Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembatalan suatu surat kuasa menjual oleh pengadilan karena terdapat unsur penipuan, seharusnya mengakibatkan perbuatan pemindahan hak atas tanah melalui jual beli adalah batal demi hukum, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya nomor 83/Pdt.G/2013/PN.Slmn memutus bahwa perbuatan jual beli tersebut adalah sah demi hukum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini membahas mengenai bagaimana kekuatan mengikat akta jual beli atas surat kuasa menjual yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan apakah alasan-alasan hukum yang digunakan dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.Slmn sebagai alasan pengesahan akta jual beli telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bentuk penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis-normatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis norma hukum tertulis/asas hukum dalam pelaksanaannya pada putusan pengadilan dan penerapannya dalam kasus atau peristiwa hukum terkait sinkronisasi. Dalam jual beli hak atas tanah, orang yang berhak menjual adalah pemilik tanah itu. Pemilik dapat bertindak sendiri atau mewakilkan dirinya dengan memberi kuasa kepada orang lain. Dengan adanya pemberian kuasa tersebut, maka penerima kuasa memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penjual. Keabsahan hukum jual beli tanah haruslah ditinjau dari Hukum Tanah Nasional dan putusan Mahkamah Agung No. 123/K/Sip/1970. Menurut putusan Mahkamah Agung No. 123/K/Sip/1970, sahnya jual beli hak atas tanah ditentukan oleh syarat materil dari jual beli itu, yang salah satunya adalah penjual berhak dan berwenang menjual hak atas tanah yang bersangkutan. Apabila penjual tidak berhak dan berwenang, maka jual beli tersebut adalah batal demi hukum. Jika suatu akta kuasa menjual dibatalkan oleh pengadilan, maka penerima kuasa tidak berwenang untuk bertindak sebagai penjual, sehingga salah satu syarat materiil sahnya jual beli tidak terpenuhi yaitu penjual tidak berwenang untuk menjual. Hal ini menyebabkan jual beli hak atas tanah adalah batal demi hukum.

---

A power of attorney to sell which is stated null and void by law because there is one of the elements of fraud, should cause the transfer of land rights through sale and purchase is also null and void, however Sleman District Court stated that its sale and purchase is valid. Based on that, this study discusses about the validity of the sale and purchase of land rights that its power of attorney was stated null and void, and whether the legal reasons that was used by the court had been conformable with the law. This thesis uses normative juridical research methods, because the purpose of this thesis is to analyze the regulations/the principal of law in its implementation on the decision of court and its application in cases or legal case related to synchronization. In the sale and purchase of land rights, the person who has the right to sell is the owner of the land. The owner might act on his/her behalf or authorize others. With such a power of attorney, the attorney has the authority to act as a seller. The validity of the sale and purchase of land rights shall be reviewed from agrarian law and the jurisprudence of Supreme Court Decision number 123/K/Sip/1970. According to Supreme Court Decision number 123/K/Sip/1970, the validity of the sale and purchase of land rights is determined by the material requirements of the sale and purchase, which includes the seller is entitled and competent to sell the land rights, the buyer is entitled to purchase the land rights, the land rights could be sold by law, moreover the land rights is not in dispute. If the seller is not entitled and competent to sell the land rights, resulting the sale and purchase of the land rights is null and void. In case, the power of attorney is stated null by the court, then the attorney has no authority to act as a seller, so one of the material requirements is not fulfilled that is the seller is not authorized to sell. This causes the transfer of land rights is null and void.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kedudukan cessionaris pada suatu kredit sindikasi setelah dibuatnya Perjanjian Jual Beli Piutang Dan Perjanjian Pengalihan Piutang Kredit Sindikasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1116 K/Pdt/2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bertipe deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian: berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat 1 dan Pasal 613 ayat 2 KUHPerdata, cessie yang dilakukan dari PT Artha Niaga Kencana selaku kreditur pertama kepada Gaston Investments Limited selaku kreditur paling akhir adalah sah. Sahnya keseluruhan cessie tidak mengakibatkan Gaston Investments Limited dibenarkan untuk melakukan penagihan langsung. Gaston Investments Limited mempunyai kedudukan yang sah sebagai pemegang jaminan dari debitur setelah dilakukan pengalihan piutang kredit sindikasi tersebut. Notaris dalam kasus ini juga memiliki peran penting dalam proses pengalihan piutang kredit sindikasi ini karena cessie dibuat dalam bentuk akta notaris. Kata Kunci: Cessie, Kredit Sindikasi, Cessionaris, Jual Beli Piutang

---

ABSTRACT
This thesis discuss cessionaris legal position after the issuance of Agreement of Sale and Purchase of Receivables and Transfer Agreement of Syndicated Loan of Receivables pursuant to Supreme Court Decision Number 1116 K PDT 2015. This study is a normative juridical research by using a descriptive analysis type of research with qualitative research approach. The result of this study Pursuant to the provisions of Article 613 paragraph 1 of the Civil Code, the whole cessie from PT Bank Artha Niaga Kencana as the original creditor to Gaston Investments Limited as the last creditor is rightful. Gaston Investments Limited not allowed to conduct immediate and total collection from the debtor but Gaston Investments Limited has a legal position as the holder of the fixed collateral after the Sale And Purchase Loan Syndication Deed And Loan Syndication Transfer Deed to be signed. Notary in this case has an important role in the process of transferring rights and obligations under syndicated loan because the cessie made under notary deed. Keywords Cessie, Syndicated Loan, Cessionaris, Sale and Purchase Loan Facility

Abstrak :
Perjanjian jual beli piutang seharusnya dilakukan dengan memenuhi syarat sahnya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan dengan tidak terpenuhinya ketentuan mengenai syarat sah perjanjian jual beli piutang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian jual beli piutang. Dengan dipenuhinya syarat sah mengenai perjanjian jual beli piutang, maka dapat diminimalisasi terjadinya pembatalan perjanjian jual beli piutang yang dapat mengakibatkan akta perjanjian jual beli piutang menjadi batal demi hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan tidak diberitahukan kepada debitur terkait cessie yang dilekati hak tanggungan, serta pertimbangan majelis hakim yang menyatakan perjanjian jual beli piutang batal demi hukum akibat tidak dilakukan pemberitahuan terkait cessie yang dilekati hak tanggungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini, keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan tidak diberitahukan kepada debitur terkait cessie yang dilekati hak tanggungan adalah berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata pemberitahuan bukan merupakan hal yang esensial dalam cessie. Akan tetapi, apabila cessie tersebut juga dilekati dengan hak tanggungan, pemberitahuan yang tidak dilakukan berpotensi mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi debitur, hal tersebut yang menyebabkannya menjadi perbuatan yang melawan hukum. Pertimbangan majelis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel kurang tepat Akta Perjanjian Cessie 118 tidak dapat dinyatakan batal demi hukum hanya karena tidak dilakukannya pemberitahuan, seharusnya majelis hakim turut mempertimbangkan mengenai hak tanggungan yang melekat pada cessie tersebut untuk memperkuat dasar dari putusan majelis hakim. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah bagi para pihak yang ingin mengadakan perjanjian harus benar-benar mengetahui dan memahami substansi dari perjanjian yang dibuat, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa di antara para pihak. Selain itu, disarankan bagi majelis hakim untuk lebih memperhatikan seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam proses pembuktian di pengadilan, agar dapat memperkuat dasar dari sebuah putusan pengadilan. ......The sale and purchase agreement for receivables should be carried out in compliance with the legal requirements, in accordance with the applicable regulations. This is due to non-fulfilment of the provisions regarding the legal terms of the sale and purchase agreements receivables can result in cancellation of the sale and purchase agreement receivables. By fulfilling the legal requirements regarding the receivables sale and purchase agreement, it can be minimized the cancellation of the receivables sale and purchase agreement which can result in the deed of the sale and purchase agreement of receivables being null and void. The problem in this study is regarding the link between tort and not being notified to the debtor concerned cessie attached to the mortgage right, as well as the consideration of the panel of judges which declared the sale and purchase agreement of receivables null and void as a result of not making the relevant notification cessie which is attached to the mortgage right in the South Jakarta District Court Decision Number 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. To answer these problems, the research method used is normative juridical law with the type of explanatory research. The results of the analysis of this study, the relationship between tort and not being notified to the debtor concerned cessie attached to the mortgage right is according to Article 613 KUHPerdata notification is not an essential thing in cessie. However, when cessie is also attached with a mortgage right, notification that is not carried out can potentially in material and immaterial losses for the debtor, which causes it to become an tort. The panel's considerations in the South Jakarta District Court Decision Number 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel are inaccurate Deed of Agreement Cessie 118 cannot be declared null and void simply because a notification is not made, the panel of judges should also consider the mortgage rights attached to cessie to strengthen the basis of the judge's decision. Thus, the advice that can be given is for the parties who wish to enter into an agreement must really know and understand the substance of the agreement made, so as to prevent disputes between the parties. In addition, it is suggested for the panel of judges to pay more attention to all the evidence submitted in the evidentiary process in court, in order to strengthen the basis of a court decision.

Abstrak :
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian sale and lease back secara kasuistis dalam prakteknya di pengadilan dimana terjadi sengketa. Metode penelit ian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pene litian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Leasing secara resmi sudah ada di Indonesia pada tanggal 7 Februari 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Mentri Perdagangan No. Kep-122/MK/ IV/2/ 1974, No. 32/M/SK/2/1974 , No. 30/Kpb/1/1994 tentang Perizinan Usaha Leasing. Peraturan yang dikeluarkan pada saat itu masih dalam bentuk yang sangat sederhana, yaitu anya mengenal bentuk leasing yang umum saja yang di tafsirkan oleh para praktisi hukum sebagai finance leasing. Dalam peraturan leasing yang terbaru yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha Leasing pun belum diatur secara tegas mengenai sale and lease back, hanya dalam peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dan mengatur tentang leasing ada disebutkan tentang sale and lease back. Berhubung undang-undang mengenai leasing belum dibuat, maka perjanjian leasing yang dibuat dalam praktek hanya didasarkan pada peraturan leasing yang berbentuk surat-surat keputusan menteri saja. Hal inilah yang merupakan salah satu sebab perjanjian sale and lease back belum diakui oleh pengadilan sebagai perjanjian leasing dan ditafsirkan sebagai pinjam meminjam uang. Sebab lainnya adalah kurang jelasnya perjanjian sale and lease back, sehingga dapat ditafsirkan lain. Disamping itu belum adanya peraturan yang. mengatur mengenai tanda bukti pemilikan benda tetap yang melekat pada tanah, dalam kasus ini berbentuk bangunan, yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi lessor terhadap barang atau obyek lease miliknya. (Anna Safina).

Abstrak :
Dalam penyelesaian suatu sengketa diperlukan suatu perjanjian yang dapat mengikat antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Maka perjanjian diperlukan sebagai identitas adanya suatu kesepakatan dalam jual beli. Untuk itu dimata hukum perjanjian sangat lah penting sebagai identitas dari suatu kontrak sehingga beberapa orang membuat perjanjian Proforma (pura-pura) dengan tujuan bahwa adanya suatu kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli serta sebagai syarat terhadap perjanjian jual beli agar perjanjian jual beli tersebut terlihat sah dimata hukum. Walaupun dengan adanya perjanjian yang dibuat agar terdapat adanya suatu bukti kesepakatan tetapi perjanjian tersebut hanyalah formalitas sehingga dengan adanya perjanjian proforma (pura-pura) itu dapat mengakibatkan batalnya perjanjian demi hukum. Oleh sebab itu, dengan perlu adanya perjanjian yang sebenarnya dalam kesepakatan jual beli serta perjanjian tersebut dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris/PPAT. ......In resolving a dispute, an agreement is needed that can bind between the two parties so as to create an agreement between the seller and the buyer. So, Agreement is needed as as an identity of an agreement in buying and selling. For this reason, in the eyes of law, the agreement is very important as the identity of a contact so that some people make a Proforma Agreement (pretend) with the aim that there is a binding agreement between the seller and the buyer as a condition for the sale and purchase agreement so that the sale and purchase agreement looks valid in the eyes of law. Even though the agreement is made so that there is evidence of an agreement, there is only a formality so that the existence if a Proforma Agreement (pretend) can be resukt in the cancellation of the agreement by law. Therefore, with the need for an actual agreement in the sale and purchase agreement and the agreement is made before an authorized official in this case Notary/PPAT.

Abstrak :
Perjanjian pengikatan jual beli pada awalnya merupakan perjanjian bantuan yang bertujuan sebagai perjanjian pendahuluan dan bentuknya dibebaskan selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pada umumnya, suatu perjanjian pengikatan jual beli mengandung janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dulu oleh para pihak sebelum dapat dilakukannya perjanjian pokok yang merupakan tujuan akhir para pihak. Perjanjian pengikatan jual beli dibentuk karena belum terpenuhinya beberapa syarat yang harus dilakukan para pihak untuk dapat melakukan perjanjian jual beli sebagai tujuan akhir dari perjanjian ini. Terkadang dalam menjalankan perjanjian ini, terdapat konflik yang terjadi antara pihak sehingga menimbulkan sebab yang merugikan baik terjadinya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Pihak yang merasa dirugikan tentu akan mengambil langkah-langkah untuk dapat menuntut keadilan salah satunya melakukan pembatalan perjanjian itu secara sepihak. Namun dalam melakukan pembatalan sepihak, terdapat ketentuan yang harus diikuti supaya pembatalan yang dilakukan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran ketentuan hukum itu sendiri dapat mengakibatkan pihak yang lain dapat menuntut dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Sebab suatu pembatalan sepihak yang tidak mengikuti ketentuan hukum yang ada akan mengakibatkan kerugian lainnya. Masalah pada penelitian ini adalah sejauh mana perjanjian pengikatan jual beli dapat mengikat para pihak dan bagaimana jika dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan pembatalan secara sepihak? Selain itu sejauh apa suatu pembatalan sepihak perjanjian pengikatan jual beli dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum? Penelitian ini membahas mengenai kasus antara PT Suryainti Prospek Propertindo dengan PT Hasana Damai Putra yang melakukan pembatalan perjanjian pengikatan jual beli secara sepihak dimana terdapat indikasi perbuatan melawan hukum di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menilai bahwa seharusnya PT Hasana Damai Putra ditetapkan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Suryainti Prospek Propertindo. ......Commitment of Sale and Purchase Agreement initially serves as an assistance agreement that aims to be a preliminary agreement, and its form is flexible as long as it does not violate the applicable legal provisions. In general, a commitment of sale and purchase agreement contains promises that must be fulfilled first by the parties before the main agreement, which is the ultimate goal of the parties, can be executed. The commitment of sale and purchase agreement is formed because several conditions that must be fulfilled by the parties to execute the sale and purchase agreement as the ultimate goal of this agreement have not been met yet. Sometimes, in the execution of this agreement, conflicts may arise between the parties, leading to detrimental consequences such as breach of contract or unlawful acts. The aggrieved party will certainly take measures to seek justice, one of which is unilaterally canceling the agreement. However, in unilaterally canceling, there are provisions that must be followed to ensure that the cancellation does not violate the applicable legal regulations. Violation of legal provisions itself can lead to the other party filing a lawsuit for an unlawful act. Because a unilateral cancellation that does not adhere to existing legal provisions will result in other losses. The problem in this research is the extent to which the commitment of sale and purchase agreement can bind the parties, and what happens if the unilateral cancellation of the agreement is carried out during its execution? Furthermore, to what extent can a unilateral cancellation of the commitment of sale and purchase agreement be categorize into an unlawful act? This study discusses the case between PT Suryainti Prospek Propertindo and PT Hasana Damai Putra, which involves the unilateral termination of the commitment of sale and purchase agreement, where there are indications of unlawful actions within it. This study utilizes a normative juridical method with a statute approach. The findings of this study assess that PT Hasana Damai Putra should be deemed to have committed an unlawful act, resulting in losses for PT Suryainti Prospek Propertindo.