Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Privatisasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam rangka penyematan perusahaan milik negara (BUMN), Model utama yang digunakan adalah Go Public dengan metode Initial Public Offering (IPO). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah BUMN dapat meningkatkan kinerja sesudah privatisasi. Dimensi waktu penelitian meliputi periode dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah privalisasi. Sampel penelitian adalah BUMN yang lelah terdaftar di BEJ dan telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan guna mendukung penelitian ini. Analisa kinerja perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio keuangan dan menggunakan metode non parametrik yaitu Uji Jenjang Bertanda Wilcoxon dan uji keseluruhan Kruskal Wallis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja BUMN sebelum dan sesudah privatisasi dengan metode [PO Berdasarkan analisa statistik, hanya Return on Investment Ratio, Return on Equity Ratio. Rate of Return on Total Assets, dan Total Assets Turn Over yang menunjukkan perbedaan signifikan sebelum dan sesudah privatisasi dengan metode IPO."

"Tesis ini membahas mengenai status PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan proses kepailitan terhadap kedua perseroan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif.Kesimpulan dari penelitian adalah PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) merupakan badan usaha milik negara dan hakim dalam menangani proses kepailitan PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) belum dapat dikatakan telah menerapkan prinsip-prinsip hukum yang benar.Hasil peneltian menyarankan perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang keuangan yang terkait dengan pengaturan BUMN dan Perlu adanya pengertian/makna yang sama mengenai apa yang dimaksud BUMN yang bergerak di bidang ?kepentingan publik?.

---

The following thesis is examining regarding the status of PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) which are the State Owned Enterprises and the process of their insolvency based on the Law Number 19 of 2003 regarding State Owned Enterprises and Law Number 37 of 2004 regarding the Insolvency and Postponement of Debt Settlement Obligation. The thesis used juridical norms approach as research implementation method and also assessment of several qualitative data.The conclusion of this thesis is PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) are the state owned enterprises and the judges who ajudicated the process of insolvency of PT Dirgantara Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) can not be determined has already applied the prevailing laws and regulation.The end result of this thesis suggests that there should be a harmonization in the law and regulations, especially in the financial sector which related to the State Owned Enterprises? regulation and it is necessary to have the same understanding regarding the meaning of ?public interest? in State Owned Enterprises."

"Pembentukan Holding BUMN mengakibatkan adanya induk Holding BUMN sebagai pemegang saham mayoritas dan kedudukan anak perusahaan holding menjadi Eks BUMN. Meskipun kedudukan anak perusahaan holding bukan merupakan BUMN, tetapi Negara melakukan pengendalian melalui saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa. Namun, sesuai dengan prinsip Hukum Perseroan di Indonesia, anak perusahaan Holding Eks BUMN merupakan perseroan yang terpisah (separate legal entity). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penjualan atas saham BUMN dan anak perusahaan holding Eks BUMN dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Hasil penelitian ini adalah mekanisme penjualan atas saham BUMN tunduk pada ketentuan privatisasi BUMN. Sementara itu mekanisme penjualan atas saham anak perusahaan holding Eks BUMN tidak tunduk pada ketentuan privatisasi BUMN, melainkan tunduk pada ketentuan Hukum Perseroan dengan memperhatikan saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa yang dimiliki oleh Negara yaitu adanya persetujuan dari Menteri BUMN.

---

The establishment of BUMN Holding resulted in the holding of BUMN as the majority shareholder and the position of the holding subsidiary became an Ex-BUMN. Although the position of the holding subsidiary is not a state-owned enterprise, the State exercises control through Dwiwarna series A shares with privileges. However, in accordance with the principles of Company Law in Indonesia, the subsidiary of BUMN Holding is a separate legal entity. This study aims to analyze how the mechanism of selling shares of SOEs and subsidiaries of BUMN holding companies is related to the provisions of applicable laws and regulations. This research method uses doctrinal research by using secondary data as a data source. The result of this study is that the mechanism for selling shares of SOEs is subject to the provisions of privatization of SOEs. Meanwhile, the mechanism for selling shares of SOE holding subsidiaries is subject to the provisions of Company Law in Indonesia while still paying attention to Dwiwarna series A shares with privileges owned by the State, namely approval from the Minister of SOEs."

"Isi buku mencoba mendudukan posisi yang tepat bagi BUMN dalam pasar di indonesia khususnya, BUMN yang karakteristik industrinya monopoli alamiah. Hal ini didasarkan pada 2(dua) fakta posisi strategis BUMN saat ini yaitu pertama BUMN ternyata sudah bukan lagi anak bawang dalam kompetisi global ditingkat dunia furtune 500 menempatkan kurang lebih 30% BUMN dari berbagai negara sebagai perusahaan terbesar didunia, yang sebagian memiliki karakteristik monopoli alamiah kedua, BUMN memiliki tugas strategis di negaranya masing-masing yaitu sebagai agen pembangunan dan aktor kunci mencapai kesejahteraan rakyat."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana transaksi pemanfaatan Barang Milik Negara dilaksanakan melalui fasilitas (project development facility) yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara melalui penugasan khusus dapat diimplementasikan secara efektif. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Mekanisme pemanfaatan Barang Milik Negara melalui Project Development Facility yang dilaksanakan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang mendapatkan penugasan khusus bertujuan untuk mendukung optimalisasi aset negara guna meningkatkan penerimaan negara dan penyediaan infrastruktur publik. Sinergi antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pelaksana project development facility dan pemerintah sebagai pemberi penugasan mencerminkan tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga memastikan pemanfaatan Barang Milik Negara berjalan optimal sesuai regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi negara. Tulisan ini juga menganalisis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negarasebagai regulasi yang mengatur mengenai project development facility. Dengan menggunakan Pedoman 6 Dimensi, evaluasi ini menilai kesesuaian regulasi berdasarkan prinsip Pancasila, ketepatan jenis peraturan, harmonisasi aturan, kejelasan rumusan, asas bidang hukum, dan efektivitas pelaksanaan.

---

This paper analyzes how state property utilization transactions implemented through facilities (project development facilities) carried out by state-owned enterprises through special assignments can be implemented effectively. This paper is prepared using doctrinal research methods. The mechanism of utilization of State Property through the Project Development Facility implemented by PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) which received a special assignment aims to support the optimization of state assets in order to increase state revenue and the provision of public infrastructure. The synergy between PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) as the implementer of the project development facility and the government as the assignor reflects good governance, transparency, and accountability, thus ensuring that the utilization of state property asset runs optimally according to regulations and provides maximum benefits to the state. This paper also analyzes the Minister of Finance Regulation Number 18 of 2024 concerning Procedures for Providing Facilities for the Preparation and Implementation of State Property Utilization Transactions as regulations governing project development facilities. Using the 6-Dimensional Guideline, this evaluation assesses the suitability of regulations based on the principles of Pancasila, the accuracy of the type of regulation, the harmonization of rules, the clarity of formulation, the principles of the legal field, and the effectiveness of implementation."

"Kinerja BUMN sebenranya telah memburuk sejak awal tahun 1990-an , ketika liberalisasi ekonomi Indonesia mulai dilaksanakan.BUMN terbiasa mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah. Ketika ekonomi pasar mulai, BUMN belum siap."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah yang sejalan dengan isi dan amanat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 dan 3. Kehadiran BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia memiliki arti yang sangat besar didalam menjalankan roda perekonomian selama ini. Badan Usaha Milik Negara yang diharapkan oleh pemerintah sebagai profit center dan agent of development diharapkan tidak terpuruk dan tertinggal dengan perusahaan-perusahaan swasta nasional dan perusahaan-perusahaan asing (internasional). Peranan BUMN dalam perekonomian nasional diharapkan tetap harus menjadi sumber penerimaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk pemberian kontribusi berupa pajak dan dividen. Ukuran kinerja BUMN yang dilakukan berdasarkan data keuangan telah digunakan untuk menyatakan suatu BUMN baik atau tidak kinerjanya. Kelemahan dalam pengukuran kinerja perusahaan berdasarkan ukuran financial sudah lama disadari para ahli bidang akuntansi karena ukuran tersebut hanya ukuran jangka pendek dan mengabaikan aspek going concern dari suatu entitas. Penggunaan konsep pengukuran kinerja BUMN dengan menggunakan ukuran rasio rasio keuangan sebenarnya hanya merupakan pendekatan akuntansi belaka. Namun demikian walaupun cara pengukuran kinerja BUMN tersebut masih banyak perdebatannya, pengukurannya masih tetap mengutamakan rasio-rasio keuangan yang menggunakan pendekatan akuntansi, sebagaimana ternyata bahwa dalam pengukuran tersebut masih digunakan secara umum Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi Kinerja PT Telkom Tbk berdasarkan pengukuran rasio-rasio keuangan yang diwakili oleh rasio rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, profit margin dan rasio operasi selama 11 tahun terakhir (1996-2006).Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian adalah deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis kinerja PT Telkom Tbk selama 11 tahun terakhir (1996-2006) dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang diwakili oleh rasio rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, profit margin dan rasio operasi maka kinerja PT Telkom, Tbk dapat dikatakan cukup baik. Pengggunaan rasio-rasio keuangan tersebut dengan asumsi terjadi dalam kondisi yang normal. Namun hasil pengukuran rasio keuangan tersebut dapat dijadikan ukuran dalam memprediksi kinerja PT Telkom, Tbk di masa yang akan datang Lebih lanjut perlu adanya penambahan ukuran atau indikator lainnya yang dapat juga bersifat indikator kualitatif seperti pelayanan atau penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta indikator lainnya untuk kejadian luar biasa (extraordinary event) dalam menilai kinerja PT Telkom Tbk. Agar pengujian rasio-rasio keuangan tersebut lebih lengkap dalam menilai kinerja perusahaan, akan lebih baik apabila harus ada usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga prediksi laba atau kinerja perusahaan tersebut dapat lebih objektif, akuntabel dan transparan.

---

The use of the Indicator of the Profitability, Liquidity, Solvency and added indicator on measure of healty BUMN as well as influence on the profit before the tax (EBIT) (Case study to PT Telkom Tbk. and SingTel) The State Owned Company (BUMN) was the company that was formed by the government that in line with the contents and the message from the article 33 basic regulations 1945 articles 2 and 3. The BUMN presence as one of the perpetrators of economics in Indonesia had the meaning that was very big inside undertook the wheel of the economy until now. The State Owned Company that was hoped for by the government as the profit center and agent of development was expected to be not buried and to be left with national private companies and foreign companies (international). The BUMN role in the national economy it was hoped continued to have to become the source of acceptance for the Budget of the Income and the State Expenses in the form of giving of the contribution took the form of the tax and the dividend. The measurement of the BUMN achievement that was carried out was based on the financial data was used to state some of BUMN healthy or not healthy. The weakness in the grating of the achievement of the company was based on the measurement financial for a long time has been realized by the experts of the accountancy field because of this measurement of only short-term measurements and ignored the aspect going concern from an entity. The use of the concept of the grating of the BUMN achievement by using the measurement of the ratio of the Profitability, Liquidity and Solvency (RLS) in fact only was the accountancy approach completely. The reaction that was linked with the weakness of the use of the Profitability factor, Solvency and the Liquidity in the grating of the BUMN achievement as was depicted above afterwards was responded to by the government by being renewed by him the implement measured that for a long time with the implement has measured the BUMN achievement that just through the Decision Finance Minister RI No.826/KMK.013/1992 that added the Indicator of the Addition in the grating of the BUMN achievement outside 3 (three) the Main indicator available, that is the measurement of the Profitability, the Liquidity, and Solvency. With he added the implement measured just this, was meant to improve the weakness of the implement measured old and was hoped for could cover the lack in measuring the achievement of BUMN. Although the grating method of this BUMN achievement has been improved, his grating was still continuing to give priority to the RLS concept that used the accountancy approach, as evidently that in this grating the RLS weight was still being considered quite high that is 70% whereas the indicator weight of the addition of 30%. The subject of the problem in this research was how the condition for the health (the Achievement) PT Telkom Tbk was based on the ratio of the Profitability, Likuiditas, Solvabilitas and the ratio of the Addition compared with Singapore Telecommunications (SingTel) during the last 11 years (1996-2006) and how big the influence of the ratio of the Profitability of the Liquidity, Solvabilitas, of Profit Margin, Ratio of the Operation and the percentage of Continuation against the profit before the tax (EBIT) in 1996 up to 2006.The methodology of the research that was used in the writing of this thesis of being the quantitative method with the research kind was descriptive the analysis. The data that was used was the primary data and the secondary data. The analysis of the data that was carried out was the analysis of regression. Was based on results of the analysis of the achievement of the health by using Finance Minister's Decision the number No.826/KMK.013/1992 as the basis of the assessment then the health of PT Telkom Tbk Indonesia better than Singtel Singapore during the last 11 years (1996-2006). Was based on the analysis of period statistics of the year 1996-2006 then could be concluded that the Nol hypothesis was refused by concluding that this model could have been used in carrying out the prediction against the profit before the tax (EBIT). Thought R-Square that was received was of 0.720 or of 72%. This value was in the category of stronger relations. Further needed the existence of the increase in the measurement or the other indicator that also could be shaped like an indicator qualitative as the service or the application of the order managed the good company (good corporate governance) as well as the other indicator for the extraordinary incident (extraordinary event)."