Hasil Pencarian

Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query

Ismawati, author

Tinjauan yuridis terhadap peran Agent Bank dalam kredit sindikasi

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998

S23128

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pengaruh Undang-undang No. 4 tahun 1996 (UUHT) terhadap perjanjian kredit sindikasi: Suatu tinjauan hukum perdata internasional (HPI)

Universitas Indonesia, 1997

S25890

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Ayunda Sahar, author

Hak kreditur sebagai cessionaris melakukan private selling gadai saham berdasarkan perjanjian kredit sindikasi terkait dengan asas kebebasan berkontrak : analisis putusan mahkamah agung no. 2875 k/pdt/2008: PT Uangmas Citra Kencana vs Langdale Profits Limited

Skripsi ini membahas mengenai hak kreditur melakukan eksekusi gadai saham secara tertutup berdasarkan perjanjian kredit sindikasi dan peraturan perundang-undangan terkait. Terdapat multitafsir mengenai pelaksanaan eksekusi gadai saham dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdata. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak khususnya kreditur ketika akan mengeksekusi saham-saham. Oleh karena...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S278

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Achmad Andy Rifai, author

Analisis atas ketentuan denda dan jaminan dalam perjanjian pembiayaan sindikasi berdasarkan prinsip syariah dengan PT Bank Muamalat Tbk. sebagai lead sindikasi

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S23883

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Harahap, Nabila Satira, author

Akibat Hukum Cessie atas Kredit yang Dialihkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Semasa Krisis yang Merupakan Bagian dari Kredit Sindikasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR) = Consequences of Cessie Done by The Indonesia Bank Restructuring Agency during Crisis for Credit which was Part of Syndicated Loans (Case Study of North Jakarta District Court Decision Number 555/PDT.G/2018/PN.Jkt.UTR).

ABSTRAK
Penelitian ini membahas wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan cessie dalam kredit sindikasi. BPPN merupakan badan dibentuk pemerintah semasa krisis moneter 1998 guna memperbaiki sektor perbankan yang terpuruk. Agar dapat melaksanakan tugasnya pemerintah memberikan BPPN wewenang yang luas termasuk dapat melakukan pengalihan piutang. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizki Putra Pratama, author

Perjanjian antara bank swasta dan bank pembangunan daerah tentang kredit sindikasi = Agreemen between private banks and regional development banks about syndicated loan

Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai Perjanjian Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah Tentang Kredit Sindikasi. Permasalahan dalam skripsi ini membahas mengenai Pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah, dan juga akibat hukum apabila dalam suatu perjanjian kredit sindikasi antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Analisa yuridis peranan arranger dalam kredit sindikasi

Arranger merupakan pihak yang mengorganisasikan terbentuknya sindikasi kredit diantara bank-bank yang kewenangannya bersumber dari mandate yang diberikan oleh calon debitor. Mandate tersebut memuat secara rinci dan padat mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang penting dari kredit sindikasi yang harus di-arrange oleh arranger. Dalam menjalankan perannya sebagai arranger maka terdapat beberapa permasalahan yaitu bagaimana peran arranger menurut peraturan yang berlaku...

Universitas Indonesia, 2007

S21443

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ine Puspitawati, author

Tinjauan hukum pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh kreditur sindikasi terhadap penanggung dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah / Ine Puspitawati

ABSTRAK
Dalam pemberian kredit sindikasi adalah hal yang lazim apabila lembaga bank selaku kreditur sindikasi meminta pihak ketiga menanggung debiturnya untuk menjamin diperolehnya pelunasan utang. Keberadaan penanggung dalam hubungan hukum yang terjadi antara kreditur sindikasi dan debitur ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditur sindikasi akan kepastian pelunasan utang debitur apabila debitur cidera janji atau wanprestasi. Penganggung dapat diminta pertanggungjawabannya...

2004

S23130

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tinjauan yuridis terhadap penerapan transparansi (disclosure) dalam kredit sindikasi pada pt. Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk

Universitas Indonesia, 2005

S24320

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ninda Triandini Hippy, author

Kedudukan agen dalam perjanjian kredit sindikasi: Studi kasus mekanisme pengunduran diri PT Bank X Tbk. sebagai agen kredit sindikasi

Kredit sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum, untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur. Pinjaman tersebut diberikan secara sindikasi karena jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S21395

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian