Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Aktaotentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Karenanya Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berlandaskan pada sumpah jabatan serta Peraturan Jabatan dan Kode Etik Profesinya. Namun pada kenyataannya, adapula notaris yang melanggar sumpah jabatan serta Peraturan Jabatan dan Kode Etik Profesinya sehingga menimbulkan problematika hukum. Problematika ini dapat muncul pada saat notaris memangku jabatannya atau ketika notaris memasuki masa purnabakti.Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap gugatan pihak ketiga setelah berakhir masa jabatannya serta bentuk-bentuk gugatan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap gugatan pihak ketiga setelah berakhir masa jabatannya.Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan jabatan notaris serta peraturan- peraturan lain yang mendasarinya.Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Ini berarti bahwa tanggung jawab notaris terus melekat pada pribadi purnabakti notaris. Berakhirnya masa jabatan notaris tidak mengakhiri tanggung jawab purnabakti notaris atas perbuatan hukum yang dilakukan semasa jabatannya.

---

Notary is a public officials who was given authority by the law and trust from public for function most of the state authority to produce an authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed which made by Notary have the strength of authentication that was perfect as well as give the certainty of law. Therefore, Notary in implementing the position must be build upon the fundamental commitment, regulations and also Profession Ethic?s Code. But in fact, there are also notary who was against the regulation, fundamental commitment and Code of Ethics, giving rise to the problem of the legal profession. Those problems could emerge during the notary in charge or even when they were enter a retired period.

The purposes of this research are to determine the responsibilities of a notary to the third-party lawsuit after the end of his tenure and other forms of action to be performed by third parties and legal protection for the notary to the third party lawsuit after the end of his tenure.

The method of this research is using a library analysis reference method with juridicial normative approach.

Based on Article 65 of Law Number 30 Year 2004 about the Position of Notary that the Notary is responsible for the deed he made even though the notary protocol has been submitted or transferred to the depositary notary protocol. This was significant, that the notary responsibilities attached in the personal retired notary. Thus, expiration of notary?s office term does not end the responsibility for the actions who performed by notary during his tenure."

"Disertasi ini membahas proses masuknya Purnawirawan TNI ke dalam politik dan kinerjanya setelah berada di dalam arena politik. Penelitian ini menduga bahwa dengan berperannya Purnawirawan TNI dalam kegiatan politik akan memberikan karakteristik baru pada pola relasi sipil-militer di Indonesia. Dalam menjelaskan fenomena ini penelitian menggunakan pendekatan jaringan Actor-Network Theory (ANT). Pendekatan ANT berfokus pada relasi performatif antara aktor dengan actant baik human actant maupun non-human actant. Kedua actant ini bertindak sebagai mediators (pengambil alih tindakan aktor). Penelusuran pendekatan ANT berusaha menggali suatu peristiwa secara riil dan detail. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan penggunaan data sekunder terkait.Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah, pertama, penelitian ini berfokus pada tiga aktor Purnawirawan TNI yang masuk ke ranah politik (informan kunci) dan relasinya dengan sekian banyak human actant (informan) dan non-human actant. Penelitian ini.setidaknya menelusuri enam (6) non-human actant yang menjadi mediators. Keenam non-human actant tersebut adalah: Partai Politik dan Kondisi Politik secara umum; Pembentukan Karakter TNI;Purnawirawan TNI sebagai Warga Sipil; Usia Pensiun, Orientasi Kekuasaan dan Kegiatan pasca Pensiun Purnawirawan TNI; Pengalaman Dwi Fungsi ABRI; dan Organisasi Purnawirawan TNI. Sebagian non-human actant ini menggambarkan temuan “motif idealis” yang melatarbelakangi Purnawirawan TNI masuk ke ranah politik. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa pada sebagian kecil Purnawirawan TNI berpolitik didasarkan pada “motif pragmatis”, seperti misalnya keinginan tetap berkuasa dan tujuan ekonomi. Tentang “motif pragmatis”, penelitian mengakui belum berhasil menggalinya secara lebih dalam, masih tergolong sebagai “background plasma” sebagaimana dikatakan oleh Pendekatan ANT. Penelitian juga menyimpulkan bahwa: 1) aktor Politisi Purnawirawan TNI yang berseberangan dengan rezim penguasa membentuk pilihan partai politik selain partai berkuasa; 2) pengelompokan Politisi Purnawirawan TNI mengikuti pola-pola tertentu; dan 3) terdapat beberapa bentuk partisipasi politik Politisi Purnawirawan TNI.Kedua, mengenai group formation relasi sipil-militer dan peran Politisi Purnawirawan TNI dalam konsolidasi demokrasi Indonesia, penelitianmenyimpulkan bahwa: 1) Politisi Purnawirawan TNI tidak dapat dikatakan mewakili kepentingan militer; 2) Politisi Purnawirawan TNI mampu menjadi jembatan komunikasi (connector) dan peredam konflik (arbitrator-mediator) Politisi Sipil dengan Militer; 3) komitmen Purnawirawan TNI pada konstitusi dan politik negara berperan positif dalam konsolidasi demokrasi. Ancaman konsolidasi demokrasi muncul justru dari lemahnya infrastruktur dan institusionalisasi demokrasi. Ketiga, mengenai sumbangsih Pendekatan ANT pada studi sosiologis relasi sipil-militer, menyimpulkan bahwa relasi sipil-militer dipandang sebagai agregasi dari relasi performatif berbagai aktor sehingga diperoleh gambaran riil & detail relasi sipil-militer. Berdasarkan cara pandang demikian, penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik relasi sipil-militer di Indonesia is constantly made and remade, dapat terus berkembang. Pada saat penelitian ini dilakukan Politisi Purnawirawan TNI mampu menjadi jembatan komunikasi dan peredam konflik politisi sipil dengan militer. Keempat, modifikasi-kritik penelitian ini terhadap Pendekatan ANT adalah: penelitian ini memasukan non-human actant yang tidak terbatas hanya pada saat tindakan aktor diambil (critical moment), tidak sebatas kondisi “here and now ”, namun juga konteks kesejarahan/pengalaman (related past time) aktor (seperti Pembentukan Karakter TNI dan Pengalaman Dwi Fungsi ABRI), sebagaimana juga menjadi masukan Boyana Peric terhadap Pendekatan ANT.

---

This dissertation examines the process of Retired Military (TNI) Personnels entering into practical politics and their performances after they are in the political arena. This research assumes that the role of Retired Military (TNI) Personnels in politics will provide new caracteristics in the pattern of civil-military relations in Indonesia. This phenomenon is explained by using the approach of Actor-Network Theory (ANT) which attempts to excavate an event with realness and detailness, based on the performative relations between actors (actant), human actant as well as non-human actant. The research methodology used is qualitative approach by excavating throughly the relational process between actors in the network. Data collection techniques used are interview, observation, and related secondary data source.

The result and conclusion of the research are as the following. First, there are 6 (six) non-human actants becoming mediators (change-taker of the actor’s steps of Retired Military into Politics). These six non-human actants consist of Establishment of TNI Characters; Political Party and Political Condition in General; Retired Military Personnel as Civil Citizen; Dual Functions of ABRI; Pension Age, Power Orientation and Activity after Pension of Retired Military Personnel; and Organization of Retired Military Personnel. Beside those six non-human actants which describe finding factor or ideal motive causing retired military personnel entering into politics, this research discovers a few retired military personnel joining politics based on pragmatic motive or factor, as a desire for constant authority and economic purpose. About this pragmatic motive or factor, the researcher admits unsuccessfully deep excavation, still classifying as “background plasma” as stated in the ANT approach. Moreover, the result research indicates as follow: 1) Conflict between actor of retired military and authoritarian regime sets up the option of political party against the ruling party; 2) Classification of retired military personnel follows certain patterns; 3) There are various forms of political participation of retired military personnel.

Second, group formation of civil-military relations and role of retired military personnel as politician in the consolidation of Indonesian democracy can be concluded as follow: retired military personnel as politician can not be stated to represent military interest; 2) Retired military personnel as politician has the capability to bridge the communication and to act as muting agent in political conflict between civil and military; 3) Commitment of retired military personnel to constitution and nation politics has positive role in democracy’s consolidation. The threat of democracy’s consolidation precisely emerges from the weakness of infrastructure and democracy institutionalization. Third, contribution of ANT Approach in sociological study of civil-military relations concludes as follow: 1) Civil-military relations are regarded as the aggregation of perfomative relations from various real actors so that it can provide real and detail description of civil-military relations. Based on that point of view, this research states that characteristics of civil-military relations is constantly made and remade. While conducting this research, retired military personnel as politician is able to bridge communication and to act as muting agent in political conflict between civil and military. Fourth, Review modification to ANT approach is that this research includes actant non-human not only in critical moment as restricted in here and now condition, but also the history/actor experience (the establishment of TNI characters and dual functions of ABRI) as responded from the review of Boyana Peric to the ANT approach."

"Veterans are a tremendous source of untapped talent and come with a wealth of skills and experience beyond those of typical civilian employees. Field Tested gives readers the insight and tools they need to recruit and retain veterans, and to maximize their value in any organization."

"Di Indonesia, purnawirawan  militer dinilai menarik oleh partai politik karena dapat membantu meningkatkan dukungan terhadap partai politik dalam mendulang suara partai.  Seperti kasus di Lampung 1 memperlihatkan adanya pemanfaatan jaringan purnawirawan militer dalam pendulangan suara Partai Golkar dengan mencalonkan kandidat yang berasal dari kalangan purnawirawan militer. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pemanfaatan modal sosial milik Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F. Paulus selaku purnawirawan militer di Pileg tahun 2019. Penelitian ini berlandaskan pada teori modal sosial milik Putnam (1995) yang mengacu kepada jaringan, kepercayaan, dan penerapan nilai/norma dalam proses perolehan suara. Penelitian ini berargumen bahwa selalu adanya ruang bagi purnawirawan militer di politik dipengaruhi oleh kepemilikan jaringan yang secara pasti dapat digunakan untuk menambah suara  yang dibutuhkan secara cepat. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat interaksi antara internal partai, purnawirawan militer, dan kekuatan eksternal yang menciptakan penguatan dalam modal sosial seorang Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F. Paulus di kontestasi. Partai  Golkar yang turut memberi jabatan internal untuk Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F. Paulus yang semakin memperkuat kedudukannya di partai untuk menggunakan modal sosialnya. Kesimpulan yang didapat adalah kepemilikan modal Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F. Paulus dalam proses pendulangan suara dengan adanya bantuan rekan sejawat militer untuk berhasil memperoleh suara terbanyak di Lampung I.

---

In Indonesia, retired military officers are considered attractive by political parties because they can help increase support for political parties in gaining votes. For example, the case in Lampung 1 shows that the network of retired military officers was utilized in gaining votes for the Golkar Party by nominating candidates from among retired military officers. This research focuses on identifying and analyzing how the social capital of Lt. Gen. TNI (ret.) H. Lodewijk F. Paulus as a retired military officer is utilized in the 2019 legislative elections. This research is based on Putnam's (1995) Social Capital Theory which refers to networks, trust, and application of values/norms in the process of obtaining votes. This research argues that there is always room for retired military officers in politics, influenced by the ownership of a network that can definitely be used to quickly add the needed votes. This research found that there was an interaction between internal parties, retired military officers and external forces which created a strengthening of the social capital of TNI Lt. Gen. (Ret.) H. Lodewijk F. Paulus in the contest. The Golkar Party also gave an internal position to Lt. Gen. TNI (Ret.) H. Lodewijk F. Paulus, who further strengthened his position in the party to use his social capital. The conclusion obtained is that Lt. Gen. TNI (ret.) H. Lodewijk F. Paulus had capital ownership in the process of gaining votes with the help of military colleagues to successfully obtain the most votes in Lampung I."

"Account of Agus Harimurti Yudhoyono as a governor candidate of Jakarta Province, Indonesia."