Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu tuiuan utama pembentukan pemerintah negara adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu menurunnya daya beli rakyat yang diakibatkan resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia, mendorong pemerintah melakukan kebijakan pemberian subsidi pada komoditas bahan pangan strategis seperti beras, kedelai, gandum, dan gula agar komoditas tersebut tejangkau. Namun demikian pada pelaksanaannya pemerintah mengalami kesulitan untuk melaksanakannya disebabkan: masalah keterbatasan anggaran dan mekanisme pemberian subsidi tersebut ternyata tidak efektif karena kerapkali tidak tepat sasaran. Oieh karena itulah pada tanggal 2 September 1998 pemerintah mencabut subsidi bahan pokok (kecuali beras) tersebut di atas.Tujuan karya akhir ini adalah menjadi masukan, berupa anaiisa kuantitatif, dalam memutuskan dilepas atau tidaknya subsidi beras tersebut. Dalam karya akhir ini Penulis melakukan perbandingan biaya dan manfaat bila kebijakan subsidi beras dilanjutkan dan bila harga beras dilepaskan ke harga pasar internasional (diliberalisasi).Perbandingan tersebut dilakukan dengan cara menghirung biaya untuk memberikan subsidi beras dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memberikan bantuan kepada kelompok terntenfu untuk dapat membeli beras jika harga dilepaskan ke harga internasional dengan mempertimbangkan efek peningkatan produksi beras, efek multiplier konsumsi petani, keterkaitan dengan sektor-sektor lain yang terkait dengan padi dan tenaga kerja yang terserap.Berdasarkan kecederungan impor beras lima tahun terakhir (1992-1998) diproyeksikan besarnya subsidi beras akan terus meningkat secara signifikan, dan untuk tahun 1998 diperkirakan akan membutuhkan Rp. 6,12 Trilyun. Biaya subsidi tersebut dapat dihilangkan jika harga beras dilepaskari ke harga internasional (liberalisasi).Melepaskan harga beras ke harga internasional akan mengakibatkan meningkatnya harga beras di dalam negeri yang berarti akan makin memberatkan masyarakat yang sudah menurun daya belinya. Untuk itu kebijakan liberalisasi harga beras perlu disertal kebijakan bantuan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Diperkirakan dana yang diperlukan untuk memberikan bantuan tersebut sebesar sekitar Rp. 10 Trilyun, yang berarti lebih besar dari dana subsidi. Namun demikian dana tersebut akan memberikan efek multiplier karena peningkatan konsumsi produsen beras sebesar sekitar Rp. 8,7 Trilyim. Manfaat kebijakan liberalisasi Iainnya adalah disektor produksi yaitu adanya peningkatan produksi beras yang diperkirakan akan mencapai 7,68 juta ton atau senilai Rp. 22 Trilyun (dengan asumsi harga Rp. 2880 di tingkat petani). Peningkatan produksi tersebut akan:

1. Menggairahkan sektor-sektor input dan sektor-sektor output padi karena adanya tambahan kebutuhan input dan meningkatkan input bagi sektor-sektor yang membutuhkan padi sebagai input.
2. Tambahan tenaga kerja yang dapat diserap sektor padi diperkirakan mencapai 2.6 juta orang.
3. Menghemat devisa yang diperlukan untuk mengimpor beras, dan memberikan potensi untuk mengekspor beras.

Jadi untuk jangka pendek biaya yang diperlukan untuk melakukan subsidi beras lebih sedikit dan biaya yang diperlukan untuk memberikan bantuan untuk meningkatkan daya beli. Namun untuk jangka menen gah dan panjang manfaat liberalisasi harga karena adanya: penambahan produksi. efek multiplier konsumsi petani, insentif bagi sektor sektor yang terkait dengan padi, dan tenaga kerja yang diserap: akan jauh melebihi dana yang dibutuhkan untuk memberi bantuan terarah untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang tidak mampu.Kebijakan meliberalisasi harga beras harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung yaitu: kebijakan distribusi bantuan yang efektif dan efisien dengan memanfaat kan infrastruktur yang sudah ada di masyarakat, kebijakan untuk melindungi petani dan gejolak harga heras dunia dan gejolak kurs dengan cara membuat pasar komoditas berjangka beras, dan kebijakan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani marginal dan buruh tani dengan cara transmigrasi dan perubahan pembayaran kas menjadi pola bagi hasil dalam bentuk natura (beras)."

"Dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi ini ke seluruh wilayah Indonesia kegiatan Penyediaan merupakan kegiatan yang sangat penting. Penyediaan adalah kegiatan menyediakan BBM, baik dari kilang dalam negeri maupun impor, dan menyalurkannya sampai ketangki-tangki penyimpanan bahan bakar minyak di Terminal Transit/Terminal/Depot menggunakan sarana transportasi seperti jalur pipa, tanker, dan tongkang. Dalam penelitian ini dirancang sebuah simulasi rantai suplai BBM bersubsidi untuk jenis bensin Premium, minyak tanah dan solar. Simulasi rantai suplai ini melibatkan seluruh aspek yang terkait serta mengintegrasikannya mulai dari sumber pasokan dari kilang, alat angkut, dan depot BBM serta jalur penyediaan BBM dari Kilang Plaju ke Depot Tanjung Pandan dan Depot Pangkal Balam di Bangka Belitung. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan didapatkan faktor dominan terlambatnya pasokan BBM bersubsidi dari sumber ke Depot di Bangka Belitung disebabkan kondisi dimana kedalaman air laut yang hanya 6 meter pada kondisi air laut pasang tertinggi, sehingga alat angkut BBM berupa tangker atau tongkang BBM hanya bisa membawa BBM dengan maksimum kapasitas 1500KL di depot Pangkal Balam dan 500KL di Depot Tanjung Pandan. Berdasarkan coverage day hasil simulasi terlihat bahwa kondisi di Bangka Belitung rata-rata masih di bawah coverage day ideal, yaitu di bawah 21 hari. Dimana 14 hari digunakan sebagai cadangan operasional dan 7 hari digunakan sebagai cadangan BBM Nasional. Untuk menanggulangi tidak terganggunya pasokan BBM di daerah Bangka Belitung dapat dilakukan usaha seperti menambah frekwensi pemesanan BBM dari sumber, atau menambah fasilitas penyimpanan BBM di Bangka Belitung agar tercapai coverage day minimum 21 hari. Dengan total waktu pendistribusian melalui jalur sungai (muara) dan jalur laut untuk masing-masing Depot Tanjung Pandan dan Depot Pangkal Balam selama 27 jam dan 13 jam, dapat dijadwalkan pengiriman bahan bakar minyak dilakukan sebelum terjadinya air surut."

"Skripsi ini membahas faktor-faktor perilaku konsumen apa sajakah yang mempengaruhi perilaku pembelian dan keputusan pembelian BBM Non Subsidi SPBU Lokal dan Asing (Produk: Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, Shell Super, Shell Super Extra, Shell Diesel, Total Performance 92, Total Performance 95, Total Diesel) untuk konsumen di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Penelitian ini adalah Exploratory Research yang dilanjutkan dengan Conclusive Research. Hasil penelitian menunjukkan temuan bahwa faktor sosial (kelompok acuan, peran dan status), faktor pribadi (aspek personal dan pekerjaan), juga faktor psikologi (motivasi, persepsi dan pembelajaran) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pembelian konsumen untuk produk BBM Non Subsidi di Jabodetabek. Selain itu, penelitian ini menghasilkan bahwa faktor psikologi berupa Motivasi Aktualisasi Diri dan proses Persepsi dan Pembelajaran konsumen memiliki kontribusi yang penting juga memberikan pengaruh yang positif dan signifikan, berbanding terbalik dengan Kelompok Acuan dan Keluarga yang memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pembelian BBM Non Subsidi di Jabodetabek. ......The focus of this study is knowing Factors that influence Consumer Behavior and its influence to Buying Behavior and Purchase Decision on Non Subsidized Fuels (Products: Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, Shell Super, Shell Super Extra, Shell Diesel, Total Performance 92, Total Performance 95, Total Diesel) among Customers on Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). This research is an Exploratory Research that followed by Conclusive Research. The study revealed that Social Factors (Reference Group, social roles and status), Personal factors (lifestyle, economic conditions, occupations), and pschylogical factors (motivation, perseptions, learning) together have a significant impact on Purchasing behavior of Non Subsidized Fuel Consumer on Jabodetabek. The study also revealed that psychological factor; Self Actualization Motive, Persepsion and Learning process, have an important contribution alos a significantly positive impact to Purchasing behavior and decision, inversely with Reference Group and Family which gives a significantly negative impact to Non Subsidized Fuel Purchasing behavior and decision."

"PT. Bank DKI Syariah menyediakan dana talangan Haji melalui pembiayaan Pengurusan Haji iB (Talangan Haji) untuk membantu masyarakat agar dapat memperoleh kepastian nomor porsi haji dan jadwal keberangkatan. Permasalahan yang menjadi bahasan utama tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan t dana talangan haji pada PT. Bank DKI Syariah ditinjau dr sudut fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syari’ah dan bagaimana penyelesaian masalah keterlambatan pengembalian dana talangan haji pada Bank DKI menurut Fatwa DSN MUI No. 19 tentang al-Qard. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hukum pelaksanaan kredit dana talangan haji pada PT. Bank DKI Syariah dilakukan dengan dua cara yaitu akad dan Ijarah `al amal (sewa jasa). Apabila Nasabah tidak dapat mengembalikan kewajibannya LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. Dana talangan haji telah memperpanjang daftar calon jamaah haji untuk itu Pemerintah harus memberlakukan kebijakan pembatasan kepada perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dana talangan haji.

---

PT. DKI Bank Syariah provide bailout funds through financing Arrangements Hajj iB (Bailout Hajj) to assist the public in order to obtain the certainty of numbers serving pilgrims and departure schedules. Becomes the main problem that this thesis is how the implementation of the bailout fund Hajj at PT. Bank DKI be reviewed in the light of Islamic Shariah Council of the National Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 about financing arrangements pilgrimage Shari'ah financial institutions and how to resolve problems delay in returning Hajj bailout by the Bank DKI MUI Fatwa No. DSN. 19 on al-Qard. The method used in this study is a study that normative legal research done by examining library materials and secondary data. Law enforcement bailout loans pilgrims on PT. DKI Bank Syariah done in two ways, namely `al Ijarah contract and charity (rental service). If the Customer fails to return the LKS obligations may extend the period of return, or delete (write off) some or all of its obligations. The bailout has extended the list of prospective Hajj pilgrims to the Government should impose restriction policy in extending financing to the banking bailouts pilgrimage."

"ABSTRAKSecara keseluruhan subsidi BBM yang telah di belanjakan pemerintah adalah sebesar 1.015 T atau secara rata-rata, sebasar 10,84 dari total APBN dari tahun 2007 ndash; 2014. Secara nasional subsidi BBM berpengaruh positif terhadap IPM. Jawa-Bali dan pulau lainnya diluar Sumatera dan Jawa-Bali subsidi BBM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB tetapi, pengaruh kausalitas sebaliknya terjadi di pulau Sumatera. Di Sumatera dan pulau lainnya peningkatan subsidi BBM mengakibatkan peningkatan IPM. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan subsidi BBM terutama premium sudah tepat dilakukan pemerintah dan terkait dengan subsidi solar untuk transportasi dan korosene yang masih diberikan oleh pemerintah saat ini, disarankan juga untuk dihapuskan.

---

ABSTRACTOverall fuel subsidy that has been in government spending amounted to 1,015 T or, on average, sebasar 10.84 of the total state budget from 2007 2014. Nationally subsidy positive effect on the HDI. Java Bali and other islands excluding Sumatra and Java Bali fuel subsidy positive effect on GDP growth, however, the influence of the reverse causality occurred on the island of Sumatra. In Sumatra and other islands, the increase in fuel subsidies resulting in an increase in the HDI. Therefore, the policy of eliminating fuel subsidies mainly premium was appropriate for government and associated with subsidized diesel for transportation and korosene are still provided by the government at this time, it is advisable also to be abolished."

"Subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah memberatkan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah merencanakan adanya pengurangan subsidi BBM melalui kebijakan pembatasan konsumsi BBM. Kajian ini melihat apa yang terjadi pada distribusi pendapatan rumah tangga, baik itu di perkotaan maupun di perdesaan ketika kebijakan pembatasan konsumsi BBM dilaksanakan. Kemudian, dilihat sektor mana saja yang akan terkena dampak paling besar dari realokasi dana penghematan subsidi BBM. Secara umum, kajian ini menggunakan metode: Analisa Accounting Multiplier, Analisa Jalur Struktural atau Structural Path Analysis (SPA), yang meliputi Direct Effect, Total Effect, dan Global Effect, serta Analisa Kebijakan dengan memasukkan shock ke dalam variabel eksogen. Kemudian, perhitungannya dilakukan dengan menggunakan software MATS dan Microsoft Excell 2007 untuk mengolah data SNSE 2005. Hasil kajian menunjukkan pemberian subsidi sebesar Rp 92,8 triliun akan meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar 3,39%. Kemudian, dampak pembatasan subsidi dengan tidak memberikan subsidi kepada kendaraan pribadi (pengurangan subsidi BBM dari sebesar Rp.92,8 triliun-Rp34,3 triliun menjadi hanya Rp58,5 (Rp34,3 triliun) direalokasikan ke sektor pendidikan dan kesehatan maka akan meningkatkan pendapatan rumah tangga sebear 3,61% dan jika direalokasikan ke sektor infrastruktur akan meningkatkan pendapatan sebesar 3,15%. subsidi BBM lebih dirasakan manfaatnya oleh sektor nonpertanian perdesaan sebesar 4,02%. terlebih lagi, sektor rumah tangga di perdesaan ini memperoleh dampak positif yang paling besar dari adanya subsidi dalam semua skenario, dan yang terbesar adalah subsidi dalam bentuk subsidi pendidikan dan kesehatan."