Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia mengalami peningkatan urbanisasi dari wilayah perdesaan hingga perkotaan. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang merantau di perkotaan, baik itu untuk menimba ilmu maupun bekerja. Dampak dari urbanisasi ini salah satunya yaitu padatnya penduduk yang tinggal di perkotaan. Namun, jumlah rumah tinggal terjangkau dan layak huni masih kurang seimbang dengan kebutuhan rumah tinggal masyarakatnya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi hunian yang tepat bagi masyarakat yaitu dengan meperbanyak bangunan Co-Living. Co – living atau communal living merupakan konsep hunian berbasis komunitas yang mengakomodasikan tiga atau lebih orang di unit tempat tinggal yang sama. Konsep ini dianggap cocok dengan kalangan milenial atau para perantau karena harganya yang lebih terjangkau dan adanya komunitas. Co – living dapat menjadi hunian bagi komunitas yang identik, dengan terbentuknya interaksi antar sesama penghuni maka akan menciptakan hubungan antar penghuni menjadi lebih akrab dan bermakna.

---

Indonesia is experiencing increasing urbanization from rural to urban areas. This increase was due to the increasing number of residents migrating to urban areas, either to gain knowledge or to work. One of the impacts of urbanization is the dense population living in urban areas. However, the number of affordable and livable houses is still not balanced with the housing needs of the people. Therefore, the right residential innovation is needed for the community, namely by increasing the number of Co-Living buildings. Co-living or communal living is a community-based residential concept that accommodates three or more people in the same living unit. This concept is considered suitable for millennials or immigrants because the price is more affordable and there is a community. Co-living can be a residence for identical communities, with the formation of interactions between fellow residents it will create a more intimate and meaningful relationship between residents."

"ABSTRAKSkripsi ini memfokuskan penelitian pada persoalan hukum pemenuhan hakPensiunan untuk melakukan upaya pengalihan hak atas rumah negara oleh Instansipemilik barang. Persoalan pemenuhan hak pengalihan rumah negara tersebut salahsatunya ditunjukkan dalam kasus rumah negara ?Komplek Pajak Kemanggisan?pada Putusan PTUN No. 173/G/2008/PTUN.JKT. Persoalan tersebut disebabkanoleh ketidakpatuhan Instansi pemilik barang dalam melaksanakan kewajibanmenetapkan status rumah negara yang bersangkutan yang sebelumnya telah diaturdalam peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan Instansi pemilik barangtersebut kemudian menimbulkan kerugian yang besar bagi penghuni rumah negarayang berimbas pada masalah keabsahan status mereka sebagai penghuni yang sah.Dalam penelitian ini, ditemukan adanya upaya pihak pemilik barang yangmenghalang-halangi pemenuhan hak dari penghuni yang berstatus sebagaipensiunan. Penulis meneliti pendapat hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebutterkait adanya masalah pemenuhan hak pensiunan pegawai negeri dalammelakukan upaya pengalihan hak atas rumah negara.

---

ABSTRACTThis thesis examines regarding legal issue of fulfilling the right of retired civilservants to make an endeavour on transfer of right over official recidence bt theGovernment Institution as the owner. This issue was actually shown in one of stateadministration case regarding the transfer of right over official residence located in?Komplek Pajak Kemanggisan? and had been decided in verdict No.173/G/2008/PTUN.JKT. The issue was generally caused by disobedience act ofGovernment Institution on performing an obligation to establish the status of theofficial residence which had already been regulated in the the prevailing regulation.Later, the Disobedience of the Government Institution caused a huge loss for theresidents dnd has led on the issue of the validity of their status as a legitimateresidents. In this research, writer found the existence of precluding action from theGovernment in fulfilling the right of the retiree as the residents. Writer examinesthe legal opinion of the Tribunal Judge in the verdict regarding the issue on thetransfer of right over official residence."