Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perbedaan pendapat di lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan RUPS berdasarkan penetapan pengadilan. Secara khusus, tesis ini membahas mengenai mekanisme penyelenggaraan RUPS melalui penetapan pengadilan menurut UU PT, dan analisis terkait penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan penetapan RUPS dari pemegang saham 6,02 dengan meniadakan kehadiran pemegang saham lainnya. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai upaya hukum kasasi yang diajukan terhadap penetapan pengadilan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji suatu penetapan pengadilan yang memuat perkara antara PT. Sheriutama Raya selaku pemegang 6,02 saham pada PT. Davomas Abadi, Tbk. melawan PT. Davomas Abadi, Tbk. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa permohonan penetapan RUPS hanya dapat dilakukan dengan 2 dua mekanisme, yaitu i pemegang saham minimal 10 mengajukan permohonan penetapan RUPS ke pengadilan negeri karena Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU PT; dan ii PT mengajukan permohonan penetapan RUPS ketiga ke pengadilan negeri karena kuorum kehadiran RUPS pertama dan kedua tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 UU PT. Dalam hal ini, pemegang saham sebesar 6,02 tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan RUPS tersebut karena tidak memenuhi kriteria menurut UU PT. Selain itu, upaya hukum kasasi yang dilakukan terhadap penetapan pengadilan tidak sesuai dengan UU PT karena penetapan pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, termasuk banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu menerbitkan pedoman agar terdapat pemahaman yang sama di lingkungan peradilan terkait penyelenggaraan RUPS melalui penetapan pengadilan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses on the dissenting opinion within the court system with regards to the establishment of a General Meeting of Shareholders GMS based on a court decree. In particular, this thesis shall discuss on the mechanism on how to establish GMS based on a court decree in accordance to Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company, and shall provide an analysis on a court decree that grants the request for the establishment of GMS from 6.02 of Shareholders whilst disregarding the presence of other Shareholders. In addition, this thesis discusses the petition of cassation towards the aforementioned decree. This research is juridical normative analysing a Central Jakarta Court Decree between PT. Sheriutama Raya as shareholder of 6.02 in PT. Davomas Abadi Tbk. against PT. Davomas Abadi Tbk. The result of this research shows that the request for the establishment of GMS shall only be permissible under two mechanisms, i shareholders at least 10 submit a request for GMS to the district court because the Board of Director and Board of Commissioners did not undertake the invitation for GMS as reffered to in Article 80 of Law on Limited Liability Company and ii the company submit a request for GMS to the district court because the quorum of the GMS does not meet requirement as stipulated in Article 86, Article 88, and Article 89 of Law on Limited Liability Company. In this case, the shareholder of 6.02 shares does not have any legal basis in requesting for RUPS because he is not meet the criteria according to the Law on Limited Liability Company. Furthermore, the petition of cassation towards the aforementioned decree is not in conformity with the Law on Limited Liability Company because a court decree cannot be filed by any legal action, including an appeal, cassation, or reconsideration. In this case, the Supreme Court of the Republic of Indonesia should establish guidelines so that there is a common understanding within the court system with regards to the provisions on establishing RUPS based on court decrees."

"ABSTRACTShareholders dispute poses one of the most alarming problems in private companies, especially those that are regarded as a family owned company. The familial relations entwining the ownership and the management of a family owned company creates a big opportunity for majority shareholders to exercise their rights to the detriment of others. Various jurisdictions have addressed such issue by projecting the concept abuse of rights by majority shareholders abus de majorit . The concept is not only aimed to detect which behavior is considered as an abuse but also to provide legal measures for minority shareholders and companies. This research discusses the forms of abuse of rights committed by majority shareholders, the protection against such behavior, and the courts stance when faced with cases regarding disputes between shareholders. The juridical normative research concludes that majority shareholders tend to resort to certain forms of abuse of rights. It also found that there are several legal measures available under the Indonesian Company Law that can be used as a protection against majority shareholders abuse of rights. Moreover, the examination of cases suggests that the court tends to favor the minority shareholders interest when deciding disputes between shareholders. Nevertheless, the result of the research also suggests that there are still problems surrounding the legal measures available and that more stringent rules are needed to protect the minority shareholders and the Indonesian Companies interests.

---

ABSTRAKSengketa antar pemegang saham merupakan salah satu masalah yang paling mengkhawatirkan dalam perseroan tertutup khususnya perseroan tertutup yang merupakan perseroan milik keluarga. Hubungan keluarga yang mengikat kepemilikan dan pengelolaan perseroan milik keluarga menciptakan peluang besar bagi pemegang saham mayoritas untuk menggunakan hak mereka tanpa menghiraukan kerugian yang yang dapat diciptakan oleh hal tersebut. Pembahasan mengenai masalah ini telah dilakukan oleh berbagai Negara, dengan menciptakan konsep bernama, abuse of rights by majority shareholders abus de majorit. Konsep ini bukan hanya ditujukan untuk menempatkan perilaku apa saja yang dapat dikategorikan sebagai sebuah penyalahgunaan hak, namun juga ditujukan untuk menyediakan upaya hukum yang dapat digunakan oleh pemegang saham minoritas maupun perseoran yang merasa dirugikan. Penelitian ini membahas bentuk-bentuk abuse of rights by majority shareholders, perlindungan terhadap perilaku tersebut, dan sikap pengadilan ketika dihadapkan dengan kasus perselisihan antar pemegang saham. Penelitian yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa pemegang saham mayoritas cenderung menggunakan beberapa bentuk abuse of rights. Selain itu, penelitian ini pun menemukan adanya berbagai upaya hukum yang dapat digunakan sebagai perlindungan terhadap perilaku tersebut. Eksaminasi terhadap putusan yang ada menunjukkan bahwa pengadilan cenderung mendukung kepentingan pemegang saham minoritas ketika memutuskan sengketa antara pemegang saham. Namun, penelitian ini juga menunjukkan betapa pentingnya pemberlakuan aturan yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan dalam upaya hukum yang tersedia. "