Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Saham, khususnya Pialang Saham yang bekerja di PT Danareksa Sekuritas dan bentuk tanggung jawab yang harus diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Bentuk tanggung jawab tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan yang mengadili kasus ini, yaitu Putusan Mahkamah Agung No.2277/K/Pdt/2012. Penulis kemudian menganalisa ketepatan putusan tersebut dan harmonisasi antara putusan Mahkamah Agung dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan hasil deskriptif analitis yang menjelaskan bahwa bentuk tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh Pialang Saham yang melakukan pelanggaran adalah tanggung jawab pidana melalui Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bukan berupa tanggung jawab perdata seperti yang tercantum pada putusan MA. Penelitian ini juga menganalisis pandangan hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili sengketa terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Saham PT Danareksa Sekuritas di Bursa Efek.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis will emphasize on Stockbroker violations, particularly the stockbrokers that work as an employee at PT Danareksa Sekuritas and the liabilities toward their actions of violation. Those liabilites are reviewed from the law and legislation that applies in Indonesia along with the Supreme Court?s verdict on this case, which is written on verdict No.2277/K/Pdt/2012. Then, writer analyze the accuracy of the judgment and the harmonization of the verdict with the law and legislation related to the case. The method used in this undergraduate thesis is juridist-normative with a descriptive-analytic result that explains the forms of liabilities that should be carried by the Stockbroker who has violated the rules of share purchase. Those liabilities are supposed to be derived from criminal law through Indonesian Capital Market Law and Information and Electronic Transaction Law, instead of liabilities from civil law that is mentioned in the Supreme Court?s verdict. This writings also analyze the point of view of the judges that examine and adjudicate this case, regarding the violations that were made by the Stocbrokers as an employee at PT Danareksa Sekuritas."

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan hukum terhadap nasabah pialang berjangka yang melakukan transaksi kontrak derivatif , terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Permasalahan hukum yang terjadi adalah mengenai kekuatan berlakunya undangundang tersebut secara yuridis, karena substansi peraturan tersebut tumpang tindih dengan peraturan di bidang pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mengenai kekuatan berlakunya undang-undang tersebut secara yuridis dan filosofis, dan hubungannya dengan perlindungan hukum kepada nasabah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki kekuatan berlaku secara yuridis dan perspektif hukum yang dimiliki oleh hakim pada akhirnya merupakan hal yang paling berperan dalam menentukan perlindungan hukum pada nasabah. Peneliti menyarankan agar para penegak hukum memiliki perspektif hukum progresif untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi nasabah.

---

The focus of this study is about the ability of Law Number 10/2011 amanding Law Number 32/1997 concerning Comodity Futures Trading, to provide law protection for the investors trading the derivative contracts as the client of a future trading company. The law problematic is about the overlapping between regulations in future market and stock market because financial derivative contract is regulated in both of those regulations. This condition could make the Law Number 10/2011 loosing its power to be impoed lawfully. The purpose of this study is to provide analysist about the law and how it related to the law protection for the investors. This study is a normative study.

As the result of this study, the Law Number 10/2011 has the power to be imposed lawfully dan philosophically, and the judges`s perspective is the most significant factor on providing legal protection for the investors. The researcher suggests that all the law officers should have progresive law theory as their point of view, which will guarentee the legal protection for the investors."