Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis moneter di Indonesia yang dimulai pertengahan tahun 1997 membuat beberapa bank swasta dan bank pemerintah yang mengalami negative spread mengganti sistem operasinya, yang semula berbasis bunga menjadi bank syariah yang tanpa bunga atau menjalankan kedua sistem tersebut sekaligus (dual banking system).Sementara ini, pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada nasabah penyimpan oleh bank syariah diperlakukan sama seperti pajak atas bunga deposito dan tabungan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah nomor 131 tahun 2000. Padahal bunga merupakan suatu hal yang ditolak oleh bank syariah., karena berdasarkan hukum Islam, status bunga adalah haram, sehingga teknik-teknik finansial yang diterapkan juga menghindari substansi dan keberadaan bunga tersebut.Karenanya, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan PPh atas penghasilan nasabah penyimpan pada bank syariah dalam kerangka undang-undang perpajakan yang sedang berlaku. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.Berdasarkan hasil analisis, bunga dan bagi hasil mempunyai perbedaan dalam penentuan besarnya penghasilan yang akan dibayarkan kepada nasabah penyimpannya. Selain itu, dengan pertimbangan tidak dapat diterapkannya penafsiran analogis yang mengakibatkan pengertian bunga juga tidak dapat diperluas atau disamakan dengan bagi hasil. Selain itu, sifat final yang diterapkan dalam ketentuan tersebut juga merugikan nasabah yang mempunyai penghasilan relatif kecil. Karenanya ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar operasional dan administrasi bagi pemotongan pajak atas bagi hasil yang dibayarkan kepada nasabah penyimpan oleh bank syariah.Oleh karena pasal 23 Undang-undang PPh Tahun 2000 dapat dijadikan acuan untuk perlakuan pajak atas penghasilan nasabah bank syariah dalam negeri, dimana pemotongan pajak bersifat pembayaran pendahuluan yang tidak bersifat final. sehingga penghasilan nasabah penyimpan dari bank syariah tersebut harus dilaporkan dalam SPT PPh dan pajak yang telah dipotong dapat dikreditkan."

"Sejak dilanda krisis moneter, Indonesia sampai sekarang masih sibuk mencari solusi untuk mengatasi masalah krisis tersebut. Semua sumber dana yang dapat menghasilkan keuangan buat negara, pemerintah terus mengupayakannya. Diantara sumber dana buat negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Selain pajak, pemerintah melirik sumber iainnya yaitu Migas dan Listrik. Dengan berbekal pasal 33 (1) UUD 1945, maka sebagai pihak yang menguasai kepentingan hajat hidup orang banyak, pemerintah mengeluarkan Kepres RI No. 88 tahun 2000 tentang Kenaikan Tarif Telpon, Kepres RI No. 89 Tahun 2002 tentang Kenaikan Tarif Dasar Listrik, dan Kepres RI No. 90 Tahun 2002 tentang Kenaikan Harga Saban Bakar Minyak.Alasan pemerintah mengeluarkan Kepres tersebut tidak lain adalah untuk meringankan beban keuangan negara (APBN ) yang semakin berat dengan hutang-hutangnya. Namun di sisi lain yaitu masyarakat sebagai pemakai ketiga produk tersebut merasa sangat terbebani akibat kenaikan harga produk tersebut dengan aasan merupakan kebutuhan dasar baik keperluan rumah tangga maupun keperluan perusahaan. Hal inilah menimbulkan reaksi anti kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga ketiga produk itu dari seluruh lapisan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak sebagai tembaga pemungut pajak, juga terkena imbasnya. Secara spontanitas Direktur Jenderal Pajak memberikan stimulasi fiskal akibat kenaikan harga-harga ketiga produk itu. Stimulasi fiskal ini di perkirakan akan mengurangi pendapatan negara sektor pajak ( Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan NiIai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah ) sekitar 6 triyun. Secara hipotensis adalah di sisi lain pemerintah mengharapkan tambahan pendapatan dari kenaikan harga produknya sedang sisi lainnya adalah menurunkan pendapatan pajak melalui stimulasi fiskal. Belum lagi variable lainnya akibat kenaikan harga BBM, TDL, dan Tarif Telepon pada saat dikeluarkannya Kepres, menimbulkan situasi sosial ekonomi dan politik yang tidak kondusif. Masalah pokok dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (menganalisis) : Apakah dampak kenaikan harga BBM dan TDL terhadap penerimaan PPN dapat mengimbangi stimulus fiskal sebesar Rp 6 triyun? Berapa besar dampak kenaikan harga BBM dan TDL terhadap penerimaan negara sektor PPN?Pertanyaan permasalahan tersebut di atas akan dijawab dalam penelitian ini dengan data-data empiris. Data ini bersumber dari pertama, Penerimaan PPN dan PPnBM KPP PMA Satu Jakarta sebelum dan sesudah kenaikan harga. Kedua data primer yang didapat dari kuisioner dan wawancara dari responden. Responden dipilih hanya l0% dari populasi atau 35 responden, dengan pertimbangan jenis populasi homogen. Teori harga mengatakan bahwa semakin tinggi harga akan semakin sedikit permintaan, begitu pula sebaliknya. Hukum permintaan juga mengatakan bahwa semakin tinggi harga maka penawaran menurun. Hukum penawaran mengatakan bahwa semakin tinggi harga semakin banyak barang yang ditawarkan. Hukum ini berlaku tentunya dengan asumsi ceteris paribus (variabel lain tidak berubah ).Hasil analisis data sekunder menunjukan bahwa penerimaan PPN dan PPnBM menurun sebesar 53,75% yaitu dari Rp 118.878.830.000,-pada bulan Februari 2002 menjadi Rp 54.979.400.000,- pada bulan Februari 2003. Setelah kebijakan di revisi dan berkurangnya tekanan dari elemen masyarakat pada bulan Maret 2003, penerimaan PPN dan PPnBM mengalami kenaikan sebesar Rp 132.601.310.000,- yaitu dari Rp 52.584.460.000,- di bulan Maret 2002 menjadi Rp 185.185.770.000,- di bulan Maret 2003. Demikian juga penerimaan bulan April 2003 naik 21,45% atau Rp 21.009.830.000,- yaitu dari Rp 97.954.790.000,- April 2002 menjadi Rp 118.964.620.000,- April 2003. Jika penerimaan tahun 2003 dapat di pertahankan maka KPP PMA Satu dapat memberikan sumbangan kepada stimulus fiskal sebesar Rp 449.618.590.000,-. Hasil analisis data primer menunjukan bahwa kenaikan harga BBM dan TDL menjadikan harga perolehan bahan baku naik 75% per unit, biaya produksi naik 4% perunit. Kenaikan harga bahan baku idan biaya produksi mengakibatkan penyerahan barang Dalam Negeri meningkat. Artinya sesuai dengan teori hukum permintaan dan bertentangan dengan teori hukum penawaran."

"Penelitian ini membahas kebijakan insentif Pajak Penghasilan pada penanaman modal di industri pengolahan kelapa sawit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pemberian fasilitas pajak tersebut dalam rangka peningkatan investasi demi mendorong hilirisasi industri pengolahan kelapa sawit. Adanya berbagai hambatan mulai dari pertimbangan bisnis, faktor pajak dan non-pajak lainnya menyebabkan fasilitas Pajak Penghasilan tidak diminati investor untuk beberapa sektor pengolahan kelapa sawit. Peneliti memberikan rekomendasi agar fasilitas Pajak Penghasilan lebih efektif dan aplikatif, yaitu: penurunan threshold nilai investasi, mempertahankan tarif bea keluar CPO, perbaikan infrastruktur dan kemudahan pembebasan lahan dan perizinan. ......This research discusses the income tax incentives to investments in palm oil processing industry. This study is a qualitative research. The research concludes that the background providing incentives tax in order to encourage increased investment for the downsteram of palm oil processing industry. A number of obstacles ranging from business considerations and factors tax or other causes of non-tax Income Tax facilities are not attractive to investors. Researchers gave recommendations that facility income tax is more effective and applicable, such as decrease the threshold value of investment, retaining the CPO export tax rate, improvement infrastructure, and ease of land acquisition and licensing."

"Dengan perkembangan dan potensi usaha sosial, pemerintah Indonesia belum menggunakan kebijakan insentif pajak sebagai upaya mendukung usaha sosial. Penelitian ini menganalisis kebijakan insentif pajak yang ada bagi usaha sosial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode gabungan (mixed method), dimana data kuantitatif dikumpulkan dari kuesioner serta data kualitatif didapatkan dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dari data kualitatif yang dikumpulkan, ditemukan bahwa Inggris dan Malaysia mengarahkan kebijakan insentif pajak untuk memperkuat aspek pendanaan bagi usaha sosial. Penerapan insentif pajak di kedua negara tersebut, melalui berbagai proses pengembangan dari sisi ekosistem usaha sosial dan juga ekosistem pendanaan sosial. Jika melihat konteks Indonesia, insentif pajak yang ada masih mendikotomikan antara nirlaba dan profit, sehingga jika diterapkan untuk usaha sosial yang bersifat campuran, masih memiliki beberapa keterbatasan dan tidak dapat mencakup semua tipe usaha sosial yang ada. Berdasarkan pengukuran data kuantitatif, ditemukan bahwa responden memiliki persepsi positif atas kewajiban perpajakan dan insentif pajak yang ada saat ini. Meskipun begitu, terdapat kesenjangan antara persepsi atas manfaat yang diharapkan dengan manfaat yang nyata diterima usaha sosial saat ini. Dari segi informasi, usaha sosial yang terjaring merasa belum cukup mengetahui dan memahami pilihan insentif yang ada saat ini. ......With the development and potential of social enterprises, the Indonesian government has not used tax incentive policies as an effort to encourage the development of social enterprises. This study analyzes existing tax incentive policies for social enterprises in Indonesia. The research method used is a mixed method, where quantitative data are collected from questionnaires and qualitative data is obtained from in-depth interviews and literature studies. From qualitative data collected, it was found that the UK and Malaysia direct their tax incentive policies to strengthen aspects of funding for social enterprises. The implementation of tax incentives in both countries, through various development processes from the supply and demand side of the social enterprise ecosystem and also the ecosystem of social funding. At the Indonesian context, the existing tax incentives are still dichotomous between non-profit and profit, so that if applied to a hybrid enterprise like social enterprise, it still has some limitations and cannot cover all types of existing social enterprises.Based on the research that has been done, it was found that respondents has a positive perception of current tax obligations and tax incentives. Even so, there is a gap between the perception of expected benefits and the actual benefits received by social enterprises. In terms of information, social enterprises feel that they do not really know and understand the current incentive choices."

"Salah satu industri yang terus berkembang adalah sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas). Migas merupakan salah satu sumber penyumbang negara terbesar diluar penerimaan Pajak. Sebagai amanat Undang-Undang, Sumber Daya Alam dihasilkan untuk kemakmuran rakyat, maka dari itu, pengaturan kegiatan usaha Migas terus disempurnakan dan saat ini metode pengaturan yang berlaku yaitu Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery dan Gross Split. Dalam memngelola migas memerlukan modal, tenaga kerja dan dan teknologi yang tinggi. Untuk mendukung industri migas dan menarik investor pemerintah memberikan insentif kepada kontraktor migas. Penelitian ini menganalisis perhitungan bagi hasil PSC Cost Recovery dan Gross Split, serta dampak kebijakan insentif kepada industri migas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Dari hasil analisa diketahui bahwa dari sisi kontraktor, Cost Recovery lebih menguntungkan daripada Gross Split dikarenakan adanya pengembalian biaya dari pemerintah untuk kontraktor yang berhasil produksi. Kemudian, adanya Insentif pajak yang diberikan dapat memberikan berbagai macam dampak positif seperti efisiensi biaya kontraktor dan pemerintah, menurunkan risiko kontraktor dalam mengelola Wilayah Kerja, adanya keadilan pajak, dan adanya kepastian untuk kontraktor yang akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri migas Indonesia. Selain itu, pemberian insentif ini juga dapat memberikan multiplier effect terhadap penerimaan negara.......One of the industries that continues to grow is the Oil and Gas (Oil and Gas) sector. One of the biggest sources of governmental funding besides taxes comes from the oil and gas industry. As mandated by the Law, Natural Resources are produced for the welfare of the people, therefore, the regulation of oil and gas business activities continues to be perfected, and currently the prevailing regulatory methods are Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery and Gross Split. Managing oil and gas requires capital, labor, and high technology. To support the oil and gas industry and attract investors, the government provides incentives to oil and gas contractors. This study analyzes the calculation of PSC Cost Recovery and Gross Split profit sharing, as well as the impact of incentive policies on the oil and gas industry. The research method used is a qualitative approach and data collection techniques with literature studies and in-depth interviews. From the results of the analysis, it is known that from the contractor's point of view, Cost Recovery is more profitable than Gross Split because there is a cost recovery from the government for contractors who are successful in production. Then, the existence of tax incentives can have various positive impacts, such as contractor and government cost efficiency, reducing contractor risk in managing Work Areas, tax fairness, and certainty for contractors, which will increase investor confidence in the Indonesian oil and gas industry. In addition, the provision of these incentives can also have a multiplier effect on state revenues."

"Setelah berbagai insentif pajak Covid-19 (Covid) digelontorkan oleh pemerintah, sudah saatnya dilakukan pengujian efektivitas kebijakan agar dapat mengurangi defisit anggaran negara. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) merupakan salah satu kebijakan insentif pajak Covid yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat berstatus pegawai. Namun, adanya ketimpangan yang secara relatif signifikan antara alokasi anggaran dan realisasi anggaran (tax expenditure) atas insentif PPh 21 DTP, menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPh 21 DTP masih sepi peminat. Tujun penelitian ini adalah untuk terukurnya efektivitas kebijakan insentif PPh 21 DTP dalam meningkatkan daya beli Wajib Pajak berstatus pegawai dan teridentifikasinya kendala yang dihadapi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dalam memanfaatkan insentif PPh 21 DTP di Kecamatan Bekasi Barat. Pengukuran terhadap konsep efektivitas kebijakan diimplementasikan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Knoepfel. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data survey terhadap sejumlah pegawai yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP dan perusahaaan-perusahaan yang memanfaatkan insentif PPh 21 DTP di Kecamatan Bekasi Barat. Survey dilakukan secara daring dan luring, dengan menggunakan teknik self-administered questioner maupun face-to-face interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPh 21 DTP dalam meningkatkan daya beli Wajib Pajak berstatus pegawai masih “Kurang Efektif”. Secara lebih spesifik, pengukuran dalam dimensi impact mencatat perolehan angka dalam kategori “Cukup Berdampak”, sedangkan dalam dimensi outcome mencatat perolehan angka dalam kategori “Kurang Memberi Manfaat”. Pemberi kerja diketahui menghadapi kendala-kendala dalam memanfaatkan insentif, yaitu adanya kewajiban administratif yang sepenuhnya dibebankan terhadap pemberi kerja, kewajiban tambahan untuk melaksanakan pendataan terhadap pegawai-pegawai nya, dan adanya potensi pengenaan sanksi administrasi secara tidak langsung atas kealpaan maupun kelalaian dalam melaksanakan pelaporan realisasi insentif.......After various Covid-19 (Covid) tax incentives have been disbursed by the government, it is time to test policies in order to reduce the state budget deficit. The Employment Income Tax Incentive Borne by the Government is one of the Covid tax policies used to increase the purchasing power of society with employee status. However, the relatively significant gap between the budget allocation and the budget realization for Employment Income Tax Incentive Policy Borne by the Government, shows that the Employment Income Tax Incentive Policy Borne by the Government is still lacking in interest. The purpose of this study is to measure the policy effectiveness of the Employment Income Tax Incentive Borne by the Government in increasing the purchasing power of the taxpayer with employee status and to identify the obstacles faced by the withholding agent of Employment Income Tax in utilizing the incentives of the Employment Income Tax Borne by the Government in the West Bekasi District. The measurement of the policy effectiveness concept that is implemented is based on the theory proposed by Knoepfel. The research was conducted using a quantitative approach with survey data collection techniques on the number of employees who utilize Employment Income Tax Borne by the Government and companies that utilize the Employment Income Tax Borne by the Government in the West Bekasi District. The survey was conducted online and offline based on a self-administered questionnaire and face-to-face interview techniques. The results of the study indicate that the policy effectiveness of the Employment Income Tax Incentive Borne by the Government is still "Less Effective”. More specifically, the measurement in the impact dimension recorded a score in the "Quite Impactful" category, while in the outcome dimension it recorded a score in the "Less Useful" category. Employers are known to face obstacles in utilizing incentives, namely administrative obligations wholly passed on to the employer, the additional obligation to collect data from employees, and the possibility of imposing indirect administrative sanctions for negligence or omission in the implementation of the incentive realization reporting."

"Pandemi Covid-19 telah melanda dunia dari awal 2020, Indonesia tidak terkecuali, pandemi ini berdampak pada aspek sosial, budaya dan ekonomi, unruk itu pemerintah Indonesia, sebagai salah satu cara menanggulangi dampak pandemic Covid-19, melalui Kementerian Keuangan, memberikan Insentif Pajak kepada para pelaku usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19, PT ABC merupakan salah satu dari banyak perusahaan yang terkena dampak nya dan berhak untuk memanfaatkan insentif pajak tersebut, namun proses pemanfaatan ini memerlukan pemahaman atas peraturan yang berlaku, agar terhindar dari risiko perpajakan karena proses pemanfaatan yang tidak benar. Untuk itu diperlukan manajemen perpajakan perusahaan yang baik guna memaksimalkan pemanfaatan insentif pajak Covid-19 Metode penulisan skripsi ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan cara pengumpulan bukti melalui wawancara, dokumentasi dan studi literatur, lalu dilakukan evaluasi atas manajemen pajak PT.ABC dalam memanfaatkan insentif pajak Covid-19 berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan, metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terkait manajemen pajak atas penggunaan insentif pajak selama pandemi Covid-19 oleh PT. ABC, Hasil dari skripsi ini yaitu rekomendasi kepada PT.ABC mengenai divisi perpajakannya, yakni perbaikan struktur organisasi, infrastruktur pekerjaan perpajakan, dan kualitas staf perpajakan untuk proses pengerjaan kewajiban perpajakan yang lebih efektif dan efisien.......The Covid-19 pandemic has hit the world from early 2020, Indonesia is no exception, this pandemic has an impact on social, cultural and economic aspects, for that the Indonesian government, as a way to overcome the impact of the Covid-19 pandemic, through the Ministry of Finance, provides Tax Incentives for companies affected by the Covid-19 pandemic, PT ABC is one of the many affected companies and has the right to utilize these tax incentives, but the process requires an understanding of regulations, in order to avoid tax risks due to incorrect utilization process. For this reason, good corporate tax management is needed to maximize the use of Covid-19 tax incentives This thesis writing method is qualitative descriptive, by collecting evidence through interviews, documentation and literature studies, then evaluating PT.ABC's tax management in utilizing Covid-19 tax incentives based on specified criteria, this method is expected to provide an overview regarding PT.ABC’s tax management on using tax incentives during the Covid-19 pandemic. The result of this thesis is a recommendation to PT.ABC regarding its tax division, namely improving the organizational structure, tax related infrastructure, and the quality of tax staff for a more effective and efficient tax obligation management."

"Kota Bandung merupakan salah satu wilayah yang memiliki keunggulan seni budaya dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam hal mendukung potensi ekonomi kreatif, termasuk potensi yang ada di Kota Bandung, Pemerintah menyusun kebijakan yang dianggap dapat mendorong produktivitas para pelaku ekonomi kreatif. Kebijakan tersebut diejawantahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain kebijakan pemberian insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung beserta tantangan dalam merumuskan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu mendesain kebijakan insentif pajak pengurangan beban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan insentif pajak pengurangan beban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Bandung. Tantangan yang dihadapi jika Pemerintah Daerah hendak merumuskan kebijakan insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif adalah kurangnya penggunaan prinsip evidence-based policy dalam pembuatan kebijakan, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif, sosialisasi kebijakan yang kurang gencar dilakukan, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas di Pemerintah Daerah. Selain itu, Penelitian ini menemukan, di dalam perumusan kebijakan insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif, perlu diperhatikan beberapa hal seperti pembentukan kebijakan pendukung insentif pajak di luar kewajiban perpajakn pelaku ekonomi kreatif dan penetapan syarat-syarat administratif sebelum dapat memanfaatkan insentif pajak. ......Bandung is one of the regions that has a superiority in arts, culture, and creative economy in Indonesia. In terms of supporting the potentials of the creative economy, including the potential that exists in Bandung, the government formulates policies that are considered to be able to encourage the productivity of creative economy actors. This policy is embodied in Government Regulation Number 24 of 2024 on Implementation of Law Number 24 of 2019 on Creative Economy. This research aims to analyze the design of policies providing tax incentives for creative economy actors in Bandung along with the challenges in formulating these policies. This research uses a qualitative approach and uses data collection techniques in the form of field studies and literature studies. The research results show that the government needs to design a tax incentive policy to reduce the tax burden of Land and Building Tax and tax incentives to reduce the tax burden of Entertainment Tax in Bandung. The challenges faced if the Regional Government of Bandung wants to formulate tax incentive policies for creative economy actors are lack of use of evidence-based policy principles in policy making, lack of coordination between the government and creative economy actors, less intensive policy dissemination, and limited Human Resources in terms both of quality and quantity of Regional Government. Apart from that, this research founds that in formulating tax incentive policies for creative economy actors, it is necessary to pay attention to several things such as the formation of policies that support tax incentive besides the tax obligations of creative economy actors and the determination of administrative requirements before they use tax incentives. "

"Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan insentif pajak di Ibu Kota Nusantara melalui Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2023 yang bertujuan untuk menarik investasi. Namun, komitmen Indonesia terhadap pilar dua OECD Global Minimum Tax (GMT) menimbulkan tantangan terhadap efektivitas insentif ini, terutama insentif pajak penghasilan, di bawah skema tarif pajak minimum global 15%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi, tantangan, dan keberlanjutan kebijakan insentif pajak penghasilan di Ibu Kota Nusantara dalam perspektif pilar dua OECD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak di Ibu Kota Nusantara penting diterapkan untuk memberikan kepastian hukum kepada calon investor di tengah isu politik Indonesia 2024. Selain itu, terdapat tantangan dalam penerapan insentif pajak ini, terutama terkait kompleksitas kebijakan dan keterlibatan para pemangku kepentingan. Kebijakan insentif pajak juga tetap akan diterapkan sambil menunggu perkembangan dan peraturan resmi terkait GMT di Indonesia. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk mendesain ulang insentif pajak setelah penerapan resmi GMT dengan bentuk seperti Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) dan Marketable Transferable Tax Credit (MTTC).......The Indonesian government has introduced tax incentives in the Capital City of Nusantara through Government Regulation No. 12 of 2023 aimed at attracting investment. However, Indonesia's commitment to OECD Pillar Two Global Minimum Tax (GMT) poses challenges to the effectiveness of these incentives, especially income tax incentives, under the global minimum tax rate scheme of 15%. This study aims to analyze the urgency, challenges, and 2 sustainability of income tax incentive policies in the Capital City of Nusantara following Indonesia's commitment to OECD Pillar Two. This research employs a qualitative descriptive method with data collection techniques from literature studies and field research through indepth interviews with relevant parties. The results of the study indicate that tax incentives in the Capital City of Nusantara are crucially applied to provide legal certainty to potential investors amidst the political issues in Indonesia in 2024. Additionally, there are challenges in implementing these tax incentives, particularly concerning policy complexity and stakeholder involvement. Tax incentive policies will continue to be implemented while awaiting developments and official regulations related to GMT in Indonesia. The government also considers redesigning tax incentives after the official implementation of GMT, with the possibility of introducing forms such as Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) and Marketable Transferable Tax Credit (MTTC)."

"Inovasi bertujuan menciptakan gagasan baru yang diimplementasikan dan menjadi alasan utama peradaban modern. Proses inovasi melibatkan prinsip-prinsip kunci yang salah satunya merupakan penelitian dan pengembangan. Dukungan pemerintah dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dapat berupa pemberian fasilitas insentif pajak yang dapat dimanfaatkan dalam menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan dengan membandingkan beberapa negara yaitu Indonesia, Turki, dan Portugal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya Wajib Pajak yang memiliki minat dalam memanfaatkan kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan. Faktor utama dari rendahnya minat Wajib Pajak dalam memanfaatkan insentif pajak ini adalah karena tingginya peluang Wajib Pajak untuk dilakukan pemeriksaan setelah memanfaatkan kebijakan ini. Walaupun, Wajib Pajak tidak memiliki minat untuk menerapkan kebijakan ini, dampak atas beberapa faktor seperti tingkat aktivitas penelitian dan pengembangan, daya saing global, dan beberapa hal yang terdampak lainnya tidak mengalami penurunan dan cenderung positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia tidak memberikan dampak terhadap aktivitas penelitian dan pengembangan.......Innovation aims to create new ideas that are implemented and become the main reason for modern civilization. The innovation process involves key principles, one of which is research and development. Government support in research and development activities can be in the form of providing tax incentive facilities that can be utilized in carrying out research and development activities. The purpose of this study is to analyze tax incentive policies on research and development activities by comparing several countries, namely Indonesia, Turkey, and Portugal. This research uses descriptive qualitative method with data collection through literature study and field study. The results showed that there are still low taxpayers who have an interest in utilizing tax incentive policies for research and development activities. The main factor of the low interest of taxpayers in utilizing this tax incentive is due to the high chance of taxpayers to be audited after utilizing this policy. Although, taxpayers do not have an interest in applying this policy, the impact on several factors such as the level of research and development activities, global competitiveness, and several other affected things has not decreased and tends to be positive. This shows that the tax incentive policy on research and development activities in Indonesia has no impact on research and development activities."