Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai penyebab ketersisihan pedagang Arab oleh pedagangCina selama kurun waktu 30 tahun (1960-1990) yang didasarkan atas pengamatan lapangan, di empat wilayah Jakarta. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi kontribusi pada pengembangan disiplin limu Sejarah, Sosiologi, dan Antropologi, khususnya yang berkaitan dengan masalah perubahan sosial yang terjadi pada masyarakar perkotaan, dan lebih khusus lagi pada suatu komunitas masyarakat tertentu. Penelitian ini juga akan memperlihatkan bahwa fenomena perubahan sosial yang terjadi di Jakarta dalam kurun waktu tertentu dapat dijadikan bahan perbandingan untuk melihat berbagai gejala sejenis di kola lain. Penelitian in, menggunakan model penelitian kualitatit. Perubahan sosial yang terjadi pada pedagang Arab maupun Cina harus disadari bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai keterkaitan baik secara langsung maupun tidak dengan penyebab lainnya. Beberapa alasan ketersisihan itu, antara lain, datangnya etnis Cina dari beberapa daerah yang membuka toko di sekitar lokasi pedagang Arab, kaum muda Arab sedikit yang berkeinginan untuk meneruskan usaha dari orang tuanya, adanya dominasi produk dan penyalur yang dilakukan oleh etnis Cina, dan beralihnya para pedagang Arab ke niaga dagangan lain.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis konsep larangan perjanjian dan pembuktian kartel menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta dampak atau akibat adanya suatu perjanjian kartel di antara pelaku usaha disertai dengan analisis pembuktian dalam putusan perkara nomor 08/KPPU-I/2014 (kartel Industri Otomotif Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat) dan putusan perkara nomor 05/KPPU-I/2013 (kartel importasi bawang putih). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Larangan kartel berawal dari terjadinya krisis ekonomi di Indonesia akibat sistem ekonomi sebelumnya yang mengurangi dan bahkan menghilangkan persaingan sehingga muncul perusahaan-perusahaan yang menguasai sektor-sektor usaha tertentu. Untuk pembuktian, terdapat dua mekanisme pembuktian kartel, yaitu pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Pada praktiknya, pelaku usaha tidak membuat perjanjian kartel secara tertulis sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus membuktikan kartel melalui bukti tidak langsung, baik bukti ekonomi maupun bukti komunikasi. Sementara itu, dalam penelitian ini, kartel memberikan dampak positif dan negatif terhadap persaingan dan konsumen. Kartel dapat memberikan efisiensi, inovasi dan teknologi, mengurangi risiko usaha, serta memberikan kemudahan akses, menciptakan standar mutu dan pelayanan yang baik untuk konsumen. Namun kartel yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan dapat meniadakan persaingan dan membatasi pilihan konsumen atas harga, produk, pelaku usaha, dan akses kepada produk tersebut. Hal tersebut menjadi dasar larangan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 atas segala perjanjian kartel yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sehingga dapat diketahui bahwa pendekatan yang digunakan ialah pendekatan role of reason. ......This research aims to know, comprehend, and analyze the probihition and evidence concept of cartel according to Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition Number 5 in 1999, as well as the impact or result of the existence of a cartel agreement between business actors, with an evidence analysis from case No. 08/KPPU-I/2014 (cartel automotive industryfour wheel vehicle tires) and case No. 05/KPPU-I/2013 (cartel importation of garlic). This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, and books. Cartel prohibition started from an economic crisis in Indonesia due to the previous economic system that reduces and even eliminates the competition that arises firms dominating in certain business sectors. There are two mechanism proofing cartel, with direct evidence and indirect evidence. Practically, business actors never make a written cartel agreement so that KPPU had to prove the cartel through indirect evidence, both economic nor communication evidence. Meanwhile, in the research, cartel gives positive and negative impacts to competition and consumers. Cartels can provide efficiency, innovation and technology, reduce business risks, and provide easy access, create good quality standards and services for consumers. However, cartel that aims to eliminate competition may negate competition and limit consumer choice on the price, products, business actors and access to these products. It became the basis of the prohibition at Article 11 in Law No.5/1999 for all cartel agreements which resulted a monopolistic practices or unfair competition using role of reason approach.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha dalam suatu perjanjian dan kegiatan distribusi voucher isi ulang yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Selular melalui mitra dengan sistem clustering. Dalam implementasinya, terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diantaranya pembagian wilayah, perjanjian distribusi eksklusif, penguasaan pasar melalui praktek diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan. Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris dan preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis ini dapat disimpulkan bahwa pola distribusi voucher isi ulang yang dilakukan oleh Telkomsel melalui mitra tidak menerapkan sistem hard clustering dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat serta memiliki dasar justifikasi ekonomi yang memadai. Oleh karena itu tepat digunakan pendekatan rule of reason untuk mengkaji dan melakukan analisis

---

This thesis discusses about the implementation of competition law principles in contract and vouchers distribution activities which conducted by PT. Telekomunikasi Selular through partners with clustering system. In its implementation, there are alleged infringement of Law No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, specifically market division, exclusive dealing agreement, market control through discrimination practices and abuse of dominant position. The research conducted by normative legal research with explanatory and prescriptive methodology. The research concluded that vouchers distribution management conducted by Telkomsel through partners do not apply hard clustering system and keep implementing competition law principles also has sufficient economic justification. Therefore rule of reason is appropriate approach to examine and analyze this case.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai proses pembuktian suatu perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan Indonesia dengan menganalisa Putusan MA No. 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016. Apakah putusan yang membatalkan putusan KPPU tersebut telah tepat. Serta konsekuensi hukum yang dapat terjadi akibat pembatalan suatu putusan KPPU. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap hukum persaingan usaha tertulis maupun tidak tertulis. Putusan di tingkat keberatan dan kasasi tidak sepenuhnya tepat dengan menyatakan bahwa perjanjian yang dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) tersebut tidak memenuhi syarat subyektif perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Tidak terpenuhinya syarat subyektif tidak serta merta mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, melainkan dapat diminta untuk dibatalkan oleh para pihak. Lebih tepat apabila Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai syarat obyektif berupa sebab yang halal mengingat pihak dalam perjanjian tersebut tidak berhak menentukan harga. Serta dengan menekankan pertimbangan pada fakta bahwa perjanjian tersebut juga tidak dilaksanakan oleh para terlapor. Asosiasi Hiswana menginisiasi kesepakatan tersebut untuk menampung aspirasi para agen dan kemudian disampaikan kepada Pertamina sebagai price regulator unutk melakukan evaluasi harga. Lebih lanjut, tuduhan KPPU dalam perkara ini tentu akan berdampak pada nama baik perusahaan. Sebagai hukum publik, hukum persaingan usaha Indonesia memerlukan lembaga rehabilitasi bagi pelaku usaha yang tidak terbukti melanggar hukum persaingan usaha. Selain itu, untuk menciptakan suatu kepastian hukum, apabila di kemudian hari terjadi perbuatan yang sama oleh pelaku usaha, KPPU tidak lagi dapat menilai bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

---

This thesis examines the authentication process of prohibited agreement in competition law of Indonesia by reviewing Supreme Court Decision No. 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016. Whether the abovementioned decree has been correct. As well as the legal consequences that may arised by nullification of KPPU Decision. The method of this research will be juridical normative against written and unwritten competition law. The appeal and cassation decision are not correct by declaring that the respected agreement has not met the subjective requirements as mentioned in Article 1320 Civil Code. Unfulfillment of subjective requirements does not necessarily make the agreement becomes null and void but may be cancelled by request of the parties. It would be more appropriate if the Concil of Judges has also taking into account the objective requirements in the form of lawful purpose considering that the parties involve have no right to determine the price. As well as to consider the fact that the price in such agreement has not implemented by the defendants. Hiswana Association has initiated such agreement to accommodate the aspirations of agents until then submitted to Pertamina as the price regulator to evaluate the price. Furthermore, KPPUs accusation in this case certainly will affect the corporate reputation and image of the business actors. As a public law, competition law of Indonesia does necessitate rehabilitation institution for suspected business actors that lawfully not proven to violate competition law. Moreover, in order to create certainty of law, in the event of the business actors perform an identical actions, KPPU may not judge such action as breaking the Law No. 5 Year 1999 anymore.

Abstrak :
Pada beberapa sektor usaha di Indonesia, masih ditemukan pasar yang berstruktur monopoli karena tidak terdapat banyak pelaku usaha yang mampu untuk memproduksi barang dan/atau jasa dalam sektor tersebut sebab adanya hambatan bagi pelaku usaha untuk memasuki pasar bersangkutan. Dalam hukum persaingan usaha, kondisi yang diharapkan adalah adanya persaingan secara sehat dan kompetitif dalam pasar. Di Amerika Serikat, pada industri di mana hanya dapat diusahakan oleh pelaku usaha yang mempunyai teknologi dan kemampuan khusus, pembangunan dan pengelolaan fasilitas dapat diusahakan melalui skema pengelolaan bersama, seperti pada sektor pengelolaan bandar udara melalui airport-airline consortium. Pada skripsi ini, Penulis mengambil studi kasus pembentukan salah satu konsorsium perusahaan di Amerika Serikat yaitu Detroit Airlines North Terminal Consortium, dan menganalisis kebijakan yang diterapkan dalam konsorsium tersebut yang mengarah kepada persaingan usaha yang sehat untuk dijadikan perbandingan untuk diterapkan di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis memperoleh kesimpulan yaitu model konsorsium perusahaan dapat diterapkan di Indonesia sebab model konsorsium dapat membuka kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar sehingga dapat mewujudkan pasar yang lebih kompetitif. Akan tetapi, pembentukan konsorsium perusahaan ini juga dapat disalahgunakan oleh para anggotanya untuk membentuk gabungan perusahaan yang lebih besar (trust) yang dapat mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, diperlukan batasan perilaku dan penyampaian notifikasi kepada KPPU agar persaingan usaha tetap berada pada lajur yang sehat. ......Several business sectors in Indonesia are still categorized as monopoly due to high barriers to entry for players to produce goods and/or services, which mainly driven by certain restrictions that hamper the players to enter the market. According to competition law, the expected condition is the existence of fair competition in the market. In the United States, for industries that require the player to possess special technology and capabilities, the development and management of facilities can be carried out through the joint scheme, such as in the airport sector through airport-airline consortium. In this study, the Author took a case study of the establishment of one of the corporated consortiums in the United States, namely Detroit Airlines North Terminal Consortium, and analyzed the policies implemented in the consortium as a benchmark to be applied in Indonesia. The research method in this study is juridical-normative research with a qualitative approach using library materials. The Author came to a conclusion that the consortium model could be implemented in Indonesia in order to create a more competitive market since the model brings opportunities for other players to enter the market. Nevertheless, the establishment of corporated consortium might also be misused by its members to form a joint cooperation that leads to a bigger company with the intention to control the production and/or marketing of goods and/or services. Hence, it is essential to apply some behavioral limitations and notify Indonesian Competition Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha / KPPU) to preserve the fair competition.

Abstrak :
BUMN dan lembaga lainnya yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah dapat dikecualikan dari Undang-Undang Persaingan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan hak monopoli kepada BUMN untuk menyelenggarakan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara.Dalam tulisan ini akan diberikan contoh satu lembaga BUMN, yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau PT Pelindo II yang pada mulanya telah mendapatkan hak monopoli berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang kemudian hak monopoli tersebut dihapus dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Polemik yang terjadi pada perusahaan tersebut disaat PT Pelindo II mendirikan beberapa anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa logistik yang akan bersaing dengan perusahaan swasta lain di bidang jasa kepelabuhan Tanjung Priok yang sudah lama berkecimpung dalam usaha tersebut.Permasalahannya adalah apakah monopoli oleh BUMN dibenarkan menurut persaingan usaha Indonesia dan apakah monopoli oleh PT Pelindo II dan anak-anak perusahaannya pada jasa kepelabuhan Tanjung Priok dapat dibenarkan menurut hukum persaingan usaha. ......State-Owned Enterprises and other institutions established or designated by the government may be exempted from the Competition Law. Article 33 of the Constitution Indonesia of 1945 and Article 51 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition gives monopoly rights to the State-Owned Enterprises to hold a monopoly on the production and/or marketing of goods and/or services which control the lifes of most people in general and sectors of production which are important to the state. In this paper will be given an example of the State-Owned Enterprises, namely PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or PT Pelindo II in have gained a monopoly based on Law Number 21 Year 1992 on the Voyage which was then the monopoly is removed by Law No. 17 in 2008 on the Voyage. Polemic that occurred at the company while PT Pelindo II established several subsidiary companies engaged in the business of logistics services that will compete with other private companies in the field of Tanjung Priok port service that has long been in the business. The problem is whether the monopoly by the State-Owned Enterprises is justified by the Indonesian competition and whether the monopoly by PT Pelindo II and its subsidiary companies at Tanjung Priok port service can be justified under competition law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang dugaan praktik kartel pada garam industri aneka pangan di Indonesia. Dugaan tersebut muncul dikarenakan terdapat ketidakberesan dalam proses pengajuan impor oleh ketujuh importir yang mengarah kepada dugaan bahwa ketujuh importir telah mengadakan rapat swasembada garam yang menghasilkan kesepakatan untuk mengimpor 397.208 ton garam. Rapat tersebut diduga turut menghasilkan surat melalui Asosiasi Industri Perusahaan Garam Indonesia (AIPGI) pada 8 Juni 2015 yang meminta agar Kementerian Perdagangan menerbitkan rekomendasi dan izin impor garam. Kesepakatan tersebut diduga dilakukan untuk mempermainkan harga garam industri aneka pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikasi awal kartel membuktikan bahwa ketujuh importir terbukti melakukan pelanggaran pada Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, namun dibutuhkan bukti lebih yang cukup untuk memperkuat indikasi tersebut. ......This thesis discusses the alleged cartel practices in the various food industries salt in Indonesia. The allegation arose because there were irregularities in the process of submitting imports by the seventh reported parties which led to the allegation that the seven reported parties had held a salt self-sufficiency meeting which resulted in an agreement to import 397,208 tons of salt. The meeting allegedly helped produce a letter through the Indonesian Salt Company Industry Association on June 8, 2015 which requested that the Ministry of Trade issue recommendations and import permits for salt. The agreement was allegedly carried out to play with the price of salt for various food industries. The research method used is library research with juridical-normative research types. The results of the study indicate that the initial indication of the cartel proved that the seven reported parties were proven to have violated Article 11 of Law No. 5 of 1999, but more evidence is needed to strengthen these indications.

Abstrak :
Tindakan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia, karena membatasi ruang gerak individu dalam melakukan setiap kegiatannya, serta dapat berdampak pada fisik, psikologis, dan sosial individu. Adanya Program Banten Bebas Pasung 2019 merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Banten, salah satunya adalah Kabupaten Lebak. Dalam pelaksanaannya, Program Banten Bebas Pasung ini memerlukan sinergitas lintas sektor, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Banten Bebas Pasung 2019 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi program yang disampaikan oleh Charles O. Jones (1996). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa aktor yang terlibat dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program di Kabupaten Lebak belum dapat berjalan secara optimal karena masih ditemukannya permasalahan pada seluruh indikator, yakni sumber daya manusia, sarana dan prasarana, unit organisasi, SOP, keseragaman pemahaman implementor, komunikasi implementor, sosialisasi program, pelayanan program, pembiayaan program, serta dukungan program. Selain itu, juga terdapat hambatan dalam pelaksanaan Program Banten Bebas Pasung 2019 yang berasal dari internal dan eksternal. Adapun hambatan internal yang berasal dari struktur birokrasi dan layanan kesehatan yang diberikan, serta eksternal dari keadaan geografis serta pengetahuan dari masyarakat yang masih minim ......The act of restraint people with mental disorders (ODGJ) is one of the actions that violate Human Rights because it limits individuals' space to carry out each activity and can impact the individual's physical, psychological, and social. The Government's efforts to overcome cases of shedding people with mental disorders (ODGJ) through Banten's Free Restraint 2019 Program in Banten Province, one of which is the Lebak Regency. In its implementation, the Banten's Free Restraint Program requires synergy across sectors, both at the provincial, city levels, to the community. This study analyzes the Banten's Free Restraint 2019 Program's implementation in Lebak Regency, Banten Province, which refers to the theory of program implementation presented by Charles O. Jones (1996). This study's approach uses a post-positivist paradigm with data collection techniques through in-depth interviews with several actors involved and literature study. The result indicates that the program's implementation has not been able to run optimally because all indicators, namely, human resources, facilities, infrastructure, organizational units, SOPs, similarity understanding of implementers, implementor communication, program socialization, program services, program financing, and program support) still have problems. Besides, there are also obstacles in implementing the Banten's Free Restraint 2019 Program from internal and external. Internal obstacles come from the bureaucratic structure and health services provided, and external obstacles come from geographical conditions and minimal knowledge from the community