Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana peningkatan peran serta UKM dalam mewujudkan ketahanan ekonomi di kota Depok. Ketahanan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan sehingga dapat tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berkembangnya dan majunya suatu UKM di satu daerah sangatlah berkaitan dengan ketahanan daerah karena sebagian besar UKM dalam memproduksi barang dan jasa disesuaikan dengan pendapatan mayarakat yang rendah, sehingga dengan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat yang rendah tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Untuk mendukung penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan metodologi kualitatif. Dengan data-data kualitatif tersebut kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat yang digunakan untuk menentukan prioritas pendekatan yang tepat untuk menciptakan arah kebijakan. Orang-orang (informan) terdiri dari pejabat pemerintah, pengusaha UKM yang (asosiasi) dan pengusaha UKM yang tidak masuk asosiasi. Hasil yang diperoleh dalam penentuan pendekatan yang tepat untuk menciptakan arah kebijakan masalah UKM adalah pendekatan dengan para pengusaha UKM, kesejahteraan. Sedangkan analisis SWOT digunakan untuk menentukan strategi UKM sebagai upaya-upaya dalam hal untuk meningkatkan UKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, dan mikro. Adapun upayaupayanya adalah (1) Meningkatkan kerjasama/kemitraan dengan bank untuk meningkatkan produksi, (2) Mengimplementasi kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai, (3) Mengimplementasi peraturan-peraturan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk pemberdayaan dan peningkatan UKM. Sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dan dapat meningkatkan UKM untuk mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia ......This thesis seeks to explain how an increase of the participation of Small Medium Enterprise (SME) in realizing economic resilience in the city of Depok. Economic resilience can be achieved by increasing economic growth and sustainable development so as to reach prosperity and welfare of the community. The development and progress of a SME in one area is related to the resistance area for the majority of SME in producing goods and services adjusted to the low income society, so that the average income level of low public did not affect the demand for the goods produced To support this research, used qualitative methodology research with approach. With the qualitative data we can follow and understand the flow of events in chronological order, assess cause and effect within the minds of local people and gained a lot and useful explanations are used to determine the priority of the right approach to creating policy direction. The people (informants) consist of government officials, enterpheneurship (associations) non enterpheneurship association. The results obtained in determining the right approach to create direction policy is approach to the problems of SME are SME, welfare. Where as the SWOT analysis is used to define SME as a strategy in terms of efforts to improve SME should be a planned, systematic and well thorough on both macro and micro There are efforts such as (1) Enhancing cooperation/partnership with banks to increase production, (2) Implementing the policies of the central government and local governments so that public welfare is achieved, (3) Implementing regulations of central and local government for the empowerment and enhancement SME. So that existing problems can be solved and can improving the welfare of society by SME to take advantage of opportunities that are open and potential resources, especially the available locally resources.

Abstrak :
ABSTRAK
Usaha mikro dan kecil mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Kota Kendari dalam pemberdayaan usaha mikro kecil melalui akses informasi, partisipasi, akuntabilitas, kapasitas organisasi lokal, serta peran pemerintah Kota Kendari terhadap kapabilitas sumber daya usaha mikro kecil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pemerintah daerah dan stakeholder yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kota Kendari dilihat dari akses informasi dilakukan melalui sosialisasi program, partisipasi melalui keikutsertaan dalam pelatihan, akuntabilitas pembiayaan melalui kehadiran BLUD, dan kapasitas organisasi lokal melalui maksimalisasi peran asosiasi UMKM. Sementara peran pemerintah Kota Kendari terhadap kapabilitas sumber daya usaha mikro kecil pada tujuh aspek yaitu aspek material melalui program sertifikasi tanah, aspek manusia melalui peningkatan wawasan kreativitas usaha, aspek sosial melalui fasilitasi jaringan kemitraan, aspek politik melalui bimbingan cara memperoleh hak merk dagang, aspek voice melalui pembentukan koperasi, aspek organisasi melalui pelatihan pembukuan, dan aspek representasi melalui fungsi pengawasan dan pembinaan

---

ABSTRACT
Micro and small enterprises play an important role on the Indonesian economy. This study aims at analyzing the role of Kendari city of government in empowerinng micro small enterprises through access to information, participation, accountability, capacity of local organizations, as well as the role of Kendari city government to resource capabilities of micro small enterprises. This study uses qualitative approach. The collection of data is done using interviews to local governments and stakeholders involved

The results showed that the role of Kendari city government viewed at information access through socialization program, participation through participation in training, financing through the presence BLUDs accountability, and local organizational capacity through maximizing the role of SME associations. While the role of Kendari city government to the resource capabilities of micro small enterprises in seven aspects: the material aspect through land titling program, humans aspect through increased insight into business creativity, social aspect skills through facilitation of partnership network, politics aspect through the guidance of obtaining the right trademark, voice aspect through the formation of cooperatives, the organization aspect through training bookkeeping, and representation aspect through supervision and oversight functions

Abstrak :
Keberadaan Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan Usaha Mikro di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Pemberlakuan kebijakan pembatasan pada akhirnya turut memengaruhi perilaku dan daya beli masyarakat. Guna mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan kebijakan bantuan permodalan melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori Model Rasional Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Khandaker & Khan (2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPUM di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagaimana yang diuraikan oleh Khandaker & Khan dalam teori Model Rasional Implementasi Kebijakan, meskipun terdapat beberapa hambatan yang ditemukan, seperti proses cleansing data yang masih dilakukan secara manual, validitas dan kualitas data yang kurang memadai, kekurangan pada petunjuk pelaksanaan yang belum mengatur mengenai mekanisme validasi data antar lembaga, serta tumpang tindih dalam pembagian tugas antar aktor pelaksana kebijakan. ......The existence of the COVID-19 pandemic has had a negative impact on the sustainability of Micro Enterprises throughout Indonesia, including the DKI Jakarta Province. The enactment of restrictive policies ultimately affects people's behavior and purchasing power. To overcome this problem, the Ministry of Cooperatives and SMEs issued a capital assistance policy through the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulation Number 02 of 2021 concerning Productive Assistance for Micro Enterprises (BPUM). This study aims to analyze the factors that influence the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 02 of 2021 concerning Productive Assistance for Micro Enterprises (BPUM) in DKI Jakarta Province using the theory of the Rational Model of Policy Implementation proposed by Khandaker & Khan (2016 ). This study uses a post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results show that the implementation of BPUM policies in DKI Jakarta Province is influenced by factors as described by Khandaker & Khan in the theory of the Rational Model of Policy Implementation, although there are some obstacles found, such as the data cleansing process which is still done manually, validity and quality. Inadequate data, lack of implementation guidelines that have not regulated the mechanism for data validation between institutions, and overlapping in the division of tasks between actors implementing policies.

Abstrak :
Pasar tradisional merupakan aset yang sangat berharga bagi Kota Surakarta. Seiring dengan perkembangan pasar modern yang semakin pesat, keberadaan pasar tradisional lambat laun mulai terancam. Padahal pasar tradisional memiliki kontribusi yang tidak sedikit terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Ketahanan Daerah. Pasar tradisional merupakan sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Kota Surakarta yang mayoritas bergerak di sektor perdagangan menengah ke bawah. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pemberdayaan terhadap pasar tradisional agar keberadaan pasar tradisional dapat tetap dipertahankan dan mampu bersaing dengan pasar modern serta dapat mendukung ketahanan daerah Kota Surakarta. Pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta melalui Dinas Pengelolaan Pasar meliputi beberapa hal, antara lain : pembangunan fisik bangunan pasar, pembangunan shelter untuk pedagang kaki lima, perbaikan pengelolaan pasar, dan peningkatan tata kelola atau manajemen pedagang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui obeservasi, wawancara dan data sekunder atau dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisa data interaktif, dimana proses analisa datanya melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji validitas data yang telah didapat maka digunakan teknik triangulasi data. Berdasar pada penelitian yang telah penulis laksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa anggapan bertambahnya pasar modern di Kota Surakarta yang mengancam keberadaan pasar tradisional tidak sepenuhnya benar. Tetapi dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pasar tradisonal masih bermasalah dengan kondisi internalnya sendiri. Pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Karena hanya mengutamakan pembangunan fisik tanpa diikuti dengan perbaikan pengelolaan pasar dan manajemen pedagang.

---

Traditional markets are a valuable asset to the city of Surakarta. the rapid development of the modern market has threatened the exixtence of the traditional market. Whereas the traditional markets has been playing an important role to the Regional Income and Regional Resilience. Traditional markets has become the source of living for the majority of the traditional societies of Surakarta that engage in the low to medium level of trade. It therefore requires an effort to empower the traditional markets to maintain its existence and capability in competing with the modern market and to support the resilience of the city of ​​Surakarta. The empowerment of the traditional markets has been carried forward by the Regional Government of Surakarta through the Market Management Office includes among others : the physical construction of the market, the construction of the shelter for street vendors, improving the management of the market, and improving the management of the merchant. This is a qualitative research. Data were collected through observation, interviews and secondary data or documentation. It also used interactive data analysis techniques, in which the data analysis process is divided by four stages: data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The research also used triangulation data in order to test the validity data. The analysis concluded that the assumption where the development of the modern markets in Surakarta has threatened the existence of the traditional market is not entirely correct. The research also showed that there are internal problem within the management of traditional markets. The empowerment of the traditional markets carried out by the Market Management Office of Surakarta did not run optimally. It is because the main priority was merely on the physical development without the improvement of the market and merchant management.

Abstrak :
Insentif pajak merupakan keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak untuk mengembangkan perekonomian maupun untuk mengoptimalkan program pemerintah. Sejak awal kemunculan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak terhadap penurunan perekonomian negara terutama bagi sektor UMKM, menyelamatkan keberlangsungan para pelaku UMKM, pemerintah memberikan bantuan pendanaan dan insentif yang berupa insentif PPh Final UMKM DTP. Namun, pemanfaatan insentif tersebut masih belum optimal meskipun sudah dilakukan perpanjangan pemberian insentif PPh Final UMKM DTP. Hal tersebut mendorong peneliti untuk meninjau pelaksanaan insentif PPh Final UMKM DTP pada instansi KPP Pratama Mataram Barat dan faktor apa saja yang membuat insentif PPh Final UMKM DTP belum optimal dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam pemanfaatan insentif ini ialah pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP agar dapat berjalan dengan lancar, tetapi pada kenyataannya ada faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Mataram Barat antara lain kurangnya sosialisasi oleh pihak KPP, pengetahuan para pelaku UMKM yang masih rendah, dan proses administrasi yang menyulitkan para pelaku UMKM. ......Tax incentives are waivers given by the government to taxpayers to develop the economy and to optimize government programs. Since the beginning of the emergence of the Covid-19 pandemic which occurred in Indonesia it has had an impact on the decline of the country's economy, especially for the MSME sector, saving the sustainability of MSME actors, the government provides funding assistance and incentives in the form of PPh Final MSME DTP incentives. However, the utilization of these incentives is still not optimal even though there has been an extension of the provision of Final Income tax MSME DTP incentives. This encourages the researcher to review the implementation of DTP MSME Final income tax incentives at KPP Pratama West Mataram and what factors make DTP FINAL MSME Income tax incentives have not been optimal in the utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives. This research used descriptive qualitative methods with data collection through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were several supporting factors in the utilization of this incentive was the provision of socialization carried out by the KPP in order to run smoothly, but in fact there were factors that caused the optimal utilization of incentives. There were several factors that caused the optimal utilization of DTP FINAL MSME Income tax incentives in KPP Pratama West Mataram, including lack of socialization by the KPP, low knowledge of MSME actors, and administrative processes which made it difficult for MSME actors.