies.

The service program for hardling the blind person's social problem is the social rehabilitation program with other related service. The service system used is the social workers intervention method. The type of social service technology which is using the organization structure, showed from the principle stated the institution intern policy and did the supervision in order to improve his employees comprehension to the policy and capable to apply the social service technology in the right way. The workers who has the authority to overcome the blind person's problem, is the functional social worker stated in article 8 of the Minister of social affairs decree (Kepmensos) No. 22/HUK/1995 jo. Gouvernment rule (PP) No. 16/1994 jo. article 17 UU No. 8/1974.

The procedure of the activities after the social rehabilitation service is resosialization with the further establishment. The way to integrate the blind person into the process can be done through a social marketing. This social marketing can be applied through cooperation among the institutions, the approach to the companies or institutions who are willing to employ the handicapped, and give the social orientation program in order to improve the society awareness so they can employ the blind person or doesn't treat them differently. In this step, all of the social service technology in the process of conducting the program can be used.

Relating to the comprehension of the workers to the social welfare policy which is related to the social rehabilitation that is their responsibility, has been understood indeed. But this comprehension in the act of the further realization and the construction has not been connected to the legal regulation or the orthel connected social policy, so it often become an obstruction for the old costumers to integrate. The problem can be resourced from the Companies who don't want to employ the blind person, or because of the blind person's skill themselves whose the work is still under standard. In this matter, the type of the service technology that hasn't been used maximally, is the mixing of the social policy and the intervention method. It means that the skill given is really needed in the field of work, the officials are also needed to be active in the cooperation or the society awareness by using the social policy and others related social welfare policy."