Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang repatriasi sebagai salah satu upaya non diplomasi dalam sengketa perebutan Irian Barat tahun 1957 – 1958. Akibat dari upaya diplomasi yang kerap kali menemui kegagalan, dipenghujung tahun 1957 Indonesia mulai mengambil manuver politik yang berbeda yaitu dengan bersikap lebih keras dan tegas dalam menghadapi pihak Belanda. Hal tersebut dimulai dengan serangkaian aksi yang dilakukan seperti menasionalisasi perusahaan Belanda dan membatasi peran masyarakat Belanda dalam bidang pekerjaan lainnya. Seiring berjalannya waktu pun aksi anti Belanda kian meningkat dan pada akhirnya melalui rapat rakyat di tanggal 18 November 1957 yang diadakan oleh Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat terdapat tuntutan rakyat yang salah satunya yaitu untuk merepatriasi (memulangkan) masyarakat Belanda yang tidak berguna bagi pembangunan Indonesia. Tuntutan tersebut direalisasi tanggal 5 Desember 1957 berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Maengkom terdapat 50.000 warga Belanda yang harus kembali ke negaranya. Artikel ini menemukan bahwa repatriasi sebagai upaya non diplomasi berhasil menekan Belanda dalam menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui serangkaian tekanan ekonomi, sosial, dan psikologis yang terakumulasi pada tekanan Internasional oleh Amerika Serikat ketika dilaksanakannya New York Agreement. Dalam meneliti tugas akhir ini dilakukan penelaahan sumber melalui sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang diperoleh berasal dari arsip, majalah, surat kabar dan pidato presiden yang tersedia di Indonesia dan secara digital di Belanda serta untuk sumber sekunder diperoleh melalui beberapa buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini. ......This research discusses repatriation as one of the non-diplomatic efforts in the dispute over West Irian (West Papua) in the years 1957 - 1958. Due to the frequent failures in diplomatic efforts, towards the end of 1957, Indonesia began to adopt a different political maneuver, which involved taking a tougher and firmer stance against the Netherlands. This started with a series of actions, such as the nationalization of Dutch companies and restricting the role of the Dutch community in other fields of work. Over time, the anti-Dutch actions intensified, and eventually, during a people's assembly held on November 18, 1957, organized by the West Irian Liberation Action Committee, there were demands from the people, including the repatriation (return) of Dutch citizens considered unhelpful for Indonesia's development. This demand was realized on December 5, 1957, based on the decision of Minister of Justice Maengkom, requiring 50,000 Dutch citizens to return to their homeland. This article finds that repatriation, as a non-diplomatic effort, succeeded in pressuring the Netherlands to hand over West Irian to Indonesia. This pressure was built through a series of economic, social, and psychological pressures, which were further intensified by international pressure from the United States during the implementation of the New York Agreement. For this final project, the research was conducted by examining primary and secondary sources. The primary sources were obtained from archives, magazines, newspapers, and presidential speeches available in Indonesia and digitally in the Netherlands. The secondary sources were gathered from several books and articles related to the research theme.

Abstrak :
Repatriasi harta wajib pajak pada Program Pengungkapan Sukarela atau yang disingkat dengan PPS diatur dalam Bab 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Aturan turunan dari Undang-Undang ini dibuatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.010/2022. Kementerian keuangan mencatat bahwa nilai repatriasi aset yang akan dibawa oleh wajib pajak senilai Rp13,7 triliun. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan repatriasi aset luar dari luar negeri ke dalam negeri pada Program Pengungkapan Sukarela. Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Theodoulou dan Kifonis. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan repatriasi aset pada Program Pengungkapan Sukarela dan faktor penghambat dalam menjalankan repatriasi aset oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Tehnik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan stakeholder. Hasil dari evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pada proses kurang dipersiapakan dengan baik, evaluasi kebijakan pada hasil secara persentase lebih tinggi dari pada program tax amnesty, evaluasi kebijakan pada dampak memberikan penerimaan dalam waktu yang cepat dan pemerintah dapat menggunakan dana repatriasi yang ada di SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, manfaat jangka pendek kebijakan menghasilkan penerimaan negara dalam waktu yang cepat dengan biaya yang minim. Terdapat juga hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu kebijakan yang dijalankan diwaktu yang tidak tepat karena pandemi COVID-19, asset wajib pajak yang tidak liquid ditambah lagi bayang-bayang resesi global akibat pandemi, program yang kurang menarik bagi wajib pajak, kurangnya kepastian hukum atas kebijakan Program Pengungkapan Sukarela, serta kondisi ekonomi dan politik di Indonesia yang belum stabil akibat pandemi. ......Repatriation of taxpayer assets in the Voluntary Disclosure Program or abbreviated as PPS is regulated in Chapter 5 of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and ratified on 29 October 2021. Derivative regulations from this Law were made in Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 196/PMK.03/2021 and Decree of the Minister of Finance Number 52/KMK.010/2022. The Ministry of Finance noted that the value of asset repatriation to be brought by taxpayers is IDR 13.7 trillion. Therefore, this study evaluates the policy of repatriating foreign assets from abroad to within the country in the Voluntary Disclosure Program. The researcher uses the policy evaluation theory put forward by Theodoulou and Kifonis. The purpose of this study is to evaluate the asset repatriation policy in the Voluntary Disclosure Program and the inhibiting factors in carrying out asset repatriation by the Directorate General of Taxes. This study uses a post-positivist approach with a descriptive research type. Data collection techniques were obtained through library research and field studies. Field studies were carried out by means of in-depth interviews with relevant stakeholders. The results of the policy evaluation show that the policy evaluation process is not well prepared, the policy evaluation results in a higher percentage than the tax amnesty program, the policy evaluation on the impact of providing revenue in a fast time and the government can use repatriation funds in SBN to meet APBN financing needs, short-term benefits of policies generate state revenue in a fast time with minimal costs. There are also obstacles faced by the Directorate General of Taxes, namely policies implemented at the wrong time due to the COVID-19 pandemic, taxpayer assets that are not liquid plus the shadow of a global recession due to the pandemic, programs that are less attractive to taxpayers, lack of legal certainty over the Voluntary Disclosure Program policies, and economic and political conditions in Indonesia that have not been stable due to the pandemic.

Abstrak :
Klien pasca stroke yang tidak melakukan perawatan yang optimal dapat menyebabkan terjadinya stroke berulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga, program pemulangan dan karakteristik klien dengan perawatan di rumah pada aggregate dewasa pasca stroke di Bukittinggi. Penelitian ini mengggunakan desain cross sectional dengan sampel penelitian 144 klien dewasa pasca stroke. Hasil penelitian didapatkan ada hubungan dukungan keluarga, program pemulangan, usia, jenis kelamin dan pendidikan dengan perawatan pasca stroke di rumah. Dukungan keluarga diperlukan dalam perawatan pasca stroke di rumah serta program pemulangan dari rumah sakit perlu terencana dan sistematis. ......Post-stroke clients who do not do the optimal treatment can lead to recurrent stroke.. This study aims to determine the relationship of family support, repatriation programs and the characteristics of clients with home care in the aggregate post-stroke adult in Bukittinggi. These studies use traditional cross-sectional design of the study sample with clients poststroke. The study found a significant associations of family support, repatriation program, age, gender and education with post-stroke care at home. Family support is needed in post-stroke care at home as well as the repatriation program of the hospital need to be planned and systematic.

Abstrak :
Film Кочегар (Kočegar) ‘Juru Api’ dirilis pada tahun 2010 oleh sutradara Aleksey Balabanov. Kočegar menampilkan kisah seorang veteran Perang Soviet-Afganistan yang mengalami PTSD akibat terkena ranjau dan kehidupannya setelah kembali ke Rusia. Film ini menggambarkan kehidupan mafia Rusia di Kota St. Petersburg melalui karakter- karakter film tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mafia di Rusia direpresentasikan melalui film tersebut. Teori dari Stuart Hall tentang representasi digunakan bersama dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa potongan-potongan adegan serta dialog yang terdapat dalam film dapat merepresentasikan bagaimana mafia Rusia di pandangan masyarakat Rusia. ......The film Кочегар (Kočegar) ‘Juru Api’ was released in 2010 by director Aleksey Balabanov. Kočegar tells the story of a veteran of the Soviet-Afghan War who experiences PTSD as a result of being hit by a mine and his life after returning to Russia. This film depicts the life of the Russian mafia in the City of St. Petersburg through the film's characters. This study aims to find out how the mafia in Russia is represented through the film. Stuart Hall's theory of representation is used together with a qualitative descriptive method. The results of the analysis show that the cut scenes and dialogues contained in the film can represent how Russian mafia is viewed by Russian society.