Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kekayaan BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari APBN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengelolaan perusahaan yang baik. Atas kekayaan negara yang dipisahkan tersebut, dalam pengelolaan tidak lepas dari adanya sengketa kepemilikan yang tidak jarang berujung pada putusan pengadilan yang menetapkan eksekusi terhadap aset BUMN tersebut. Persoalan kemudian muncul yaitu apakah terhadap kekayaan BUMN tersebut dapat dilakukan eksekusi, dan apakah dimungkinkan bagi Pemerintah melakukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi atas aset tersebut?. Bahwa munculnya sejumlah pertanyaan tersebut, tidak lepas dari adanya tumpang tindih pengaturan ketentuan mengenai kekayaan BUMN yang kemudian menimbulkan polemik dan ketidakpastian hukum. Mahkamah Konstitusi melalui putusan dalam Perkara Nomor 62/PUU-XI/2013 berupaya menyelesaikan polemik tersebut, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkmah Konstitusi pada pokoknya menyatakan bahwa kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara yang dikelola berdasarkan paradigma usaha. Pertimbangan MK tersebut tidak sesuai dengan konsepsi mengenai konsep mengenai pendirian perseroan terbatas, yaitu ketika pendiri perseroan melakukan penyertaan modal ke dalam perseroan, maka terjadi peralihan status kekayaan dari kekayaan pendiri menjadi kekayaan perseroan terbatas. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implikasi dari pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dikaitkan dengan upaya hukum perlawanan pihak ketiga derden verzet oleh Menteri BUMN atas kekayaan negara yang dipisahkan. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa Menteri BUMN dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah dalam kekayaan negara yang dipisahkan dapat melakukan upaya hukum perlawanan pihak ketiga derden verzet atas upaya eksekusi terhadap aset BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kata kunci: Aset BUMN, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan, perlawanan pihak ketiga.

---

ABSTRACT
The wealth of SOEs is derived from the separated state assets sourced from APBN whose management is carried out in accordance with good corporate governance procedures. On the separated state 39 s wealth, the management can not be separated from the ownership dispute that often leads to a court decision that sets the execution of the SOE 39 s assets. The issue then arises that whether to the SOE 39 s assets can be executed, and is it possible for the Government to fight against the determination of the execution of the asset . That the emergence of a number of questions, can not be separated from the overlapping regulatory provisions regarding the wealth of SOEs which then led to polemic and legal uncertainty. The Constitutional Court Republic f Indonesia through the verdict in Case Number 62 PUU XI 2013 attempts to resolve the polemic, in its legal considerations, the Constitutional Court essentially states that the SOEs 39 wealth as separated state property remains part of state finances managed under the business paradigm. The Constitutional Court 39 s consideration is not in accordance with the conception of the concept of the establishment of a limited liability company, when the founder of the company invests capital into the company, the transfer of wealth status from the founder 39 s wealth becomes the wealth of the limited liability company. This study is intended to further examine the implications of the state owned property arrangements that are separated on the SOEs in relation to the efforts of third party lawsuit derden verzet by the Minister of SOEs on separated state assets. From the result of the research, it is concluded that the Minister of SOEs in its position as the Government Representative in separated state assets can make the efforts of the third party 39 s lawsuit derden verzet for the execution of the SOE assets derived from the separated state assets. Keywords Assets of SOEs, State Property Separated, the third party 39 s lawsuit.

Abstrak :
[Penelitian ini bertujuan untu mengetahui pengendalian internal aset tetap Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara pada Unit Organisasi Eselon 1 Mabes TNI. Pengendalian internal aset tetap yang diteliti adalah pengendalian internal aset tetap pada kejadian dan proses penting saat aset tersebut 1.diperoleh, 2.dihapus, 3.Inventarisasi, 4.pengamanan,dan 5.perawatan aset tetap. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan mengobservasi penatausahaan SIMAK BMN dan pengendalian internal aset tetap di Unit Organisasi Eselon 1 Mabes TNI yang didominasi oleh aset persenjataan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat permasalahan pada penghapusan aset persenjataan yang bernilai materil, dan aset yang sudah habis masa manfaat tetapi masih digunakan.Pada invetarisasi terdapat permasalahan, operator yang tidak mengikuti prosedur, permasalahan identifikasi registrasi aset tetap sehingga mempengaruhi pelaporan,pengambilan keputusan, pengamanan dan pemeliharaan aset tetap. Dari segi pengamanan belum ada tag aset. Perawatan terhambat permasalahan inventarisasi aset dan kurangnya anggaran., This study aims to determine the internal control of fixed assets and Accounting Management System of State Property at Echelon Organizational Unit 1 TNI headquarters. Internal control of fixed assets under this study is the internal control of fixed assets at the prominent events and process at 1.acquisition, 2.disposal, 3.Inventory, 4.safeguard, and 5.maintenance process of fixed assets. Research using the case study method to observe SIMAK BMN administration and internal control fixed assets in Organizational Unit Echelon 1 TNI headquarters which dominated by weaponry. The results showed there were problems in the elimination of weapons that has material values, and the assets that have expired or have no life-cycle but still used .In Inventory process there are problems, the operator does not follow the procedures, registration identification problem fixed assets that affect reporting, decision-making, security and maintenance fixed assets. In safeguarding asset, there is no asset tag. Major Maintenance problems were caused by inventory problems and a lack of budget.]

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN di Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan menganalisis dan merumuskan tindakan yang dibutuhkan agar pengawasan dan pengendalian BMN agar berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan telaah dokumen kepada para pihak terkait di tingkat Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian didapati bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN kurang optimal karena masih ditemui berbagai macam kelemahan dalam pelaksanaannya. Tindakan yang harus dilakukan agar optimal pengawasan dan pengendalian BMN yaitu: penggunaan IT, pengawasan berlapis, dan koordinasi antara bagian terkait

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of the supervision and control of BMN in the Ministry of Communications and Information Technology, and analyze and formulate the actions need for the supervision and control of BMN to run optimally. This study uses data collection methods such as interviews and document review to the relevant parties at the level of Echelon I Ministry of Communication and Information and questionnaires. Results of the study find that the supervision and control of BMN less than optimal because they encounter a wide range of weaknesses in implementation. Action needs to do such as: use of IT, layer oversight, and the coordination between the relevant sections so monitoring and control BMN can be optimal.

Abstrak :
Pelaksanaan lelang BMN pada umumnya sama, namun pada praktiknya terdapat kendala yang ditemui oleh pembeli/pemenang lelang BMN dalam hal ini BMN berupa kapal yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pasca lelang, terdapat kendala dalam penerbitan ijin untuk penutuhan dan penghapusan objek lelang berupa kapal, karena dokumen kepemilikan tidak diserahkan dari instansi asal. Kapal merupakan benda yang harus didaftarkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pelayaran, jika terjadi peralihan kepemilikan harus dilakukan perubahan nama (baliknama) di tempat semula pendaftaran kapal. Tulisan ini menganalisis bagaimana penyelesaian atas disharmonisasi pengaturan BMN yang berasal dari perolehan lain yang sah yang tidak selalu ada dokumen kepemilikan, dalam peraturan lelang dokumen kepemilikan dapat diganti dengan surat keterangan dari instansi terkait yang menjelaskan terkait status hukum, namun demikian untuk mendapatkan persetujuan penutuhan dan penghapusan dari daftar kapal dibutuhkan dokumen kepemilikan/grosse akta. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian doctrinal, Teknik pengumpulam data dengan penelitian kepustakaan, dengan penedekatan dengan telaah peraturan perundang-undangan ,dan konseptual. Disharmonisasi ini dapat diselesaikan dengan sosialisasi dari Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait persyaratan ini, sehingga memiliki pemahaman yang sama terkait kapal. Juga perlu evaluasi dalam undang-undang pelayaran terkait dengan syarat grosse akta tersebut apakah berlaku untuk semua kepemilikan, atau untuk BMN terdapat pengaturan tersendiri, sebagaimana dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah. ......The implementation of BMN auctions is generally the same, but in practice there are obstacles encountered by buyers / winners of BMN auctions, in this case BMN in the form of ships originating from other legal acquisitions. After the auction, there are obstacles in issuing permits for the maintenance and elimination of auction objects in the form of ships, because ownership documents are not submitted from the originating agency. The ship is an object that must be registered as mandated in the Shipping Law, if there is a transfer of ownership, a name change (baliknama) must be made at the original place of ship registration. This paper analyzes how to resolve the disharmonization of BMN arrangements originating from other legal acquisitions that do not always have ownership documents, in the auction regulations the ownership document can be replaced with a certificate from the relevant agency explaining the legal status, however, to obtain approval for the maintenance and deletion from the ship register, an ownership document/grosse deed is required. This research was prepared with doctrinal research method, data collection techniques with literature research, with an approach to the review of laws and regulations, and conceptual. This disharmonization can be resolved by socialization from the Ministry of Transportation cq Directorate General of Sea Transportation to the Ministry of Finance cq Directorate General of State Assets related to this requirement, so that they have the same understanding regarding ships. It is also necessary to evaluate the shipping law related to the grosse deed requirement whether it applies to all ownership, or for BMN there are separate arrangements, as in the Land Acquisition Law.

Abstrak :
Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA pada tanggal 24 September 1960, sistim Administrasi Pertanahan di Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang pasti dan jelas. Berdasarkan Penjelasan Umum II disebutkan bahwa: UUPA berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945 tidak perlu dan tidak pada tempatnya bahwa Bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisa mengenai sewa menyewa tanah Barang Milik Negara dalam rangka optimalisasi dan pendayagunaan aset / kekayaan negara yang secara langsung atau tidak dikuasai oleh Kementrian Negara, Instansi Pemerintah dan lembaga pemerintahan non departemen, didapati telah terjadi sewa menyewa diatas tanah yang merupakan Barang Milik Negara / Daerah yang didukung dan dilandasi oleh peraturan-peraturan yang menguatkan secara hukum. Hal ini bertentangan dengan konsep Hukum Tanah Nasional. Karena menurut konsep Hukum Tanah Nasional, Negara tidak dapat menyewakan tanah yang berada dibawah penguasaannya, karena Negara bukanlah pemilik tanah. Sehingga sebaiknya dapat diciptakan Undang Undang atau peraturan yang akan mengatur secara komprehensif dalam rangka menjembatani antara konsep hukum Tanah Nasional dengan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah agra tercapai kepastian hukum dalam bidang pertanahan.

---

With the enactment of Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian known as UUPA on 24 September 1960, Land Administration system in Indonesia has had a clear and legal basis. Based on General Explanation II stated that: UUPA rooted in the establishment, that in order to achieve what is specified in Article 33 Paragraph 3 of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 is unnecessary and out of place that the Indonesian nation or the State acting as the owner of the land. The subject of the State of the Republic of Indonesia, is all Indonesian people. By using normative juridical research method to analyze the lease of land State Property in order to optimize and utilization of assets / wealth of the country are directly or indirectly controlled by the Ministry of State, Government Agencies and institutions of non-departmental government, found to have occurred lease on land the State / Regional supported and guided by rules that strengthen legal. This is contrary to the concept of the National Land Law. Because according to the concept of the National Land Law, the State is not able to lease the land under their control, because the State is not the owner of the land. So it should be created Act or the regulations that will regulate in a comprehensive manner in order to bridge the gap between the concept of the National Land law implementation in State / Region in order to achieve legal certainty in the land sector.