Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang: Health Risk Assessment HRA tahun 2016, melaporkan gangguan muskuloskeletal pada pekerja pengguna komputer di Perusahaan X adalah 73,28 . Untuk mengatasi ini, Perusahaan X mulai menerapkan Program Ergonomi Perkantoran, yang sampai saat ini belum dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program ergonomis dengan menggunakan standar SMK3 sebagai referensi.Metode: Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan pendekatan mixmethods kuantitatif dan kualitatif . Wawancara mendalam dilakukan dengan pimpinan perusahaan dan pengelola program. Efektivitas program didapat dengan mewawancarai pekerja yang berpartisipasi dalam HRA pada tahun 2016.Hasil: Program ini berhasil dan efektif dalam mengurangi gangguan muskuloskeletal secara signifikan sebesar 37,7 . Hubungan yang signifikan didapatkan antara latihan peregangan OR 6,53, 95 CI 1,74-24,57 dan penerapan posisi kerja ergonomis OR 6,93 95 CI 2,08-23,01 dengan penurunan gangguan muskuloskeletal. Implementasi standar SMK3 pada pelaksanaanp program, mencapai 81,08 untuk elemen input kategori baik , 74,02 untuk elemen proses kategori baik dan 85,7 untuk elemen output kategori memuaskan . Konsultasi dengan perwakilan pekerja sebelum implementasi, distribusi fasilitas penyanggah laptop yang merata, dan pengawasan pelaksanaan program, merupakan faktor kunci bagi program untuk meraih tingakt keberhasilan yang lebih tinggi.Kesimpulan: Program Kantor Ergonomis berhasil menurunkan keluhan muskuloskeletal antara 37,7 . Implementasi Sistem Manajemen K3 standar dalam konsultasi program, penyediaan fasilitas program dan pengawasan mempengaruhi kerberhasilan program.

---

Background Health Risk Assessment HRA in 2016, revealed that musculoskeletal disorders among in computer workers in Company X was 73.28 . To control this, Company X started to implement an Office Ergonomic Program, which has not been evaluated yet. This study aims to evaluate the effectiveness of the ergonomic program by using standard OSH Management System checklists as a reference.Method The design of this study is cross sectional using mix methods quantitative and qualitative . In depth interviews were conducted with the company management and ergonomic program managers and also relevant documents were reviewed. The effectiveness of the program was conducted by interviewing worker who participated in the HRA in by 2016.Results The program was successful and effective in signifficantly reducing musculoskeletal disorders by 37.7 . A significant association was found between implementing stretching exercises OR 6.53 95 CI 1.74 24.57 and ergonomic working positions OR 6.93 95 CI 2.08 23.01 with decreased musculoskeletal disorders. Implementation of standard OSH Management System to implementation of program, achieved 81.08 for input element good category , 74.02 for process element good category and 85.7 for output elements satisfactory category . Consultation with worker representatives before implementation, adequate distribution of laptop support facilities, and program supervision are the key factor of the program to have higher success rate.Conclusion The Ergonomic Office program succeeded decreasing musculoskeletal complaints in 37.7 of the workers. The implementation of standard OSH Management in program consultation, provision of program facilities and supervision are the factor which influenced the success of the program. "

"Uni Eropa merupakan institusi internasional yang konsisten membuat kebijakan-kebijakan luar negeri yang berorientasi multilateral dalam isu iklim. Namun, pada 14 Juli 2021, Komisi Eropa mengadopsi proposal CBAM yang akan mengenakan biaya tambahan secara sepihak terhadap lima kategori barang padat karbon yang diimpor ke Uni Eropa. Skripsi ini berusaha mengungkap alasan di balik pembuatan proposal CBAM yang bersifat unilateral. Skripsi ini menggunakan kerangka teori actor-centered institutionalism dari Mayntz dan Scharpf yang melihat kebijakan sebagai aksi yang disengaja. Skripsi ini menemukan bahwa Komisi Eropa membuat proposal CBAM karena dorongan pluralitas faktor yang berinteraksi di dalam situasi dan konstelasi isu iklim di Uni Eropa. Di dalam interaksi tersebut, terdapat pengaturan institusional Uni Eropa, yang terdiri dari mode-mode interaksi, kapabilitas organ-organ, dan norma-norma yang diatur. Selain itu, juga terdapat faktor-faktor non-institusional Komisi Eropa, yang terdiri dari kepentingan dan identitas Presiden Komisi Eropa. Kedua variabel tersebut mendorong Komisi Eropa untuk membuat proposal CBAM. Selain kedua variabel tersebut, juga terdapat berbagai situasi dan konstelasi yang membentuk konteks yang melingkupi Komisi Eropa, yang memunculkan kesempatan dan motif untuk pembuatan proposal CBAM.

---

The European Union is an international institution that consistently makes multilateral-oriented foreign policies on climate issues. However, on July 14th, 2021, the European Commission adopted a CBAM proposal that would unilaterally apply additional fees on five categories of carbon-intensive goods imported into the European Union. This study seeks to uncover the reasons behind the making of the unilateral CBAM proposal. This study utilized the actor-centered institutionalism theoretical framework from Mayntz and Scharpf which describes policy as an intentional action. This study found that the European Commission made the CBAM proposal due to the plurality of factors that interacted within the situation and constellation of climate issues in the European Union. In this interaction, there were institutional settings of the European Union, which consisted of the modes of interactions, capabilities of the organs, and norms that are regulated. In addition, there were non-institutional factors of the European Commission, which consisted of the interests and identity of the President of the European Commission. These two variables prompted the European Commission to make the CBAM proposal. Apart from these two variables, there were also various situations and constellations that shape the context surrounding the European Commission, which created opportunities and motives to make the CBAM proposal."

"Penelitian ini bertujuan untuk menghitung probabilitas risiko pengelolaan arsip inaktif di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan memberikan rekomendasi upaya mitigasi risiko. Risiko yang dihitung probabilitasnya diadaptasi dari Records Risk Assessment Tool, The University of Newcastle, Australia, yang terdiri dari lima jenis risiko, yaitu risiko lingkungan, risiko kesalahan manusia, kebijakan, dan prosedur, risiko keamanan, risiko ruang penyimpanan, dan implementasi perencanaan bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 19 pegawai di Bagian Arsip DPR RI, yaitu 1 Kepala Bagian Arsip, 12 Arsiparis, 4 Tenaga Sistem Pendukung (TSP), dan 2 Staf Tata Usaha (TU). Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk menghitung probabilitas risiko, dengan mengambil nilai rata-rata pendapat responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa probabilitas risiko pengelolaan arsip inaktif di DPR RI secara keseluruhan berada pada kategori kemungkinan terjadi rendah (10,68%). Risiko dengan probabilitas tertinggi adalah risiko ketiadaan rencana kesinambungan bisnis (22,56%), risiko ketiadaan rencana pemulihan bencana (21,35%), risiko pegawai yang merokok di dalam atau di sekitar ruang penyimpanan arsip inaktif (18,26%), risiko kebocoran air (16,40%), dan risiko fluktuasi suhu dan kelembaban (14,96%) dengan masing-masing berada pada kategori kemungkinan terjadi rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pengelolaan arsip inaktif di DPR RI sudah baik, namun diperlukan peningkatan pada aspek kesiapan menghadapi bencana, pengelolaan risiko lingkungan dan kondisi ruang penyimpanan, serta penguatan disiplin prosedur pegawai dalam pengelolaan arsip inaktif di DPR RI.

---

This study aims to calculate the probability of risks in the management of inactive records at the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) and to provide recommendations for risk mitigation efforts. The assessed risks are adapted from the Records Risk Assessment Tool, the University of Newcastle, Australia, which includes five types of risks: environmental risks, human error, policy and procedural risks, security risks, storage area risks, and disaster planning implementation. This study employs a quantitative descriptive approach using a survey method. Data are collected through questionnaires distributed to 19 respondents in the Records Division of the DPR RI, consisting of 1 Head of the Records Division, 12 Archivists, 4 System Support Staff, and 2 Administrative Staff. The data are analyzed using a descriptive statistical techniques, and the weighted average method is applied to calculate risk probabilities based on the mean values of participants' responses. The results indicate that the overall probability of risks in inactive records management at DPR RI falls into the low likelihood category (10,68%). The highest probability risks identified are the absence of a business continuity plan (22,56%), the absence of a disaster recovery plan (21,35%), the presence of employees smoking in or near the inactive records storage area (18,26%), water leakage (16,40%), and fluctuations in temperature and humidity (14,96%), all of which fall under the low likelihood category. These findings indicate that, overall, inactive records management at DPR RI is already well-implemented. However, improvements are needed in disaster preparedness, environmental risk and storage condition management, as well as in strengthening staff discipline in following procedures related to inactive records management."

"Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan nasional berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah. Sejalan dengan perkembangan transformasi era digital di mana arsip saat ini telah beralih pengelolaannya dari konvensional menjadi elektronik atau digital serta infrastruktur teknologi informasi yang semakin meningkat memunculkan risiko dan tantangan terhadap rentannya keamanan infomasi arsip. Ancaman dan gangguan pada teknologi informasi saat ini dapat menghambat kinerja ANRI dalam pelayanan arsip kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam peraturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tentang penggunaan infrastruktur SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, ANRI membutuhkan sebuah Business Continuity Plan (BCP) untuk penanganan proses bisnis kritikal yang secara komprehensif dalam langkah menjaga kesinambungan bisnis pelayanan publik bidang kearsipan. Kerangka penelitian perancangan BCP ini menggunakan ISO 22301:2019 yang disesuaikan dengan kondisi organisasi. Berdasarkan siklus PDCA, tahapan  perancangan dimulai analisis kebijakan organisasi, analisis dampak bisnis, penilaian risiko, dan strategi penyusunan BCP. Hasil akhir penelitian ini perancangan BCP dalam layanan SIKN dan JIKN. 

---

The National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) has the primary duties and functions in implementing the national archives based on the policy direction set to achieve the governments vision and mission. In line with the development of the transformation of the digital era in which the current archive has shifted its management from conventional to electronic or digital, and information technology infrastructure that is increasing raises risks and challenges to the vulnerability of archival information security. Threats and disruptions to information technology today can hinder ANRI's performance in archiving services to the public. This is stated in the Electronic-Based Government System (SPBE) regulation regarding the use of SPBE infrastructure to increase efficiency, security, and ease of integration to meet the infrastructure needs of Central Agencies and Regional Governments. Therefore, ANRI requires a Business Continuity Plan (BCP) to handle critical business processes in a comprehensive manner to maintain the continuity of the public service business in the archival sector. This BCP design research framework uses ISO 22301: 2019, which is adapted to organizational conditions. Based on the PDCA cycle, the design stage begins with organizational policy analysis, business impact analysis, risk assessment, and BCP preparation strategy. The final result is formed BCP design in SIKN and JIKN services."

"Mathematical models can be very helpful to understand the transmission dynamics of infectious diseases. This book presents examples of epidemiological models and modeling tools that can assist policymakers to assess and evaluate disease control strategies. Contents: Development and Analysis of Models for Infectious Diseases; Application of Models to Real Disease Data; User-Friendly Modeling Tools for Public Health Policymakers. Readership: Researchers in mathematical biology, mathematical modeling, infectious diseases and complex systems."