Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Bahwa di Indonesia Wall tumbuh dengan pesat perusahaan atau pabrik-pabrik, dan unit-unit perlu pengamanan, Dalam pelaksanaan pengamanan selain dilakukan oleh Kepolisian, juga dilakukan oleh satuan pengaman yang digaji/dibayar perusahaan yang dikenal dengan pengamanan swakarsa (atas Kemauan. Kemampuan dan untuk kepentingan perusahaan sendiri). Pengamanan swakarsa ada yang bersifat tradisional disebut dengan ronda kampung (siskamling), dan ada yang modern (di pabrik atau perusahaan) dikenal dengan Satpam.

Satpant dikenal sejak tahun 1980, dan mempunyai tugas untuk mengamankan perusahaan dengan melakukan penjagaan, pengawasan dan mengontrol perusahaan. Dalam pelaksanaan tugas biasanya dibina oleh Kepolisian. Masa-masa sebelumnya, dalam pengamanan perusahaan banyak dilakukan oleh centeng atau penjaga malam, dan Mulai tahun 1980 ditata dalam bentuk satpam sebagai bentuk pengamanan swakarsa, dikenal adanya 3 macam satpam yaitu satpam yang bekerja di pemukiman, satpam yang bekerja ditempat-tempat umum, dan satpam yang bekerja di perusahaan.

Dalam pengamanan industri (Industrial security), satpam bertindak sebagai security guard atau security force yang bertugas menjaga, mengawasi dan mengontrol untuk melindungi dan mengamankan asset perusahaan, termasuk karyawan dan informasi perusahaan. Guna memahami lebih dalam terhadap perilaku Satpamdalam mengamankan perusahaan, dipilih PT. Martina Berto yang berada di Kawasan Industri Pulo Gadung sabagai tempat pengkajian.

Perusahaan tersebut dinilai memiliki satpam yang tergolong baik, dan juga terletak di kawasan industri yang berada di perkotaan Pulogadung, JakartaTimur. Hasil kajian ditemukan, bahwa perilaku Satpam dalam mengamanankan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan keperluan perusahaan, dengan menjaga dan mengawasi asset perusahaan. Pelaksanaan tugas Satpam untuk menciptakan security mindedness belum terlaksana. Temuan lain menunjukan bahwa jumlah Satpam relatif kecil, belum seluruhnya ,mengikuti pendidikan Satpam, sebagai kelompok pelaksana, berstatus sebagai pengawal perusahaan, belum tersedia Manajer Sekuriti.

Dalam kajian pengamanan swakarsa, disamping Satpam sebagai pelaksana dalam pengamanan diharapkan juga dapat berfungsi sebagai pemberi saran pimpinan dalam menciptakan security mindednes.

Berkaitan dengan pengamanan industri (Industrial security), perilaku satpam diharapkan dapat melakukan tugas dalam pengamanan fisik, pengamanan personil dan pengamanan informasi. Sedangkan Kepolisian dalam melakukan pembinaan Satpam dilakukan secara bertingkat, mualai dari Pos Polisi yang terdekat, Polisi Sektor, Polres dan Polda Metro Jaya. Dengan penemuan tersebut disarankan:

Kepolisian untuk lebih aktif memberi pemahaman tentang pengamanan swakarsa dan industrial security serta menyarankan adanya Manajer sekuriti di setiap perusahaan/pabrik, guna peningkatan pelaksanaan tugas Satpam diperusahaan masing-masing.

Abstrak :
ABSTRAK
Persemakmuran Negara-negara Merdeka atau yang dikenal juga dengan Commonwealth of Independent States (CIS) pertama kali didirikan pada tanggal 8 Desember 1991 oleh Belarus, Rusia, dan Ukraina . Presiden Uni Soviet, Gorbachev pada saat itu berusaha keras mempertahankan kesatuan Uni Soviet dengan suatu usulan "Persetujuan Uni Baru", yang akhirnya gagal karena tidak mendapat tanggapan yang menggembirakan dan para pemimpin republik di lingkungan Uni Soviet.

Kegagalan ini memaksa Gorbachev untuk mengundurkan diri yang sekaligus mengakhiri sejarah panjang Uni Soviet sebagai salah satu negara besar yang sangat disegani selama ini. Mulai saat itu masa depan republik pecahan Uni Soviet banyak tergantung kepada CIS yang dimotori oleh Rusia dengan 10 republik lainnya sebagai anggota. CIS diharapkan paling tidak dapat menjalankan dua fungsi, yaitu: sebagai stabilisator bidang politik dan keamanan, serta sebagai katalisator bagi kerjasama ekonomi diantara anggotanya.

Dalam mencapai tujuannya ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Rusia dan kawan-kawan, yaitu: 1) rendahnya rasa saling percaya antara Rusia dengan negara-negara CIS lainnya; 2) sengketa kepemilikan persenjataan nuklir dan fasilitas militer lainnya; 3) buruknya perekonomian dan besarnya kesenjangan ekonomi antara Rusia dengan negara-negara CIS lainnya; 4) ancaman perluasan keanggotaan NATO ke Eropa Timur; 5) ketergantungan ekonomi Rusia dan negara-negara CIS lain terhadap modal asing.

Berpijak pada temuan-temuan di atas, kemudian penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana faktor-faktor internal di CIS mempengaruhi pengelolaan keamanan di kawasan tersebut ?; dan 2)Bagaimana pengaruh kekuatan-kekuatan ekstemal terhadap pengelolaan keamanan di CIS ?
Dengan bantuan beberapa kerangka pemikiran seperti: teori kolaborasi; kondisi security complex; dan interdependensi ekonomi politik maka diharapkan dapat dilakukan pembahasan yang komprehensif terhadap gagasan yang terkandung dalam pertanyaan-pertanyaan di atas sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan penelitan ini yaitu: memberikan pengertian yang lebih mendalam kepada kita semua mengenai fenomena yang sedang terjadi di kawasan bekas Uni Soviet terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keamanan.

Fakta awal digambarkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang memadai terhadap latar belakang kawasan yang menjadi objek penelitian, dilanjutkan dengan penampilan data-data kualitatif maupun kuantitatif yang diperoleh dengan cara penelusuran terhadap sumber-sumber data sekunder.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu pengaruh yang paling menonjol dan bersifat langsung dengan telah diratifikasikannya United Nations Convention on the Laws of the Sea 1982 (Unclos 82) oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg) di Laut adalah berkaitan dengan masalah penggunaan alur laut kepulauan Indonesia oleh kapal asing. Penggunaan alur laut kepulauan yang melintas perairan Indonesia oleh kapal asing merupakan tuntutan yang telah dipersyaratkan oleh Unclos 82. Kenyataan ini bukan merupakan pilihan yang terbaik bagi negara pantai (termasuk Indonesia) karena pada dasarnya Unclos 82 merupakan kompromi kepentingan dari berbagai negara. Terlepas dari masalah untung atau rugi, suka atau tidak suka, pada akhirnya penggunaan alur laut kepulauan ini menjadi hak bagi kapal-kapal asing yang tak dapat dielakkan, apapun alasannya.

Kewajiban Indonesia sebagai negara pantai adalah menetapkan alur laut kepulauan yang menjamin keselamatan dan keamanan bernavigasi dalam pelayaran. Bila tidak segera ditetapkan, maka konsekuensinya kapal-kapal asing cenderung memilih atau menentukan alur pelayaran sendiri-sendiri sesuai dengan persepsinya masing-masing terhadap aturan yang tercantum dalam Unclos 82. Hal ini ini tentu raja mengakibatkan kerugian bagi Indonesia, karena banyaknya alur pelayaran yang melintas kepulauan Indonesia yang tidak teratur menimbulkan kesulitan dalam

pengawasan dan pengendaliannya. Kesulitan dalam pengendalian alur laut kepulauan tersebut, pada gilirannya membawa dampak yang semakin luas terhadap masalah pertahanan kemananan negara di laut. Berdasarkan pemikiran yang demikian itulah dilakukan kajian untuk menentukan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang mengabdi kepentingan nasional, tetapi akomodatif terhadap kepentingan internasional.

Pada awalnya dilakukan identifikasi dan perumusan sebelas alur pelayaran yang melintas perairan kepulauan Indonesia yang potensial untuk diajukan sebagai ALKI. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengimplementasilcan hak dan kewajiban negara pantai secara serasi dan seimbang sesuai dengan amanat Unclos 82 itu sendiri.

Dengan menggunakan model analisis yang dikembangkan dalam tesis ini akhirnya diperoleh tiga alur pelayaran terbaik sebagai kandidat ALKI, masing-masing adalah : (1) Alur Selat Lombok - Selat Makasar - Laut Sulawesi, (2) Alur Selat Sunda - Laut Jawa - Selat Karimata - Laut Cina Selatan, (3.a) Alur Selat Leti - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik, (3.b) Laut Arafuru - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik, dan (3.c) Laut Sawu - Selat Ombai - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik.

Setelah alur laut kepulauan itu ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang terbaikpun menurut ukuran kepentingan nasional dan kepentingan internasional, masih terbuka peluang bagi timbulnya masalah pertahanan keamanan di laut sehubungan dengan penggunaannya bagi kapal asing. Hal itu merupakan konsekuensi Iogis dari penggunaan suatu wilayah negara oleh dan untuk kepentingan negara lain. Sehubungan dengan itu perlu pula dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang (SWOT) terhadap keberadaan alur laut kepulauan yang telah ditetapkan.

Tujuan analisis SWOT tersebut adalah untuk memperkuat kekuatan dan meningkatkan pemanfaatan peluang yang ada, serta meminimalkan kelemahan dan menetralisir ancaman yang mungkin timbul. Selanjutnya untuk mengimplementasikannya secara efektif dan efisien diperlukan penerapan manajemen komponen kekuatan laut yang ada untuk mengawasi dan mengendalikan ALKI. Pada gilirannya dibutuhkan jumlah maupun kualitas kekuatan laut yang memadai, agar dapat dilakukan pengendalian ALKI secara lebih optimal sehingga pengaruh yang merugikan terhadap Hankamneg di Laut dari penggunaan laut oleh kapal asing sesuai Unclos 82 dapat diminimalkan.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat profil risk dan return dari portofolio investasi dan memilih alternatif portofolio investasi yang paling efisien dan optimal berdasarkan rate of return dan expected return dikarenakan masih rendahnya minat investor kepada sukuk khususnya dilihat dari perbedaan risk dan return antara sukuk dan obligasi yang berpotensi mempengaruhi pemilihan investasi surat berharga oleh investor. Penelitian ini menggunakan financial modelling dengan teori risk dan return untuk menghitung kurva efficient portfolio frontier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa risk dan return antara obligasi pemerintah dan sukuk negara baik dianalisa secara individual maupun gabungan dua instrumen memperlihatkan bahwa kinerja sukuk negara lebih optimal dibandingkan obligasi pemerintah berdasarkan expected return dan variance dari masing-masing instrumen investasi. Berdasarkan analisa dari efficient portfolio frontier diketahui bahwa portofolio yang paling efisien dan optimal adalah surat berharga syariah negara IFR0001 dan IFR0003 yang memiliki return dan risiko yang lebih tinggi dari obligasi pemerintah FR0027 dan FR0030 sesuai dengan prinsip syariah yaitu Al Ghunmu bi Al Ghumi atau high risk, high return di mana keuntungan yang didapatkan selalui disertai dengan risiko dan dengan tingkat return yang lebih tinggi maka sukuk negara seharusnya dapat menarik minat investor untuk memasuki pasar modal syariah khususnya berinvestasi pada sukuk.

---

ABSTRACT
This research aims to look at the risk and return profile of investment portfolio and choose an alternative investment portfolio that have the most efficient and optimum based on actual rate of return and expected return because the Investors who want to invest in sukuk are lower than government bonds investment especially from the difference of risk and return between government sukuk and government bond that could potentially affect the selection of investment securities by investors. The data in this study is secondary data obtained from the Bloomberg data i.e. 5 series SBSN period 2010-2014. This study uses financial modelling with the theory of risk and return to create the curve of the efficient portfolio frontier. The results of this study concluded that the risk and return between government bonds and government sukuk with individually or combined analyzed show that the performance of the Government sukuk is more optimal than sukuk bonds based on expected return and variance of each instrument investments. Based on an analysis of the efficient portfolio frontier shown that the most efficient and optimal portofolio are Government sukuk IFR0001 and IFR0003 which have a higher return and risk compare to government bonds FR0027 and FR0030, in accordance with Sharia principles ”Al Ghunmu bi Al Ghumi” or high risk, high return where the profit obtained was accompanied by risks and the rate of return that is higher than government sukuk, it should be able to pursue investor to invest in the Islamic capital market particularly investing in sukuk., This research aims to look at the risk and return profile of investment portfolio and choose an alternative investment portfolio that have the most efficient and optimum based on actual rate of return and expected return because the Investors who want to invest in sukuk are lower than government bonds investment especially from the difference of risk and return between government sukuk and government bond that could potentially affect the selection of investment securities by investors. The data in this study is secondary data obtained from the Bloomberg data i.e. 5 series SBSN period 2010-2014. This study uses financial modelling with the theory of risk and return to create the curve of the efficient portfolio frontier. The results of this study concluded that the risk and return between government bonds and government sukuk with individually or combined analyzed show that the performance of the Government sukuk is more optimal than sukuk bonds based on expected return and variance of each instrument investments. Based on an analysis of the efficient portfolio frontier shown that the most efficient and optimal portofolio are Government sukuk IFR0001 and IFR0003 which have a higher return and risk compare to government bonds FR0027 and FR0030, in accordance with Sharia principles ”Al Ghunmu bi Al Ghumi” or high risk, high return where the profit obtained was accompanied by risks and the rate of return that is higher than government sukuk, it should be able to pursue investor to invest in the Islamic capital market particularly investing in sukuk.]