Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Despite the great success of WTO dispute settlement,a close examination of current WTO remedies has been continued to point out a variery of potential shortcomings such as ineffective compiliance,inadequate remedies and inequitable consequences of retaliation.......

Abstrak :
Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan terhadap Putusan PKPU. Pembatasan upaya hukum ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum terhadap Kreditor dan berkaitan juga dengan sifat dari Forum PKPU yang berdimensi cepat (speedy trial). Namun, diterbitkannya Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 menyebabkan dapat dilakukannya Kasasi sebagai upaya hukum atas Putusan PKPU dengan (2) syarat, yakni permohonan PKPU harus diajukan oleh Kreditor dan rencana perdamaian dari Debitor ditolak oleh Kreditor. Kasasi berfungsi untuk melindungi Debitor dari Kreditor yang memiliki niat jahat yang dengan sengaja mempailitkan Debitor melalui Forum PKPU dan sebagai mekanisme kontrol bilamana terjadi kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum oleh Hakim pada pengadilan tingkat bawah. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan penelitian analisis-deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan kesimpulan bahwa MK tidak memiliki tujuan untuk mengesampingkan ketentuan mengenai upaya hukum Putusan PKPU dalam UUK-PKPU, melainkan suatu upaya untuk melakukan progresivitas hukum atas upaya hukum Putusan PKPU di Indonesia dimana Forum PKPU banyak dijadikan sebagai strategi bisnis yang tidak sehat. ......Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of UUK-PKPU state that no legal action can be taken against the PKPU Decision. This limitation of legal remedies aims to ensure the fulfilment of the principle of legal certainty for Creditors and is also related to the nature of the PKPU Forum which has a speedy trial dimension. However, the issuance of Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 resulted in the possibility of Cassation as a legal remedy for PKPU decisions with (2) conditions, namely that the PKPU application must be submitted by a Creditor and the Debtor's peace plan is rejected by the Creditor. Cassation serves to protect the Debtor from malicious creditors who deliberately bankrupt the Debtor through the PKPU Forum and as a control mechanism in the event of errors or misapplication of law by Judges at the lower court level. The author uses the juridical-normative method with descriptive-analytical research through a qualitative approach and analyses the existing problems based on the applicable provisions. The result of this research is the conclusion that the Constitutional Court does not have the aim to override the provisions regarding legal remedies for PKPU Decision in UUK-PKPU, but rather an effort to make legal progressivity on legal remedies for PKPU Decision in Indonesia where PKPU Forum is widely used as an unhealthy business strategy.

Abstrak :
Buku yang berjudul "Natural remedies : common ailments cured" ini ditulis oleh Gordon Sambidge. Buku ini membahas tentang cara pengobatan alami, di dalam buku ini juga terdapat jenis-jenis penyakit dan cara pengobatannya.

Abstrak :
Strict Liability merupakan suatu perkembangan dalam tort law, dimana unsur kesalahan tidak perlu lagi dibuktikan dalam menuntut suatu ganti rugi. Secara analisis ekonomi, strict liability dapat meningkatkan efisiensi dalam pencegahan kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian. Efisiensi ini tercapai oleh karena potential injurer akan berupaya mengambil upaya pencegahan terjadinya kecelakaan (preucationary measure) demi menghindari biaya (cost) yang akan ia tanggung secara serta merta jika terjadi kecelakaan akibat aktivitas atau kegiatan yang ia lakukan dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Terkait dengan kondisi transportasi di Indonesia khususnya kereta api, perlu terobosan dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan yang menelan korban baik meninggal ataupun lukaluka. Upaya itu adalah penerapan strict liability dalam hal terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerugian terhadap penumpang selaku konsumen pengguna jasa transportasi kereta api. Prinsip strict liability ini akan mendorong operator jasa transportasi kereta api dalam hal ini PT KAI untuk melakukan perbaikan sistem manajemen perusahaan dalam upaya mencegah timbulnya kecelakaan yang bisa diakibatkan kesalahan teknis ataupun manusia. Di samping itu dengan diterapkannya prinsip strict liability, penumpang yang menjadi korban akan lebih dimudahkan dalam menuntut ganti rugi oleh karena ia tidak perlu membuktikan kesalahan operator kereta api. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 sebenarnya menyiratkan kemungkinan diterapkannya prinsip strict liability ini, hanya saja masih ada ketentuan yang perlu direvisi antara lain ganti rugi yang dibatasi hanya pada ?kerugian yang nyata terlihat? sementara dalam hal korban meninggal dunia atau mengalami luka berat selayaknya diberi kompensasi atas kerugian imateriil pula. ......Strict liability is a modification to the tort law, whereas the plaintiff is not required to prove defendant?s fault in order to claim the remedy or compensation for his damage or losses. According to economic analysis of law, strict liability rule can induce the effectiveness in preventing accident that causes damage. It happens as the potential injurer takes the appropriate preucationary measures in order to avoid the expected cost should the accident occurs. Regard to the condition of our national public transportation, strict liability could serve as a breakthrough in reducing the numbers of accident that took lives or left the victims severely wounded or defected. Strict liability rule will compel the railway company to improve their management system in order to reduce the numbers of accident related to the technical or human error. In addition to the accident prevention, strict liability rule gives easier adjudication for the passengers who become the victims of railway accidents in claiming compensation or remedy for their losses. Railway Act No. 23/2007 in fact implies the strict liability rule application, however there are some provisions that need to be revised in example the compensation is limited only to the tangible losses. Ideally, in addition to the compensation for tangible losses, the railway company should also give the compensation for intangible losses especially for dead or heavily injured victims.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, meskipun ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terobosan hukum dalam upaya memperoleh keadilan dan kebenaran karena ada keadaan baru (novum), ataupun adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim dan atau adanya putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Jaksa Agung/Penuntut Umum tidak menggunakan kasasi demi kepentingan hukum yang merupakan haknya dan lebih memilih mengajukan peninjauan kembali. Ini menimbulkan beberapa implikasi hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang melekat pada peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu : pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula (vide Pasal 266 ayat (3) KUHAP); dan permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja (vide Pasal 268 ayat (3) KUHAP). Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa narasumber, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dengan dasar hukum ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Jaksa Agung cq Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan hak kasasi demi kepentingan hukum dan lebih memilih menggunakan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dikarenakan ketentuan Pasal 259 ayat (2) KUHAP dan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Meskipun menimbulkan Implikasi hukum, peninjauan kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang dapat menciptakan ketentuan baru melalui penafsiran terhadap peraturan yang ada dan benar-benar memenuhi rasa keadilan untuk kepastian hukum.

---

Abstract
This thesis discusses the reconsideration filed by the Prosecutor / Public Prosecutor to the Supreme Court against a Judgement of Acquittal or the dismissal of charges, despite the provisions of Article 263 paragraph (1) Criminal Procedure Code states that only the convicted person or his heirs can submit a reconsideration. A request for reconsideration by the Prosecutor/Public Prosecutor of law as a breakthrough in efforts to obtain justice and truth because of having the new circumstances (novum), or a mistake or an oversight or a decision of the judge and opposing one another. Attorney General/Prosecutor did not use cassation in the interest of law and prefer to submit a reconsideration, this raises some legal implications as opposed to the principles inherent in reconsideration provided for in the Criminal Procedure Code, namely: that crime dropped in reconsideration decision shall not exceed the penalty that has been imposed in the original decision (refer to Article 266 paragraph (3) Criminal Code); and request reconsideration of a decision can only be done once only (vide Article 268 paragraph (3) Criminal Code). Research using normative data collection through library research and interviews with several sources, which are then analyzed qualitatively. The results of this study concluded that the Prosecutor / Public Prosecutor submit a reconsideration on the legal basis of Article 263 paragraph (3) Criminal Procedure Code, the provisions of Article 68 paragraph (1) of Law Number 3 of 2009 and the provisions of Article 24 paragraph (1) of Law Number 48 in 2009. Attorney General/Prosecutor did not use cassation in the interest of law and prefer to submit a reconsideration against a Judgement of Acquittal or the dismissal of charges because the provisions of Article 259 paragraph (2) Criminal Procedure Code and the provisions of Article 45 paragraph (3) Undang Nomor 3 tahun 2009. Although it raises the legal implications, the reconsideration by the Prosecutor/Public Prosecutor accepted by the Supreme Court as the supreme court to create new provisions through the interpretation of existing regulations and completely satisfy the justice for legal certainty.

Abstrak :
Pasal 83 KUHAP yang mengatur mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan, pada ayat (1) nya menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding sedangkan ayat (2) nya menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Pada kenyataannya, masih ada putusan praperadilan yang bukan menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan upaya hukum. Hal inilah yang terjadi dalam kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya. Melihat kasus ini, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pengaturan mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang ada serta (2) permasalahan apa yang timbul dalam praktek penerapan praperadilan terkait upaya hukum dikaitkan kasus penerimaan permintaan banding dalam kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini berupa penjabaran mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan praperadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan analisis mengenai permasalahan yang timbul dalam praktek penerapannya dikaitkan dengan kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Besar Kota Surabaya. Article 83 Code of Criminal Procedure, regulates about the legal remedies against the decision of praperadilan, in paragraph (1) states that the decision of praperadilan cannot be appealed, while in paragraph (2) states that the decision of praperadilan which establish the invalidity of the termination of investigation or prosecution may be requested for the final decision in the High Court of Justice in the jurisdiction concerned. In fact, there is still a decision of praperadilan which not establish the invalidity of the termination of investigation or prosecution proposed for legal remedies such as in the case of Lam Yenny Lamengan vs Head of Surabaya?s Police District. The questions in this research are (1) how the arrangement of legal remedies against the decision of praperadilan according to the regulation that exist in Indonesia and (2) what is the problem that arise from the practical application of praperadilan related to legal remedies in the case of Lam Yenny Lamengan vs Head of Surabaya?s Police District. This research is a normative legal research using literatures and interview. The result in this research is a description of legal remedies that can carried out on the decision of praperadilan based on the regulation that exist in Indonesia and also the analysis of the problem that arise from the practical application of praperadilan related to legal remedies in the case of Lam Yenny Lamengan vs Head of Surabaya?s Police District.

Abstrak :
ABSTRAK Pelaksanaan komitmen liberaliasi perdagangan dalam kerangka Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) melalui penurunan tarif dan penghapusan bukan tarif dapat menimbulkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri, yang dapat dicegah dengan peraturan perudang-undangan nasional yang mengatur tindakan pengamanan (safeguard measures) sehingga industri yang mengalami kerugian dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian struktural yang dibenarkan secara hukum berdasarkan ketentuan Article XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Tesis ini menguraikan bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan di Indonesia dalam rangka melindungi industri dalam negerinya, seperti apa KPPI selaku otoritas penyelidikan memberikan rekomendasi dan berujung dikenakannya tindakan pengamanan perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan atau Pembatasan Kuota sejak berdiri hingga Oktober 2015. Terlebih lagi, seperti apa perlindungan industri dalam negeri yang memproduksi besi atau baja akibat dampak negatif lonjakan jumlah impor produk besi atau baja yang sejenis dan atau secara langsung bersaing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACT Implementation of commitments liberalization trade within the framework of the Agreement Establishing the World Trade Organization through tariff reduction and elimination of non-tariff could lead to a surge in imports that resulted in serious loss or threat of serious injury to the domestic industry, which can be prevented by national regulation governing safeguard measures, so that the industry suffered a loss can make structural adjustments which are legally justified under the provisions of Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards as stipulated in Law No. 7 of 1994 on Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization. This thesis describes how the Indonesian government imposed security measures of trade policy in Indonesia in order to protect its domestic industry, like what KPPI investigation authorities as providing recommendations and culminate wears trade security measures in the form of import duties or quota restrictions since its establishment until October 2015. Moreover, what kind of protection of domestic industry that produces iron or steel negative impact consequences surge of imports of iron or steel similar or directly competitive products and conducted by the Indonesian government.