Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada masa lalu pengembangan wilayah eksplorasi migas tidak terlalu komplek, namun seiring perjalanan waktu cadangan reservoar yang tersisa memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan dikategorikan marginal. Perlu upaya ekstra untuk dapat mengembangkan wilayah marginal menjadi proyek bernilai ekonomis. Lapangan X adalah ladang minyak berlilin marginal yang tidak memiliki kecukupan tekanan reservoar, sementara Y adalah lapangan gas kecil terletak tidak jauh dari X. Dalam penelitian ini penulis menyajikan skema pengembangan terintegrasi antara lapangan minyak marginal X dengan memanfaatkan produksi gas lapangan Y, untuk injeksi, gas angkat dan bahan bakar. Tahapan metodologi 1. menentukan parameter penyusun kerangka dasar, 2. merangkai menjadi beberapa konfigurasi, 3. kajian teknis, 4. kajian ekonomi. Hasil yang belum optimal mendorong dilakukannya rekayasa teknik, yaitu integrasi dengan ladang gas Y. Opsi tunggal terpilih disimulasikan terhadap parameter sensitifitas untuk mengetahui titik kritis operasi. 5. Optimasi manajemen resiko melalui lokakarya HAZID/ HAZOPS guna melihat dan memastikan sistem telah memiliki proteksi yang baik. Total investasi (USD) CAPEX 270 MM dan OPEX 340 MM, mampu menghasilkan pendapatan 1,068 MM, porsi Pemerintah 349 MM (33%), porsi Kontraktor 110 MM (10%), cost recovery 609 MM (57%), IRR 12.8% dan POT 3.8 tahun. Usulan proyek menguntungkan, biaya investasi dapat dikembalikan dalam 3.8 tahun dan terus menghasilkan aliran modal positif selama jangka waktu operasi. Kesimpulan bahwa pengembangan lapangan minyak marginal X dengan pengurasan sekunder, kontrol sumur permukaan dengan MFP, fasilitas sewa FPSO yang terintegrasi dengan lapangan gas Y adalah skema paling optimum yang mampu memberikan aliran dana dan finansial paling menarik bagi Pemerintah maupun Kontraktor. ......Pass decade, development to find oil and gas sources seem not complicated, but over the time remaining reserves become more difficult and could be categorized as marginal, required high effort to develop marginal field become an economical project. X is marginal waxy oil field which didnt have enough internal reservoir pressure. While Y is small gas reserve near to X. In this research, editor present integrated development scheme between marginal oil field X by utilizing gas production from Y for gas injection, gas lift and source of fuel. Methodology of research: 1. determining basic parameters of concept, 2. assembly into a number of configurations, 3. technical study, 4. economical study. Since the result was still not optimum, it encourage editor to create value added engineering by performing integrate development with gas Y field. Simulation of sensitivity on single option selected been performed to obtain critical points of operation. 5. Optimization of risk management thru HAZID/ HAZOPS workshop, shall be performed to see and to ensure designed system embedded with sufficient protection. Investment (USD) CAPEX 270 MM and OPEX 340 MM, could generate revenue 1,068 MM, Government portion 349 MM (33%), Contractor portion 110 MM (10%), cost recovery 609 MM (57%), IRR 12.8% and POT 3.8 years. Proposal is valuable, investment could be back within 3.8 years and will generate positive cash flow among time of operation. Development scheme of marginal oil field X with secondary drainage, wellhead with topsite MPF, facility with lease FPSO and integrated with field gas Y is the most optimum solution that could give the best cash flow and financial benefit for both Government and Contractor.

Abstrak :
Realisasi PAD Kabupaten Muna dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, bahkan cenderung mengalami penurunan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam mencapai target PAD disebabkan oleh (1) Perda PAD yang berkaitan dengan penentuan tarif pajak dan retribusi daerah sudah tidak sesuai lagi dengan nilai pasar yang terjadi; (2) Sulitnya membuat Perda Baru tentang PAD karena dikhawatirkan terjadi tumpang tindih dengan pajak-pajak propinsi dan pusat yang telah ada dalam menentukan definisi dan ketetapan pajak itu sendiri; (3) Ketidakmampuan SKPD dalam melihat potensi dan efektivitas serta permasalahan sistem dan prosedur PAD; (4) Belum optimalnya penggalian potensi pajak dan retribusi daerah; (5) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan yang dapat menunjang peningkatan penerimaan PAD; (6) Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak; dan (7) Masih kurang optimalnya pemberian sanksi kepada wajib pajak dan retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan PAD Kabupaten Muna. Tujuan khusus penelitian adalah: (1) mengukur efektivitas dan efisiensi PAD Kabupaten Muna; (2) mengukur elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Muna; (3) mengukur rasio kemandirian daerah; (4) mendeskripsikan strategi untuk peningkatan PAD Kabupaten Muna; (5) mendeskripsikan peran PAD hubungannya dengan ketahanan daerah. Objek penelitian ini adalah PAD Kabupaten Muna. Lokasi penelitian di Kabupaten Muna, khususnya pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 10 responden yang dipilih dengan metode purposive sampling. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, elastisitas, kemandirian daerah, dan pertumbuhan PAD. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) efektivitas PAD Kabupaten Muna selama tahun 2007-2011 berfluktuasi dan cenderung menurun, (2) Efisiensi PAD Kabupaten Muna cenderung mengalami peningkatan dan Elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Muna memiliki nilai positif, (3) Rasio kemandirian daerah fluktuasi dan cenderung menurun, (4) Strategi yang digunakan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Muna adalah; (i) melakukan perbaikan terhadap sistem informasi manajemen data; (ii) melakukan sosialisasi UU dan Peraturan Daerah kepada masyarakat akan pentingnya pajak/retribusi daerah bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah; (iii) peningkatan sarana dan prasaran yang memadai; dan (iv) melakukan peningkatan keahlian SDM apartur yang profesional dan bertanggung jawab, dan (5) Peningkatan PAD akan menjamin kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif yang merupakan tujuan dari ketahanan daerah.

---

Actual PAD Muna from year to year fluctuations, and even tends to decrease. The main problems encountered in achieving revenue targets caused by (1) PAD regulations relating to determination of tax rates and local retribution are no longer in line with market value that occurred, (2) The difficulty of making new laws about PAD because they feared overlap with taxes provincial and national taxes that already exist in determining the definition and the assessment itself, (3) SKPD inability to see the potential and effectiveness and PAD system and procedure problems (4) Not potential of potential taxes and local retribution, (5) Not optimal service infrastructure to support the increasing acceptance of PAD, (6) Still lack the level of public awareness in fulfilling its obligations as a taxpayer, and (7) Still less optimal sanctions to compulsory taxes and charges are not carrying out their obligations to make payments. The general objective of this study was to formulate a strategy to increase local original revenue of Muna District. Specific objectives of research are: (1) measure the effectiveness and efficiency of PAD, (2) measure the elasticity of PAD to GDP Muna, (3) measures the ratio of local independence, (4) describe strategies to increase PAD Muna, (5) describe the role of PAD realtion to regional resilience. Object of this study is PAD Muna. Location of research in Muna District, especially at the Department of Revenue, Finance Management and Regional Asset (DPPKAD). The data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained from 10 respondents were selected by purposive sampling method. While the secondary data obtained from the Department of Revenue, Finance Management and Regional Asset in Muna District. The analysis used in this study are effectiveness, efficiency, elasticity, local independence, and the growth of PAD. The results of this study revealed that (1) The effectiveness of PAD Muna during 2007-2011 fluctuated and tended to decline, (2) PAD Muna efficiency tends to increase and the elasticity of PAD to GDP Muna has a positive value, (3) The ratio of local independence and fluctuation tends to decrease, (4) Strategies used to increase PAD Muna are: (i) make improvements to data management information system, (ii) to disseminate the Law and Local Regulations to the public on the importance of taxes/ retribution for the implementation of governance and local development, (iii) improvement of facilities and infrastructure are adequate, and (iv) skills upgrading human resources and professional personnel who are responsible, and (5) Increase in PAD will ensure the welfare of the community and create security conditions conducive that is the purpose of the local resilience.

Abstrak :
Reformasi Pajak di Indonesia melalui UU HPP telah menghapus Barang Kebutuhan Pokok dari daftar barang yang dikecualikan PPN, sehingga berpotensi dikenakan PPN dikemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek equity dari kebijakan PPN atas barang kebutuhan pokok di Indonesia dan potensi penerimaan negara. Dengan menggunakan model permintaan Almost Ideal Demand System (AIDS) dan estimasi menggunakan Iterated Linear Least-Square (ILLS), penulis menganalisis pola distribusi pengeluaran dengan 3 skema kebijakan PPN menggunakan pendekatan respon perilaku (behavioral response) dan mempertimbangkan produksi pangan sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema pengenaan PPN terhadap semua jenis barang kebutuhan pokok akan bersifat regresif, skema pengenaan PPN sebagian barang kebutuhan pokok akan lebih kurang regresif dan  skema tarif subsidi PPN 1% dan 3% akan semakin memperburuk aspek equity. Penulis juga mengestimasi potensi penerimaan negara dari skema kebijakan tersebut dan menemukan bahwa potensi penerimaan untuk skema kebijakan PPN atas semua Barang Kebutuhan Pokok adalah Rp.146 Triliun, skema kebijakan PPN sebagian Rp. 67 Triliun, sedangkan skema kebijakan PPN Tarif Subsidi hanya sebesar Rp. 14 dan Rp.41 Triliun dalam setahun. ......Tax reform in Indonesia through the HPP Law has removed basic foodstuffs from the list of goods that are exempt from VAT, so they have the potential to be subject to VAT in the future. This study aims to examine th equity aspects of the VAT policy on basic foodstuffs in Indonesia and the potential for state revenue. By using the Almost Ideal Demand System (AIDS) model and an Iterated Linear Least-Square (ILLS) estimate, the authors analyze the pattern of expenditure distribution with 3 VAT policy schemes using a behavioral response approach and considering own-source food production. The results show that the VAT imposition scheme for all types of basic foodstuffs will be regressive, the VAT imposition scheme for some basic foodstuffs will be more or less regressive and the 1% and 3% VAT subsidy tariff scheme will further worsen the equity aspect. The author also estimates the potential state revenue from the policy scheme and finds that the potential revenue for the VAT policy scheme on all basic foodstuffs is Rp. 146 Trillion, the partial VAT policy scheme is Rp. 67 Trillion, while the Subsidy Tariff VAT policy scheme is only Rp. 14 and Rp.41 Trillion in a year.

Abstrak :
Marjin intermediasi bank dikenal dengan sebutan net interest margin (NIM) yaitu selisih pendapatan bunga pinjaman dan bunga tabungan. NIM masih merupakan sumber utama pendapatan bank di kawasan ASEAN. Marjin yang tinggi akan berdampak pada tingginya biaya sosial bagi masyarakat, bahkan bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebaliknya marjin bunga yang rendah diharapkan memberikan efek positif bagi semua pihak, namun marjin bunga juga merupakan sumber pendapatan yang menjadi buffer bagi bank dalam menghadapi risiko. Kecendrungan penurunan marjin bunga dikawasan ASEAN-4 paralel dengan peningkatan market power bank, peningkatan aktifitas diversifikasi income dan peningkatan penetrasi bank asing. Untuk mengkaji fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari diversifikasi pendapatan, diversifikasi portofolio kredit, tingkat kompetisi dan penetrasi bank asing terhadap marjin bunga perbankan di kawasan ASEAN-4. Model bank sebagai dealer dari Ho dan Saunders (1981) dan pengembangan terakhir dari Maudos dan Solis (2009) di aplikasikan dalam kajian ini. Selanjutnya juga dilakukan investigasi pengaruh penurunan marjin intermediasi yang dipengaruhi oleh kompetisi pasar, diversifikasi, terhadap risiko kegagalan bank atau stabilitas perbankan seperti teori yang diajukan oleh Martinez-Miera & Repullo (2008, 2010). Estimasi model menggunakan panel data statis dan juga panel data dinamis dengan System Generalized Method of Moment (GMM). Hasil estimasi model NIM menunjukkan bahwa kecendrungan penurunan marjin intermediasi pada perbankan konsisten dengan peningkatan penjualan produk tradisional berbasis fee income, yang memberikan indikasi bahwa terdapat subsidi silang dari pendapatan produk non-tradisonal terhadap penurunan pendapatan dari produk tradisional. Penetrasi bank asing secara langsung ikut meningkatkan kompetisi dan berkontribusi pada penurunan marjin bunga. Namun laju penurunan NIM diperlambat oleh meningkatnya market power perbankan dan kecendrungan bank untuk menjadi spesialis (less diversified) dalam pemberian kredit pada sektor bisnis. Hasil estimasi model risiko menunjukkan bahwa tingginya marjin bunga merupakan buffer bagi perbankan dalam peningkatan stabilitas. Penetrasi bank asing, strategi diversifikasi bank pada penjualan produk non tradisional dan fokusnya (less diversified) perbankan dalam penyaluran kredit pada jenis kredit tertentu berkontribusi pada peningkatan stabilitas. Estimasi dampak kompetisi terhadap risiko menunjukkan bahwa semakin tinggi market power (less competitive) semakin meningkatkan stabilitas perbankan (competition fragility). Berbeda dengan MMR (2008, 2010), hasil estimasi regressi tidak memberikan bukti adanya hubungan yang tidak linear antara tingkat kompetisi dan risiko. Sementara itu agresivitas bank besar dalam pengambilan risiko untuk berekspansi dan merasa nyaman dengan garansi too big to fail diduga kuat berdampak pada penurunan stabilitas perbankan di kawasan ini. ......Bank intermediation margin, well known as net interest margin (NIM) is the main source of bank?s revenue in the ASEAN region. On the positive side, high NIM will increase income that would provide a buffer for risk of bank failure. However, higher intermediation margin also cause bigger impacts on the social costs to society, even worse slower economic growth of a country. Decreasing trend in bank interest margin in ASEAN-4 is parallel with the increase in the market power of banks, the rise of revenue diversification as well as high penetration of foreign banks. To examine this phenomenon, this study aims to analyze the effect of income diversification, loan portfolios diversification, market competition and the penetration of foreign banks on banks' interest margins in ASEAN-4. The diversification of the credit portfolio is divided into lending to the business sector and the types of credit financing. This study models bank as a risk averse dealer (Ho and Saunders, 981) and the latest development of Maudos and Solis (2009). It also investigates the impact of intermediation margins affected by market competition and diversification on the risk of bank failure as proposed by Martinez- Miera & Repullo - MMR (2008, 2010). The models are estimated using static panel data as well as dynamic panel data applying the System of Generalized Method of Moment (GMM). The estimations of NIM model indicate that the declining trend of banking intermediation margin is consistent with an increase in sales of traditional products that generate fee-based income. It suggests that there is cross-subsidization of revenues from non-traditional products to the decline in revenues from traditional products. Penetration of foreign banks is directly boosted competition and contributed to the decline in interest margin. However, the rate of decline of NIM is slowed down by increased of market power and bank tendency to become specialists (less diversified) in lending to the business sector. Meanwhile, the estimation of risk model shows that higher interest margin is a buffer for banks to increase stability. In addition, penetration of foreign banks, bank diversification strategy on the sale of non-traditional products and focused bank (less diversified) in lending to certain types of credit contribute to banking stability. The impact of competition on the risk indicates that more market power (less competitive) may result in higher banking stability (competition fragility view). Unlike MMR (2008, 2010), the results do not provide evidence of a non-linear relationship between the level of competition and risk. While the aggressiveness of bigger banks in taking risks to expand their market and feel comfortable with the warranty too big to fail allegedly impact on banking instability in the region.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisa struktur tarif retribusi kebersihan di DKI Jakarta, apakah tarif retribusi kebersihan sudah memenuhi prinsip full cost recovery atau belum serta berapa besarnya besarnya tarif yang dapat menutup total biaya operasional dan pemeliharaan pelayanan kebersihan tetapi tidak memberatkan masyarakat yang mendapat pelayanan kebersihan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif retribusi kebersihan yang saat ini berlaku di DKI Jakarta belum mencerminkan seluruh pengeluaran yang dibutuhkan dalam mengelola kebersihan. Selain itu, masyarakat merasa keberatan dengan adanya kenaikan tarif retribusi kebersihan dan kenaikan tarif yang dapat diterima adalah sebesar 10%. ......This thesis analyzes the structure of the rates charged for the cleanliness in DKI Jakarta, whether the rates have met the full cost recovery principle or not and how much the rates that can cover all the operational and maintenance cost of cleanliness services but do not burdensome the people who get the services. This research is a descriptive qualitative research design. The result showed that the current rates which apply in DKI Jakarta are not reflecting whole the expenditure are required in managing the cleanliness. In addition, the people are objected to the increasing of the rates charged for the cleanliness and the acceptable increasing rates is reaching 10%.

Abstrak :
Rumah Sakit sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan tidak dapat terus menerus mengharapkan pembiayaan dari keuangan negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah melalui pengelolaan aset yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan BLU setiap tahunnya meningkat seiring terus bertambahnya jumlah satker yang ada, penerimaan tersebut masih perlu dilakukan pengawasan dan transparansi yang lebih baik, hal ini dikarenakan masih ada satker yang belum melaporkan penerimaan BLU dengan benar yang mereka dapatkan ke negara. ...... Hospital health care providers as an institution can not continue to expect funding from the state to improve the quality of services provided. Therefore, one way that can be taken by the Hospital of the Ministry of Health is through the management of its assets. Based on Government Regulation No. 23 of 2005, Public Service Agency (BLU) is a government agency established in the environment to provide services to the community in the form of supply of goods and / or services being sold for profit and without priority in its activities based on the principles of efficiency and productivity. The results showed that each year BLU revenue continues to increase with the increasing number of work units that exist, revenue is still needed supervision and greater transparency, this is because there is still work units that have not been reported revenues BLU correctly they get to state.

Abstrak :
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai kebutuhan daerahnya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya. Retribusi budidaya mutiara merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi pemungutan retribusi budidaya mutiara di Kabupaten Lombok Barat dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam implementasi pemungutan retribusi budidaya mutiara di Kabupaten Lombok Barat. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan retribusi budidaya mutiara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat belum berjalan dengan baik karena realisasi penerimaan retribusi budidaya mutiara dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lombok Barat tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, kendala sosialisasi, kurangnya koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, kurangnya pengawasan yang dilakukan, lemahnya pengenaan sanksi, dan kendala pendapatan perusahaan budidaya mutiara sedang mengalami penurunan menyebabkan pemungutan retribusi budidaya mutiara tidak dapat dilakukan secara optimal. ...... West Lombok Regency local government seeks to improving the original income to finance the needs of the region in order to hold his administration. Pearl cultivation charge is one of the original income source with huge potential. This study was conducted to analyze the implementation of collection on pearl cultivation charge in West Lombok Regency and analyze the constraints faced by the Department of Maritime and Fisheries Affairs in the implementation of collection on pearl cultivation charge in West Lombok Regency. This thesis uses the qualitative approach with data collection techniques through in depth interview, observation, and literature. The results of the study showed that the implementation of collection on pearl cultivation charge concerning improving the original income of West Lombok Regency has not run well yet because the realization of pearl cultivation charge revenue in improving the original income of West Lombok Regency didn’t achieve the targets, constraints on communication, socialization problems, lack of coordination between the Department of Maritime and Fisheries Affairs and The Departments of Indonesian Capital Market of Investment and Integrated Licensing Service, which carried out the lack of supervision, lack of imposition of sanctions, and the constraints of a pearl cultivation income is declining, causing the pearl cultivation charge collection cannot be performed optimally.

Abstrak :
Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai kebutuhan daerahnya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Retribusi pengambilan foto merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengenaan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta dan mengetahui dasar penentuan tarif yang digunakan dalam pemungutan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta. Pengenaan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta dievaluasi dengan melihat dari pemenuhan prinsip-prinsip pemungutan retribusi yang dikemukakan oleh Davey yaitu kecukupan, keadilan, kemampuan administrasi, dan kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pengenaan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta belum memenuhi keseluruhan dari prinsip-prinsip pemungutan retribusi yang dikemukakan oleh Davey dalam pemungutannya, sehingga perlu untuk dikaji ulang mengenai pemungutan retribusi tersebut. Selain itu, dasar penentuan tarif yang digunakan hanya berasal dari standard operasional prosedur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. ...... DKI Jakarta seeks to improve local revenues to finance regional needs in order to govern. Retribution photo shoot is one source of local revenue Jakarta Province. This study was conducted to evaluate the imposition of charge of photo shoot in a city park of Jakarta Province and knowing the basic rate used in determining the collection charge of photo shoot in a city park of Jakarta Province. Imposition of levy in a city park photo shoot Jakarta Provincial evaluated by looking at compliance with the principles of the levy proposed by Davey namely sufficiency, justice, administrative ability, and legal certainty. Imposition of charge is evaluated by looking at compliance the user charge principle by Davey, namely sufficiency, justice, administrative ability, and legal certainty. The purpose of this study was to evaluate the imposition a charge of photo shoot in the city park of Jakarta Province. The approach used in this research is quantitative approach with method of data collection using in-depth interviews and literature study with qualitative data analysis techniques. The results showed that the imposition a charge photo shoot in the city park of Jakarta Province not meet the overall user charge collection principle by Davey in the collection, so it needs to be re-examined on the levy rules. In addition, the basis for determining the rate that is used only from standard operating procedures Department of Parks and Cemeteries of Jakarta Province causing loophole in the collection.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2015 yaitu Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP). Analisis yang dilakukan adalah dengan mengolah data-data mengenai pengaruh kebijakan terhadap kepatuhan, penerimaan dan wajib pajak baru dari seluruh Indonesia yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Pajak. Dilakukan wawancara juga dengan berbagai pihak seperti aparatur pajak, konsultan dan akademisi untuk mendukung hasil analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kebijakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan TPWP sedikit mempengaruhi penerimaan pajak dan belum cukup menginsentif masyarakat untuk lebih patuh berdasarkan pembinaan yang dilakukan pemerintah.

---

ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the implementation of the policies set by the government in 2015 is the Taxpayer Development Year (TPWP). Analysis is conducted by processing the data on the effect of policy on compliance, acceptance and new taxpayers from all over Indonesia obtained through the Directorate General of Taxation. Also conducted interviews with various parties such as tax officials, consultants and academics to support the analysis done. The results of this study showed the effect of policy on tax compliance and tax revenue. This shows that the implementation of policies TPWP little affect tax revenues and not enough people to become more obedient based on the guidance of the government.

Abstrak :
Muhamad Kautsar Sangaji. 1206253294. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi. Kewenangan Gubernur Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan kewenangan gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 tahun. Penulisan skripsi ini dibuat untuk menjawab beberapa permasalahan di antaranya mengenai: (1) kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; (2) produk hukum penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (3) kekuatan hukum peraturan gubernur dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, dan kamus sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, Penulis menyimpulkan bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika terjadi penolakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

Muhamad Kautsar Sangaji. 120653294. Faculty of Law of Universitas Indonesia. Authority of Governors about Determination of Regional Revenues and Expenditures Budget regarding The Refusal of Regional Revenues and Expenditures Budget by Regional People?s Legislative Council. This thesis discribes the regulation of regional revenues and expenditures budget and governor authority in determining of regional revenues and expenditures budget. Regional revenues and expenditures budget is the basis of regional budget management for one year. This thesis writing is made in order to answer: (1) governor?s authority in determining regional revenues and expenditures budget; (2) legal product of determination of regional revenues and expenditures budget if it is refuse by regional people?s legislative council; (3) governor?s regulation power in the implementaion of regional revenues and expenditures budget. The overall purpose of this thesis is to understand the authotity or the power of governor about determination of regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people?s legislative council. This thesis writing uses a research method of juridical normative analysis which means that The Writer conducts the analysis regarding the issues above by using the articles in applicable laws and regulations and various literatures e.g. books, journals, thesis, and dictionaries as the references in this thesis writing. Finally, writer concludes that a governor has the authority to determine regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people?s legislative council.