Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meruapkan sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pertanggungjawaban akan kesehatan masyarakat dan bertugas untuk memberikan jaminan kesehatan. Namun pengelolaan BPJS Kesehatan dirasa tidak sesuai dengan syariat karena dalam pengelolaannya masih banyak ditemukan unsur riba, gharar dan maysir. Hal tersebut diperkuat dengan adanya fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN- MUI yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat praktek apa saja yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUIdan bagaimana caranya agar dapat sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif explanatory dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti teknik analisis yang dikembangkan oleh Michael Huberman dan Mattew Miles. Dalam teknis analisis tersebut, pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan adalah pertama, terdapat 5 (lima) pembahasan pada fatwa DSN-MUI terkait praktek pengelolaan BPJS Kesehatan. Kelima hal tersebut konsep dasar BPJS Kesehatan, tanggungjawab kepada Faskes (Fasilitas Kesehatan), pengelolaan iuran dan denda, pengelolaan dana dan investasi dan keberadaan dewan pengawas syariah. Kedua, pengelolaan BPJS Kesehatan agar sesuai dengan syariat Islam dapat dilakukan dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI dan juga pola alur praktek operasional BPJS Kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ke-5 (lima) pembahasan tidak sesuai dengan syariat dan harus disesuikan dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini hanya berfokus pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI saja. Ini merupakan penelitan pertama yang memberikan alternatif pengelolaan BPJS Kesehatan secara syariah selain membahas tentang ketidaksyariahannya.

---

Health Social Insurance (BPJS) Orgainizing Body is an organization established by Government of the Republic of Indonesia as an accountability of public health and serves to provide health insurance. However, the management of Health BPJS is deemed not subject to sharia because in the management there are still riba, gharar and maysir found to occur. It is supported by a fatwa issued by DSN-MUI stating that Health BPJS is not subject to Islamic sharia yet. Therefore, this study aimed to see what practices peformed by Health BPJS not corresponding to the fatwa of DSN-MUI and how to adjust it. The research method used was explanatory qualitative with collecting data by documentation, observation, and interview. Data analysis technique used was following the anlaysis technique developed by Michael Huberman and Mattew Miles. In the analysis technique, data processing is conducted by means of data reduction, data presentation and drawing conclusion or verification. Hence, the results obtained were first, there are 5 (five) discussions on the fatwa of DSN-MUI regarding management practice of Health BPJS. Those five things are the basic concept of Health BPJS, responsibility to Faskes (Health Facility), management of fees and fines, fund management and investment as well as sharia monitoring body. Second, management of Health BPJS to adjust to Islamic sharia can be conducted by taking into account the fatwa of DSN-MUI and also operational practice of plot pattern of Health BPJS. The conclusion of this study was that the 5 (five) discussion are not corresponding to sharia and must be adjusted to the the fatwa of DSN-MUI. This study was only focused on the fatwa issued by DSN-MUI. This is the first study providing alternative to the management of Health BPJS Kesehatan in sharia manner other than discussing on its non sharia."

"Tesis ini membahas mengenai adanya rencana penyatuan atau restrukturisasi PT Taspen, PT ASABRI dan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder. Hasil penelitian adalah menganalisis kemungkinan restrukturisasi PT Taspen, PT ASABRI dan BPJS Ketenagakerjaan. Penyelenggaraan jaminan sosial PT TASPEN, PT ASABRI dan BPJS Ketenagakerjaan belum terintegrasi hal tersebut terlihat dari bentuk badan hukum, peserta serta program jaminan yang berbeda. Adanya kemungkinan restrukturisasi PT Taspen, PT ASABRI dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki kendala yaitu adanya perbedaan dari peran, fungsi, tugas, asal dana iuran serta persyaratan administratif dari Pegawai Negeri baik Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri dengan pekerja swasta. Bila mengacu pada negara Swiss penerapan dari badan penyelenggara jaminan antara Indonesia dengan Swiss memiliki perbedaan seperti status badan hukum dan status pekerja dari badan penyelenggara jaminan sosial. Ke depan, segera memutuskan Perkara No. 6/PUU-XVIII/2020 serta perlu adanya penyemaan arti tenaga kerja baik untuk PNS, TNI, Polri serta pekerja swasta dapat dipahami adanya penggabungan badan penyelenggara jaminan sosial tersebut adalah untuk menciptakan penyelenggaraan jaminan sosial yang efektif dan terintegrasi karena tujuannya adalah sama yaitu untuk menyejahterakan seluruh warga negaranya.

---

This thesis discusses the plan to unify or restructure PT Taspen, PT ASABRI and BPJS Ketenagakerjaan based on Article 65 of Law no. 24 of 2011 concerning the Social Security Administration. The research uses normative juridical research methods which are carried out through library research on secondary data. The result of this research is to analyze the possibility of restructuring PT Taspen, PT ASABRI and BPJS Ketenagakerjaan. The implementation of social security for PT TASPEN, PT ASABRI and BPJS Ketenagakerjaan has not been integrated, this can be seen from the different forms of legal entities, participants and guarantee programs. The possibility of restructuring PT Taspen, PT ASABRI and BPJS Ketenagakerjaan has obstacles, namely the differences in the roles, functions, duties, origin of the contribution funds and the administrative requirements of Civil Servants, both State Civil Apparatus, TNI and Polri, with private workers. When referring to the country of Switzerland, the application of the guarantee agency between Indonesia and Switzerland has differences such as the status of a legal entity and the status of workers from the social security administering agency. In the future, immediately decide Case No. 6/PUU-XVIII/2020 and the need for embedding the meaning of labor both for civil servants, TNI, Polri and private workers, it can be understood that the merger of the social security administering bodies is to create an effective and integrated social security administration because the goal is the same, namely to prosper. all its citizens."

"Kepesertaan pekerja sektor informal di Kota Depok dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah, tanda belum optimalnya perlindungan bagi kelompok ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran serta menganalisis hubungan antara faktor pembentuk perilaku dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal di Kota Depok tahun 2025. Desain penelitian adalah cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif yang melibatkan 116 pekerja sektor informal di Kota Depok menggunakan teknik convenience sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebar secara daring maupun onsite di Pos UKK dan dianalisis menggunakan uji chi-square. Hasil menunjukkan bahwa lebih dari separuh pekerja sektor informal belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (50,9%). Pekerja sektor informal mayoritas perempuan, berusia produktif dan sudah menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin, pengetahuan, persepsi kerentanan, persepsi hambatan, premi BPJS Ketenagakerjaan, motivasi, dukungan keluarga, dan dukungan lingkungan sekitar berhubungan signifikan dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal di Kota Depok Tahun 2025. Perlu dilakukan upaya strategis yang mempertimbangkan berbagai faktor untuk meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal. Selain itu, ditemukan beberapa faktor risiko yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan, seperti jumlah anggota keluarga, pengetahuan tentang BPJS Ketenagakerjaan, persepsi kerentanan, persepsi keparahan, akses pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, premi, dan status ekonomi pekerja.

---

The participation of informal sector workers in Depok City in the BPJS Ketenagakerjaan (Workers Social Security) program remains very low, indicating suboptimal protection for this group. This study aims to describe and analyze the relationship between behavioral determinants and BPJS Ketenagakerjaan participation among informal sector workers in Depok City in 2025. This research used a cross-sectional design with a quantitative approach involving 116 informal workers in Depok City, selected through convenience sampling. Data were collected using questionnaires distributed both online and onsite at Pos UKK and analyzed using the chi-square test. The results showed that more than half of the informal workers had not registered for BPJS Ketenagakerjaan (50.9%). Most informal workers were women, of productive age, and married. The study found that gender, knowledge, perceived susceptibility, perceived barriers, BPJS premium costs, motivation, family support, and environmental support were significantly associated with BPJS Ketenagakerjaan participation among informal workers in Depok City in 2025. Strategic efforts that consider these factors are needed to improve the coverage of social security protection for informal workers. In addition, several risk factors were identified that require further attention, including number of family members, knowledge of BPJS Ketenagakerjaan, perceived vulnerability, perceived severity, access to BPJS services, premium costs, and workers’ economic status."

"ABSTRAKJaminan Kesehatan Sosial Nasional Indonesia saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan melalui Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sejak beroperasinya dari tahun 2014, Dana Jaminan Sosial Kesehatan selalu mengalami defisit dan akhirnya harus dibantu oleh pemerintah dengan subsidi dari APBN. Pola tersebut tentu tidak sehat dan berlawanan dengan prinsip jaminan sosial yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yakni kegotong-royongan. Penyesuaian daripada tariff iuran Dana Jaminan Sosial yang dikelola Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan sudah dicoba dilakukan namun mendapat tentangan dari masyarakat. Sistem National Health Insurance di Taiwan pernah mengalami masalah yang sama di tahun 2006. Namun pada saat itu, di samping melakukan penyesuaian iuran, pemerintah Taiwan juga memberikan insenti pajak penghasilan dimana iuran NHI yang dibayarkan sendiri oleh pekerja boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Dengan insentif tersebut, pemerintah Taiwan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian atas iuran NHI tanpa resistensi dari masyarakat. Tesis ini menganalisa perkembangan jaminan kesehatan sosial di Indonesia dan di Taiwan serta perlakuan daripada peraturan perpajakan terhadap iuran Dana Jaminan Sosial tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pembuat kebijakan di Indonesia masih belum berpikir untuk memberikan insentif pajak karena sifat iuran yang sudah dipaksakan tidak memerlukan lagi fasilitas berupa insentif. Pemikiran ini berbeda dengan pembuat kebijakan di Taiwan yang menggunakan insentif pajak untuk meningkatkan social feasibility masyarakat terhadap penyesuaian nilai iuran jaminan kesehatan, serta sebagai instrumen supply side tax policy untuk menjaga daya konsumsi masyarakat.

---

ABSTRACTIndonesia's National Social Health Insurance is currently managed by the Indonesian Social Security Administration of Health through the Social Security Fund for Health. Since its operation from 2014, the Social Security Fund for Health always suffers deficits and ultimately must be assisted by the government with subsidies from the state budget. This pattern is certainly not efficient and contrary to the principle of social security which is mutual cooperation between people. In the past time, the adjustment of the contributions rate has been attempted by the government but it got a resistance from the public. The National Health Insurance system in Taiwan had experienced similar problems in 2006. But at that time, in addition to adjusting the contributions rate, the Taiwanese government also provided income tax incentives in which NHI contributions paid by employees is treated as tax deduction for the taxable income. With these incentives, the Taiwanese government can make adjustments to NHI contributions rate without notable resistance from the public. This thesis analyzes the development of social health insurance in Indonesia and in Taiwan as well as the treatment of the tax regulations on the Social Security Fund. The results show that policy makers in Indonesia do not think of providing tax incentives because the contributios have already been forced and it no longer needs the facilities in the form of tax incentives. While in the other hand, Taiwanese policy makers use tax incentives to increase the social feasibility of the public towards the policy of the adjustment of the Social Security Fund contributions, as well as the supply side tax policy instrument to safeguard people's consumption power. "

"ABSTRAKTesis ini membahas perlindungan hukum bagi Rumah Sakit atas keterlambatanpembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan sebagai akibat defisit Dana JaminanSosial. Sistem pembayaran paket atau INA CBgs membuat rumah sakit harusberfikir efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan. Rumah sakit harusmenanggung dulu beban pembiayaan operasional dan pelayan kesehatan sertaobat-obatan bagi peserta JKN. Setelah itu dapat mengajukan klaim pembayaran beban manfaat kepada BPJS Kesehatan. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 38 Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang JK, BPJS Kesehatan paling lama 15 hari sejak pengajuan dokumen klaim diterima lengkap wajib membayar kepada fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan. Namun BPJS Kesehatan seringkali terlambat melakukan pembayaran selama berbulan-bulan. Keterlambatan tersebut membuat arus keuangan/cash flow Rumah Sakit menjadi terganggu, bahkan beberapa Rumah Sakit terancam bangkrut. Permasalahan dalam tesis ini adalah 1. Upaya Hukum Rumah Sakit untuk mengatasi keterlambatan pembayaran klaim, 2. Kebijakan untuk mengatasi defisit Dana Jaminan Sosial. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Rumah Sakit untuk mengatasi keterlambatan pembayaran klaim dapat dilakukan dengan Upaya Hukum Non Adjudikasi melalui alternatif penyelesaian sengketa meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Kemudian melalui upaya hukum Adjudikasi, Rumah Sakit dapat menuntut BPJS Kesehatan dengan dasar melanggar ketentuan Perundang-Undangan, Wanprestasi, dan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Analisis Kebijakan dalam Rangka Mengatasi Defisit Dana Jaminan Sosial ialah dengan cara Meningkatkan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran, Meningkatkan jumlah peserta PPU terutama yang berasal dari Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD maupun sektor swasta, Meningkatkan batasan tertinggi upah/gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran JKN bagi peserta PPU, dan Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai gatekeeper dalam program JKN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the legal protection of hospitals for late payment of claims by BPJS Kesehatan as a result of Social Security Fund Deficit. Package payment system or INA CBgs make the hospital must think effectively and efficiently in financial management. The hospital must bear the burden ofoperational financing and health care and medication for JKN participants. After that Hospital can claim payment of benefit expense to BPJS Kesehatan. In accordance with Article 24 Paragraph (2) of the Social Security Law and Article 38 of Presidential Regulation Number 12 of 2013 on Health Insurance, BPJS Kesehatan shall pay to the health facility no later than 15 days from the receipt of the complete claim document received for the services provided. However BPJS Kesehatan is often late in making payments for months. The delay caused the hospital's financial flow to be disrupted, even some hospitals were threatened with bankruptcy. The problems in this thesis are 1. Hospital's Law Efforts to overcome the delay in payment of claim, 2. Policy to overcome the deficit of Social Security Fund. This legal research use normative juridical approach method with analytical descriptive research. The results of the research in this thesis is the legal effort that can be done by Hospital to overcome the delay of payment of claim can be done with Non-Adjudication Law Efforts through alternative dispute settlement include negotiation, mediation, conciliation and arbitration. Then through an Adjudicationlawsuit, the Hospital may sue BPJS Kesehatan on the grounds of violating theprovisions of the Legislation, Default/Breach of contract, and Conduct UnlawfulActs. Policy Analysis in Order to Overcome Social Security Fund Deficit is byIncreasing the compliance of PBPU participants in paying dues Increasing thenumber of PPU participants mainly from ministries / Institutions / BUMN /BUMD and private sector, Increasing the highest limit of salary used as the basis for calculating the amount of the Contribution JKN for PPU participants, and Strengthening FKTP as gatekeeper in JKN program."