Ditemukan 197 dokumen yang sesuai dengan query
Ugrasena Pranidhana, author
Tulisan ini mendeskripsikan tentang peraturan Angger Pradata Akir yang pernah ada di wilayah kerajaan di Jawa yakni Kasunan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta pada abad ke 17 ? 18 lalu. Dari kajian ini tergambar bahwa di masyarakat Jawa di abad 17 ? 18 yang lalu sudah dikenal sistem hukum yang mengatur...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
AJ-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Anna Erliyana, author
ABSTRAK
UUD 3945 Pasal 4 ayat (i) menyebutkan bahwa Presiden Repuhblilc
Indonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar. Ditinjau dari teori pembagian kekuasan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan
eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaran pemerintahan yang
bersifat umum dan khusus. Tujuan utuma dari Hukum Administrasi...
2004
D1048
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Anom Surya Putra, author
Jakarta: Sekjen DPR-RI, 2008
328.1 ANO b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Steinbreder, John, author
New York: Hungry Minds, Inc., 2001
796.352 STE g
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Kurnia Zakaria, author
Masyarakat melihat ada kejahatan di dalam kejahatan di mana aparat penegak hukum bekerja tidak profesional dan lebih banyak mencari keuntungan dari permasalahan hukum orang lain. Jual beli perkara sudah menjadi kebiasaan dan sulit dihindari apalagi bisa diberantas. Maka penulis melihat ketidak pastian hukum dan ketidakadilan ingin berbuat sesuatu baik secara...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T10502
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sinuhaji, Rony Agustinus, author
Upaya paksa dan tidak ditahannya terdakwa atau penangguhan penahanan banyak menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat, yang dalam batas-batas apakah upaya paksa penahanan diperlukan dalam proses pemeriksaan terdakwa di peradilan. Suatu hal yang menarik perhatian apabila penangguhan penahanan tidak diperlukan lagi ditingkat peradilan, mengingat pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16403
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Anna Erliyana, author
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48 memuat ketentuan yang mengatur prosedur upaya administratif. Sebagai suatu lembaga yang mengupayakan penyelesaiaan sengketa di luar lembaga peradilan, tampaknya sangat layak untuk diperhatikan keberadaaannya dalam rangka perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat terbitnya suatu...
1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Johnnyzal Salim, author
Dimana dalam era pembangunan ini selalu memberikan pengaruh positif dibidang kesejahtraan sosial, karena akibat sampingan yang kurang serasi maka dapat mengakibatkan, kegoncangan nilai-nilai sosial yang menimbulkan ke tidak pastian dan ketidak stabilan. Hal ini dipandang perlu untuk ditanggapi dalam usaha pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, oleh karena itu sangatlah baik untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ade Kohar, author
Penelitian mengenai pengkatalogan peraturan perundang-undangan Indonesia telah dilakukan di Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui penentuan tajuk entri utama peraturan perundang-undangan Indonesia dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan AACR2. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap katalog peraturan perundang-undangan Indonesia yang berupa bahan tunggal. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1987
S14926
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Muchammad Zaidun, author
Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2009
060.42 MUC b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
