Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKajian ini berusaha mengemukakan kebijakan yang dilakukan ASEAN dan kepentingan negara-negara besar di bawah Asia Pasifik dalam upaya membangun masalah-masalah keamanan di kawasan tersebut. Kajian ini untuk menjelaskan bagaimana ARF pada saat ini sebagai realisasi yang paling dekat dalam konsep keamanan kooperatif. Dengan menjelaskan konsep itu sendiri dan usulan Australia tentang keamanan kooperatif dengan menjelaskan bagaimana ARF dibangun berdasarkan pengalaman ASEAN sebagaimana ASEAN mengadopsi usulan Australia tentang keamanan kooperatif begitu juga upaya-upaya yang telah di lakukan ARF. Kajian ini melihat bahwa situasi keamanan pasca perang dingin di negara-negara besar, yang menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian dan hal ini membuktikan bahwa kawasan Asia Pasifik masih kurang mempunyai kerangka multilateral, adanya perlombaan senjata serta isu-isu teritorial dan kedaulatan. ASEAN menyadari perlu mempraktekkan sejumlah elemen dari keamanan kooperatif dalam hubungan antar negara. Australia dengan didukung oleh negara-negara besar telah sepakat untuk menjadikan PMC dalam mempromosikan usulan-usulan mereka. Oleh karena itu ARF memberikan bobot politis untuk merealisasikan pemikiran keamanan kooperatif.Kajian ini menyimpulkan bahwa ARF merupakan realisasi dari konsep keamanan kooperatif. Keamanan kooperatif menjadi konsep yang paling baik bagi isu-isu keamanan di kawasan Asia Pasifik dan ARF sebagai wahana terbaik untuk membahas isu-isu tersebut. Kajian ini juga merekomendasikan bahwa ARF harus mengembangkan peranannya melalui dialog-dialog yang tidak resmi serta pertukaran informasi untuk mencapai ketahanan dan keamanan di kawasan. Hal yang terpenting adalah apabila ARF mampu mencapai hasil yang nyata."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan dan menjelaskan secara teoritis dan empiris fenomena perubahan Strategi Keamanan NATO setelah terjadinya disintegrasi Uni Soviet dan perubahan sistemik di Eropa Timur.Terdapat tiga variabel yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini, yaitu: Disintegrasi Uni Soviet dan Perubahan Sistemik di Eropa Timur sebagai variabel pengaruh dan Strategi Keamanan NATO sebagai variabel terpengaruh.Pengertian disintegrasi adalah proses perpecahan suatu negara menjadi berbagai negara yang lepas dari pemerintahan pusat. Disintegrasi Uni Soviet diawali dengan melemahnya kekuasaan pusat sebagai akibat dari kebijaksanaan Mikhail Gorbachev yang menghembuskan angin keterbukaan dan kebebasan di nagara itu. Kudeta yang terjadi pada bulan Agustus 1991 oleh kelompok radikal konservatif telah mernpercepat proses disintegrasi.Eropa Timur mencakup semua negara yang berada di sebelah timur Jerman sampai ke pegunungan Ural di Rusia dimana sebagian besar merupakan anggota Pakta Warsawa. Eropa Timur merupakan suatu wilayah dimana telah terjadi perubahan mendasar dan secara menyeluruh pada sistem politik dan pemerintahannya.NATO adalah organisasi atau aliansi militer yang berdiri pada tahun 1949 sebagai sarana untuk menjamin keamanan dan stabilitas kawasan melalui tindakan bersama sesuai dengan Piagam Perjanjian Atlantik Utara. Aliansi militer ini ditujukan untuk menangkal ancaman militer Uni Soviet dengan memadukan kekuatan konvensional dan nuklir guna melindungi negara-negara Eropa Barat.Penelitian dilakukan melalui metode deskriptif - analisis yang bertujuan untuk mencari keterhubungan antara dua variabel independen dan variabel dependen. Untuk menunjang kebutuhan pengkajian tersebut di atas, dipergunakan teknik pengumpulan data dengan carra riset kepustakaan. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa disintegrasi Uni Soviet dan perubahan sistemik di Eropa Timur mempengaruhi perubahan strategi keamanan NATO."

"ABSTRAKTerbentuknya ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara pada dasarnya dilatarbelakangi oleh masalah keamanan dan stabilitas di kawasan ini, terutama untuk menghindari bahaya komunis. Pada saat itu isu keamanan ini dianggap sebagai hal yang sensitif, namun dalam perkembangannya, isu keamanan tidak bisa dihindarkan sebagai suatu agenda dalam kerjasama ini. Tesis ini membahas berbagai tantangan ASEAN dan dampak masalah keamanan di masa mendatang. Akibat perkembangan di berbagai bidang dan dinamika perubahan hubungan internasional di kawasan ini, maka masalah keamanan juga semakin komp]eks. Dalam melihat tantangan keamanan ASEAN ini didasarkan pada konsep keamanan komprehensif, dimana masalah keamanan sekarang ini tidak hanya mencakup masalah militer, namun juga masalah non-militer yang semakin mengemuka sebagai penyebab masalah keamanan tersebut. Oleh karena itu penulis membagi tantangan yang dihadapi oleh ASEAN dalam masalah keamananannya yaitu tantangan keamanan konvensional dan non-konvensional. Tantangan konvensional merupakan tantangan yang umumnya sudah ada, bahkan sudah ada sebelum ASEAN berdiri namun masalah ini belum terselesaikan dengan tuntas masih ada sampai sekarang, seperti masalah teritorial, separatisme, nasionalisme/kedaulatan. Sedangkan tantangan keamanan non-konvensional merupakan tantangan yang tidak biasa timbul, bahkan masih dianggap baru yang sulit diidentifikasi. Umumnya akibat perkembangan dan perubahan yang terjadi seperti masalah migrasi, lingkungan hidup, narkotika dan obat terlarang, krisis ekonomi, sumber-sumber kekayaan laut, HAM dan demokratisasi. Untuk itu penulis pertama sekali mencoba melihat apa saja yang menjadi tantangan keamanan ASEAN di masa mendatang. Dari hal ini maka penulis kemudian mencoba melihat bagaimana dampak tantangan tersebut bagi ASEAN. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku, artikel, media internet, surat kabar sebagai sumber data primer yang mendukung pembahasan. Dalam memandang tantangan keamanan ini didasarkan pada konsep pemikiran keamanan komprehensif yang dikemukakan oleh David Dewitt dan Muthiah Alagappa dan menggunakan teori keamanan regional yang dikemukakan oleh Donal K. Emmerson, Lasswell, Kaplan serta teori deterrence oleh Henry Kissinger dan balance of power. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh ASEAN yang tentu saja menimbulkan dampak ini, akan turut menentukan strategi dan kebijakan keamanan ASEAN serta masa depan organisasi ini di masa mendatang. "

"Tesis dengan judul "Kebijakan Cina Menangani lsu SARS dalam Perspektif Human Security" mencoba menjelaskan bagaimana wabah SARS menjadi salah satu ancaman terhadap human security, digambarkan dari dampak penyebaran wabah SARS terhadap beberapa negara berbagai aspek dan gambaran mengenai Cina merespon munculnya isu tersebut dalam perspektif human security.Wabah SARS yang menyerang di tahun 2002-2003 menunjukkan kekurangan transparansi dan ketidakefektifan kebijakan kesehatan publik di Cina yang akhirnya bukan hanya mempengaruhi warga Cina tetapi juga warga di beberapa negara. Penyembunyian dan under-reporting kasus infeksi oleh medical personnel dan pejabat pemerintah dengan serius telah mempengaruhi kepercayaan publik di dalam dan luar Cina. Bentuk ancaman baru seperti wabah SARS ini mempengaruhi persepsi pemimpin Cina dalam menilai kepentingan dan kebutuhan keamanan yang pada akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan keamanan. Ditambah lagi dengan tekanan-tekanan yang didapatkan Cina dari WHO dan masyarakat Internasional karena keterlambatan penanganan kasus ini dengan melarang warga untuk melakukan kunjungan perjalanan ke Cina yang tentunya secara langsung berdampak pada bidang perekonomian.Situasi yang berkembang memperlihatkan bahwa SARS telah memberikan implikasi yang cukup luas tidak hanya terhadap keamanan kesehatan manusia, tetapi juga terhadap keamanan sosial, ekonomi dan politik satu negara, dalam hal ini khususnya Cina.Dengan demikian, kebijakan yang diyakini pemerintah Cina dapat dilakukan dalam menanggulangi isu ini pada kenyataannya belum cukup memadai, sehingga dampak dari wabah SARS meningkat hingga mencapai angka kematian/ mortality yang cukup tinggi dan meluas ke beberapa negara."

"Kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang menjadi perhatian dunia saat ini, karena kekuatan di bidang politik, ekonomi dan militer dari negara-negara yang ada didalam kawasan tersebut. Permasalahan keamanan yang terjadi di kawasan tersebut menjadi perhatian dunia dan Indonesia merasa perlu berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan. Oleh karena itu, melalui mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Indonesia mengajukan sebuah gagasan pembentukan Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation untuk menjaga keamanan kawasan. Artikel ini bermaksud mengetahui makna dan tujuan gagasan pembentukan traktat ini, serta prospek dan masalah dalam mewujudkannya. Di akhir penelitian ditemukan simpulan bahwa gagasan dan tujuan dari pembentukan Indo-Pacific Treaty ini adalah menciptakan mekanisme untuk mempromosikan cara damai dan saling percaya dengan tidak menggunakan cara pengerahan kekuatan militer dan tidak merugikan pihak-pihak lain di dalam kawasan. Walaupun untuk saat ini prospek mewujudkan gagasan ini masih kecil dikarenakan adanya sejumlah masalah yang menghadang, namun gagasan ini tetap dapat diwujudkan di masa depan dengan menggunakan strategi yang mendapat dukungan dari negara-negara lain di kawasan."

"ABSTRAKPemerintah Cina telah memberikan komitmen untuk menurunkan emisi karbon di mana sebelumnya Cina menolak untuk membatasi tingkat konsumsi energinya untuk kebutuhan industrialisasi dan pengembangan ekonomi. Proses industrialisasi di Cina pada akhirnya telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang mengancam populasi penduduk. Oleh sebab itu, Pemerintah Cina menetapkan langkah-langkah strategi untuk menjaga keamanan energinya dengan menyelaraskan pada kebijakan perubahan iklim dan ekonominya. Hal ini dilakukan untuk mencapai penurunan emisi karbon yang dilakukan melalui konservasi energi dan pengembangan ekonomi hijau yaitu dengan mengembangkan energi terbarukan seperti energi nuklir, hydropower, tenaga angin, tenaga surya dan sumber-sumber energi alternatif lain yang belum ditemukan. Tindakan yang diambil Pemerintah Cina tersebut dilakukan berdasarkan pada norma internasional yaitu rezim climate change yang kemudian membentuk identitas Cina sebagai negara yang bertanggung jawab dalam upaya menurunkan emisi karbon global. Melalui norma internasional tersebut Cina melakukan interaksi dalam struktur lingkungan global untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan terkait isu perubahan iklim sehingga mendorong Cina untuk berkomitmen menurunkan emisi karbon global melalui strategic instrumental dan resources instrumental."

"Secara keseluruhan tesis ini bertujuan untuk mengetahui strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka terhadap adanya tawaran Proliferation Security Initiative selama kurun waktu 2006 hingga 2008. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan faktor-faktor yang membuat Indonesia menolak Proliferation Security Initiative di Selat Malaka periode 2006-2008. Lalu berlanjut pada alasan pemilihan strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka selama kurun waktu dimaksud. Analisis strategi tersebut dilakukan dengan menggunakan command of the sea untuk mengetahui fungsi kemampuan angkatan laut Indonesia sesungguhnya. Selain itu, juga dilihat mengenai perkembangan jumlah piracy/ armed robbery yang terjadi di Selat Malaka. Kemudian setiap bentuk gelar operasi, kapabilitas militer dan kerjasama pertahanan yang dilakukan Indonesia dianalisis sesuai dengan ciri balancing, bandwagoning, dan hedging. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan studi dokumen yang berkaitan dengan strategi pertahanan Indonesia di Selat Malaka selama kurun waktu 2006 hingga 2008. Penelitian ini telah membuktikan bahwa strategi hedging yang dilakukan Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka selama kurun waktu 2006 hingga 2008. Strategi hedging yang dilakukan Indonesia yaitu berupa pengumpulan kekuatan (power) di kawasan, baik itu mengadakan patkor dengan dua negara pantai lainnya dan negara di kawasan (Thailand dan India), atau menjalin kerjasama pertahanan dalam hal teknis atau teknologi dengan negara-negara besar seperti Cina, AS, Jepang, Korsel, atau Australia. Melalui hal tersebut juga dapat dibuktikan bahwa kapabilitas militer Indonesia di Selat Malaka masih memiliki kelemahan berkaitan dengan anggaran pertahanan, manpower, dan alutsista.

---

This thesis is generally proposed to observe Indonesian defense strategy on Malacca Strait upon the bidding of Proliferation Security Initiative between period of 2006 to 2008. This research is conducted by firstly elaborating some factors as Indonesia refuses the Proliferation Security Initiative on Malacca Strait between 2006-2008, subsequently analyzing the reason of Indonesian defense strategy choice along the period. The strategy analysis above is conducted by utilizing comman of the sea in order to dismantle the real capacity and function of Indonesian Marine. Besides, the analysis covers also the development of piracy/armed robbery amounts that happenned on Malacca Strait. Furthermore, every military operations, capability and defense cooperation accomplished by Indonesia are analyzed in accordance with the characteristic of balancing, bandwagoning, and hedging. This research is descriptively conducted by studying documents related to Indonesian defense strategy on Malacca Strait between the period of 2006 to 2008. This research revealed the hedging strategy carried out by Indonesia is the effort to increase the security on Malacca Strait between period of 2006 to 2008. Hedging strategy carried out by Indonesia are power assemblance (power) in territory, as to conduct billateral coordinating meeting between both coastal states and state in territory (Thailand and India), or as to establish defense cooperation in terms of technical or technological trait with big countries like China, United States of America, Japan, South Korea, or Australia. By this facts also it is proven that Indonesian Military capability on Malacca Strait still bear weaknesses related to defense budget, manpower, and primary defense weapon system (alutsista)."