Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan atas dasar masih rendahnya rasio elektrifikasi di daerah pedesaan serta masih banyaknya keluhan pelanggan listrik terhadap mutu pelayanan yang selama ini diberikan. Berangkat dari dasaran tersebut penelitian ini memfokuskan kepada strategi dan teknik pelayanan yang dilakukan oleh PLN Cabang Bogor terhadap pelanggan maupun calon pelanggan serta masyarakat lainnya yang berhubungan dengan penjualan tenaga listrik, membandingkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang telah diberikan serta melihat alternatif peningkatan kualitas pelayanan listrik pedesaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pejabat yang berwenang menangani listrik pedesaan, baik di kantor pusat maupun dengan berbagai pihak di kantor Cabang, sedangkan teknik kuesioner yaitu mengirirnkan daftar pertanyaan tertulis kepada seratus orang responden pelanggan listrik yang tersebar di tiga desa pada kecamatan yang berbeda dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan PLN selama ini. Metode analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif terhadap tingkat kepuasan pelanggan dengan pendekatan ukuran asosiasi (uji khai-kwadrat), serta mengkaji setiap jenis pelayanan dengan pendekatan regresi sederhana. Untuk mengolah data kuantitatif ini digunakan paket program komputer mikrostat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya teknik pelayanan yang telah dilaksanakan oleh pihak cabang Bogor belum cukup untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan elektrifikasi didaerah pedesaan mengingat tugas yang dilaksanakan di lapangan terlalu di tekankan pada pelaksanaan peraturan dan prosedur, akibatnya perhatian kepada mutu pelayanan memperoleh tempat kedua. Selain itu temyata kondisi sosial ekonomi didaerah pedesaan masih merasakan bahwa biaya penyambungan listrik, uang jaminan langganan dan biaya instalasi rumah masih dianggap cukup mahal apabila harus dibayar sekaligus. Jadi walaupun saat ini PLN Cabang Bogor berhasil mencapai prosentase desa berlistrik sampai dengan Juni 1995 sebesar 95,97 % namun rasio elektrifikasi yaitu perbandingan antara jumlah pelanggan listrik dengan jumlah kepala keluarga baru mencapai 49,80 %. Selain itu kapasitas VA tersambung baru mencapai 444.037 kVA dibandingkan dengan kapasitas terpasang sebesar 747.160 kVA. Akibatnya adalah energi listrik sebanyak 303.123 kVA atau 40,57 % hilang karena tidak terjual dan hal ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Karena itu dalam penelitian ini direkomendasikan 13 (tiga belas) strategi untuk meningkatkan mutu pelayanan secara efektif dan efisien, jika perlu peraturan dan prosedur yang kurang mendukung diperbaiki atau bahkan dicabut apalagi yang menghambat pelayanan kepada orang banyak, untuk ini perlu ditempuh dua sasaran yaitu pertama, sasaran kedalam untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, kedua sasaran keluar yaitu untuk meningkatkan kepekaan terhadap dinamika aspirasi dan kepentingan pelanggan listrik yang akhirnya dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan secara maksimal.

Abstrak :
Latar Belakang Dewasa ini Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor kehidupan. Perhatian besar diberikan terhadap masalah-masalah pemerataan serta usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena sekitar 80 persen jumlah penduduk Indonesia berada di Pedesaan, maka setiap usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat haruslah dikaitkan dengan penduduk pedesaan. Identifikasi terhadap kebutuhan pokok manusia (basic human needs) merupakan langkah penting dalam setiap usaha peningkatan taraf hidup penduduk yang miskin. Energi, diakui memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Makhijani, (1977) mengemukakan bahwa ungkapan "kebutuhan energi" (energy needs) sebenarnya tidak lain berarti energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan dan mendistribusikan secara merata sarana-sarana pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Dalam hal ini, masalah kebijaksanaan pokok adalah menyangkut pilihan-pilihan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan energi penduduk pedesaan, terutama penduduk pedesaan yang miskin. Dalam memenuhi kebutuhan energinya, manusia sudah sejak dahulu mempergunakan jenis-jenis energi non-komersial seperti biomassa (kayu bakar dan limbah pertanian) yang hingga kini sebagian energi yang digunakan di sektor rumah tangga menggunakan jenis biomassa ini. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan disini, bahwa input energi kayu bakar bagi pedesaan di India mengambil bagian sebesar 68 persen dari seluruh energi yang digunakan. Dan dari jumlah ini hampir 90 persen-nya dikonsumsi untuk kebutuhan memasak. 2) Menurut Hadisoesastro, (1933:5) telah banyak sebenarnya studi mengenai biomassa diiakukan di Indonesia dan telah memberikan informasi yang berharga. Namun banyak juga yang masih menimbulkan ketidak-jelasan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa dari hasil studi-studi itu terdapat kesimpulan yang variasinya cukup mencolok, dimana konsumsi biomassa berkisar antara 0,35 m3 sampai 2,53 m3 per-orang/tahun. Dikatakan selanjutnya, belum jelas benar faktor apa yang menimbulkan kesimpulan atau kondisi demikian; sehingga hal ini akan dapat menyulitkan dalam perumusan kebijaksanaan. Sebagai sebuab gambaran, berikut ini ditunjukkan kondisi konsumsi energi di Indonesia antara tahun 1970 - 1988.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap elektrifikasi desa di Indonesia dengan menggunakan data panel mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di 64.127 desa. Studi ini meneliti hubungan Dana Desa dalam penyediaan infrastruktur terhadap percepatan elektrifikasi desa dengan analisis regresi fixed effect. Hasil studi menemukan bahwa Dana Desa berkorelasi positif dengan elektrifikasi desa di Indonesia, dimana setiap kenaikan 1% Dana Desa berkorelasi terhadap peningkatan 0,98% rasio elektrifikasi desa. Hasil lain menunjukkan bahwa pengaruh Dana Desa dalam meningkatkan elektrifikasi terlihat lebih tinggi pada desa di luar Jawa dan wilayah Pesisir. Meskipun Dana Desa tidak diperuntukan langsung untuk meningkatkan elektrifikasi desa di Indonesia, namun studi ini menyimpulkan bahwa Dana Desa dapat menjadi katalis untuk meningkatkan rasio elektrifikasi yang memiliki kebutuhan dasar infrastuktur. ......This study aims to analyze the influence of the Village Fund program on village electrification in Indonesia using panel data from 2018 to 2020 in 64.127 villages. This study examines the relationship between the Village Fund program in providing infrastructure to accelerating village electrification with a fixed effect regression analysis. The results of the study found that the Village Fund program is positively correlated with village electrification in Indonesia, where every 1% increase in Village Funds correlates with a 0.98% increase in the village electrification ratio. Other results show that the influence of Village Funds in increasing electrification is seen to be higher in villages outside Java and the Coastal region. Although Village Funds are not intended directly to increase village electrification in Indonesia, this study concludes that Village Funds can be a catalyst for increasing electrification ratios that have basic infrastructure needs.

Abstrak :
Program listrik perdesaan adalah kebijakan Pemerintah guna menyediakan tenaga listrik untuk seluruh Indonesia, terutama di daerah rural yang belum terjangkau listrik. Dimana perencanaan program ini dibuat dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan PLN tanpa dilakukan optimasi. Untuk itulah dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisa program listrik perdesaan yang dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2008 ? 2009 sudah optimal atau belum. Adapun metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal adalah dengan program linear integer. Dari hasil program linear integer, didapat bahwa untuk program listrik perdesaan tahun 2008-2009 masih belum optimal, sehingga bila dilakukan optimasi maka untuk tahun 2008 ada peningkatan akses listrik sebanyak 6.101 akses listrik atau secara nasional naik 5,5%, dan untuk tahun 2009 peningkatan akses listrik sebanyak 13.809 akses listrik atau secara nasional naik 10%, dan bila dilihat dari sisi anggaran yang digunakan terjadi penghematan sebesar Rp 40.212.000 untuk tahun 2008 dan penghematan sebesar Rp.29.439.000 untuk tahun 2009. Sehingga langkah kebijakan yang diambil adalah mengoptimalkan pendanaan listrik perdesaan yang terbatas dengan bantuan program linear integer sehingga menjadi lebih efektif dan efisien dalam melistriki seluruh rakyat dengan menggunakan pembangkit listrik yang murah (least cost) dan mendapatkan benefit yang paling banyak.

---

Rural electrification program is one of government policy to supply electricity in Indonesia especially in rural areas without electricity access. Planning of this program involved local government and the Indonesian state electricity company (PLN) without optimization. For that, this research goals to analize rural electrification programs on years 2008-2009 optimize or not. This research using integer linear programming for optimization. From the results integer linear programming, knows that rural electrification programs on years 2008-2009 aren't optimal, so with optimization for 2008 get increasing access electricity amount 6,101 access or nationally upping 5,5% and for 2009 get increasing access electricity amount 13.809 access or nationally upping 10%, and for budgeting less Rp 40,212,000 Rupiahs for 2008 and less 29,439,00 Rupiahs for 2009. So suggest for policy is optimization limitation budget for rural electrification with using integer linear programming to achieve effectiveness and efficiency to electrification all of people with using least cost electricity generation and get maximum benefit.

Abstrak :
Tesis ini membahas keterkaitan dan pengaruh dari Program Infrastruktur Listrik Perdesaan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Variabel yang digunakan adalah variabel independen adalah Program Listrik Perdesaan dan variabel dependennya adalah Kemiskinan, Pertambahan penduduk, dan Perkembangan Pendidikan. Variabel Program Listrik Perdesaan menggunakan data Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik, Varibel Kemiskinan menggunakan data Persentase Penduduk Miskin di Perdesaan, Variabel Pertambahan penduduk menggunakan data Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total, dan Variabel Perkembangan Pendidikan menggunakan data Persentase Penduduk Buta Huruf. Hasil penelitian menunukkan bahwa variabel Program Listrik Perdesaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan, Pertambahan penduduk, dan Perkembangan Pendidikan di Perdesaan. Keberhasilan Program Listrik Perdesaan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, penurunan pertambahan penduduk, dan peningkatan akses pendidikan di Perdesaan yang berdampak bagi kemajuan di seluruh perdesaan di Indonesia. ......This thesis discusses the relevance and influence of the Rural Electricity Infrastructure Program in Indonesia. This research is quantitative research by using regression analysis of panel data. The variables used are independent variables are Rural Electricity Program and the dependent variable is Poverty, Population Growth, and Educational Development. Rural Electrification Program variables use data of Electrification Ratio and Ratio of Electrified Villages, Poverty Variables use data of Percentage of Poor in Rural, Population Added variable using Total Fertility Rate data, and Developmental Development variable using data of Percentage of Illiterate Population. The results showed that the variables of the Rural Electricity Program had a negative and significant effect on the variables of Poverty, Population Growth, and Development of Education in Rural Areas. The success of the Rural Electricity Program has an effect on poverty reduction, declining population growth, and increased access to education in Rural Areas that impacts progress across rural areas in Indonesia.

Abstrak :
Kondisi Indonesia sebagai Negara kepulauan mempersulit usaha penyediaan tenaga listrik terutama pada daerah-daerah yang terpencil bila dilakukan dengan cara ekspansi main grid. Energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya telah teridentifikasi sebagai solusi dengan potensi yang tinggi untuk mengelektrifikasi area pedesaan. Penyediaan listrik di daerah pedesaan memiliki tantangan tersendiri, beberapa diantaranya adalah kepadatan penduduk yang rendah, dengan pendapatan yang rendah pula. Beberapa penelitian telah memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengaplikasikan skema pendanaan yang inovatif. Keuangan mikro atau microfinance sederhananya merupakan akses finansial untuk masyarakat miskin. Keuangan mikro pada sektor energi masih terbilang cukup baru dibahas, namun terdapat bukti kesuksesan bahwa skema pendanaan ini dapat membantu meningkatkan penjualan SHS pada rumah tangga miskin. Produk keuangan mikro Grameen Shakti dianggap sukses dalam usaha mengelektrifikasi pedesaan masyarakat miskin di Bangladesh. Grameen Shakti berhasil menjual sebanyak lebih dari 740.000 SHS kepada masyarakat miskin dalam kurun waktu 10 tahun. Penelitian ini mencoba mengadaptasi produk keuangan mikro Grameen Shakti, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kebutuhan listrik, serta kemampuan membayar masyarakat desa yang belum berlistrik di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat desa yang belum berlistrik membutuhkan tenaga listrik sebagai sumber penerangan. Hasil analisis untuk kemampuan membayar menunjukkan, rumah tangga di desa belum berlistrik dapat mengeluarkan biaya sebesar 600 – 900 ribu rupiah untuk membeli bahan bakar genset setiap bulannya. Namun, biaya tersebut dirasa cukup berat bagi mereka. Ada pula beberapa kasus yang menunjukkan beberapa warga desa tidak mampu untuk memiliki genset sehingga menggunakan lampu pelita sebagai sumber penerangannya di malam hari. Rekomendasi produk keuangan mikro SHS untuk masyarakat desa belum berlistrik dibuat berdasarkan karakteristik masyarakat desa belum berlistrik yang telah dianalisis sebelumnya. SHS berkapasitas 20 Wp, 50 Wp, dan 100 Wp dapat ditawarkan kepada mereka. Skema yang dibuat mengacu pada produk milik Grameen Shakti dan beberapa penelitian yang relevan. Produk keuangan mikro yang direkomendasikan diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan SHS sehingga masyarakat desa yang belum berlistrik dapat beralih ke tenaga surya.

---

The condition of Indonesia as an archipelagic country complicates efforts to supply electricity to remote areas with the expansion of the main grid. Renewable energy, especially solar energy has been identified as a solution with high potential to electrify rural areas. Electricity supply in rural areas has its own challenges, specifically low-income population with often low income. Several studies have provided suggestions to overcome these challenges. One of them is with an innovative financing. Microfinance is simply a financial access for the poor. Microfinance in the energy sector is still fairly new, however, there are evidences showing that this scheme has successfully penetrates SHS in poor households. Grameen Shakti's microfinance products are considered successful in the effort to electrify poor rural areas in Bangladesh. Grameen Shakti managed to sell more than 740,000 SHS to the poor in 10 years. This study attempts to implement the Grameen Shakti microfinance product, which is adapted to the conditions of Indonesia. Therefore, it should be noted in advance about electricity needs, as well as the need to pay rural communities who are not yet electrified in Indonesia. The results of the analysis showed that the village community who had not been electrified needed electricity as a source of lighting. The results of the analysis for the ability to pay show that unelectrified households can spend 600 - 900 thousand rupiah to buy generator fuel every month. However, this fee is quite expensive for them. There are several cases which show that poor people unable to have generators so that they use kerosene lamp as lighting at night. SHS microfinance product recommendations made based on the characteristics of the un-electrified household. SHS with a capacity of 20 Wp, 50 Wp and 100 Wp can be offered to them. The schemes created support the Grameen Shakti products and some relevant research. Microfinance products are expected to increase the affordability of SHS, therefore unelectrified household can afford solar power.

Abstrak :
Dekrit 7 Juli 1959, pembubaran Dewan Konstituante, parlemen dan pembekuan partai politik adalah wujud penguburan demokrasi. ?Demokrasi Terpimpin? dan ?Demokrasi Pancasila? selama Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, merupakan lanjutan pengekangan demokrasi. Reformasi 1998, menghidupkan kembali demokrasi, tapi terbatas di ranah politik, demokrasi sosial pelayanan kepentingan publik belum dimulai. Kehidupan demokrasi di ranah politik (kebebasan penyampaian pendapat, pers, berserikat, berukumpul), perlu dilanjutkan dengan demokrasi sosial di ranah kelola pelayanan kepentingan publik (management of public services, public goods), perwujudan nyata penerapan dan penegakkan demokrasi, kedaulatan rakyat, demi peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial hidup bersama. Pembangunan sarana, proyek kepentingan publik pemenuhan hajad hidup masyarakat luas, seperti kesehatan, pendidikan, penyediaan tenaga listrik, air minum, sarana angkutan umum, kelola pasar-pasar umum, kelola kekayaan milik bangsa dan negara perlu ditegakkan dengan melibatkan partisipasi publik berlandaskan asas tata kelola yang baik (Good Governance). Oleh karena masyarakatlah yang akhirnya akan menerima manfaat dan menanggung dampak yang ditetapkan. Kehidupan modern perlu pasokan listrik demi peningkatan kemajuan ekonomi, sosial, ketahanan nasional. Karena itu upaya penyediaan, pemanfaatan serta pengelolaan perlu diatur secara cermat, agar listrik tersedia cukup saat diperlukan, merata di seluruh wilayah di Tanah Air, dengan mutu dan harga bersaing.

Abstrak :
Paradigma pembangunan sekadar berbasis materialistis dan hanya berfokus pada capaian pertumbuhan ekonomi telah meminggirkan manusia sebagai subjek khususnya perempuan. Pembangunan infrastruktur energi dan kelistrikan yang buta gender bukan memberikan manfaat kepada perempuan melainkan menghasilkan tekanan tambahan. Penelitian ini bertujuan mengungkap implikasi pembangunan fasilitas listrik berbasis komunitas terhadap kapabilitas perempuan di kampung adat, utamanya persoalan akses dan partisipasi dalam pembangunan, pemaknaan perubahan dari listrik dan pembentukan kapabilitas perempuan. Penelitian ini menggunakan teori kapabilitas yang disandingkan dengan teori interseksionalitas dan pemikiran feminisme postkolonial untuk menganalisis temuan-temuan empirik. Metodologi penelitian kualitatif dilakukan melalui analisis data sekunder, observasi, dan wawancara mendalam terhadap lima perempuan subjek utama serta dua orang subjek pendukung. Lokasi penelitian dilakukan di kampung adat Ubu Oleta, desa Weetana, kecamatan Laboya Barat, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menemukan bahwa akses dan prasarana masih buruk dan minim partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Perempuan di kampung adat masih belum dapat memanfaatkan kehadiran listrik secara optimal. Aturan adat berupa belis merupakan hambatan dalam pertisipasi, akses, dan pemanfaatan listrik bagi perempuan. Perempuan di kampung adat selain mengalami diskriminasi akibat aturan adat, sebagai individu dengan beragam identitas, juga mengalami tekanan secara interseksionalitas struktural, politik, dan representasional. Temuan yang juga penting adalah perempuan tetap mampu mengaktifkan faktor-faktor konversi lingkungan, sosial, dan personal dalam mencapai fungsi kapabilitas mereka sebagai perwujudan penggunaan listrik. Kendala struktural aturan adat dan belis menjadi hambatan utama dalam mencapai fungsi kapabilitas mereka, karena berbagai diskriminasi yang muncul dari praktik adat tersebut, menyebabkan beban ekonomi yang menjurus ke pemiskinan terstruktur. Rekomendasi utama adalah mengupayakan revitalisasi aturan adat terkait belis dan meningkatkan peran partisipasi perempuan yang hakiki dalam proses pembangunan energi. ......The development paradigm that based on materialism is only focuses on achieving economic growth, which has tendency to marginalize people especially women. Gender- blind development of energy and electricity infrastructure does not provide benefits to women but creates additional pressure. This study aims to reveal the implications of the development of community-based electricity facilities on women's capabilities in traditional villages, especially the issues of access and participation in development, the significant of changes from electricity and the development of women's capabilities. This study utilize capability theory alongside intersectionality theory and postcolonial feminist thinking to analyze empirical findings. The qualitative research methodology was carried out through secondary data analysis, observation, and in-depth interviews with five women as the main subjects and two informants as supporting subjects. The research location was carried out in the Kampung Adat Ubu Oleta, Desa Weetana, kecamatan Laboya Barat, kabupaten Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. This research found that access and infrastructure were poor and women's participation in the development process was insignificant. Women in kampung adat are still unable to optimized utilization of electricity. The customary rule in the form of belis is an obstacle in the participation, access and utilization of electricity for women. In addition women are experiencing discrimination due to customary rules, women in kampung adat, as individuals with various identities, also experience pressure from structural, political and representational intersectionality. An important finding is that women are still able to activate environmental, social and personal conversion factors in achieving their capability function as a result utilization of electricity. Structural constraints on customary rules and belis are the main obstacles in achieving their capability function, because various discriminations that arise from these customary practices cause an economic burden that leads to structured impoverishment. The main recommendations are seeking to revitalize customary rules regarding belis and increase the role of women's participation in the energy development process.