Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia adalah. salah. satu Negara berkerabang. Sesuai dengan situasi perkerabangan tersebut maka pemerin- tah giat raelaksanakan pembangunan, yang pada prinsipnya diarahkan nntuk peningkatan taraf bidup rakyat, sebingga dapat tercapai suatu bentuk kehidupan masyarakat yang a- dildanmakmuryangmerupakantujuannasionaldaripeme- rintah Republik Indonesia. Pembangunan mana meliputi berbagai sektor kehidupan yaitu mencakupbidangekonomi,politik,sosialbudayadankea- raanan.T'ujuantersebutdirealisirdalambeberapatahapan pembangunan yang kita kenal dengan istilah Repelita / Pe- lita, Repelita disini adalah merupakan tahapan mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah' Indo nesia dalam jangka.waktu lima tahun.

---

"

"ABSTRAKBahwa terjadinya jual bell Kendaraan Perorangan DinasMilik Negara yang didasarkan atas Keppres No. 5 Tahun1983, sebenamya dipengaruhi oleh situasi perekonomian IndonGsiapada saat itu. yang dikaitkan dGngan takad pGiiiGrintahdi dalam melaksanakan pembangunan. Seperti kita ketahuibersama bahwa untuk melaksanakan pembangunan pemerintahmembutuhkan dana yang cukup besar guna untuk memblayalpembangunan. Dalam rangka pemupukan dana ini pemerintahbenusaha meningkatkan adanya tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah yaltu selisih antara penerimaan dalam negeri denganpengeluaran rutin. Oleh karena penerimaan pada saatitu tidak dapat diharapkan sepenuhnya dari ekspor minyak mengingat situasi pasar dan resesi dunia yang belum mereda,maka dalam hal penerimaan pemerintah berusaha mencari sumber-sumber pendapatan yang lain. Sedangkan di bidang pengeluaran khususnya pengeluaran rutin pemerintah berusaha mengadakanpenghematan yang dilakukan dengan berbagai macamkebijaksanaan. Jadi pengeluaran rutin yang masih dapat dikurangiharus dikurangi agar dapat menyediakan tabungan penierintah yang lebih besar guna untuk membiayai pembangunanyang didasarkan atas kekuatan sendiri. Salah satu kebijaksanaan-kebij aks anaan pemerintah dalam rangka penghematan yaitu dengan mengeluarkan Keppres No. 5 Tahun 1983 yang meng^hapuskan untuk seterusnya* kendaraan perorangan dinas milik negara dengan cara menjual kendaraan tersebut kepada parapejabat dan pemegang tetap dari kendaraan bersangkutan, mengingat bahwa mtuk pengadaan dan pemeliharaan kendaraanperorangan dinas yang ada pada Departemen-departemen, lembaga-lembaga pemerintah non departemen dan instansi pemerintahlainnya membutuhkan biaya yang cukup besar dan halini merupakan beban bagi APBN.

---

"

"Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara indent atau pemesanan pada P.T. Ningz pacific Mobil sebagai dealer dan penyelesaian permasalahan yang terjadi. Maksud dan tujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan jual beli secara pemesanan khususnya pada perjanjian pembelian mobil di dalam prakteknya pada saat ini. Oleh karena penelitian ini bersifat eksploratif deskriptif dengan pendekatan hukum perdata yang normatif empiris maka pengumpulan data-datanya tidak saja dengan studi kepustakaan melainkan juga studi dilapangan dengan metode teknik observasiaan wawancara berstruktur terhadap narasumber yang telah di tentukan . Dari hasil penelitian dengan metode dan teknik penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli mobil secara pesanan (delivery order) pada P.T. Ningz Pacific Mobil selain menggunakan standar perjanjian yang baku ternyata sebagian menggunakan asas kesepakatan bersama para pihak, namun adakala nya tidak seluruh dari pelaksanaan perjanjian dapat berjalan lancar, karena adanya salah satu atau para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya."

"ABSTRAKDidorong oleh keadaan pada masyarakat umumnya dan pegawai negeri secara khusus pemerintah memutuskan untuk menjual sebahagian dari rumah rumah negerinya kepada pegawai negeri Kebijaksanaan ini dilaksanakan dengan bentuk perjanjian sewa - beli rumah negeri Didalam penelitian ini bertujuan mengungkapkan segala sesuatu mengenai perjanjian sewa beli dilihat dari teori hukum - perdata Indonesia . Penggambaran ini sifatnya normatif sehingga seluruh data yang diambil berasal dari data sekundair melalui study kepustakaan Putusan pemerintah untuk memakai peraturan perjanjian - sewa beli sebagai pelaksanaan dari penjualan rumah rumah itu - ternyata salah Karena berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria no. 5 Tahun 1960 hukum yang mengatur penjualan rumah adalah Hukum Adat sedangkan perjanjian sewa beli tidak dikenal di dalam bentuk perjanjian hukum Adat Kesalahan didalam mengambil kebijaksanaan dan segala kekurangan yang terdapat di dalam pengaturan perjanjian sewa beli memperlihatkan bahwa pihak pemerintah kurang memperhatikan segi hukum perdata didalam memutuskan suatu kebijaksanaannya Hendaknya dimasa yang akan datang pemerintah dapat menjadikan masalah ini sebagai suatu pelajaran."