Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Gerakan dan ekspresi keislaman di Indonesia selalu dinamis mengikuti perubahan struktur sosial yang menyertainya. Dari era kemerdekaan hingga reformasi, agenagen Islam selalu merevisi gerakan keislaman yang sesuai dengan kebutuhan umat. Menariknya, agen Islam era reformasi termasuk juga pengusaha muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi bagaimana makna wirausaha Islam bagi para agennya, disertai dengan proses sosial yang melahirkan makna tersebut dan bagaimana makna tersebut mampu membentuk praksis sosial sehari-hari. Menggunakan teori strukturasi, penelitian ini menemukan bahwa wirausaha Islam dimaknai sebagai jihad ekonomi Islam. Jihad ekonomi Islam itu memiliki tiga tujuan utama. Pertama, sebagai sarana mobilitas vertikal. Kedua, sebagai upaya pencapaian keadilan ekonomi. Ketiga, sebagai upaya rekonstruksi keislaman modern di Indonesia. Ketiganya terjadi dalam perubahan sifat struktur negara yang memungkinkan dan memberdayakan Islam di era reformasi. ...... Movement and expression of Islam in Indonesia always dynamically follow the changes in the social structure that accompanies it. From independence to the reformation era, the agents of Islam have always revise the Islamic movement in accordance with the needs of the ummah. Interestingly, Islamic agents in the reformation era includes Moslem entrepreneurs. This study used a qualitative approach to explore how the meaning of Islamic entrepreneurship for agents, accompanied by a social process that gave birth to the meaning and how that meaning is capable of forming everyday social praxis. Using structuration theory, the research found that Islamic entrepreneurship interpreted as Islamic economy jihad. Islamic economy jihad has three main objectives. First, as a means of vertical mobility. Second, as an effort to achieve economic justice. Third, as a way to reconstruct modern Islam in Indonesia. All three occurred in the changing nature of state structures that enabling and empower Islam in reformation era.

Abstrak :
ABSTRAK
Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terdapat urusan-urusan pemerintahan yang merupakan urusan Pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan oleh daerah, urusan pemerintahan itu meliputi, Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan agama. Urusan pemerintahan ini menjadi sepenuhnya urusan Pemerintah dan dapat dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada wakil Pemerintah di daerah. Dalam hal urusan agama, kepala daerah tidak berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan mengenai urusan agama, kecuali urusan agama tersebut telah dilimpahkan kepada wakil pemerintah didaerah dan/atau menugaskannya kepada daerah otonom.

---

ABSTRACT
According to Law No. 32 of 2004 on Regional Government affairs of government there which is a government affairs that can not be implemented by the region, it includes government affairs, Foreign Policy, Defense, Security, Justice, The National Monetary and Fiscal Policy, and Religion. It became fully government affairs and government affairs may be delegated some authority to the Government representative in the region. In terms of religious affairs, regional heads are not authorized to issue a decree on religious affairs, except in matters of religion has been delegated to the government representative in the area and/or delegated to the autonomous regions.

Abstrak :
ABSTRACT
Dalam beberapa tahun terakhir, intoleransi beragama di Indonesia cenderung menguat. Fenomena ini sebagai salah satu konsekuensi dari bangkitnya semangat fundamentalisme. Terlebih, kasus ini melibatkan kalangan muda terdidik. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi dari lingkungan keluarga dan tingkat pendidikan berkontribusi membentuk sikap toleran maupun intoleran. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, studi ini akan melihat intoleransi di kalangan muda terdidik menggunakan kerangka moral, politik dan sosial serta keterkaitannya dengan kelompok keagamaan. Studi kasus dalam tulisan ini adalah sebuah kelompok keagamaan di Depok, Jawa Barat. Kelompok tersebut kemudian berperan dalam pembentukan sikap anggotanya. Tulisan ini berargumen bahwa keterlibatan kalangan muda terdidik dalam kelompok keagamaan fundamentalis berperan penting dalam membentuk intoleransi moral, politik dan sosial. Untuk mengeksplorasinya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif guna mendapatkan deskripsi yang lebih rinci dan mendalam. Kata kunci:Agama, intoleransi, kelompok keagamaan fundamentalis, kalangan muda terdidik.

---

ABSTRACT
In recent years, it has been marked that religious intolerance in Indonesia tends to rise. This phenomenon might take place as a consequence of the resurgence in regard to religious fundamentalism. Moreover, this case has involved educated youth. Previous studies show that socialization shared by family members and educational background greatly contribute in shaping the performance of either religious tolerance or intolerance. Differ from those previous studies, this study investigates an intolerance among educated youth by applying moral, political and social framework and their relevance to religious group. The case study within this study is a religious group in Depok, West Java. The group mentioned subsequently plays a part in attitude formation of each member. This study argues that the involvement of educated youth within fundamentalist religious group contributes to construct moral, political, and social intolerance. In order to explore this crucial issue, the researcher employs qualitative research to obtain more detailed and in depth description.Keywords Religion, Intolerance, fundamentalist religious group, educated youth.