Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan semakin maraknya penggunaan data pribadi dalam suatu transaksi elektronik yang tidak dengan sepengetahuan atau tidak dengan sepertujuan pemilik data pribadi yang bersangkutan, menjadi suatu permasalahan bagaimana hukum melindungi privasi dan data pribadi termasuk hak pemilik data untuk menghapus informasi. Dengan melakukan penelitian hukum terhadap norma hukum yuridis normatif dengan studi kepustakaan, maka diperoleh hasil penelitian bahwa di Indonesia hak ini sudah ada dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam revisi Undang Undang Informasi dan Transkasi Elektronik yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 pada pasal 27 dan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi yang didalamnya juga memuat mengenai hak pemusnahan data pribadi yang tidak lagi relevan pada sistem elektronik pada pasal 26 dan Pasal 28. Namun, ketentuan dalam peraturan tersebut masih belum efektif karna lebih banyak membuka ruang bagi penyedia jasa aplikasi untuk menolak penghapusan khususnya dengan alasan relevansi.

---

As the number of personal data flow is increasing in electronic transaction, there are troubles that occurs that it needs a right to erase. This research is juridically normative. From this study showed In Indonesia, the new right is recognized and endorsed in 2016 precisely on 29 November 2016 in the renewal of Law No.11 of 2008 on Information and Electronic Transactions on article 26. A few days after the Ministry of Communications and information Indonesia issued a Ministerial Regulation No. 20 of 2016 on the Protection of personal Data also includes the rights to erase personal data that is no longer relevant. There is no further elaboration regarding the extent to which the information can be regarded as irrelevant and that it can be used as a reason for the rejection deletion by an Application Service Provider under the pretext that the information is still relevant and still have an interest.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian studi kasus ini mengambil kasus Griswold v. Connecticut (1965) dan Roe v. Wade (1973) sebagai kasus instrumental dengan tujuan agar hasil-hasil penelitian terhadap kedua kasus di atas dapat dijadikan dasar untuk melakukan generalisasi terhadap kasus-kasus lain yang sejenis.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemaknaan ?right of privacy" dalam kasus-kasus yang diteliti, dimana keduanya mempunyai konteks sejarah yang berbeda.

Penelitlan terhadap kasus Griswold v. Connecticut (1965) menghasilkan kesimpulan bahwa pemaknaan ?right of privacy" sebagai ?hak untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi? sesuai dengan kondisi sosial pada waktu itu yang ?menuntut? perluasan hak-hak sipil sebagai akibat dari civil rights movement.

Penelitian terhadap kasus Roe v. Wade (1973) menghasilkan kesimpulan bahwa pemaknaan "right of privacy" sebagai ?hak untuk melakukan aborsi pada trimester pertama masa hamil? sesuai dengan kondisi sosial pada waktu itu dimana terjadi stagnasi ekonomi, banyak terjadi aborsi illegal, dan tuntutan akan perluasan hak-hak perempuan sebagai hasil-hasil dari women's movement.

Penelitian terhadap kedua kasus instrumental di atas menyimpulkan bahwa makna ?right of privacy " berubah sesuai dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat.

Abstrak :
The right to privacy figures prominently in popular discourse and law. Its popularity, however, is not matched by the respect it receives. A close look at empirical understandings of privacy, how it shapes development, and how privacy itself can be shaped, provides important lessons for addressing the critical juncture facing privacy rights and privacy itself. To increase respect for privacy and foster privacys effective outcomes, society must capitalize on opportunities to shape adolescents use of privacy. Yet, as currently developed, the legal system has difficulty recognizing adolescents privacy rights and supporting systems that would shape adolescents skills and abilities in ways that would foster respect for privacy. As a result, the system fails to address the needs of adolescents and society. The upshot is that a developmental understanding of privacy essentially asks that the legal system take an entirely different approach to adolescents privacy. This book provides the foundation for understanding privacy rights and how they relate to adolescents. It then explores the place of privacy in adolescent development and builds on that understanding to chart ways to better address adolescents privacy needs and rights as well as societys broader privacy interests. It argues that privacy actually is an inherently social phenomenon, one that can and must be shaped more effectively.