Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Keluarga Harapan merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat terutama keluarga kurang mampu atau keluarga miskin. Penelitian dilakukan untuk memahami implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Pemilihan lokasi penelitian mempertimbangkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH dan jumlah graduasi mandiri di tiap kelurahan Kecamatan Batu Ampar. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara bersama informan, observasi, dan studi dokumen. Tujuan lainnya untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan program tersebut, serta merumuskan strategi guna meningkatkan implementasi PKH. Hasil dari penelitian implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya sudah berjalan, tetapi memiliki beberapa kekurangan, yaitu masih adanya ketidaksesuaian identitas diri Keluarga Penerima Manfaat PKH yang tercatat dalam DTKS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan bank penyalur sehingga memengaruhi penyaluran dana bantuan. Terdapat juga beberapa faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi implementasi PKH. Saran yang dapat direkomendasikan penulis adalah melakukan pengembangan dan peningkatan dari kekuatan dan peluang yang dimiliki. Selain itu, peneliti juga merancang model strategi pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat PKH guna meminimalkan ketidaksesuaian identitas diri."

"Kehadiran UU ketenagakerjaan sering mendapat tantangan dari para pendukung kepentingan terutama dari pihak pekerja, terutama yang berkaitan dengan pengaturan perjanjian kerja Outsourcing di Indonesia. Alasan para penentang tersebut antara lain adalah, bahwa pengaturan outsourcing hanya mengeksploitasi dan memarjinnalisasi sisi kemanusiaan mereka yang telah dijamin oleh konstitusi. Berbagai upaya telah mereka lakukan agar aturan yang dinilai diskriminatif ini dihapus dari praktik ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk pilihan hukum dengan melalakukan uji material aturan tersebut ke mahkamah konstitusi (MK). Akhirnya, melalui putusan No. 27/PUU-IX/2011, MK mengabulkan permohonan pekerja dengan menyatakan inkonstitusional sebagai ketentuan tentang perjanjian kerja outsourcing. Dalam menyikapi putusan MK tersebut, pemerintah melalui kemenakertrans menerbitkan permenakertrans No. 19 tahun 2012"

"Dampak 'syok Cina' pada mitra dagang merupakan sumber guncangan yang besar terhadap pasokan yang menggusur produsen manufaktur dinegara-negara lain, selain itu juga menjadi sumber guncangan permintaan yang mendorong berbagai sektor luar negeri termasuk yang memproduksi produk primer, perantara, dan jasa. Namun, banyak literatur hanya menekankan pada syok pasokan dan dampaknya, meninggalkan sejumlah besar pertanyaan terhadap 'syok Cina'. Kami melakukan melakukan penelitian penting dengan menjelaskan 'syok Cina' dari dua sisi dan dampaknya di beberapa negara (Brasil, Indonesia, India, Meksiko, dan Turki) yang hasil penelitian dinegara-negara tersebut masih sedikit dan tidak dapat dibandingkan secara langsung. Dengan menggunakan kerangka kerja akuntansi input-output yang menyoroti aspek penciptaan lapangan kerja dari ekspor bersama dengan aspek pengurangan tenaga kerja melalui impor, kami menyajikan penelitian tentang efek ketenagakerjaan dari perdagangan bilateral dengan China selama periode 1995-2011. Hasil kami menunjukkan bahwa mempertimbangkan efek dari penawaran dan permintaan yang terkait dengan guncangan Cina menyebabkan 3,7 juta pekerjaan hilang di negara-negara ini, dibandingkan dengan 11,8 juta jika hanya syok pasokan yang dipertimbangkan. Kecuali Brasil, semua negara lain mengalami penurunan permintaan tenaga kerja terkait dengan perdagangan bilateral dengan China.

---

The impact of 'China shocks' on trading partners is a source of a massive supply shock that displaces foreign manufacturing producers, combined with an important source of demand shock that propelled forward a wide range of foreign sectors including those producing primary products, intermediates, and services. Yet, much of the emphasis of the literature has been placed on the supply shock and its impact, leaving a large span of 'China shocks' unexplained.

We undertake the important task to account for the dual track of 'China shocks' and their impacts on a representative set of emerging economies (Brazil, Indonesia, India, Mexico, and Turkey) for which the evidence remains scanty and not directly comparable. Using a global input-output accounting framework which highlights the job creation aspect of exports along with the job destruction aspect of imports, we provide evidence on the employment effect of bilateral trade with China over the 1995-2011 period.

Our results suggest that considering the net effect of supply and demand related to China shocks leads to 3.7 million job losses for these economies, compared to 11.8 million if only the supply shock has been considered. Except for Brazil, all other countries have experienced job losses associated with net exports with China, the direct result of the resource sector. When we isolate the portion of employment changes associated only to the exogenous effects to this set of economies, they all become subject to important job losses."

"ABSTRAKPekerja rumahan merupakan pekerja borongan yang dilakukan di rumah dan dibayar berdasarkan upah satuan. Kemunculan pekerja rumahan di Indonesia sejalan dengan perkembangan industrialisasi modern. Pada skripsi ini, pekerja rumahan dibahas sebagai subjek utama dengan memfokuskan pada kondisi yang dialami. Dalam rangka kepentingan pembuatan kebijakan pekerja rumahan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kasus pekerja rumahan di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kondisi pekerja rumahan dan peran pemerintah dalam menanggapi permasalahan pekerja rumahan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Analisis penemuan data dilakukan dengan menggunakan teori sistem dunia dan prisma kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja rumahan tanpa disadari telah mengalami eksploitasi pekerjaan berkaitan dengan upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tidak adanya jaminan sosial dan kesehatan, serta tidak memiliki kontrak kerja. Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara tidak langsung mengabaikan kondisi eksploitasi yang dialami oleh pekerja rumahan tersebut. Dengan demikian, pekerja rumahan dapat disebut sebagai korban eksploitasi karena adanya pengabaian oleh pemerintah.

---

ABSTRACT

Home-based workers are subcontracted workers who work at home for employers or their intermediaries, usually on a piece rate basis. The emergence of home-based workers in Indonesia goes along with the growth of modern industrialization. In this thesis, home-based workers are discussed as the main subject by focusing on their conditions as workers. In order to establish home-based workers policy in Indonesia. This study used the issue of home-based workers in Karawaci subdistrict of Tangerang city using a descriptive qualitative research, and the data was collected from interviews and field observation. In addition, the study was analyzed with world system theory and crime prism. The result indicate that home-based workers, unwittingly, have undergone work exploitations related to underpayment, excessive working hours, the lack of social and health security, and the absence of working contract. It also argued that the government, especially the Ministry of Manpower, indirectly overlooked the exploitations experienced by home based workers. Thereby, this research showed that home based workers can be considered as victim of exploitation, due to the governments indifference."