Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor¬faktor yang menyebabkan Pemerintah Republik Federasi Rusia mengeluarkan kebijakan luar negeri untuk membentuk Shanghai Cooperation Organization (SCO). Faktor-faktor dimaksud terdiferensiasi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan domestik. Metode penelitian dalam penelitian ini mengambil bentuk penelitian eksplanatif karena bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasikan faktor¬faktor yang menyebabkan kebijakan Rusia untuk membentuk SCO. Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini merupakan studi dokumen atau literatur. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam skripsi ini terdiri atas beberapa terori, yaitu teori perumusan kebijakan luar negeri, teori kepentingan nasional, teori kerjasama intemasional. Teori perumusan kebijakan luar negeri digunakan untuk menerjemahkan faktor-faktor domestik dan eskternal yang menyebabkan kebijakan luar negeri Rusia untuk membentuk SCO. Untuk menjawab permasalahan itulah teori Kalevi J. Holsti diperlukan. Dalam tulisannya, Holsti mengemukakan faktor-faktor internal maupun eksternal beserta indikatomya untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan luar negeri diambil oleh suatu negara. Diantaranya adalah pengaruh struktur internasionaI, tindakan yang dilakukan aktor lainnya, perekonomian dunia, atribut nasional yang dimiliki negara, dan lain sebagainya. Teori kepentingan nasional dan kerjasama internasional digunakan untuk mengetahui tujuan kebijakan luar negeri Rusia, kepentingan nasional Rusia, dan alasan-alasan yang menyebabkan negara tersebut merasa perlu untuk membentuk SCO. Temuan di dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan Luar negeri Rusia untuk membentuk SCO, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdiferensiasi menjadi dua: faktor domestik dan faktor eksterbal. Faktor domestik juga terdiferensiasi menjadi dua, yaitu ancaman atas kepentingan nasional Rusia dalam sektor politik-keamanan yang berasal dari gerakan kelompok separatis etno-religius di Chechnya dan Dagestan, serta kepentingan ekonomi Rusia di Laut Kaspia. Faktor eksternal yang menyebabkan kebijakan luar negeri Rusia untuk membentuk SCO adalah: pertama, kepentingan Rusia di kawasan Asia Tengah, dan kedua, peranan dan kepentingan aktor-aktor eksternal di kawasan post-Soviet States.

---

This research is an attempt to identify factors that drove the Russian Federation decision to form the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in 2001. This decision is an example of foreign policy. What are the Russian Federation government interests in the formation of SCO? What domestic pressure stands in? Is there any external pressure in the advent of this decision? Those are the main questions to be answered in this research. To answer those questions, I will use the foreign policy making model presented by KJ Holsti about external and internal factors in foreign policy making. In his framework Holsti explains that foreign policy is influenced by international structure, actions taken by other actors, global economy, national attributes, and so on. In addition, I also use the concept of national interest and international cooperation to find out the goal of the Russian Federation in their decision to form the SCO. By definition, this research is an explanatory research since it's seeks to analyze and identify the underlying factors behind the decision made by the Russian Federation. I'm employing literature study method in conducting this research. In conclusion, I find out that there are a pairs of internal and external factors which stimulate the Russian Federation decision to build the SCO in 2001. The threat to the Russian Federation' security and politics that come from ethno¬religious movements of Chechnya and Dagestan is the first domestic factor in its decision to form the SCO.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan-kebijakan Putin yang cenderung kontra demokrasi dan tetap tingginya popularitas Putin di Federasi Rusia merupakan konsekuensi dari habitus yang ada pada Putin. Kapital-kapital yang sejak era Soviet tertanam dalam diri Putin membuat kebijakan-kebijakan yang Putin keluarkan merupakan tendensi dari habitus yang tertanam pada Putin. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitis dengan penerapan teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menjelaskan bahwa habitus merupakan pengaruh dari kebijakankebijakan yang dikeluarkan oleh Putin di Federasi Rusia.

---

Abstract
Putin?s policy which is tend to against democracy and Kebijakankebijakan Putin yang cenderung kontra demokrasi dan tetap tingginya popularitas Putin di Federasi Rusia merupakan konsekuensi dari habitus yang ada pada Putin. Kapital-kapital yang sejak era Soviet tertanam dalam diri Putin membuat kebijakan-kebijakan yang Putin keluarkan merupakan tendensi dari habitus yang tertanam pada Putin. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitis dengan penerapan teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menjelaskan bahwa habitus merupakan pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Putin di Federasi Rusia.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bentuk-bentuk representasi Vladimir Putin sebagai kandidat presiden Rusia pada Pemilu 2012 dalam berita politik, khususnya dalam bentuk teks, oleh media online Pravda.ru. Teks-teks yang dianalisis adalah sumber data yang dimuat pada masa Pra-pemilu yang dimulai dari 27 November 2011 hingga 3 Maret 2012. Penelitian ini menggunakan teori yang ditulis oleh Norman Fairclough: Analisis Wacana Kritis (2003) dan M.A.K Halliday: Tata Bahasa Fungsional (1994) dan Konteks Situasi (1989) untuk mengungkapkan tujuan penelitian ini. Berdasarkan proses analisis dapat disimpulkan bahwa sebagian besar bentuk representasi Vladimir Putin terkait dengan posisinya dalam pemerintahan, khususnya sebagai Presiden Federasi Rusia selama dua masa berturut-turut (2000-2008), dan Perdana Menteri Federasi Rusia (2008-2012). Berdasarkan hal tersebut, bentuk-bentuk representasi Vladimir Putin pada sumber data dipengaruhi oleh kekuasaan.

---

ABSTRACT
The aim of this study is to reveal the representation forms of Vladimir Putin as The Russian Presidential Candidate in 2012 Election in political news, specifically in the text form, by online media Pravda.ru. The texts that are analyzed are the data sources that posted during pre-election day that is from 27th November 2011 until 3rd March 2012. This study using theories written by Norman Fairclough: Critical Discourse Analysis (2003) and by M.A.K Halliday: Context of Situation (1989) and Functional Grammar (1994) in order to reveal the aim of this study. Based on the analysis, most of the representation forms for Vladimir Putin related to his positions in government, especially as the president of Russian Federation for two terms consecutively (2000-2008) and the prime minister of Russian Federation (2008-2012). Therefore, the representation forms of Vladimir Putin in data sources are strongly connected to power.

Abstrak :
Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan militer Rusia pada periode pertama pemerintahan Boris Yeltsin. Permasalahan ini ditinjau melalui latar belakang sejarah kemiliteran Rusia yang memberikan pengaruh terhadap kedudukan militer di masa Yeltsin. Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk merekonstruksikan kedudukan militer Rusia di masa Yeltsin. Dalam merekonstruksi, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis serta histories komparatif untuk membandingkan kedudukan militer Rusia pada masa Uni Soviet, sehingga terdapat benang merah yang dapat dijadikan perbandingan. Berdasarkan rekonstruksi dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa kedudukan militer Rusia di masa Yeltsin berbeda dengan masa sebelumnya (Uni Soviet). Militer Rusia pada masa Yeltsin lebih dekat dengan politik dibandingkan masa sebelumnya. Kedekatan dengan politik tersebut diperlihatkan melalui salah satunya dalam Perang Chechnya 1994_1995, di mana militer Rusia terlibat dalam bisnis jual-beli senjata perang.

Abstrak :
Dalam menjadikan Rusia menjadi kekuatan Global, Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea pada 2014. Aneksasi Krimeaatau reunifikasi Rusia-Krimea ini menuai banyak kecaman, khususnya dari Group of Seven. Hal ini dianggap ilegal dan melanggar hukum yang berlaku. Berbagai macam media telah memberitakan mengenai kasus aneksasi Krimea ini, dapat dikatakan media menjadi peranan penting dalam menyampaikan pesan terhadap masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan menerapkan teori geopolitik imperatif untuk mengidentifikasikan bagaimana strategi geopolitik mempengaruhi pandangan serta respon media nasional dan media internasional negara-negara Group of Seven. Hasil yang didapatkan, strategi geopolitik yang dilakukan Rusia cukup mempengaruhi pandangan media internasional Group of Seven dan kurang mempengaruhi pandangan media nasional Group of Seven. ......In making Russia a global power, Russia annexed Crimea in 2014. The annexation of Crimea or reunification Rusia-Crimea has drawn a lot of criticism, especially from the Group of Seven. This act is considered illegal and violates applicable laws. Various media have reported about the Crimea annexation case, it can be said that the media has played an important role in conveying messages to the wider community. This research uses a case study method by applying imperatif geopolitical theory to identify how geopolitical strategies affect the views and responses of Group of Seven national media and international media. The results obtained, the geopolitical strategy carried out by Russia quite influenced the Group of Seven international media views and less influenced the views of the Group of Seven national media.

Abstrak :
Nasionalisme Pragmatis Pemerintahan Pertama Vladimir Vladimirovich Putin Tahun 2000-2004. (Di bawah bimbingan Dr. Zeffry Alkatiri). Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2007. Nasionalisme pragmatis merupakan sebuah kajian tentang upaya-upaya yang dilakukan sebuah pemerintahan untuk menjaga kedaulatan bangsanya dalam beberapa kasus berusaha membangkitkan kembali kejayaan masa lalu. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam metode pragmatis yang tidak terikat dogma dan ideologi. Tujuan yang hendak dicapai adalah keuntungan paling optimal bagi bangsa dengan memanfaatkan berbagai kebijakan strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal telah dijalankan oleh pemerintahan Vladimir Vladimirovich Putin pada periode pertamanya tahun 2000-2004 di Republik Federasi Rusia. Nasionalisme menurut Ernest Gellner pada dasarnya merupakan doktrin politik yang menuntut pertautan (kongruensi) antara unit sosial (bangsa dan unit politik (negara). Nasionalisme muncul dengan Cara yang berbeda-beda di setiap masyarakat tergantung pads nilai-nilai budaya setempat. Nasionalisme Rusia dalam setiap periode sejarahnya selalu tampil dalam bentuk nasionalisme pemerintahan (official nationalism). Hal ini terkait dengan upaya pemerintah Rusia untuk memposisikan bangsa Rusia di tengah-tengah alur evolusi sejarah dunia yang lebih banyak didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Setiap upaya ini selalu menandakan corak pragmatis. Tujuannya adalah pengakuan eksistensi bangsa Rusia oleh bangsa-bangsa lain, khususnya Eropa. Pragmatisme menurut Charles Sanders Peirce merupakan sebuah metode penalaran (method of logic). Pragmatisme disebut sebagai sebuah metode karena ia bukanlah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan manusia. Ia tampil sebagai alat untuk mencari jawaban dengan menggunakan berbagai pemikiran (ide). Pembuktian pragmatisme dapat dilakukan melalui tindakan konkret. Sebuah ide dapat dikatakan berhasil jika si pelaku tindakan telah memperoleh manfaat dari tindakannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh si pelaku, maka sebuah ide memperoleh nilai kebenaran menurut pragmatisme. Penggunaan terminologi pragmatis secara resmi diterapkan Putin dalam menjalankan setiap kebijakannya, terutama kebjakan-kebijakan luar negeri. Hal ini dapat dilihat dalam naskah pidato pengangkatan dirinya sebagai presiden Rusia terpilih, 7 Mei 2000; pidato resmi pertama Putin di depan parlemen (Duma), 8 Juli 2000; pidato resmi kedua Putin di depan Duma, 3 Juli 2001; dan dalam Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia yang dirilis tanggal 28 Juni 2000. Nasionalisme dan pragmatisme seharusnya tidak dapat dipadukan dalam sebuah konsepsi baru karena pertentangan nilai yang dikandung kedua konsep tersebut. Hal yang paling mencolok adalah nilai-nilai demokaasi dan individualisme yang dikandung pragmatisme. Upaya mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa lebih sering menempuh cara-cara yang tidak demokratis. Hal ini menjadi ciri khas bangsa Rusia dalam menjaga eksistensinya. Di lain pihak, bangsa Rusia merupakan bangsa yang memiliki tradisi kolektivisme. Artinya, demokrasi model Barat tidak akan pernah cocok diterapkan pada masyarakat Rusia. Namun, kajian ini mencoba untuk menggabungkan nasionalisme dengan sifat umum pragmatisme, yaitu asas manfaat. Hal ini dilakukan Putin mengingat situasi dalam negeri Rusia yang mulai mengarah pada kehancuran tatanan sosio-politik setelah kegagalan Yeltsin dalam mengelola demokratisasi pada dekade 1990-an. Kebijakan-kebijakan strategis Putin dalam kerangka konsep nasionalisme pragmatis terlihat dari upayanya untuk menjadikan Rusia sebagai kekuatan utama di wilayah Eurasia. Singkatnya, nasionalisme pragmatis merupakan doktrin politik yang mengharuskan pertautan bangsa dan negara dalam cara-cara yang mengedepankan asas manfaat demi kemajuan bangsa.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai peranan Mongol terhadap runtuhnya kekuasaan Rus' Kiev pada tahun 1237-1240. Masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah seberapa besar peranan Mongol dalam keruntuhan kepangeranan Rus' Kiev. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk meneliti peranan Mongol terhadap runtuhnya kekuasaan Rus' Kiev. Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini penulis menyimpulkan peranan bangsa Mongol kecil dalam keruntuhan kepangeranan Rus' Kiev.

---

This final assignment was about the Role of Mongol in fall of Kievan Rus power in 1237-1240. The problem of this final assignment was how many role of Mongol in the fallen of Kievan Rus princedom at 1237-1240. The purpose of this final assignment was about to research the role of Mongol in the fallen of Kievan Rus power at 1237-1240. The result of this research is The Mongol had little role in the fallen of Kievan Rus princedom at 1237-1240.